Xcloud.id

kab/kota: Kepulauan Seribu

  • Libur panjang, ribuan wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu

    Libur panjang, ribuan wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan orang mengunjungi kawasan Kepulauan Seribu saat libur panjang Isra Mikraj dan Hari Raya Imlek 2025.

    “Para wisatawan ini datang untuk menikmati masa libur panjang, dengan mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Kepala Seksi Industri Pariwisata Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, Dedy Rustam Simanjuntak di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan momen libur panjang yang akan dimulai pada 27 Januari, dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi daerah ini.

    Berdasarkan data Suku Dinas Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kepulauan Seribu pada Minggu (26/1) total ada 3.982 wisatawan.

    Mereka terdiri dari 3.903 wisatawan nusantara dan 79 orang wisatawan mancanegara.

    Kemudian pada Senin ini ada 2.469 wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu yang terdiri dari 2.329 wisatawan lokal dan 140 wisatawan mancanegara.

    Ia mengatakan para wisatawan mancanegara dan nusantara tersebut datang dari berbagai pintu masuk, antara lain dari Dermaga Marina Ancol, Dermaga Muara Angke , Dermaga Tanjung Pasir dan Dermaga Cituis.

    “Kunjungan wisatawan ini diprediksi akan semakin bertambah saat libur ini,” kata dia.

    Sebelumnya Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kepulauan Seribu menyebutkan, Pulau Pari menjadi pulau primadona yang dikunjungi wisatawan sepanjang 2024.

    “Jumlah kunjungan di Pulau Pari selama tahun 2024 adalah yang tertinggi dibandingkan empat pulau penduduk lainnya,” kata Kepala Seksi Industri Pariwisata Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, Deddy Rustam Simanjuntak.

    Menurut dia, Pulau Pari yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan itu menjadi pulau tersibuk selama 2024 dengan jumlah pengunjung sebanyak 103.382 wisatawan mancanegara dan domestik.

    Tingginya jumlah pengunjung di Pulau Pari lantaran di pulau itu menyimpan banyak lokasi wisata yang menjadi primadona wisatawan.

    Para wisatawan juga bisa menikmati ikon wisata yang sudah dikenal luas, yaitu Pantai Pasir Perawan yang dipenuhi hamparan pasir putih, yang menyelimuti pantai dengan saung di antara pantai dan laut.

    “Kebersihan Pantai Pasir Perawan ini sangat terjaga, di mana ada petugas kebersihan yang merawat agar pengunjung nyaman untuk menikmati pemandangan di sekitarnya,” kata Deddy.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab kerja sama dengan PNJ percantik Jembatan Cinta di Pulau Tidung

    Pemkab kerja sama dengan PNJ percantik Jembatan Cinta di Pulau Tidung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu bekerja sama dengan Kejuruan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) untuk mempercantik destinasi wisata di Jembatan Cinta Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan dengan pemasangan penerangan jalan umum hibrida energi surya dan angin.

    “Inovasi teknologi ini sangat positif karena PJU hibrida tersebut mengaplikasikan teknologi internet of things (IoT) atau teknologi berbasis internet sebagai karya anak bangsa dari jurusan teknik elektro PNJ,” kata Kepala Seksi Pencahayaan UKT 2 Kabupaten Kepulauan Seribu, Wibi Abdi di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan inovasi teknologi ini sangat positif dan pihaknya berterima kasih kepada para mahasiswa yang sudah memberikan perhatiannya kepada warga di Pulau Tidung dengan memasang PJU hibrida sekaligus alat deteksi cuaca.

    Ia mengatakan penggunaan teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan energi untuk memenuhi kebutuhan penerangan di daerah kepulauan seperti di Pulau Tidung.

    Menurut dia, proyek PNJ tersebut merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang didukung oleh hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

    “Semoga perangkat ini bermanfaat serta mendukung pariwisata di Pulau Tidung. Kami berharap, kerja sama ini dapat berkelanjutan, terutama terkait pemeliharaan alat yang sudah terpasang di area Jembatan Cinta,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Jurusan Teknik Elektro PNJ, Murie Dwiyaniti menjelaskan teknologi ini mengombinasikan energi dari panel surya dan turbin angin yang terhubung dengan IoT dan memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat secara langsung.

    “PJU hibrida ini dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya matahari, polusi udara, kecepatan angin, arah angin dan curah hujan,” katanya.

    Ia menambahkan semua parameter tersebut sudah terintegrasi dengan sistem IoT yang memungkinkan data dipantau secara langsung melalui telepon pintar.

