kab/kota: Kendal

Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Pakai Data Pribadi dan Foto Orang untuk Menipu Megapolitan 25 Juli 2025

Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Pakai Data Pribadi dan Foto Orang untuk Menipu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus)
Polda Metro Jaya
mengungkap kasus
penyalahgunaan data pribadi
yang digunakan untuk membuat akun palsu di LinkedIn.
Kasus ini terbongkar setelah ada masyarakat yang melapor karena identitas dan fotonya digunakan tanpa izin oleh keempat pelaku berinisial IER, KK, F dan FRR.
“Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mengaku data pribadinya, termasuk foto, digunakan di akun LinkedIn. Setelah kami selidiki, ditemukan adanya nomor telepon yang tidak sesuai dengan identitas di akun tersebut,” kata Kasubdit III Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung di Polda Merto Jaya, Jumat (25/7/2025).
Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa data pribadi tiga orang, masing-masing dari Banyumas, Kendal, dan Bogor telah digunakan tanpa izin.
Ketiganya mengaku tidak pernah memberikan data pribadinya kepada siapa pun.
Polisi kemudian menangkap pria berinisial IER yang membeli kartu SIM yang sudah terdaftar menggunakan NIK milik tiga korban tersebut.
Kartu itu kemudian dipakai untuk melakukan penipuan secara online.
“Motif IER membeli SIM card yang sudah teregistrasi adalah untuk melakukan penipuan. Ia membeli dalam kondisi ‘terima beres’,” ujar Rafles.
Dari pengembangan kasus, polisi menangkap KK, seorang pemilik konter handphone di pusat perbelanjaan.
Dari tangan KK, ditemukan 130 kartu perdana XL dan 24 kartu perdana Axis yang semuanya sudah teregistrasi.
Namun, KK ternyata bukan pelaku yang melakukan registrasi.
Polisi lalu menangkap F, sales kartu SIM yang bekerja di PT M.
F mengaku mendapat kartu tersebut dari FRR, yang juga sales di perusahaan yang sama.
FRR lah yang meregistrasi kartu-kartu tersebut menggunakan data pribadi yang ia dapatkan dari Google.
Ia sengaja meregistrasi kartu agar mudah dijual ke masyarakat.
“Menurut FRR, kartu SIM yang sudah terdaftar lebih diminati karena pembeli tidak perlu repot mengisi NIK dan KK sendiri,” jelas Rafles.
Keempat pelaku kini dijerat Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang manipulasi data, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 65 dan 67. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/07/2025 19:29
Bantahan Gibran IKN Rusak Hutan, Polisi Sebut Banyak Tambang Ilegal

Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah pemerintah pusat telah melakukan pengrusakan hutan di Ibu Kota Negara (IKN).

Gibran mengungkapkan bahwa lahan IKN saat ini berada di kawasan hutan produksi eukaliptus yang biasanya dipanen secara berkala. Gibran memastikan pemerintah pusat bakal mengembalikan lagi hutan di IKN dengan pohon endemik asli Kalimantan

“Sekarang kita bangun IKN di sana, terus akan kita kembalikan lagi sebagai hutan heterogen dengan pohon-pohon endemik asli Kalimantan. Ada pohon Ulin, Meranti, lalu ada pohon Tengkawang. Jadi, ini apa yang sudah dilakukan saya kira sudah on track,” tuturnya di sela-sela Acara Puncak Green Impact Festival 2025 yang digelar di Djakarta Theater, Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Selain itu, Gibran memaparkan berbagai capaian pemerintah pusat dalam upaya mengatasi krisis iklim, mulai dari menekan angka kebakaran hutan, pelestarian hutan mangrove, serta pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan sampah, hingga penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik.

“Kita enggak kalah sama negara-negara lain. Hari Selasa kemarin, Pak Presiden, saya dan beberapa menteri juga baru saja rapat terbatas tentang KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang ada di beberapa tempat,” katanya.

Menurut Gibran, beberapa pabrik KEK yang ada di wilayah Kendal, Galang Batang, Gresik dan Batang saat ini telah berhasil memproduksi solar panel, solar cell yang sudah diekspor ke beberapa negara di antaranya China, US dan beberapa negara di Eropa.

