kab/kota: Kendal

  • Polsek Kendal Ngawi Evakuasi ODGJ Lansia ke RSUD dr. Soeroto

    Polsek Kendal Ngawi Evakuasi ODGJ Lansia ke RSUD dr. Soeroto

    Ngawi (beritajatim.com) – Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Kendal, Polres Ngawi, merespons cepat keluhan warga terkait keberadaan seorang pria lanjut usia dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dinilai meresahkan lingkungan. Evakuasi dilakukan sebagai langkah pengamanan sekaligus upaya memberikan perawatan medis yang layak bagi warga tersebut.

    Kapolsek Kendal, AKP Tri Handoyo, memimpin langsung proses penanganan terhadap ODGJ berinisial S (70), warga Desa Kendal. Setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa khawatir, petugas segera turun ke lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

    Dalam pelaksanaannya, Polsek Kendal mengedepankan sinergi lintas instansi. Petugas berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kendal untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik dan kejiwaan pria lansia tersebut. Langkah ini merupakan bentuk pendekatan humanis agar penanganan tetap sesuai dengan prosedur medis yang berlaku.

    Guna mengantisipasi risiko lebih lanjut terhadap keselamatan diri yang bersangkutan maupun masyarakat sekitar, petugas kemudian mengantarkan S ke RSUD dr. Soeroto Ngawi. Di sana, ia akan mendapatkan perawatan intensif dan penanganan medis lanjutan dari tenaga ahli.

    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom dalam dinamika sosial.

    “Penanganan ODGJ dilakukan secara humanis dengan melibatkan tenaga kesehatan, sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh perawatan yang tepat,” ujar AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, Rabu (17/12/2025).

    Lebih lanjut, Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk segera melaporkan kejadian serupa di lingkungan mereka masing-masing. Menurutnya, kolaborasi aktif antara warga, kepolisian, dan instansi kesehatan sangat krusial agar setiap permasalahan sosial dapat tertangani secara cepat, tepat, dan mengedepankan nilai kemanusiaan.

    Sinergi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Ngawi tetap terjaga dengan baik. [fiq/beq]

  • Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 Desember 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama Regional 16 Desember 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
    Melalui optimalisasi kawasan tersebut,
    pertumbuhan ekonomi
    kedua daerah diperkirakan dapat mencapai angka 8–9 persen.
    Pada triwulan III tahun 2025, perekonomian Kabupaten Kendal tercatat tumbuh sebesar 8,84 persen, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
    Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas industri dan investasi di kawasan industri serta KEK Kendal.
    Menanggapi capaian tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan ketiga tahun 2025 tidak terlepas dari dampak positif keberadaan KEK Kendal.
    “Di triwulan ketiga ini, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 8,84 persen. Salah satu faktornya adalah kontribusi dari
    Kawasan Ekonomi Khusus
    Kendal,” ujar Dyah Kartika Permanasari, yang akrab disapa Mbak Tika, pada Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus melakukan integrasi
    tenaga kerja lokal
    dengan kebutuhan industri.
    Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    “Alhamdulillah, capaian
    investasi di Kendal
    pada triwulan ketiga ini juga menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah,” tambahnya.
    Mbak Tika juga berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KEK dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
    Menurutnya, kemitraan tersebut dapat dijadikan salah satu syarat dalam pemberian insentif pajak bagi perusahaan di KEK.
    “Pertumbuhan ekonomi yang baik di Kabupaten Kendal ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 135 perusahaan yang telah bergabung di KEK Kendal.
    Dari jumlah tersebut, 51 perusahaan sudah beroperasi, 37 perusahaan masih dalam tahap konstruksi, dan sisanya dalam proses persiapan pembangunan.
    “Total investasi yang terserap hingga akhir September 2025 mencapai Rp 182 triliun,” ungkap Juliani.
    Selain itu, penyerapan tenaga kerja langsung di KEK Kendal telah mencapai sekitar 38.000 orang, dengan 79 persen di antaranya merupakan tenaga kerja asal Kabupaten Kendal.
    “Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang masuk dan beroperasi di KEK Kendal,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KEK Bisa Turunkan Angka Pengangguran, Contohnya di Kabupaten Batang

    KEK Bisa Turunkan Angka Pengangguran, Contohnya di Kabupaten Batang

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. mengatakan sejumlah daerah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  dengan pengelolaan yang baik menunjukkan kinerja ekonomi bertumbuh signifikan, di antaranya Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-9%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan provinsi maupun nasional.