    “Tentunya dengan sistem terintegrasi ini memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaannya. Kami akan terus pantau kondisi perangkat ini,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebagian Jakarta diperkirakan hujan pada Senin pagi hingga malam

    Sebagian Jakarta diperkirakan hujan pada Senin pagi hingga malam

    Suhu udara pada pagi hari diperkirakan berada pada kisaran 24 derajat hingga 28 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 29 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 27 derajat Celcius

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Senin pagi hingga malam.

    BMKG melalui laman resminya https://www.bmkg.go.id/ memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Barat dan Jakarta Pusat hujan ringan.

    Lalu Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan disertai petir, sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan berawan tebal. Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan.

    Sore hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan, sedangkan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan disertai petir. Pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan.

    Suhu udara pada pagi hari diperkirakan berada pada kisaran 24 derajat hingga 28 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 29 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 27 derajat Celcius.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI bangun hampir 30 ribu sumur resapan dalam lima tahun

    DKI bangun hampir 30 ribu sumur resapan dalam lima tahun

    Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu membangun sumur resapan sebagai upaya mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu.

    DKI bangun hampir 30 ribu sumur resapan dalam lima tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah membangun sebanyak 29.887 sumur resapan di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu periode 2019-2024 untuk mengurangi genangan atau banjir di Jakarta.

    “Total sumur resapan Dinas Sumber Daya Air periode 2019-2024 adalah sebanyak 29.887 titik dengan total daya tampung 529 meter kubik (m3),” kata Ketua Subkelompok Geologi dan Konservasi Air Baku Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta, Ikhwan Maulani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Dia merinci, pada tahun 2019, jumlah sumur resapan yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta sebanyak 1.316 titik. Lalu bertambah 1.658 titik pada tahun 2020 dan lokasinya berada di lima kota administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada tahun berikutnya, jumlahnya bertambah 26.349 titik. Kemudian pada tahun 2022 bertambah 382 titik dan pada 2023 bertambah 140 titik.

    Adapun pada 2024 ini ada sebanyak total 42 titik sumur resapan yang sudah terbangun di lima kota administrasi Jakarta. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyatakan pembangunan sumur resapan pada prinsipnya sebagai upaya pengelolaan air hujan dan konservasi sumber daya air dengan menyerapkan air ke dalam tanah.

    Dalam hal mengurangi genangan atau banjir, sumur resapan diharapkan dapat mengurangi limpasan air ke saluran kota. Selain sumur resapan, Dinas SDA juga menerapkan upaya-upaya lain guna menanggulangi genangan, di antaranya membangun maupun optimalisasi sistem drainase serta pembangunan tampungan air berupa waduk dan/atau embung.

    Dinas SDA DKI mencatat, pada tahun 2024, terdapat delapan waduk/embung yang dibangun dengan rincian enam waduk/embung merupakan pembangunan lanjutan dan dua waduk/embung baru. Dinas SDA juga rutin melakukan pengerukan di kali, waduk dan saluran air untuk mengangkat sedimen lumpur di lima wilayah kota administrasi.

    Hal itu dilakukan agar kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air sehingga dapat meminimalkan genangan saat musim hujan. Berdasarkan data hingga 1 November 2024, pengerukan di lima kota administrasi sudah mencapai 874.886 m3 atau 94,1 persen dari target volume pengerukan, yakni sebanyak 929.932 m3.

    Sumber : Antara

  • Sabtu siang, Jakarta diprediksi hujan

    Sabtu siang, Jakarta diprediksi hujan

    Jakarta, (ANTARA) –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah administrasi Jakarta akan diguyur hujan pada Sabtu siang.

    BMKG melalui laman media sosial resminya, mengemukakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu siang.

    Hujan itu terus berlanjut hingga sore harinya di sebagian besar wilayah Jakarta, hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

    Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Kemudian Kabupaten Kepulauan Seribu dalam kondisi cuaca berawan tebal.

    Selanjutnya pada Sabtu malam, seluruh wilayah Jakarta dalam kondisi berawan tebal kecuali Jakarta Timur yang mengalami kondisi cuaca hujan ringan.

    Sementara itu, pada Sabtu pagi hujan disertai petir akan terjadi di Kepulauan Seribu dan sisanya seluruh wilayah Jakarta dalam kondisi berawan tebal.