“Jadi, ini luar biasa sekali dan pabrik-pabrik seperti ini akan kita genjot terus. Next, minyak jelantah. Minyak jelantah sekarang juga sudah bisa diproses menjadi campuran bioavtur. Ini sudah ada kilangnya di Cilacap,” ujarnya.

Dikepung Tambang Ilegal

Sebelumnya, polisi membongkar praktik tambang batu bara ilegal di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan mencapai 160 hektare dan merugikan negara hingga mencapai Rp5,7 triliun.

Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Dir Dittipidter Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Nunung Syaifuddin mengungkap bahwa lokasi persis tambang batu bara ilegal itu Taman Hutan Raya (Tahura) Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.

Menariknya, aktivitas itu telah berlangsung sejak tahun 2016 dan baru ditindak oleh kepolisian pada tahun 2025. “Hingga kini bukaan tambang tercatat telah mencapai seluas 160 hektare,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (18/7/2025).

Nunung menuturkan bahwa berdasarkan penelusuran penyidik Polri, hasil penambangan batu bara ilegal tersebut dikumpulkan dalam stockroom untuk dikemas menggunakan karung.

Kemudian didistribusikan lewat jalur laut menggunakan kontainer melalui Pelabuhan Kalimantan Timur Kariangau Terminal, Palembang, tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terungkap kontainer berisi batu bara dari hasil tambang ilegal yang didistribusikan telah diberikan dokumen resmi oleh dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu MMJ dan BMJ yang berkantor pusat di Kutai Kertanegara.

Sementara polisi telah menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing berinisial YH dan CH selaku penjual, serta MH sebagai pembeli untuk dijual kembali.

“IKN merupakan marwah dari pemerintah, jadi kita harus clear dan clean-kan. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya penambangan di kawasan IKN,” ujar Brigjen Nunung, menegaskan.

Kerugian negara dari kegiatan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan di kawasan konservasi IKN ditaksir mencapai Rp5,7 triliun. Nunung menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan dipastikan segera menetapkan banyak tersangka lainnya.

“Kami memburu otak pelaku hingga para penadahnya. Karena kegiatan pertambangan ilegal ini telah berlangsung lama, kami dapat menjeratnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, selain dengan pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.

25/07/2025 07:57
BSU Kemnaker Rp600.000 Belum Cair? Berikut Alasan & Cara Ceknya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 3 tahun 2025 sejak 3 Juli 2025. Meski demikian, sejumlah calon penerima manfaat masih banyak menyampaikan laporan bahwa pencairan bantuan tersebut belum kunjung terealisasi.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar masyarakat yang telah memenuhi syarat tidak khawatir. Pasalnya, saat ini proses pencairan masih berlangsung secara bertahap.

“Jadi, tidak semua penerima akan menerima bantuan secara bersamaan,” tulis @kemnaker dalam akun Instagram resminya, dikutip Minggu (20/7/2025).

Kemnaker lantas meminta masyarakat yang telah memenuhi syarat penerima BSU untuk bersabar. Masyarakat juga diminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id.

Meski demikian, BSU yang tak kunjung cair juga bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Berikut alasan BSU belum cair:

– Masih proses verifikasi Dan validasi data

– Masih menunggu antrian penyaluran via PT Pos Indonesia

– Masalah pada rekening bank

– Kendal sinkrnisasai data BPJS Ketenagakerjaan

– Kendal tennis pada Website Kemnaker

– Sudah pernah menerima Bantuan Sosial (Bansos) PKH atau BPNT di tahun yang sama

– Perusahaan tidak input data karyawan ke SIPP

– Karyawan Outsourcing Tidak Didaftarkan BPJS

Adapun, berikut beberapa Langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila belum kunjung menerima BSU Rp600.000 Tahap 3 tahun 2025.

Cek Status Secara Berkala BSU:

Lakukan pengecekan Secara berkala, apabila Anda mendapati notifikasi berekening bermasalah maka terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya melakukan pembaruan secara mandiri melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan Langkah berikut:

Kunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, lalu isi data diri Anda.

Ketika status penerima muncul, Anda akan menemukan tombol untuk memperbarui rekening.

