Xcloud.id

kab/kota: Klaten

  • Saya Siap Ditugaskan ke Mana Pun

    Saya Siap Ditugaskan ke Mana Pun

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Dia siap melanjutkan hasil kerja eks Wapres Ma’ruf Amin tentang Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, dilansir Antara, Rabu (9/7/2025).

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

    Gibran menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.

    “Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.

    Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebut dirinya fleksibel dalam hal lokasi kerja.

    Wapres mengatakan dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan Wapres dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7).

    “Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Yusril mengungkapkan bahwa Wapres Gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

    Dikatakan bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril menjelaskan bahwa Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai Wapres dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.

    Disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan PP sesuai kebutuhan dan perkembangan.

    Dengan demikian, sambung Yusril, yang berkantor di Papua merupakan kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut.

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gibran harap kopdes naungi pedagang dan produsen kain lurik di Klaten

    Gibran harap kopdes naungi pedagang dan produsen kain lurik di Klaten

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berharap kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat menjadi wadah untuk menaungi pedagang dan produsen kain lurik di Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah.

    “Harapannya nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menaungi pedagang-pedagang, produsen-produsen yang ada di desa ini,” ujar Gibran usai meninjau sentra kain lurik di Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah untuk meresmikan Kopdes Merah Putih.

    “Kebetulan minggu depan Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Klaten untuk meresmikan, melaunching Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Wapres juga mendorong pelibatan generasi muda dalam pengembangan produk melalui pengemasan, desain, dan strategi pemasaran digital agar dapat menjangkau pasar nasional melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce).

    “Dan jangan lupa harus masuk ke e-commerce biar lebih menasional nanti,” ujar Gibran.

    Wapres menyebut bahwa Desa Mlese dikenal sebagai sentra produksi kain lurik secara turun-temurun selama empat generasi.

    Dalam kunjungannya tersebut, dirinya meninjau proses produksi kain lurik mulai dari tahap pewarnaan hingga menjadi produk akhir.

    “Kita bisa lihat tadi proses dari awal, pewarnaan, sampai akhir menjadi kain, rumit sekali. Dan harus kita apresiasi kerja keras dari ibu-ibu, bapak-bapak produsen lurik yang ada di desa ini,” ujarnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.

    “Insyaallah, tanggal 19 Juli di Klaten akan di-launching oleh Bapak Presiden lebih kurang 80.000 ribu Kopdes yang sudah berbadan hukum dan ada sekitar 130 mockup (percontohan) sudah siap,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Yandri menyampaikan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu wujud intervensi kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun desa serta mengembangkan koperasi dan UMKM.

    Pengembangan Kopdes itu, kata dia, diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing dan kemandirian finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua

    Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua

    Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    menyatakan, tidak ada yang salah apabila seorang pejabat datang ke
    Papua
    .
    Prasetyo mengatakan, pejabat-pejabat seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , para menteri, hingga anggota DPR justru harus sering-sering berkunjung ke Papua bila diperlukan.
    “Begini, kalau Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian para menteri terkait, kemudian juga teman-teman anggota DPR ini berkunjung ke salah satu provinsi, apalagi Papua, kan enggak ada salahnya juga. Kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Prasetyo pun menilai kabar yang menyebut Gibran harus berkunjung dan berkantor ke Papua bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    Sebab, pemerintah khususnya wakil presiden memang wajib terlibat dalam percepatan pembangunan Papua, sesuai UU
    Otonomi Khusus
    (Otsus) Papua.
    “Jadi tidak perlu dipermasalahkan seolah-olah seperti ada sesuatu gitu. Papua ya memang wajibnya, wajibnya kita semua, pemerintah, apalagi kapasitas beliau sebagai Wakil Presiden yang sudah diatur juga di Undang-Undang Otsus, ya enggak ada salahnya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo memberikan penugasan khusus kepada Gibran untuk berkantor di Papua.
    Yusril mengungkap, ini merupakan yang pertama adanya penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua.
    “Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini,” ujar Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, pada Rabu (2/7/2025).
    Keesokan harinya, Yusril mengklarifikasi pernyataannya dan menyatakan bawa Gibran tidak akan berkantor di Papua.
    Yusril mengatakan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Gibran.
    “Jadi bukan Wakil Presiden yang akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam siaran pers, Rabu pagi.
    Sementara itu, Gibran mengaku siap untuk berkantor di mana saja, termasuk di Papua.
    “Kalau saya, bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta di Kebon Sirih, bisa. Di IKN kalau nanti Desember sudah jadi. Bisa di Papua, bisa juga di Klaten, Jawa Tengah,” kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.
    Gibran menuturkan, sebagai pembantu presiden, ia siap mengikuti segala perintah Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengaku dapat berkantor di daerah mana saja karena salah satu tugas pembantu presiden adalah berdialog dengan warga di banyak daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal tangani masalah Papua, Gibran: Saya siap ditugaskan ke mana pun