    Untuk suhu di Jakarta berkisar antara 24 derajat hingga 29 derajat celsius dan untuk kecepatan angin berkisar antara dua kilometer per jam hingga 18 kilometer per jam.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sepak Terjang Muannas Alaidid, Pengacara Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Sepak Terjang Muannas Alaidid, Pengacara Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir Muannas Alaidid tampil berbicara ke publik soal polemik pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

    Muannas Alaidid bertindak sebagai pengacara Agung Sedayu Group (AGS).

    Dia membantah tudingan AGS yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian,” katanya kepada Tribunnews.com, dikutip Minggu (12/1/2025).

    PT Agung Sedayu Group adalah  perusahaan yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan, merupakan pengembang dari Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Ia menyampaikan, pagar laut yang terbuat dari bambu itu merupakan tanggul laut biasa yang merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat.

    Muannas Alaidid juga menjelaskan soal kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pesisir Tangerang, tepatnya di Desa Kohod, Pakuhaji.

    Muannas Alaidid mengatakan lahan yang dimiliki berstatus SHGB itu sebelumnya merupakan tambak dan sawah.

    Sosok Muannas Alaidid

    Muannas Alaidid lahir pada 3 Desember 1980.

    Di bio Instagramnya, @muannas_alaidid, ia adalah pendiri biro hukum Muannas Alaidid & Associates, serta Cyber Indonesia.

    Dia diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Cyber Indonesia dan Direktur Eksekutif Komite-PMH

    Bela Ahok di Pilkada Jakarta 2027

    Dilansir Kompas.com, Muannas Alaidid  adalah sosok di balik pelaporan Buni Yani hingga berbuntut vonis dua tahun penjara lantaran menyebarkan video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah dipotong-potong.

    Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).

    Seperti diketahui Ahok ramai dibicarakan pada 2016 usai video pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta yang menyinggung surat Al-Maidah, viral di media sosial.

    Tak hanya Buni Yani, Muannas saat itu juga turut melaporkan politikus Demokrat, Andi Arief, atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial.

    Tokoh Lain yang Pernah Dilaporkan Muannas Alaidid

    Sejumlah tokoh lainnya juga pernah dilaporkan Muannas Alaidid.

    Ia pernah melaporkan Jonru Ginting atas dugaan ujaran kebencian.

    Politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga pernah dilaporkan terkait penyebaran hoaks.

    Pada November 2018, Muannas Alaidid juga melaporkan Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah menghina dan merendahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Muannas mempermasalahkan kalimat ceramah Bahar saat berada di Palembang, Sumatera Selatan.

    “Ini bukan kritik atau ceramah yang beradab, jika mau protes silahkan tapi yah jangan melecehkan seperti itu,” kata Muannas, Rabu (28/11/2018), mengutip Kompas.com.

    Di tahun 2020, ia melaporkan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto terkait video mereka di kanal YouTube Dunia Manji.

    Sosok Hadi Pranoto sendiri kala itu sempat menjadi perbincangan lantaran mengaku telah menemukan obat Covid-19.

    Caleg PSI Tapi Gagal

    Selama berkarier menjadi advokat, Muannas Alaidid pernah menjadi kuasa hukum untuk Abu Bakar Baasyir, Rizieq Shihab, hingga aktris Nikita Mirzani.

    Selain menjadi advokat, Muannas Alaidid pernah mencoba peruntungan di dunia politik.

    Pada Juli 2018, ia mengajukan diri menjadi calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI.

    Dilansir Tribunnews.com, ia maju lewat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

    Tahun lalu, Sekjen PAN Eddy Soeparno melaporkan Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

    Tak hanya itu, Muannas juga dipersangkakan atas dugaan pemberian keterangan palsu perihal kuasa yang diterima sebagai pengacara Ade Armando.

    Laporan Eddy diterima dan teregistrasi dengan Nomor: STLP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Eddy menyebut bahwa laporan yang dibuatnya terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diduga dilakukan Muannas Alaidid.

    “Kami sudah melakukan laporan atas perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlapor adalah saudara Muannas Alaidid dan kawan-kawan,” kata Eddy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/4/2022).

    Dalam laporannya ini, Eddy mempersangkakan Muannas Alaidid dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Lalu, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan Pasal 263 KUHP tentang Keterangan Palsu.