    “Di Kabupaten Batang, kehadiran KEK Industriopolis Batang telah mendorong akselerasi investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (14/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada 2024 mencapai 6,03% dan meningkat tajam pada 2025, dengan pertumbuhan triwulan III 2025 tercatat 8,52% (yoy), didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat.

    “Pengalaman Kabupaten Batang dan Kendal menunjukkan bahwa KEK bukan hanya instrumen insentif investasi, tetapi juga katalis transformasi ekonomi daerah. KEK yang dirancang dengan baik, didukung infrastruktur, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan tenaga kerja lokal, terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Kajian akademik juga menunjukkan bahwa keberadaan KEK Batang memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal, mulai dari peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran, hingga penurunan tingkat kemiskinan.

    Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat menurun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di sekitar kawasan.

  • KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Kawasan ekonomi khusus (KEK) terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sejumlah wilayah dengan pengelolaan KEK yang baik, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian insentif investasi, tetapi juga menjadi katalis transformasi ekonomi daerah.

    “KEK yang dirancang dengan baik, didukung infrastruktur, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan tenaga kerja lokal, terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    Airlangga mengatakan, keberadaan KEK Industriopolis Batang mendorong percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 6,03% pada 2024 dan meningkat signifikan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 8,52% (yoy) yang ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Kajian akademik juga mencatat keberadaan KEK Batang memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, hingga penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat turun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025.

    Sementara itu, Kabupaten Kendal juga mencatat kinerja ekonomi yang sangat kuat. Pada triwulan III 2025, perekonomian Kendal tumbuh 8,84% (yoy), tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas industri dan investasi di kawasan industri dan KEK, serta mencerminkan penguatan ekosistem industri regional di koridor Batang-Kendal-Semarang.

    “Pengembangan KEK turut berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui masuknya investasi baru, adopsi teknologi, serta berkembangnya industri pengolahan bernilai tambah. Kondisi ini meningkatkan efisiensi produksi dan nilai output per tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah,” imbuh Airlangga.

    Ke depan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah menilai pengalaman Batang dan Kendal dapat menjadi model pengembangan KEK di daerah lain, khususnya dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah metropolitan.

    Penguatan konektivitas, kepastian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterkaitan dengan UMKM dan ekonomi lokal dinilai menjadi kunci agar manfaat KEK dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

    “Kami akan terus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan KEK berfungsi optimal sebagai instrumen percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Airlangga.

  • Gelar Christmas Carol di Bundaran HI, Pramono Ajak Warga Doakan Korban Bencana di Sumatera
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Desember 2025

    Gelar Christmas Carol di Bundaran HI, Pramono Ajak Warga Doakan Korban Bencana di Sumatera Megapolitan 12 Desember 2025