    Soal tangani masalah Papua, Gibran: Saya siap ditugaskan ke mana pun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

    Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

    Wapres menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua.

    Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.

    “Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.

    “Misalnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun,” imbuhnya.

    Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebut dirinya fleksibel dalam hal lokasi kerja.

    Wapres mengatakan dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” ucap Gibran.

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan Wapres dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7).

    “Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Yusril mengungkapkan bahwa Wapres Gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

    Dikatakan bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril menjelaskan bahwa Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai Wapres dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.

    Disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan PP sesuai kebutuhan dan perkembangan.

    Dengan demikian, sambung Yusril, yang berkantor di Papua merupakan kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjelaskan skema penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menggunakan dana operasional koperasi.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan penggajian karyawan KopDes/Kel Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dari penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berasal dari dana operasional koperasi, bukan berasal dari APBN ataupun APBD,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (9/7/2025).

    Budi Arie menjelaskan, pengaturan penggajian pengelola/karyawan KopDes/Kel Merah Putih diatur melalui kesepakatan anggota dalam rapat anggota koperasi dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan finansial dari koperasi.

    Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 2023–2024 itu menyatakan bahwa nantinya besaran gaji karyawan KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan skala usaha dan keputusan rapat anggota.

    Berdasarkan data ODS Kemenkop per 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 KopDes/Kel Merah Putih. Secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk KopDes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas mengungkap, hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Adapun ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun nggak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, agar KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan sukses maka dibutuhkan kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.

    Adapun, mockup KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Hingga, adanya perbankan yang bisa menjangkau masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang dan berasal dari pinjaman Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” tutupnya.

  • 3 Jurus Baru Prabowo Berantas Kemiskinan

    3 Jurus Baru Prabowo Berantas Kemiskinan

    Jakarta –

    Sebanyak tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto bakal diluncurkan bulan ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan program-program ini bakal menjadi jurus utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

    Program-program yang bakal diluncurkan langsung oleh Prabowo itu merupakan bagian dari tiga pilar kebijakan prioritas, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, dan juga penggerak ekonomi kerakyatan.

    “Ini merupakan bagian dari trisula program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” beber Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    3 Jurus Prabowo Berantas Kemiskinan:

    1. Sekolah Rakyat

    Program yang pertama akan diluncurkan bulan ini adalah Sekolah Rakyat. Sekitar 100 unit Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi di tahun ajaran baru pada pertengahan bulan Juli ini. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem.

    Menurutnya banyak sekali anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tak bisa bersekolah, bahkan meskipun sudah ada banyak layanan pendidikan gratis bantuan pemerintah. Nah anak-anak seperti ini akan disekolahkan negara secara gratis lewat program Sekolah Rakyat untuk pendidikan dasar dan menengah.

    “Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrem ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat,” beber Hasan Nasbi.

    Siswa-siswa penerima bantuan Sekolah Rakyat akan diberikan pendidikan terpadu lewat skema asrama. Mereka akan mendapatkan kurikulum pendidikan nasional dengan mendapatkan tempat tinggal khusus di asrama, para siswa juga akan dijamin kehidupannya dari mulai kebutuhan pangan hingga sandang di Sekolah Rakyat.

    “Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7% masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrem,” sebut Hasan Nasbi.

