Xcloud.id

kab/kota: Kemayoran

  • Keponakan Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon Ketum PBB

    Keponakan Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon Ketum PBB

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ari dwi Prasetyo

    Keponakan Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon Ketum PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Gugum Ridho Putra keponakan dari Yusril Ihza Mahrendra secara resmi mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Deklarasi ini disampaikan menjelang Muktamar IV PBB yang akan digelar di Bali pada 13-15 Januari 2025. Deklarasi itu bertempat di Hotel Asyana kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu (8/1/2025). 

    Gugum menegaskan bahwa PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

    “Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat Keindonesiaan yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,” ujarnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Gugum juga mengingatkan bahwa setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

    “Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah,” tegasnya.

    Deklarasi Gugum Ridho Putra mendapat respons positif dari para kader muda PBB yang hadir. Mereka melihat visi dan komitmen Gugum sebagai representasi aspirasi generasi muda yang ingin membawa pembaruan di tubuh partai.

    Muktamar IV PBB di Bali akan menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum Ridho Putra optimistis mampu membawa Partai Bulan Bintang menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fahri Hamzah Ungkap 1 Juta Rumah yang Dibangun Qatar Berkonsep Hunian Vertikal

    Fahri Hamzah Ungkap 1 Juta Rumah yang Dibangun Qatar Berkonsep Hunian Vertikal

    Fahri Hamzah Ungkap 1 Juta Rumah yang Dibangun Qatar Berkonsep Hunian Vertikal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
    Fahri Hamzah
    , mengungkapkan bahwa konsep hunian yang akan dibangun dalam kerja sama pembangunan 1 juta rumah dengan investor Qatar akan berbentuk
    hunian vertikal
    (vertical housing).
    Kerja sama ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 3 juta rumah di Indonesia dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).
    “Ini rusun dulu, lebih vertikal housing,” kata Fahri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    Fahri mengatakan, pembangunan hunian ini akan diprioritaskan di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
    Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan juga dapat dilakukan di desa dan kota lainnya.
    Hunian ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), di mana Presiden Prabowo menginginkan agar ukuran rumah tidak terlalu kecil, dengan tipe minimal 36.
    “Bebas (diklarifikasi) unitnya banyak. Tapi, memang beliau lebih prefer supaya rakyat jangan kasih yang kecil, minimal (tipe) 36,” ucap dia.
    Fahri mengatakan, fokus pembangunan akan diarahkan ke kota-kota yang memiliki banyak daerah kumuh.
    Pihaknya tengah berupaya untuk membersihkan rumah kumuh di 98 kota di Indonesia secara bertahap.
    Meski demikian, nominal investasi untuk proyek ini masih dalam tahap pembicaraan.
    “Teknisnya nanti, tentu akan dibentuk perusahaan teknis untuk membahas detail desain biaya yang akan dihitung. Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasi lebih cepat,” ujar dia.
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa setelah penandatanganan kerja sama dengan Qatar, pihaknya akan bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan tersebut.
    Lahan yang dipertimbangkan meliputi lahan milik PT PP, KAI, Perumnas, serta lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di area Kemayoran dan Senayan, dan lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Kalibata.
    “Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di survei ini aturannya,” ucap Ara.
    Ara menambahkan bahwa pembangunan 1 juta rumah ini akan ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau
    masyarakat berpenghasilan rendah
    (MBR), dengan prioritas di daerah padat penduduk di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
    Meskipun proyek ini merupakan kerja sama dengan Qatar, Ara menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk melakukan pembangunan di desa dan kota lainnya.
    Sebagai informasi, pemerintah telah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah dari program 3 juta rumah sejak Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen PKP: Investasi Qatar bantu bangun 1 juta hunian vertikal di kota

    Wamen PKP: Investasi Qatar bantu bangun 1 juta hunian vertikal di kota

    Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal)

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

    Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

    “Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

    Maruarar, saat ditanya lebih lanjut mengenai proyek pembangunan rumah, menjelaskan ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

    Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

    “(MoU) ini G2G — government-to-government, dan tentunya kami harap ini bisa direalisasikan segera, dan kami siapkan dengan cepat. Kalau perlu, besok kami turun ke lapangan untuk cek lokasi itu,” kata Menteri PKP menjelaskan bentuk kerja sama Indonesia-Qatar dalam MoU itu.

    Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

    Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Livia Kristianti
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Saksikan MoU RI dan Qatar, 1 Juta Unit Rumah Segera Dibangun

    Prabowo Saksikan MoU RI dan Qatar, 1 Juta Unit Rumah Segera Dibangun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    MoU diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait dengan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan Qatar dan Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengaku bersyukur hari ini sudah ditandatangani MoU antara Indonesia dan Qatar.

    “Dan kita berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani. Saya kira demikian,” ujar Hashim dalam keterangan pers.

    Untuk lokasi, Maruarar menjelaskan akan segera disurvei oleh Pemerintah Kerajaan Qatar. Menurut dia, Pemerintah RI sudah menyiapkan beberapa lokasi.

    “Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata, dan nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga akan tunjukan yang idle, di bawah kereta api, Perumnas, dan PTP,” kata Maruarar.

    “Nanti dari situ tentu lebih lanjut. Karena ini G to G tentu negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle artinya tidak bermasalah, yang siap untuk dibangun,” lanjutnya.

    (miq/miq)

  • 4 Prajurit TNI AL Beli Mobil Brio Milik Bos Rental yang Ditembak, Harganya Rp 40 Juta Megapolitan

    4 Prajurit TNI AL Beli Mobil Brio Milik Bos Rental yang Ditembak, Harganya Rp 40 Juta Megapolitan

    Prajurit TNI AL Beli Mobil Brio Milik Bos Rental yang Ditembak, Harganya Rp 40 Juta
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan, prajurit TNI AL membeli mobil Honda Brio milik Ilyas Abdurrahman (48), bos rental korban penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak, senilai Rp 40 juta.
    “Kemudian, dari IS, kendaraan tersebut kembali dijual kepada AA, oknum TNI AL, melalui perantara SY dengan harga Rp 40 juta,” ungkap Suyudi dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
    Sebelum akhirnya mobil Honda Brio dikuasai anggota TNI AL, tersangka Ajat Sudrajat menyewa kendaraan tersebut dari Makmur Jaya Rental Mobil milik Ilyas di Kabupaten Tangerang.
    Berdasarkan hasil penyelidikan, Ajat menyewa kendaraan menggunakan identitas palsu berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan KK yang sebelumnya telah disiapkan oleh IH yang saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
    “AS (Ajat Sudrajat) ini menyerahkan (mobil) kepada saudara IH yang masih DPO,” ujar Suyudi.
    Proses perpindahan tangan antar pelaku pun dimulai. Awalnya, Ajat menyerahkan mobil Honda Brio berwarna oranye kepada IH untuk dijual kepada RH (DPO) dengan harga Rp 23 juta.
    Selanjutnya, RH menjual kendaraan tersebut kepada IS seharga Rp 33 juta. Sedangkan IS menjual mobil Honda Brio kepada AA melalui perantara SY senilai Rp 40 juta.
    Menurut hasil penyelidikan sementara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), belum ada bukti yang mengarah prajurit TNI AL merupakan beking sindikat penggelapan mobil, tetapi hanya sebagai pembeli.
    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, mengatakan, harga Rp 40 juta mobil Honda Brio yang dibayar prajurit TNI kepada IS melalui perantara SY merupakan uang muka atau
    down payment
    (DP).
    “Nah, sebetulnya harga itu juga belum selesai. Tadi kan bukti transfer DP 40 juta. Dan itu ada di dalam pembelian itu kan, awalnya dari
    online
    seharga Rp 135 juta,” ungkap Denih dalam jumpa pers di Koarmada RI, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
    “Nah, karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKB, makanya perjanjiannya dan sebetulnya itu sudah mau di-cancel, ‘tidak jadi lah’, gitu kan. Nah, tapi ya bujuk rayu tadi, itu (akhirnya) dibawa juga,” lanjutnya.
    Diberitakan sebelumnya, tragedi penembakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa terjadi di rest area Kilometer (Km) 45 Tol Tangerang-Merak arah Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2024, pukul 04.30 WIB.
    Peristiwa ini menewaskan Ilyas Abdurrahman (48), seorang bos rental mobil yang terkena luka tembak di dada dan tangan.
    Sementara itu, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), mengalami luka tembak serius yang menembus perut.
    Meski keduanya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja, hanya Ramli yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta setelah dirujuk dari RSUD Balaraja.
    Sampai saat ini, terungkap bahwa lima pelaku terlibat dalam kasus penggelapan dan penembakan ini, terdiri dari dua orang sipil dan tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).
    Sementara itu, dua warga sipil dalam kasus penggelapan mobil masih berstatus DPO.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PROFIL Yandi Sofyan, Rekrutan Baru Persija yang Siap Teror Gawang Lawan di Liga 1,Pena Punya Pilihan