    Gelar Christmas Carol di Bundaran HI, Pramono Ajak Warga Doakan Korban Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga Jakarta mendoakan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta korban kebakaran Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, saat membuka Christmas Carol Colossal di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
    Saat membuka acara, Pramono mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya bergembira merayakan Natal, tetapi juga mengingat saudara-saudara yang sedang mengalami musibah.
    “Tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, dan juga di Padang dan juga di Jakarta yang kemarin kita kejadian kebakaran di Letjen Suprapto (gedung Terra Drone), mari kita berdoa,” ucap Pramono, Rabu.
    Pramono menyebut
    Christmas Carol
    Colossal sebagai tradisi baru Pemprov DKI untuk merayakan keberagaman dan kerukunan di ruang publik.
    “Kita memulai tradisi baru, Jakarta akan mengadakan apa yang disebut dengan
    Christmas Carol Colossal
    yang dimulai dari Bundaran HI ini. Mudah-mudahan ini menandakan kerukunan umat beragama di Jakarta selalu terjaga dengan baik,” ucap Pramono.
    Di lokasi acara, suasana terlihat meriah. Para penampil dari berbagai gereja hadir dengan kostum merah dan hijau, beberapa membawa properti lampu dan hiasan Natal.
    Boneka Santa dan sejumlah karakter tematik berjalan di antara kerumunan sambil menyapa warga. Lagu-lagu Natal menggema di antara gedung-gedung tinggi Sudirman-Thamrin.
    Christmas Carol Colossal merupakan bagian dari rangkaian perayaan Natal Pemprov DKI yang berlangsung hingga 23 Desember.
    Nantinya, nyanyi-nyanyian Natal akan ditampilkan di 10 lokasi pertunjukan dan 100 penampil dari berbagai komunitas.
    Rangkaian ini akan berlanjut hingga puncak acara pada 9 Januari 2026 di JIExpo Kemayoran.
    “Jadi ada 100 performer yang akan hadir di sana. Titiknya di Bundaran HI, di Sarinah, Taman Literasi, Terowongan Kendal, dan lima wilayah (administratif Jakarta),” ucap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meriahnya Christmas Carol Colossal di Bundaran HI, Ada Warna-warni Kostum hingga Boneka Santa
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 Desember 2025

    Meriahnya Christmas Carol Colossal di Bundaran HI, Ada Warna-warni Kostum hingga Boneka Santa Megapolitan 11 Desember 2025

    Meriahnya Christmas Carol Colossal di Bundaran HI, Ada Warna-warni Kostum hingga Boneka Santa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, berubah menjadi lautan keceriaan pada perayaan Christmas Carol Colossal yang digelar pada Kamis (11/12/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , meski hujan sempat turun, peserta dan pengunjung tetap antusias menikmati pertunjukan yang menghadirkan nuansa Natal kental di jantung Jakarta.
    Para penyanyi tampak mengenakan kostum bernuansa merah dan hijau, warna yang identik dengan perayaan Natal.
    Mereka berdiri rapi sambil membawakan lagu-lagu Natal, lengkap dengan payung warna-warni yang menambah semarak acara.
    Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya boneka Santa Claus dan karakter Suaitepit yang mondar-mandir, menyapa warga, berfoto, serta membagikan hadiah kepada siapa pun yang melintas.
    Nyanyian Natal menggema di antara gedung-gedung tinggi kawasan Sudirman-Thamrin, menciptakan suasana hangat di tengah cuaca mendung.
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    yang hadir di lokasi menyatakan bahwa kegiatan ini adalah tradisi baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk merayakan kebersamaan dan menandakan kerukukan antar-umat beragama di ruang publik.
    “Kita memulai tradisi baru. Jakarta akan mengadakan apa yang disebut dengan
    Christmas Carol
    Colossal yang dimulai dari
    Bundaran HI
    ini. Mudah-mudahan ini menandakan kerukunan umat beragama di Jakarta selalu terjaga dengan baik,” ungkap Pramono.
    Ketua Umum Panitia Natal Pemprov DKI Jakarta Michael memastikan
    Christmas Carol Colossal
    akan digelar setiap hari pukul 16.00–17.30 hingga 23 Desember, dengan total 100 penampil dari berbagai gereja, panti asuhan, serta komunitas masyarakat.
    Mereka akan tampil di beberapa titik lokasi, yakni Bundaran HI, Sarinah, Terowongan Kendal, Taman Literasi Blok M, Taman Ismail Marzuki, hingga tersebar di lima wilayah kota administratif DKI Jakarta.
    “Untuk puncak acara nanti di 9 Januari. Natalan Pemprov DKI bersama dengan masyarakat DKI Jakarta, 14.000 orang di JIExpo,” ungkap Michael.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asia Pacific Fibers (POLY) PHK 3.000 Pekerja Imbas Produksi Anjlok

    Asia Pacific Fibers (POLY) PHK 3.000 Pekerja Imbas Produksi Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen poliester dan benang filamen, PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) atau APF telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 pekerja pabrik yang berada di Karawang dan Kaliwungu, Kendal. 

    Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pabrik di Karawang telah tutup selama setahun terakhir, sementara pabrik di Kendal masih memproduksi benang filamen dengan utilitas produksi 30%—35%. 

    “Kapasitas pabrik Karawang turun drastis, akhirnya berhenti, pabrik Kendal hanya jalan 30–35% dengan pekerja sekitar 1.000 pekerja,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Mestinya, kapasitas produksi benang di pabrik Kendal tersebut 144.000 ton. Namun, dengan utilitas 30% maka produksi per bulan mencapai 2.500-3.000 ton. APF mencatat jika peningkatan kapasitas 2 kali lipat dari saat ini maka membutuhkan dana US$60 juta. 

    Ravi menyebut, dari total produksi benang saat ini, APF masih mendapatkan permintaan ekspor 30% sementara sisanya diserap oleh pasar domestik. Kendati demikian, permintaan terus melemah seiring dengan masifnya impor barang murah. 

    Menurut Ravi, kondisi ini menunjukkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa restrukturisasi bisnis dan keuangan di sektor TPT ini mendesak diselesaikan.

    Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan gelombang kebangkrutan perusahaan TPT bisa berlanjut. Akibatnya, badai PHK di industri TPT semakin tak terbendung dan pada gilirannya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    Dalam hal ini, APF berharap agar Kementerian Keuangan bisa mempercepat kepastian proses restrukturisasi utang perseroan kepada pemerintah.

    “Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, kami melihat adanya opportunity agar proses restrukturisasi utang segera selesai,” ujarnya.

    Pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru. Ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan percepatan dan win-win solution dalam penyelesaian restrukturisasi utang Perseroan.

    “Pak Purbaya (Menkeu) sudah menerima surat kami dan cepat merespons dengan memberikan disposisi ke DJKN,” katanya.

    Ravi menjelaskan, akibat berlarut-larutnya lebih dari 20 tahun tanpa kepastian restrukturisasi utang tersebut Perseroan mulai sulit mempertahankan going concern. Kreditur yang sebelumnya mendukung kelangsungan usaha Perseroan saat ini mulai kehilangan kepercayaannya.

  • Asia Pacific Fiber (POLY) Menanti Restu Purbaya Percepat Restrukturisasi Utang

    Asia Pacific Fiber (POLY) Menanti Restu Purbaya Percepat Restrukturisasi Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) atau APF tengah menantikan kepastian proses restrukturisasi utang perseroan kepada pemerintah yang mengalami status quo sejak 2005. Percepatan prosesnya kini berada di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menkeu Purbaya untuk memperoleh dukungan percepatan dan win-win solution dalam penyelesaian restrukturisasi utang perseroan. 

    “Rencana perusahaan kalau sudah perbaiki balance sheet kita, bisa ada dapat dukungan perbankan. Satu kita utilisasi kapasitas, kedua ada ekspansi pabrik baru filamen di Kendal, ini terkait restrukturisasi,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Surat permohonan APF disebut telah diterima oleh Menkeu Purbaya dan diberikan disposisi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hal ini pun menjadi angin segar. 

    Saat ini, APF masih menunggu tindak lanjut dari pihak DJKN. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis bahwa dengan adanya semangat reformasi dari menteri keuangan yang baru, DJKN akan menindaklanjuti secara konkret.

    “Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, kami melihat adanya opportunity agar proses restrukturisasi utang segera selesai,” ujarnya. 

    Adapun, nilai restrukturisasi utang APF mencapai US$82 juta atau sekitar Rp1,36 triliun (asumsi kurs Rp16.665 per US$). APF yang merupakan produsen serat dan benang poliester terkemuka di Indonesia, memulai restrukturisasi utangnya menyusul krisis ekonomi Asia 1997–1998. 

    Saat itu, perusahaan yang kala itu bernama PT Polysindo Eka Perkasa di bawah Texmaco Group, kesulitan memenuhi kewajiban finansial dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2005.

    Pada 2006, kreditur menyetujui konversi utang tanpa jaminan menjadi saham sebagai langkah awal mengurangi beban utang perusahaan. Beberapa tahun kemudian, pada 2009, perusahaan berekspansi dan memilih rebranding dengan nama APF. Namun demikian, beban utang berjaminan yang lebih besar masih tersisa.