    Program ini dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dari keluarga miskin. Sejalan dengan itu, orang tua dari para murid Sekolah Rakyat juga akan dibina dan diberikan bantuan sosial untuk memperbaiki nasibnya.

    2. Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

    Program kedua adalah kelanjutan dari layanan Cek Kesehatan Gratis yang sudah diluncurkan sejak awal tahun ini. Kali ini yang berbeda adalah layanan itu diberikan khusus untuk anak-anak sekolah.

    “Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan screening TBC, dan juga pemeriksaan kejiwaan,” beber Hasan Nasbi.

    Pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program yang diberikan secara cuma-cuma ini. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia tidak hanya diberikan pendidikan yang bagus, tapi juga kesehatannya harus terjaga dengan baik.

    “Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diantisipasi, hal-hal yang perlu diatasi itu bisa diatasi dan diantisipasi sejak usia dini,” lanjut Hasan Nasbi.

    3. Koperasi Desa Merah Putih

    Program terakhir yang jadi jurus Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan adalah pengoperasian perdana Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

    “Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten. Dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” beber Hasan Nasbi.

    Puluhan Koperasi Desa Merah Putih akan mulai beroperasi pada tanggal 19 Juli 2025 mendatang. Total ada 92 koperasi pada 38 provinsi di seluruh Indonesia yang memulai operasinya.

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan untuk memajukan ekonomi dari desa. Targetnya, 80 ribu lebih koperasi yang akan dibentuk dapat membuka lapangan kerja untuk 2 juta orang pekerja.

    Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dari tingkat desa, mengurangi arus urbanisasi masyarakat ke kota besar, dan juga meningkatkan sumber daya manusia di desa.

    Tonton juga “Sekolah Rakyat Akan Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli” di sini:

    (hal/rrd)

  • Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan

    Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan keterangan pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 16:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan trisula atau tiga program pengentasan kemiskinan, yakni Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah, dan Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pada bulan ini, menjelang HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    “Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto itu punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa (8/7).

    Hasan menjelaskan ketiga program besar dan masif itu akan diluncurkan dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo sepanjang bulan ini.

    Untuk program pertama, yakni Sekolah Rakyat, akan diluncurkan pada akhir Juli. Sekitar 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah akan menerima peserta didik baru dari keluarga yang masuk dalam golongan miskin ekstrem.

    Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga bertujuan memutus rantai kemiskinan dari keluarga anak tersebut.

    Calon siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pendidikan dengan kurikulum pendidikan Nasional, tetapi juga tempat tinggal layak di dalam asrama, serta makan bergizi setiap hari.

    “Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7 persen masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrim,” kata Hasan.

    Program kedua yang diluncurkan pada bulan ini, yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Para siswa nantinya akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan skrining TBC, dan pemeriksaan kejiwaan.

    Menurut Hasan, CKG untuk siswa sekolah merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak hanya dari segi pendidikan, tapi juga kesehatan siswa harus terjaga dengan baik.

    Kemudian, program ketiga yang akan masif diluncurkan adalah Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

    Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan secara serentak operasional 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan pada 19 Juli mendatang. Acara peresmian rencananya dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah.

    Dengan meluncurkan tiga program tersebut, Hasan berharap perayaan HUT Ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merdeka dalam hal pemerataan kesejahteraan.

    “Ini yang disebut sebagai trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Kita berharap dengan diluncurkannya program-program ini, pembangunan makin dirasakan merata dan kemerdekaan juga kita rasakan semakin nyata,” kata Hasan.

    Sumber : Antara

  • Budi Arie Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Salurkan Dana Pensiun Taspen

    Budi Arie Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Salurkan Dana Pensiun Taspen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa menjangkau penyaluran dana pensiun (dapen) PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan PT Taspen dalam menyalurkan dapen kepada para pensiunan.