    PROFIL Yandi Sofyan, Rekrutan Baru Persija yang Siap Teror Gawang Lawan di Liga 1,Pena Punya Pilihan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Persija Jakarta terus berbenah dalam waktu yang tersisa di jeda paruh musim Liga 1 2024/25, kini satu nama pemain lokal diresmikan bergabung ke tim.

    Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mulai menambah kekuatan tim demi tampil lebih impresif di putaran kedua Liga 1 2024/25.

    Terbaru, Persija Jakarta resmi mendatangkan Yandi Sofyan, yang akan diikat sampai akhir musim ini.

    Striker berusia 32 tahun itu berseragam Persija dengan status pinjaman dari Malut United.

    Kehadiran pemain kelahiran Garut ini pun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas gol Persija Jakarta.

    Dengan masuknya Yandi, sektor depan Macan Kemayoran memiliki opsi selain Gustavo Almeida, Marko Simic, dan Agi Firmansyah.

    Sejauh ini, Persija Jakarta sudah membukukan 31 gol dalam 17 laga. 11 Diantaranya diciptakan oleh Bomber asal Brasil, Gustavo Almeida.

    Untuk Marko Simic, pemain asal Kroasia ini baru mencatatkan tiga gol.

    Media asing ternama Marca menyebut Patrick Kluivert akan disusul gurunya di Belanda, yakni Louis van Gaal (LVG) menukangi Timnas Indonesia. Kini ada bantahan dari sosok terkenal di Belanda terkait masa depan LVG.

    Sementara itu Agi Firmansyah yang baru berusia 19 tahun belum mendapatkan kesempatan bermain.

    Yandi pun mengaku senang bisa bergabung dengan Persija yang menurutnya satu diantara tim terbesar di tanah air.

    “Pasti senang bisa bermain di tim sebesar Persija. Persija merupakan salah satu tim terbesar di Indonesia, bahkan Asia juga. Pastinya senang dan ini merupakan tanggung jawab untuk diri saya,” kata Yandi.

    Mantan pemain Bali United ini pun mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa membantu tim mencetak gol.

    Yandi Sofyan berseragam Persija dengan status pinjaman dari Malut United FC hingga akhir musim. (Media Persija)

    Yandi menyebut jika dirinya tidak terlalu berambisi untuk torehan pribadi, dan lebih memilih kemenangan tim.

    “Yang pasti saya akan berusaha maksimal untuk membantu tim.”

    “Kalau masalah mencetak gol itu bonus. Yang paling penting adalah tim bisa mendapatkan poin maksimal di setiap laga,” tutur pemain kelahiran Garut, 25 Mei 1992 itu.

    Lebih lanjut, Yandi pun berharap Jakmania terus mendukung Persija dan dirinya untuk bisa selalu meraih hasil maksimal sampai akhir musim ini.

    “Pastinya mohon doa dan dukungannya untuk Persija. Semoga bisa lebih baik lagi,” ucap Yandi.

    Sebagai catatan, di paruh pertama musim ini, jebolan SAD Indonesia tersebut mendapatkan kesempatan main di lima pertandingan.

    Yandi mencatatkan 91 menit penampilan dalam lima pertandingan bersama skuad asuhan Imran Nahumarury.

    Malut United resmi melepas Yandi Sofyan ke Persija Jakarta dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/25. (Dok Malut United)

    Dia pun sempat dipercaya tampil sebagai starter saat Malut United bertandang ke markas Persita Tangerang, 4 November 2024.

    Yandi kali terakhir bermain bersama Malut United dalam laga penutup putaran I Liga 1 2024/25 kontra Persija, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha (28/12/2024).

    Dalam duel yang berakhir dengan kemenangan 0-1 untuk Persija itu, Yandi bermain selama 8 menit sebagai pemain pengganti.

    Setelah merampungkan laga melawan Persija, Yandi kini resmi menjadi pemain pinjaman untuk skuad Macan Kemayoran.

    Sebelumnya, saat berseragam Persikabo 1973 selama dua musim (2022-2024), Yandi total memainkan 58 laga dengan koleksi 12 gol.

    Kala membela Bali United juga selama dua musim (2017-2018), dirinya tampil di 21 partai dengan torehan satu gol.

    Di luar Liga 1, Yandi pun sempat berseragam Persikota, Persib (AFC Cup), Brisbane Roar (Australia), dan CS Vise (Belgia).

    Yandi Sofyan (kanan) saat berseragam Persib Bandung (Persib.co.id)

    Profil Yandi Sofyan

    Nama Lengkap        : Yandi Sofyan Munawar

    Tanggal Lahir           : 25 Mei 1992

    Tempat Kelahiran    : Garut

    Usia                            : 31 Tahun

    Tinggi                         : 1,76 m

    Kewarganegaraan   : Indonesia

    Posisi                         : Serangan – Penyerang Tengah

    Kaki Dominan          : Kanan

    Klub sebelumnya    : Malut United

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hasil urine pria mabuk yang todong pisau ke polisi di Jakpus negatif

    Hasil urine pria mabuk yang todong pisau ke polisi di Jakpus negatif

    Diduga pelaku mabuk minuman keras saat beraksi

    Jakarta (ANTARA) – Unit Reskrim Polsek Kemayoran menyebut hasil cek urine terhadap pria bersenjata tajam berinisial MDR yang menodongkan senjata tajam kepada anggota Polsek Mampang Prapatan di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat negatif.

    “Hasilnya negatif narkoba dari hasil cek urine. Diduga pelaku mabuk minuman keras saat beraksi,” kata Kapolsek Kemayoran Kompol Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Agung menyebut saat beraksi pelaku berboncengan dengan rekannya menggunakan motor.

    “Kami masih melakukan pengembangan terhadap teman pelaku yang kabur,” ujar Agung.

    Pelaku merupakan seorang pengangguran. Dalam aksinya, pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam jenis pisau dapur untuk mencari pria yang berselingkuh dengan pacarnya.

    “Iya, namun akhirnya salah sasaran. Yang dihampiri pelaku ternyata anggota polisi. Pelaku todong pisau ke saksi (polisi), kemudian langsung disemprotkan (merica),” jelas Agung.

    Saat ini, pelaku berinisial MDR masih dalam pemeriksaan di Polsek Kemayoran.

    Diketahui, seorang pria bersenjata tajam ditangkap aparat keamanan dan pengendara ojek online usai melakukan aksi penodongan terhadap anggota Polsek Mampang Prapatan di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Pelaku berikut barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Kemayoran.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp120 miliar lebih.

    Penyitaan dilakukan saat penyidik memeriksa Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, dan Purwadi selaku karyawan swasta, Senin (6/1/2025).

    “Penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada rumah dinas anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.
     

     

  • KPK Panggil Hiphi Hidupati terkait Kasus Korupsi Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Panggil Hiphi Hidupati terkait Kasus Korupsi Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020, Senin (6/1/2025).

    Selain Hiphi, penyidik turut memanggil saksi Purwadi selaku karyawan swasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya.

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.

  • Driver Gojek-Grab Curhat Biaya Aplikasi Tembus 30%, Penumpang Sepi

    Driver Gojek-Grab Curhat Biaya Aplikasi Tembus 30%, Penumpang Sepi

    Bisnis.com, JAKARTA – Biaya aplikasi yang dibebankan oleh aplikator kepada mitra ojek online menjadi beban yang tak terhindarkan dan makin berat. Pengemudi mengaku sekitar 30% pendapatan lari untuk aplikator seperti Gojek. Adapun Grab masih menerapkan 20% biaya aplikasi.

    Diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP No.100/2022 disebutkan bahwa para aplikator mematok biaya aplikasi maksimal sebesar 20% dari setiap pemesanan yang dijalankan oleh mitranya.