Pastikan Anda memasukkan data rekening Himbara yang baru dan masih aktif.

Cara kedua adalah dengan meminta bantuan HRD perusahaan. Mereka dapat membantu Anda memperbarui data rekening melalui sistem SIPP BP Jamsostek.

20/07/2025 16:36
Bejat! Niat Melepas Rindu, Si Anak Malah Dicabuli Ayah Kandungnya di Semarang

GELORA.CO – Miris, nasib seorang anak berinsial C (17) di Semarang. Pasalnya, ia yang ingin melepas rindu kepada sang ayah karena telah bercerai dengan ibunya, malah dicabuli sang ayah di Semarang.

Dalam hal ini, Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy mengatakan pelaku KY (38) yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang keliling tinggal di wilayah Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

“Sementara anaknya yang masih sekolah tinggal bersama ibunya di Kabupaten Kendal,” bebernya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

“KY merupakan ayah kandung dari C atau yang kita sebut Anak Korban sesuai sistem peradilan anak. KY dan ibu dari anak korban sudah bercerai sejak 2009 atau saat anak korban berusia 1 tahun,” kata Ratna.

Pada 5 Juni 2025, C meminta izin ke ibunya untuk merayakan Idul Adha di rumah ayahnya.

Namun, bukan mendapatkan perlakuan yang baik dari ayahnya, C justru dicabuli saat ibu tirinya sedang tidak berada di rumah.

“Saat istirahat siang, pelaku KY mendekati anak korban dan melakukan pencabulan. Ini dilakukan saat rumah dalam keadaan sepi, istri pelaku juga sedang tidak berada di rumah,” kata Ratna

C sempat mendapat ancaman dari pelaku untuk tidak melaporkan kepada ibu kandungnya. Menurut pengakuan anak korban dirinya sempat takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.

“Namun karena sudah terdesak dan tertekan, akhirnya bercerita pada ibu kandungnya yang lalu melaporkan ke Polres Semarang,” paparnya.

Ratna mengatakan, berdasar laporan tersebut pelaku ditangkap pada 10 Juli 2025 di rumahnya.

“Pelaku sudah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ungkapnya.

19/07/2025 11:52
Top 3 Tekno: Update PUBG Mobile Versi 3.9 Tuai Perhatian – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Update PUBG Mobile Versi 3.9 masih menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, terlebih dengan kehadiran airdrop (salah satu item di PUBG Mobile), yang berdiri di Terowongan Kendal, Jakarta.

Informasi lain yang juga populer datang dari AirPods Pro 2 yang kini bisa menjadi alat bantu dengar.

Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

1. PUBG Mobile Gulirkan Update Versi 3.9, Bawa Robot Optimus Prime ke Jakarta

Belum lama ini, PUBG Mobile mengumumkan update game terbaru versi 3.9. Dalam update ini, game PUBG Mobile berkolaborasi dengan Transformers.

Masih dalam rangka memperkenalkan update terbaru PUBG Mobile versi 3.9, PUBG Mobile mengajak pemain menikmati berbagai konten bertema Transformers baik melalui game atau event offline di Jakarta.

Hal ini diwujudkan dengan kehadiran airdrop (salah satu item di PUBG Mobile), yang berdiri di Terowongan Kendal. Ini merupakan terowongan yang menghubungkan Stasiun Sudirman dengan Stasiun MRT Dukuh Atas BNI.

Dengan instalasi ini, ribuan pengunjung pun berkesempatan menyaksikan pembukaan airdrop raksasa PUBG Mobile hasil kolaborasi dengan Transformers.

Mengutip keterangan PUBG Mobile, Rabu (16/7/2025), airdrop raksasa itu dibuka pada Sabtu, 12 Juli lalu. Rupanya airdrop raksasa berisi cosplayer yang tampil sebagai karakter robot ikonik Transformers, Optimus Prime.

Tidak hanya itu, booth PUBG Mobile juga dipadati pengunjung yang antusias berburu merchandise gratis hanya dengan mengikuti berbagai tantangan yang disiapkan di lokasi.