    Budi menjelaskan bahwa sebelum adanya Kopdes/Kel Merah Putih, penyaluran dana pensiun PT Taspen hanya dilakukan melalui bank dan PT Pos Indonesia.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih rencananya ke depan juga akan didorong agar dapat melaksanakan perpanjangan tangan dari PT Taspen dalam penyaluran pencairan dana pensiun, yang selama ini dapat dilakukan melalui bank dan PT Pos lndonesia,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih ini nantinya bisa bekerja sama dengan PT Taspen dalam hal mekanisme penyaluran dana pensiun.

    “Untuk itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu melakukan kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dan merancang skema penyalurannya,” terangnya.

    Merujuk data di ODS Kemenkop pada 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 Kopdes/Kel Merah Putih. Di sisi lain, secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan musyawarah desa khusus (musdesus).

    Untuk diketahui, sebanyak 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih bakal diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Adapun, Kopdes/Kel Merah Putih harus memiliki tujuh gerai atau unit usaha, yakni gerai sembako, apotek desa, gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan logistik (distribusi).

    Mengutip laman resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kamis (3/7/2025), mekanisme pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih meliputi tiga pendekatan, antara lain pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, dan revitalisasi koperasi tidak aktif.

    Untuk pendirian koperasi baru dimulai dari musyawarah desa/kelurahan khusus, dilanjutkan dengan rapat pendirian, penyusunan notulen rapat, dan pengajuan pembuatan, serta pengesahan Akta Pendirian melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

    Nantinya, NPAK berperan membuat dan mengesahkan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta dokumen hukum lain yang diperlukan dalam pendirian dan pengelolaan koperasi.

    Kemudian, pengesahan dilakukan oleh NPAK melalui sistem Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan menyerahkan dokumen seperti notulen rapat, berita acara pendirian, bukti penyetoran modal, dan rencana kerja koperasi. 

  • Rawan Dilempar Batu, Yuk Kenali 3 Jenis Kaca Jendela Kereta

    Rawan Dilempar Batu, Yuk Kenali 3 Jenis Kaca Jendela Kereta

    Jakarta –

    Jendela kereta memang rawan jadi korban aksi jahat pelemparan batu seperti di Klaten. Yuk kita mengenal jenis jendela kereta dan teknologi pembuatannya.

    Dalam kasus terbaru, ada video viral penumpang wanita menjadi korban pelemparan batu ke jendela kereta KA Sancaka antara Stasiun Klaten dan Stasiun Srowot pada Minggu (6/7). Korban pun terluka dan mendapatkan perawatan.

    Sebenarnya, bagaimana sih karakter dan kekuatan jendela kereta? Dilansir dari Toughglaze, Selasa (8/7/2025) industri pembuatan kaca di dunia dipengaruhi dengan tujuan pembuatan produknya. Kereta memakai kaca untuk jendela gerbong penumpang, ruang masinis di lokomotif, pintu bordes dan lain-lain.

    Kaca jendela kereta tidak boleh sama dengan kaca jendela rumah atau beling gelas dan botol. Jendela rumah, gelas dan botol, jika pecah akan menjadi potongan yang berbahaya. Kaca semacam itu disebut sebagai non-safety glass.

    Kaca jendela kereta rawan benturan, misalnya saja batu yang tidak sengaja terpental atau karena memang dilempar. Bisa juga kena dahan pohon atau ditabrak burung.

    Oleh karena itu, kaca jendela kereta wajib memakai safety glass atau kaca keselamatan. Kaca jendela kereta ini pada umumnya terbagi atas 2 jenis.

    1. Tempered glass

    Tempered glass istilah lainnya adalah kaca yang diperkuat. Ini adalah pilihan umum di banyak pabrikan kereta. Cara membuatnya, bahan kaca dipanaskan dalam suhu tinggi lalu didinginkan dengan cepat.

    Proses ini mempengaruhi molekul kaca sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah kaca yang mengeras dengan kekuatan tarik lebih tinggi. Kaca semacam ini jika pecah tidak akan menghasilkan bagian yang tajam, namun menjadi butiran kecil dan tumpul. Penumpang jadi lebih aman, interior kereta juga tidak banyak rusak.

    2. Laminated glass

    Keberadaan tempered glass dinilai belum cukup, demi menyediakan jendela kereta yang lebih aman. Untuk itu ada teknologi kaca laminasi atau laminated glass.