     

     

  • Polisi: Izin pembangunan di Pulau Pari ranah Kementerian LHK

    Polisi: Izin pembangunan di Pulau Pari ranah Kementerian LHK

    Pada 17 Januari kemarin memang ada alat besar ekskavator. Namun, hingga kini tidak ada pengerjaan kembali

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Ajie Lukman Hidayat menyatakan persoalan pembangunan Pulau Hutan Mangrove Kudus Lempeng di Kelurahan Pulau Pari merupakan ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Untuk masalah tersebut bukan ranah kami, ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian terkait,” kata Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Ajie Lukman Hidayat di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan rencana pembangunan kawasan yang dimiliki PT. Pondok Centra Sejahtera milik alm. Djoni Widjaya sudah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor izin : 12072410513100013 tanggal 12 Juli 2024.

    “Namun informasi yang kami dapat bahwa pembangunan tersebut masih belum mengantongi izin lingkungan dari KLHK,” kata AKBP Ajie.

    Ia mengatakan petugas Kepolisian hanya fokus dalam mengamankan kegiatan masyarakat di Pulau Pari termasuk konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha.

    Pihaknya bertujuan agar konflik ini tidak berkembang kepada tindakan- tindakan yang anarkis yang berujung pada tindakan pidana.

    Dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa karena hal tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang selama demo itu sesuai dengan aturan dan tidak ada tindakan anarkis maupun perusakan terhadap benda apapun.

    Sebelumnya warga Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, meminta pembangunan dermaga yang merusak lingkungan di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, dihentikan pada Senin (20/1).

    “Kami langsung menindaklanjuti aspirasi warga yang meminta pembangunan merusak alam dihentikan,” kata Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan proyek pembangunan dermaga serta resor milik swasta di Pulau Gugus Lempeng yang berdekatan dengan Pulau Pari dan Pulau Biawak itu dikeluhkan warga karena menyebabkan kerusakan hutan bakau atau mangrove.

    “Pada 17 Januari kemarin memang ada alat besar ekskavator. Namun, hingga kini tidak ada pengerjaan kembali,” kata dia.

    Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mendalami dampak lingkungan dari perusakan mangrove dan terumbu karang di Pulau Biawak, bagian dari gugusan Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta.

    Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Rasio Ridho Sani dalam inspeksi di Pulau Biawak, pada Kamis menyampaikan pihaknya bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rizal Irawan berkoordinasi untuk memastikan dampak lingkungan sekaligus potensi penegakan hukum akibat kegiatan perusahaan tersebut.

    “Kita juga bersama-sama dengan para ahli untuk meneliti dampak-dampak kerusakan yang terjadi di reklamasi Pulau Biawak di Kepulauan Pari ini, Kepulauan Seribu. Tentu kami akan mendalami ini, kami akan melakukan langkah-langkah tegas,” kata Rasio Ridho Sani.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trenggono: PT CPS di Pulau Pari terindikasi reklamasi di PKKPRL

    Trenggono: PT CPS di Pulau Pari terindikasi reklamasi di PKKPRL

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta terindikasi melakukan reklamasi tanpa izin di kawasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis mengatakan bahwa PKKPRL yang diterbitkan untuk perusahaan tersebut seharusnya untuk kegiatan cottage apung dan dermaga wisata, namun diduga melakukan reklamasi.

    “Pemanfaatan pulau untuk pariwisata, yaitu PT CPS di Pulau Pari, Provinsi DKI Jakarta. Statusnya, PKKPRL PT CPS yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage apung dan dermaga wisata, luasnya 180 hektare, terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin,” kata Trenggono.

    Ia menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan adanya kegiatan pengerukan menggunakan alat berat di Pulau Pari, diduga dilakukan oleh PT CPS di dalam area KKPRL terbit.

    “Area di sekitar kegiatan pengerukan berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik,” ucapnya.

    Ia menerangkan, terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama yaitu PT CPS, di mana terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove.

    Ia menyebutkan, kegiatan itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    “Yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki Izin Pemanfaatan Ruang Laut berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya melalui Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

    “Tindakan yang dilakukan, KKP telah melakukan Pulbaket oleh DJPKRL, telah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025 dan ditemukan indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan Undang-Undangan,” kata Trenggono.

    KKP berencana mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan.

    Trenggono menambahkan, KKP akan melakukan sosialisasi KKPRL sebagai perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut.

    “KKP bersama dengan Pemda dan masyarakat akan senantiasa melakukan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran,” tambah Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reklamasi Dekat Pulau Pari Terindikasi Pelanggaran, Menteri KKP Jatuhi Sanksi Korporasi

    Reklamasi Dekat Pulau Pari Terindikasi Pelanggaran, Menteri KKP Jatuhi Sanksi Korporasi

    loading…

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran menggelar raker bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Foto: SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan reklamasi dekat Pulau Pari , Kepulauan Seribu terindikasi melanggar peraturan. Pihaknya akan menjatuhkan sanksi korporasi yang melakukan pengembangan destinasi wisata.