Baca selengkapnya di sini

17/07/2025 11:30
Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja

Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 15 Juli 2025 – 22:57 WIB

Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah bakal menjadi salah satu ujung tombak pengurangan angka kemiskinan. Sebab, sebanyak 8.523 koperasi di 35 kabupaten/kota di provinsi ini minimal akan menyerap 68.184 tenaga kerja.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, sebanyak sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu sudah seluruhnya berbadan hukum.

“Jumlahnya 8.523. Terdiri dari 7.810 Koperasi Desa Merah Putih, dan 513 Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Sujarwanto usai acara Upacara HUT Koperasi ke-78, di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Sabtu, 12 Juli 2025.

Dia mengatakan, secara bertahap para anggota koperasi sudah diberikan pelatihan dalam mengelola manajemen, dan pemahaman tentang lembaga bisnis koperasi.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah pengurus koperasi itu juga sudah dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, ini dalam rangka bermitra menjadi distributor bahan subsidi negara.

“Seperti LPG 3 kg dengan PT Pertamina, pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia, menjadi pembeli beras dan menyetok ke Perum Bulog serta bisnis-bisnis lain. Kita sudah pertemukan,” ucapnya.

Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga bisnis yang profesional dan akuntabel.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu mampu menyerap 68.184 tenaga kerja. Jumlah itu didapatkan dari pengurus koperasi saja. Jika koperasi sudah berjalan dan berkembang, maka nantinya ada tambahan pengelola yang direkrut.

“Kalau kami hitung, setidaknya ada 68.184 tenaga kerja. Ini angka minimal ya, karena nanti bisa berkembang. Instruksi dari Bapak Gubernur bahwa koperasi ini harus bermanfaat bagi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, dan tekan kemiskinan di desa,” kata dia.

Ia memperediksi, perputaran uang di desa melalui koperasi ini akan sangat besar. Produsen hingga konsumen sama-sama merasakan manfaatnya.

Dibeberkan dia, jenis usaha koperasi tersebut bervariasi, di antaranya usaha penyediaan sembako, apotek, klinik kesehatan, simpan pinjam, penyediaan gudang, bidang logistik, pakan ternak, penjualan pupuk obat-obatan pertanian, dan lainnya.

Dalam pengembangannya ke depan, Bramiyanto mendorong koperasi bisa bekerjasama dengan BUMD dan BUMN. Dengan catatan semua model bisnis dijalankan dengan kalkulasi yang tepat.

“Biaya produksi dan operasional benar-benar dihitung. Sehingga tahu untung berapa karena perputaran uang harus produktif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (15/7).

Saat ini pihaknya mendorong agar koperasi yang sudah siap untuk beroperasi agar bisa langsung melakukannya. Dengan pola yang tepat, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi tumpuan menyejahterakan masyarakat di desa.

Salah seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih Boja Kendal, M Nur Yasin, mengatakan koperasinya setidaknya telah menggandeng kurang lebih 20-an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Di antaranya produk olahan kolang-kaling dari Desa Limbangan, keripik, kopi, dan lain-lain khas wilayah sekitar.

“Kita merangkul semua UMKM. Nah, tujuan kita di sini nanti seluruh hasil UMKM itu seandainya ada pesanan bisa melalui koperasi,” ucapnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kegiatan launching Koperasi Desa/Merah Putih di Klaten pada pada 19 Juli 2025.

Luthfi mengaku mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Sebab, para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut.

“Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Sumber : Radio Elshinta

16/07/2025 08:53
Ada Lowongan Kerja PT Combiphar, Ini Cara Daftar dan Syaratnya! – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan farmasi PT Combiphar membuka lowongan kerja terbaru untuk lulusan S1. Lowongan ini tersebar di beberapa daerah dari Jakarta hingga Papua. Jika berminat simak posisi dan syarat dalam tulisan ini.

Untuk diketahui, Combiphar merupakan perusahaan farmasi di Indonesia yang berdiri sejak 1971. Pada tahun 2012 hingga 2017, Combiphar melakukan transformasi bisnis, bermitra dengan 19 negara. Pada rentang waktu ini, Combiphar juga mengakuisisi Insto dan Eye Mo dari GSK dan mulai memasuki pasar internasional di Filipina, Singapura, Malaysia, dan Kamboja. Combiphar juga membangun pabrik biosimilar di tahun 2015.