    Selama 2010-an, APF berulang kali mengajukan rencana restrukturisasi termasuk opsi debt–equity swap. Namun, negosiasi dengan kreditur besar seperti PT Perusahaan Pengelola Aset dan pemegang obligasi internasional tidak kunjung menemukan titik temu. Restrukturisasi berjalan lambat dan serangkaian usulan belum mendapatkan persetujuan akhir.

    Sejak 2021, APF mulai terlibat dalam pembahasan dengan Satgas BLBI dan menyampaikan itikad baik termasuk pembayaran awal untuk memulai pembicaraan restrukturisasi. Hingga 2025, proses penyelesaian utang berjaminan masih berlangsung dan belum tuntas sehingga membatasi akses perusahaan terhadap pembiayaan baru serta menghambat ekspansi kapasitas produksi.

    Akibat kondisi tersebut juga, pabrik poliester di Karawang akhirnya ditutup pada 2024 lalu hingga merumahkan 3.000 pekerja. Ravi menjelaskan, akibat berlarut-larutnya lebih dari 20 tahun tanpa kepastian restrukturisasi utang tersebut Perseroan mulai sulit mempertahankan going concern.

    Kreditur yang sebelumnya mendukung kelangsungan usaha Perseroan saat ini mulai kehilangan kepercayaannya. Hal itu membuat Perseroan menghentikan operasi pabrik di Karawang dan mengurangi utilisasi pabrik di Kaliwungu jadi tinggal 30%. 

    “Kondisi seperti ini sebenarnya menunjukkan industri TPT [tekstil dan produk tekstil] di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa restrukturisasi bisnis dan keuangan di sektor TPT ini mendesak diselesaikan,” terangnya. 

    Bila tidak segera dilakukan, dikhawatirkan gelombang kebangkrutan perusahaan TPT bisa berlanjut. Akibatnya, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri TPT semakin tak terbendung dan pada gilirannya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    Senada, Direktur Keuangan APF Deddy Sutrisno menambahkan, bila restrukturisasi utang kepada pemerintah bisa segera selesai, Perseroan berkode saham POLY ini berencana melakukan investasi untuk meningkatkan produksi benang dan serat poliester. 

    “Sehingga kami bisa bangkit kembali beroperasi bahkan siap melakukan investasi,” katanya.

    Pasalnya, dengan restrukturisasi utang selesai nantinya, APF berkomitmen dapat memperbaiki neraca keuangan dan mendapatkan modal kerja baru untuk peningkatan kapasitas produksi Perseroan di pabrik Kaliwungu, Kendal.

    Pihaknya pun berharap bisa kembali mempekerjakan karyawan yang terkena PHK dan menyerap tenaga kerja lainnya. Selain itu, Perseroan juga bisa berkontribusi bagi industri TPT nasional dalam menyediakan bahan baku tekstil.

    Sebagaimana diketahui, Perseroan merupakan salah satu manufaktur benang poliester sebagai bahan baku utama tekstil dengan pangsa pasar nasional sebelumnya pernah mencapai 21%. Ini sekaligus menjadikan APF sebagai produsen poliester terbesar kedua di Indonesia. Meski demikian, Deddy belum bisa menyebutkan nilai investasi yang dibutuhkan nantinya.

    “Kami masih hitung berapa kebutuhan nilai investasinya, tapi yang pasti para kreditur siap mendukung bisnis Perseroan,” tuturnya.

    Selain itu, dengan kondisi bisnis perusahaan yang terus menurun saat ini pihaknya menargetkan penjualan mencapai US$44,5 juta atau turun sekitar 76,6% dari tahun 2024 sebesar US$190,15 juta, atau turun sekitar 84,57% dari penjualan tahun 2023 sebesar US$ 288,55 juta.

    Meski demikian, dengan adanya efisiensi usaha Perseroan berhasil menekan kerugian usaha atau EBITDA negatif yang diproyeksikan menjadi US$3,4 juta pada akhir 2025 dibanding periode sama 2024 minus US$7,67 juta.