    Kaca semacam ini memakai lapisan plastik di antara dua panel kaca. Ciri khas jendela ini jika pecah tidak berhamburan, melainkan membentuk pola seperti jaring laba-laba.

    Laminated glass adalah kaca yang anti hancur berkeping-keping. Bedanya dengan tempered glass adalah, jika dihantam dengan kekuatan tinggi akan muncul retakan seperti jaring laba-laba di seluruh permukaan, namun kaca ini masih bisa mempertahankan stabilitas strukturnya.

    3. Gorilla glass

    Gorilla glass adalah kaca yang sering dipakai untuk industri perangkat elektronik seperti smartphone. Namun di dunia, kaca ini juga dipakai untuk jendela kereta.

    Nama lainnya adalah chemically strengthened glass atau kaca yang diperkuat dengan proses kimia. Kaca ini 6-8 kali lebih kuat dari kaca biasa. Kalau sampai pecah, ia berserakan jadi kepingan kecil, runcing dan panjang, namun bukan artinya tidak aman.

    Justru gorilla glass memang lebih kuat. Kaca ini sering dipakai untuk jadi jendela kaca kereta peluru alias kereta cepat.

    Itulah 3 jenis safety glass atau kaca keamanan untuk jendela kereta api. Semoga PT Kereta Api Indonesia menerapkan kaca terkuat demi keselamatan para penumpang juga.

    (fay/fyk)

  • KA Sancaka Dilempar Batu, Pelaku Terancam Pidana Penjara 15 Tahun

    KA Sancaka Dilempar Batu, Pelaku Terancam Pidana Penjara 15 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Aksi vandalisme fasilitas kereta api, termasuk pelemparan batu, coret-coret, dan pengrusakan fasilitas, merupakan pelanggaran hukum yang membahayakan operasional dan kenyamanan penumpang.

    Hukumannya diatur dalam KUHP Pasal 194 ayat 1 dan 2, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun, bahkan seumur hidup jika menimbulkan kematian. Larangan juga tercantum dalam UU Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007, Pasal 180, yang melarang perusakan prasarana perkeretaapian.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengutuk keras aksi vandalisme berupa pelemparan batu terhadap Kereta Api Sancaka (KA 88F) rute Yogyakarta–Surabaya Gubeng, pada 6 Juli 2025, di antara Stasiun Klaten dan Srowot. Serpihan kaca akibat pelemparan mengenai dua penumpang, yang segera mendapat perawatan medis dan asuransi dari KAI.

    Dalam siaran persnya, KAI menegaskan bahwa vandalisme, termasuk pelemparan batu, coret-coret, dan pengrusakan fasilitas kereta api, merupakan pelanggaran hukum yang membahayakan operasional dan kenyamanan penumpang.

    Sebagai respons, KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta meningkatkan patroli jalur rawan, memasang kamera pengawas, dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta masyarakat setempat.

    KAI mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan vandalism, demi keselamatan bersama dan mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga keamanan transportasi publik. Masyarakat diharapkan melaporkan tindakan mencurigakan melalui Contact Center KAI 121 atau WhatsApp 08111-2111-121.

    Aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas tercatat terjadi beberapa kali. Dilansir dari Antara, sepanjang tahun 2025, KAI mencatat sedikitnya lima kejadian gangguan terhadap perjalanan kereta akibat aksi pelemparan maupun tindakan berbahaya lainnya di wilayah KAI Purwokerto.

    Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto Krisbiyantoro mengatakan, beberapa titik rawan aksi pelemparan batu di antaranya petak jalan Stasiun Kretek-Stasiun Bumiayu, petak jalan Stasiun Kebasen-Stasiun Randegan, petak jalan Stasiun Karanggandul-Stasiun Karangsari, dan petak jalan Kroya-Kemranjen.

    “Insiden terbaru terjadi pada 28 Juni 2025 terhadap KA Serayu relasi Pasarsenen–Kiaracondong-Purwokerto, tepatnya di petak jalan antara Kawunganten dan Jeruklegi,” katanya.