    Hal itu diungkapkan Trenggono saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Pemanfaatan pulau untuk pariwisata di Pulau Pari dilakukan PT CPS. “Statusnya KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang diterbitkam pada 12 Juli 2024 untuk cottage apung dan dermaga wisata luasnya 180 hektare, terindikasi pelanggaran dengan melakukan reklamasi tanpa izin,” ujar Trenggono.

    Aktivitas pengerukan dengan alat berat yang viral di Pulau Pari dilakukan PT CPS dalam area KKPRL. “Area di sekitar kegiatan pengerukan menggunakan backhoe berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik,” ucapnya.

    Menurut dia, pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan PT CPS terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove.

    Dengan temuan itu, PT CPS terindikasi melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

    Dalam klausul itu menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa persetujuan kesesuaian kegiatan ruang laut dari Menteri KKP.

    “Rencana tindak lanjut, KKP mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan,” tegas Trenggono.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas pengerukan pasir di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Asisten Pemerintahan Setda Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pengerukan pasir dengan melakukan pembabatan hutan mangrove itu terjadi di Pulau Biawak yang merupakan pulau private. Hasil penyelidikan aktivitas pengerukan pasir tidak berizin.

    (jon)

  • Polisi: Izin pembangunan di Pulau Pari ranah Kementerian LHK

    KPPMPI desak pemerintah utamakan kepentingan lingkungan Pulau Pari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna mendesak pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir menyusul perusakan kawasan mangrove di Pulau Pari dan Pulau Biawak, Kepulauan Seribu.

    “Berhubung sudah berlangsung kegiatan perusakan mangrove, baik dengan cara ditebang maupun dicabuti, sebaiknya pemerintah mengecek dan menegakkan hukum. Melindungi masyarakat kepulauan, mengedepankan kepentingan nelayan kecil. Sebagaimana mandat undang-undang,” kata Hemdra di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ekosistem mangrove berperan sebagai penyangga bagi kehidupan masyarakat pesisir. Selain menjadi habitat biota perairan, mangrove juga menjadi ruang penghidupan nelayan kecil.

    “Sehingga, adanya pembangunan dermaga dan resort di dekat Pulau Pari dan Pulau Biawak tersebut akan mengubah ekosistem dan wilayah tangkap nelayan kecil,” katanya.

    Ia mengatakan berdasarkan laporan nelayan Pulau Pari, sejumlah lahan hutan mangrove di Kudus Lempeng dan Pulau Biawak tampak sudah ditebang.

    “Dan yang sangat disayangkan adalah ada sekitar 40.000 tanaman mangrove yang usianya 2 tahunan, hasil tanaman Forum Peduli Pulau Pari (FP3), warga, mahasiswa dan wisatawan yang dicabuti oleh oknum,” katanya.

    Lebih lanjut, Hendra mengemukakan kondisi ekosistem mangrove Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi kritis.

    Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3,36 juta hektare atau 20,37 persen dari total luas dunia.

    Angka ini menurun signifikan dibanding 2007 yang mencapai 7,76 juta hektare lahan mangrove di seluruh Indonesia.

    Berkurangnya lahan mangrove sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat pesisir dan meningkatkan kerentanan nelayan kecil dan tradisional.

    “Kerusakan ekosistem laut dan pesisir ini, akan meningkatkan risiko melaut dan tantangan berusaha di sektor kelautan perikanan. Menurunkan pendapatan nelayan dan pelaku usahanya, sehingga akan semakin menurunkan minat pemuda untuk terlibat dan bekerja di sektor kelautan perikanan,” tutur Hendra.

    Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu segera mengambil sikap untuk memulihkan ekosistem pesisir dengan cara menghentikan reklamasi pantai dan alih fungsi lahan mangrove.

    “Kedua, melibatkan komunitas pesisir dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan. Dan ketiga, mengakui dan melindungi hak masyarakat atas pengelolaan hutan mangrove dan pesisir secara adil dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan adanya indikasi alih fungsi lahan ekosistem mangrove dari pembangunan pondok wisata di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP menyatakan hasil temuan sementara penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) milik PT CPS terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama.

    Selain itu, KKP juga menemukan ada kegiatan pengerukan menggunakan alat berat (beckhoe) di dalam area KKPRL terbit.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025