Kali ini PT Combiphar tengah mencari kandidat untuk kalian semua yang sedang mencari pekerjaan.

Berikut daftar posisi dan syaratnya:

1. Medical Representative

Area Penempatan: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Pekanbaru, Medan, Lampung, Pematang Siantar, Yogyakarta, Kendal, Salatiga, Solo, Tasikmalaya Purwokerto, Denpasar, Palu Bontang

Persyaratan:

Pendidikan Sarjana (S1) minimal IPK 3.00
Memiliki SIM C aktif
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan dapat bekerja baik dalam tim maupun individu
Memiliki minat dalam bidang farmasi, sales dan marketing
Dapat bekerja dengan target
Diutamakan kandidat yang berdomisili di area setempat dan sekitarnya
Memiliki kendaraan bermotor
Tidak Merokok.

15/07/2025 07:00
Sebanyak 30.057 Peserta BPJS PBI di Kendal Dinonaktifkan, Pemkab Siap Ajukan Reaktivasi Regional 30 Juni 2025

Sebanyak 30.057 Peserta BPJS PBI di Kendal Dinonaktifkan, Pemkab Siap Ajukan Reaktivasi
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com
– Sebanyak 30.057 peserta
BPJS
Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten
Kendal
dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Penonaktifan dilakukan karena data peserta tidak tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mulai digunakan sebagai acuan sejak Mei 2025.
Ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang diteken Presiden Prabowo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, M. Toha, mengatakan bahwa sebelumnya jumlah peserta aktif
BPJS PBI
di Kendal mencapai 353.401 jiwa, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Mulai bulan Mei 2025, penetapan peserta PBI yang semula didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diganti dengan basis data DTSEN,” kata Toha saat dihubungi, Senin (30/6/2025).
Menanggapi penonaktifan tersebut, Toha menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengajukan permohonan reaktivasi peserta yang terdampak.
“Kami akan mengajukan reaktivasi,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay, menyampaikan bahwa selain peserta BPJS PBI yang ditanggung pemerintah pusat, terdapat pula 119.391 warga miskin yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal hingga Juni 2025.
“Bulan Juni ada yang meninggal 17 dan pindah 37 orang. Mereka kami usulkan penonaktifan ke BPJS,” ujarnya.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari atau Mbak Tika, mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti masalah ini.
“Iya, kami sudah menjadwalkan untuk koordinasi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Kepala
BPJS Kesehatan
Kabupaten Kendal, Istianti Taurina Meilani, mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan BPJS mereka. Hal ini bisa dilakukan melalui layanan WhatsApp Pandawa di nomor 08118165165.
“Kirim ‘Hai’ ke nomor tersebut, pilih informasi, klik menu informasi, klik ‘cek status kepesertaan’, kirim NIK, kirim tanggal lahir,” kata Istianti.
Jika status peserta dinyatakan nonaktif, masyarakat dapat mendaftarkan diri kembali sebagai peserta mandiri melalui layanan Pandawa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/06/2025 20:53
Bank Tanah-Kadin Jajaki Kerja Sama, Penyediaan Tanah Dijamin Clean & Clear

Jakarta –

Badan Bank Tanah melakukan audiensi dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie di Menara Kadin, Selasa (24/6/2025). Keduanya membahas peluang kerja sama dalam optimalisasi tanah negara.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan audiensi ini menjadi kesempatan yang baik dalam sinergi dunia usaha dengan Badan Bank Tanah, khususnya untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, serta mendukung para investor untuk berusaha.

“Ini kesempatan yang sangat positif dengan Kadin di mana banyak sekali pengusaha, di mana setiap usaha butuh tanah, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden (Prabowo) melalui program seperti rumah layak huni MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), MBG (makan bergizi gratis), tempat pelatihan dan lain sebagainya,” kata Parman dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

Parman mengatakan, pihaknya memberikan jaminan kepastian hukum tidak hanya kepada masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria, tetapi juga bagi para investor. Badan Bank Tanah menjamin tanah yang diberikan kepada pengusaha sudah berstatus clean and clear.