    Namun, dalam kenyataannya potongan tersebut malah lebih dari batas maksimal dan terkadang bisa sampai 30% untuk potongan biaya aplikasi.

    Salah seorang mitra Gojek bernama Rezki mengatakan bahwa biaya aplikasi sangat mencekik pendapatannya akhir-akhir ini.

    Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, biaya aplikasi yang saat ini diterapkan, kata Rezki sangat tidak menentu dan terkadang lebih dari 20%.

    “Misalkan dari harga sekarang harga Rp16.000 potongannya sudah Rp6.000, kita cuman dapet Rp10.000-an. Kebanyakan potongannya gede ketimbang pendapatan ojolnya,” kata Rezki kepada Bisnis, Senin (6/1/2025).

    Rezki menambahkan, tidak menentunya potongan biaya aplikasi mulai terjadi setelah adanya program “Aceng” atau Argo Goceng. Sebab, promo tersebut membuat biaya aplikasi yang diterapkan oleh Gojek tidak stabil dan tidak menentu bagi mitranya.

    Pendapatan dan potongan biaya aplikasi yang dibayarkan salah satu driver GojekPerbesar

    Tidak hanya soal pendapatan, Rezki menyebut adanya biaya aplikasi juga membuat penumpang makin hari makin menurun. Sebelum adanya potongan yang besar ini, driver bisa membawa penumpang lebih dari 15 orang per harinya.

    Adapun saat ini Rezki hanya mampu mendapatkan 10 penumpang dalam satu hari karena orderan yang masuk makin sepi.

    Pria asal Kemayoran ini mengharapkan pada tahun ini aplikator dapat memotong kembali beban biaya aplikasi seperti beberapa tahun lalu.

    “Mudah-mudahan sih potongan dari tarif aplikator itu menurun ya kan. Naikan lah tarif ojol ya kan supaya mensejahterakan semua ojol yang ada di Indonesia,” ujar Pria berusia 29 tahun ini.

    Tidak hanya Rezki, mitra driver onlinenya, Rudi, juga merasakan dampak yang signifikan dari beban aplikasi yang tidak stabil.

    Jika dibandingkan dengan 2018, potongan dari beban aplikasi pada 2024 ini sangat memberatkan. Sebab, biaya aplikasi yang diterapkan terkadang bisa melebihi batas maksimum atau 20%.

    “Nah awal-awal itu masih murah, masih potongan masih stabil 20% lah ya. Kesininya 2022 ke atas lah Itu udah mulai kacau itu, udah 20% lebih lah potongan, sampi 25% dan 30% gitu,” ucap Rudi.

    Lebih lanjut, pria asal Jawa Tengah ini juga menuturkan bukan hanya driver yang terkena biaya aplikasi, tetapi beban tersebut juga dirasakan oleh para pelanggan, yang kemudian berdampak pada jumlah penumpang yang makin dikit dalam satu hari kerja.

    Driver ojek onlinePerbesar

    Dirinya bercerita bahwa sebelum adanya biaya aplikasi yang makin tinggi ini, jumlah orderan yang masuk setiap harinya bisa mencapai 30 order. Permintaan akan makin tinggi di beberapa lokasi padat seperti sekolah dan stasiun commuterline.

    Namun, dengan situasi saat ini, dirinya hanya bisa menarik penumpang paling banyak 15 orderan di setiap harinya atau turun 50% dibandingkan dengan sebelum biaya aplikasi naik.

    “Wah itu (penumpang) sudah pasti drastis. Semakin kesini itu semakin menurun penumpang. Karena apa? pertama saingan semakin banyak dan mereka itu potongan masih 10%, 15%. Tapi kalau Gojek ini lebih dari 20% potongan, jadinya mahal,” tuturnya.

    Maka dari itu, Rudi meminta agar aplikator dan pemerintah bisa menurunkan kembali biaya aplikasi seperti dulu yang hanya sebesar 10% dan melanjutkan program bonus yang sempat hilang setelah Covid-19.

    “Makanya kalau bisa sih biar minimal disamain kayak dulu lah dibalikin (biaya aplikasi) lagi. Biar customer juga nggak keberatan gitu loh,” ucapnya.