    Per September 2025, Perseroan telah membukukan penjualan sebesar US$33,38 juta atau turun sekitar 80% dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$166,74 juta. Akibatnya, Perseroan mencatat EBITDA negatif sebesar US$2,55 juta per September 2025.

  • Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Jakarta

    Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kendaraan pada saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi di jalan tol maupun non-tol. Catat tanggal dan lokasinya.

    Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat. Diperkirakan masyarakat akan melakukan perjalanan pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” kata Aan dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

    Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

    Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan kendaraan

    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

    3. DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit

    4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.

    5.Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).

    6.Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.

    7.Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    “Selain itu, pemberlakuan pembatasan kendaraan barang ini berlaku juga di jalan non-tol sebagaimana yang tertuang dalam SKB,” katanya.

    Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ruas jalan non-tol yang berlaku pembatasan:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.

    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    10.Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/dry)

  • Pemprov Jateng gandeng Inggris perkuat infrastruktur logistik

    Pemprov Jateng gandeng Inggris perkuat infrastruktur logistik

    …Kami minta tolong Kedutaan untuk menjembatani

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggandeng Pemerintah Inggris untuk memperkuat infrastruktur logistik, transportasi publik dan pengembangan kawasan berorientasi transit di wilayah tersebut.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Jumat, mengatakan Inggris sebagai mitra strategis yang tepat dalam mengakselerasi pembangunan Jateng, terutama di sektor logistik dan konektivitas antarkawasan.

    Hal itu disampaikannya, usai menerima delegasi Kedutaan Besar Inggris dan tim Techne Praxis International, di Kota Semarang.

    Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Gubernur Jateng dengan Duta Besar Inggris pada Oktober 2025 lalu.

    “Maka Inggris ini tepat untuk kita eksplorasi, terutama terkait pembangunan ‘dry port’ (terminal pelabuhan),” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Apalagi, lanjut dia, kebutuhan logistik dan mobilitas manusia di Jateng bakal terus meningkat, seiring dengan semakin tumbuhnya kawasan ekonomi baru di sejumlah daerah sehingga rencana pembangunan tersebut perlu dipercepat.

    Ia menambahkan bahwa pertemuan lanjutan dengan perwakilan Kedubes Inggris kali ini semakin menguatkan keyakinannya terhadap potensi kolaborasi kedua pihak.

    “Saya sudah ketemu Dubes, dan saya makin tertarik dengan Inggris. Makanya saya ingin lebih cepat. Kami minta tolong Kedutaan untuk menjembatani,” katanya.

    Selain urusan logistik, Luthfi menyambut baik dukungan Inggris dan Techne Praxis dalam pengembangan Transit oriented development (TOD) atau kawasan berorientasi transit di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

    Director of Strategic Planning and Economics Techne Praxis International Iqbal Maulana Achmad menyampaikan bahwa kerja sama tersebut difasilitasi melalui program Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).

    “Hari ini Pemerintah Inggris bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dalam mendukung program UK PACT. Salah satu fokusnya adalah transportasi publik, termasuk dari Semarang menuju Batang. Selaras dengan perkembangan di KEK Batang,” katanya.

    Ia mengatakan pengembangan TOD telah menjadi elemen penting dalam kolaborasi tersebut, sebab program tersebut mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan.

    Techne Praxis tidak hanya melakukan kajian teknis, tetapi juga mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor.

    “Kami melanjutkan program ini melalui kajian dan dengan mempertemukan stakeholder kunci pemerintah pusat, daerah, dan BUMN seperti KAI. Harapannya, proses pengembangan ini semakin cepat untuk mendukung akselerasi ekonomi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arif Djatmiko menuturkan bahwa pengembangan “dry port” dan TOD perlu dipercepat karena kebutuhan angkutan barang yang meningkat.

    “Ada 12 juta kontainer di Jateng. Namun hanya 7 juta yang tertampung di Jateng, sisanya keluar semua ke luar. Nantinya kalau Pelabuhan Tanjung Mas ditingkatkan, dry port dikembangkan, dan sistem kereta api dibuat loop,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.