“Karena di republik ini yang susah adalah pembebasan lahan yang tentunya penuh dengan ketidakpastian hukum. Salah satu tugas kita adalah melakukan pengamanan, pemeliharaan, pengendalian baik secara aspek fisik dan yuridis, baik di dalam dan di luar pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan, tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah dapat diharmonisasikan dengan program percepatan (quick wins) milik Kadin, seperti MBG melalui penyediaan SPPG, rumah layak huni bagi masyarakat, pengiriman tenaga kerja migran, dan cek kesehatan gratis.

“MBG dan rumah layak huni adalah beberapa yang dapat dijajaki kerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program quick wins Kadin sejalan dengan upaya kami dalam mendukung program pemerintah,” kata Anindya.

Anindya juga mengapresiasi terobosan pemerintah melalui Badan Bank Tanah dengan program tanah nol rupiah untuk kepentingan sosial.

“Ini luar biasa terobosan pemerintah dan tentu kami dari dunia usaha ingin bekerja sama bukan saja pemerintah yang progresif tetapi juga yang menginginkan keadilan sosial kami sambut baik,” kata dia.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset persediaan tanah seluas 33.116 Ha di seluruh Indonesia. Aset tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Beberapa peran strategis Badan Bank Tanah telah diwujudkan dalam bentuk penyediaan tanah untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah; Lahan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B dan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; pemanfaatan lahan oleh badan hukum swasta baik dari skala mikro sampai dengan skala makro.

(shc/kil)

25/06/2025 19:30
Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C Regional 23 Juni 2025

Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com
– Balai Desa
Tunggulsari
, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dipenuhi oleh ratusan warga pada Senin (23/06/2025) siang.
Mereka berkumpul untuk menyaksikan
musyawarah desa
(musdes) yang membahas perizinan
tambang galian C
di wilayah mereka.
Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk menolak kehadiran tambang galian C di desa tersebut.
Situasi dalam musdes sempat memanas menjelang akhir pertemuan, ketika warga, yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan remaja, mendesak agar segera ada keputusan
penolakan
terhadap tambang tersebut.
Teriakan-teriakan dari warga membuat petugas keamanan dari TNI dan Polri harus berkali-kali mengingatkan agar mereka tetap tenang dan sabar.
“Keinginan masyarakat desa Tunggulsari sangat kuat sekali menolak tambang galian C yang ada di desanya. Saya bersyukur, karena setelah dilakukan Musdes, muncul kesepakatan tuntutan warga menolak galian C disetujui,” Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Desa Tunggulsari, Ahmad Faris, Senin.
Faris menambahkan bahwa mayoritas warga menolak tambang tersebut karena dianggap merusak lingkungan dan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Faris juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengirim surat kesepakatan Musdes Tunggulsari ke dinas-dinas terkait, termasuk ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan berharap agar surat tersebut juga sampai ke pemerintah pusat.
“Harapan kami setelah dikirim, tentunya proses perizinan akan dihentikan agar tambang tidak ada di desa Tunggulsari,” harapnya.
Kepala Desa Tunggulsari, Abdul Khamid, juga mengharapkan agar semua warganya menghargai hasil musyawarah desa.
Ia mendorong agar warga yang pro dan kontra terhadap tambang galian C dapat rukun dan tidak terjadi gesekan.
“Saya minta, semua mau mentaati hasil musdes,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania, yang hadir dalam musdes tersebut, menegaskan bahwa proses perizinan tambang galian C di desa Tunggulsari harus dihentikan karena penolakan dari masyarakat setempat.
“Dalam Musdes sudah diputuskan menolak, jadi perijinan galian C tersebut harus dibatalkan,” tegasnya.
Sisca menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat, ia akan mengawal kesepakatan musdes tersebut hingga ke dinas terkait.
“Itu aspirasi masyarakat. Jadi saya sebagai wakil rakyat harus mengawalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan warga desa Tunggulsari juga melakukan aksi demonstrasi di depan balai desa untuk menolak proyek galian C di wilayah mereka.
Mereka membubarkan diri setelah adanya kesepakatan untuk menggelar musyawarah desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/06/2025 22:41

kab/kota: Kendal

Berikut alasan BSU belum cair:

Cek Status Secara Berkala BSU: