Xcloud.id

kab/kota: Kemayoran

  • Cegah dan Tuntaskan Tindak Pidana Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Kementerian Pertahanan dan BIN

    Cegah dan Tuntaskan Tindak Pidana Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Kementerian Pertahanan dan BIN

    JABAR EKSPRES – Sebagai upaya melakukan deteksi dini untuk memitigasi timbulnya kejahatan pertanahan dan konflik di lapangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    “Kita buat early warning system, deteksi dini jangan sampai konflik pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Jalinan kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN, Muhammad Herindra.

    Penguatan kerja sama antara ketiga kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memberikan penguatan dalam upaya memberantas kejahatan pertanahan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan.

    Baca juga : Kunjungan ke Kantor Kementerian ATR/BPN di Jl. Agus Salim, Menteri Nusron Tekankan Penataan SDM yang Adil

    Adapun latar belakang dari perluasan kerja sama tersebut didasari dengan tugas Kementerian ATR/BPN dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan.

    Menteri Nusron mengungkapkan, permasalahan terjadi tidak hanya antar masyarakat, tetapi dengan perusahaan, bahkan dengan negara.

    Ia mengklasifikasikan sedikitnya ada tiga level konflik, yaitu Low Intensity Conflict, High Intensity Conflict, dan Konflik yang Berpotensi Menimbulkan Isu Politik.

    Baca juga : BPN Kota Bandung Serahkan Sertipikat BMN 

    “Pertama yang level rendah, biasanya konflik individu dengan individu. Kemudian, konflik level tinggi biasanya antara individu dengan korporasi, tapi bisa juga melibatkan ekses konflik tanah yang melibatkan ekses politik dan mengganggu stabilitas dan pertahanan nasional kalau sudah menyangkut antara rakyat dengan aparat negara atau aset negara. Ini harus kita cermati jangan sampai terjadi, jangan sampai menciptakan ekses politik yang sampai mengganggu stabilitas politik yang sudah kondusif,” pungkas Menteri Nusron.

    Untuk diketahui, penguatan upaya memberantas kejahatan pertanahan sudah dilakukan sejak 2018 yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah. Tujuannya untuk menuntaskan berbagai kejahatan pertanahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (*)

  • Tak Pulang 2 Hari, Suami Temukan Istrinya Lagi Hamil Tewas di Kamar Kos Jakarta Pusat

    Tak Pulang 2 Hari, Suami Temukan Istrinya Lagi Hamil Tewas di Kamar Kos Jakarta Pusat

    TRIBUNJAKARTA.COM – Suami yang tidak pulang dua hari menemukan istrinya berinisial DW (34) tewas di kamar kosnya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Diketahui DW sedang hamil muda. Penjaga Kos bernama Minto (29) peristiwa itu terjadi pada Rabu (13/11/2024) sekira pukul 19.00 WIB 

    Minto (29), penjaga kos, mengungkapkan DW ditemukan oleh suaminya sekitar pukul 19.00 WIB. 

    Minto mengatakan suami DW sempat tidak pulang selama dua hari sebelum kejadian.

    Namun, ia menegaskan tidak pernah melihat pasangan tersebut bertengkar. 

    Suami DW, kata Minto, mengaku telah menghubungi istrinya tetapi tidak direspons. Begitu pula saat kamar kos diketuk.

    “Terus kemudian dia pinjam kunci buat buka. (Pintu tak bisa dibuka). Terus didobrak,” ujar Minto, Jumat (15/11/2024). 

    Saat ditemukan, DW sudah tidak bernyawa dengan darah mengering di lantai kamar. 

    Suaminya segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB. 

    Minto mengatakan DW dan suaminya baru tinggal di kos tersebut selama lima bulan.

    Sehari-hari, suaminya bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan DW jarang keluar kamar kecuali untuk membeli makanan. 

    “Paling keluar masuk beli makan sama suaminya, itu doang. Enggak nongkrong atau main ke mana-mana,” kata Minto. 

    Polisi dari Polsek Kemayoran yang tiba di lokasi tidak menemukan indikasi kekerasan pada tubuh korban. 

    “Enggak ada indikasi kekerasan, enggak ada,” tambah Minto. 

    Jenazah DW dievakuasi ke RS Polri Kramatjati sekitar pukul 22.00 WIB untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

    Pintu kamar korban kini digaris polisi, sementara penyelidikan terkait penyebab kematian masih berlangsung. (Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ini Produk Makanan Korea yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

    Ini Produk Makanan Korea yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

    Jakarta: Tren impor makanan Korea ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT Center), impor makanan halal Korea ke Indonesia hingga September 2024 tercatat sebesar USD236 juta, naik 2,7 persen (yoy).
     
    Produk yang mengalami kenaikan antara lain kopi sebesar USD22 juta USD atau naik 4,9 persen (yoy), produk minuman naik 12,0 persen, mi instan naik 27,5 persen, dan stroberi yang mengalami kenaikan ekspor sebanyak 31,8 persen.
     
    “Banyak perusahaan distribusi di Indonesia sedang memperluas penanganan produk makanan Korea,” ungkap Aliang, pembeli dari Kaifa, perusahaan importir Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 15 November 2024.
    Meskipun kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan diterapkan pada 18 Oktober 2024 untuk produk impor telah ditunda hingga dua tahun ke depan, pasar Indonesia terus mendesak perusahaan Korea dan aT untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini diharapkan akan memperlancar distribusi dan memperluas penjualan K-Halal Food di pasar Indonesia.
     
    Direktur Ekspor Makanan aT Center Kwon Oh-Yeop menyatakan, dengan populasi 280 juta, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekspor makanan Korea yang tak terbatas dan bisa menjadi pintu gerbang pasar halal dunia.
     
    “Kami berencana untuk memperluas berbagai proyek dukungan ekspor agar K-Halal Food semakin dicintai di Indonesia,” tegas dia.
     

     

    Paviliun Korea dalam SIAL Interfood 2024

    Sementara itu, Kementerian Pertanian Republik Korea bersama dengan aT Center berpartisipasi dalam Pameran Pangan Terbesar se-Indonesia, SIAL Interfood 2024 yang diselenggarakan pada 13-16 November 2024 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat.
     
    Dalam acara tersebut, Kementerian Pertanian dan aT Center membuat Korea Pavilion yang terdiri dari 24 perusahaan pangan asli Korea. Perusahaan-perusahaan tersebut membawa berbagai produk pangan unggulan, seperti stroberi, rumput laut, kimchi, pir, dan saus khas Korea.
     
    Perusahaan makanan dan minuman siap saji juga hadir dalam pameran pangan yang sudah diadakan selama 25 tahun itu. Produk yang diperkenalkan antara lain, tteokbokki, jajangmyeon, dan produk minuman siap santap.
     
    Tak hanya memamerkan produk unggulan, di booth ini, pengunjung juga dapat mencoba langsung panganan khas yang dimasak oleh chef asal Korea, Choi Jun-hyuk. Menu yang dihadirkan antara lan, bulgogi, tteokbokki, kimchijeon, japchae, dan jangjorim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kapolda Ungkap Tantangan Memberantas Mafia Tanah di Bali

    Kapolda Ungkap Tantangan Memberantas Mafia Tanah di Bali

    Jakarta: Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam memberantas mafia tanah, utamanya perihal sertifikat.

    Menurutnya, permasalahan tanah tidak terlepas dari variabel lain. Bukan hanya masalah pidana saja, namun juga masalah keperdataan, serta yang terkait dengan tata usaha negara.

    “Terkait dengan penerbitan sertifikat yang sudah terlanjur terbit, kadang-kadang dalam proses penerbitan itu ada masalah yang dibuka kembali sehingga inilah yang menjadi tantangan kita,” kata Daniel.

    Daniel menyebut pihaknya harus bekerja sama dengan ATR/BPN dalam membentuk satgas mafia tanah. Satgas mafia tanah di provinsi lain disebut juga harus bekerja sama dengan Kejaksaan dan instansi terkait.

    “Kita upayakan dalam penanganan tersebut dilaksanakan sampai tuntas. Karena kalau enggak tuntas, nanti bisa berkembang dengan yang lain dan tidak ada efek jera terhadap para pelaku kejahatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut ada 60 persen konflik pertanahan di Indonesia melibatkan oknum internal di kementeriannya. Hal ini disampaikan Nusron usai rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.

    “Jika dipresentasikan konflik pertanahan di Indonesia 60 persennya melibatkan oknum internal di kementerian kami,” kata Nusron saat diwawancarai di hotel kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis, 14 November 2024.

    Nusron mengatakan selain dari internal kementeriannya, permasalahan kasus mafia tanah juga bersumber dari pemborong tanah sebesar 30 persen. Kemudian, 10 persen disebabkan faktor seperti oknum kepala desa, notaris, pejabat pembuat akta tanah, bisnis makelar, dan perantara hingga persatuan makelar tanah.

    “Karena itu kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain bekerja sama dengan stakeholder dari luar. Kita juga harus memperkuat dan memperbaiki sistem peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dari teman-teman BPN ini sendiri juga,” ujar Nusron.

    Selain membahas konflik pertanahan di Indonesia, dalam rakor tersebut Nusron Wahid juga menyematkan pin emas kepada jajaran kepolisian di daerah. Salah satunya, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

    “Pemberian pin emas ini dilakukan atas prestasi dalam penyelesaian operasi menumpas jaringan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat,” kata Nusron.

    Jakarta: Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam memberantas mafia tanah, utamanya perihal sertifikat.
     
    Menurutnya, permasalahan tanah tidak terlepas dari variabel lain. Bukan hanya masalah pidana saja, namun juga masalah keperdataan, serta yang terkait dengan tata usaha negara.
     
    “Terkait dengan penerbitan sertifikat yang sudah terlanjur terbit, kadang-kadang dalam proses penerbitan itu ada masalah yang dibuka kembali sehingga inilah yang menjadi tantangan kita,” kata Daniel.
    Daniel menyebut pihaknya harus bekerja sama dengan ATR/BPN dalam membentuk satgas mafia tanah. Satgas mafia tanah di provinsi lain disebut juga harus bekerja sama dengan Kejaksaan dan instansi terkait.
     
    “Kita upayakan dalam penanganan tersebut dilaksanakan sampai tuntas. Karena kalau enggak tuntas, nanti bisa berkembang dengan yang lain dan tidak ada efek jera terhadap para pelaku kejahatan,” ujarnya.
     
    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut ada 60 persen konflik pertanahan di Indonesia melibatkan oknum internal di kementeriannya. Hal ini disampaikan Nusron usai rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
     
    “Jika dipresentasikan konflik pertanahan di Indonesia 60 persennya melibatkan oknum internal di kementerian kami,” kata Nusron saat diwawancarai di hotel kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
     
    Nusron mengatakan selain dari internal kementeriannya, permasalahan kasus mafia tanah juga bersumber dari pemborong tanah sebesar 30 persen. Kemudian, 10 persen disebabkan faktor seperti oknum kepala desa, notaris, pejabat pembuat akta tanah, bisnis makelar, dan perantara hingga persatuan makelar tanah.
     
    “Karena itu kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain bekerja sama dengan stakeholder dari luar. Kita juga harus memperkuat dan memperbaiki sistem peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dari teman-teman BPN ini sendiri juga,” ujar Nusron.
     
    Selain membahas konflik pertanahan di Indonesia, dalam rakor tersebut Nusron Wahid juga menyematkan pin emas kepada jajaran kepolisian di daerah. Salah satunya, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.
     
    “Pemberian pin emas ini dilakukan atas prestasi dalam penyelesaian operasi menumpas jaringan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat,” kata Nusron.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Lokasi, Tema dan Nama Panelis Debat Pamungkas Pilkada Jakarta Akhir Pekan Ini

    Lokasi, Tema dan Nama Panelis Debat Pamungkas Pilkada Jakarta Akhir Pekan Ini

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pilkada Jakarta 2024 menyisakan satu debat terakhir yang akan diikuti oleh ketiga paslon yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto dan Pramono Anung-Rano Karno.

    Debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 bakal digelar akhir pekan ini pada Minggu (17/11/2024) di Hotel Sultan Jakarta.

    Adapub tema dalam debat pamungkas ini yakni Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim dengan ruang lingkup meliputi penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan.

    Kemudian mengenai pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih hingga kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Komisioner KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, pihaknya juga menunjuk tujuh panelis yang akan menyusun daftar pertanyaan kepada tiga paslon nantinya.

    “Ketujuh panelis itu yakni Anton Aliabbas, Yayat Supriyatna, Harry Ara Hutabarat, Arisman, Endang Sulastri, Karyono Wibowo dan Suci Fitriah Tanjung,” kata Astri kepada wartawan, Jumat (15/11/2024).

    Astri menjelaskan, secara umum jalannya debat pamungkas nanti tetap sama dengan dua debat sebelumnya yakni terdiri dari enam segmen dengan durasi 2,5 jam.

    Dimana dalam dua debat sebelumnya, segmen 1 berisi penyampaian visi-misi program masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur.

    Kemudian segmen 2 dan 3 berisi pendalaman visi-misi oleh moderator (para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis).

    Lalu segmen 4 dan 5 tanya-jawab antarpaslon dan segmen 6 penyampaian pernyataan penutup masing-masing paslon.

    Yang sedikit membedakan teknis dalam gelaran debat pamungkas yakni nanti akan dilibatkan warga untuk mengungkapkan keresahan dan persoalannya yang dihadapi.

    Astri mengatakan, keresahan warga itu akan ditayangkan melalui video sebagai latar belakang pertanyaan yang akan dirumuskan oleh para panelis.

    “Rencananya bentuknya video pendek tentang sub tema. Jadi akan diputar sebelum pertanyaan dibacakan untuk memberikan gambaran tentang subtema tersebut,” kata Astri.

    Diketahu, KPU DKI Jakarta menjadwalkan tiga kali debat dalam Pilkada Jakarta.

    Debat pertama digelar di JIEXPO Kemayoran pada Minggu (6/10/2024) dengan tema Penguatan SDM dan Transformasi Menuju Kota Global.

    Kemudian debat kedua digelar di Ancol pada Minggu (27/10/2024) dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. 

  • Nusron Wahid Blak-blakan, Ungkap 60 Persen Sengketa Tanah Libatkan Oknum Internal Kementeriannya

    Nusron Wahid Blak-blakan, Ungkap 60 Persen Sengketa Tanah Libatkan Oknum Internal Kementeriannya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Konflik pertanahan rupanya banyak melibatkan oknum internal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

    Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan tahun 2024.

    Tak tanggung-tanggung, bahkan Nusron menyebut jika dipersentasikan, jumlahnya hampir 60 persen persoalan tanah pasti melibatkan oknum di internal kementeriannya.

    “Kami sudah identifikasi permasalahannya. Mohon maaf kami sampaikan di forum ini supaya menjadi warning dan hati-hati.

    Setiap sengketa dan masalah pertanahan, 60 persen. Sekali lagi, setiap sengketa dan konflik pertanahan, 60 persen pasti melibatkan oknum internal dalam diri ATR-BPN,” kata Nusron di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    Selain dari internal, Nusron menyebut 30 persen kasus mafia tanah juga bersumber dari komponen pemborong tanah.

    Kemudian 10 persen sisanya disebabkan dari faktor pendukung lainnya seperti oknum kepala desa, notaris hingga para makelar dan perantara.

    “Atau permata persatuan makelar tanah, nah itu juga masih terlibat di dalam elemen-elemen itu,” kata Nusron.

    Dengan adanya data tersebut, Nusron meminta kepada publik dan juga internal dari Kementerian ATR/BPN untuk mengedepankan sikap waspada.

    “Jadi ini warning kepada Bapak-Bapak-Ibu sekalian siapapun yang terlibat dalam mafia tanah ini tidak hanya dikenakan tindak pidana umum, kalau itu tindak pidana murni dan tidak hanya dikenakan tindak pidana korupsi, kalau itu menyangkut aparatur negara,” kata Nusron.

    Selain membahas konflik pertanahan di Indonesia, dalam rakor tersebut, Nusron juga menyematkan pin emas kepada aparat penegak hukum di daerah yang dianggap berperan dalam pemberantasan mafia tanah.

    Salah satunya diberikan kepada Kapolda Bali, Irjen Daniel Adityajaya.

    Menurut Daniel, permasalahan mafia tanah tidak terlepas dari berbagai variabel lain. Hal itu berdasarkan pengalamannya di Polda Bali dalam memberantas mafia tanah.

    “Permasalahan tanah ini tidak terlepas dari variabel lain Karena tidak hanya masalah pidana. Tapi di situ juga melekat nanti masalah-masalah keperdataan juga mungkin terkait dengan masalah tata usaha negara karena terkait dengan penerbitan sertifikat yang sudah terlanjur terbit,” kata Daniel.

    Daniel menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk memberantas mafia tanah di wilayah Bali secara tuntas. Salah satunya dengan menguatkan koordinasi dengan jajaran ATR/BPN.

    “Mafia tanah adalah suatu kejahatan yang bisa dibilang akan menjadi ekstra ordinary. Ini lebih banyak menyentuh ke masyarakat luas. Sehingga upaya-upaya ini perlu real Kita lakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap permasalahan pidana  yang berkaitan dengan kejahatan kejahatan kepertanahan.

    Kemudian, kita upayakan dalam penanganan tersebut dilaksanakan sampai tuntas.  Karena kalau nggak tuntas, nanti bisa berkembang dengan yang lain dan tidak ada efek jera terhadap para pelaku kejahatan kejahatan,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Cerita Merry Riana Usai Ditunjuk AHY Jadi Staf Khusus

    Cerita Merry Riana Usai Ditunjuk AHY Jadi Staf Khusus

    Jakarta –

    Pengusaha sekaligus motivator Merry Riana ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Penunjukkan Merry Riana diumumkan pada Sabtu (9/11/2024).

    Merry Riana mengatakan, ia merasa bersyukur sekaligus terkejut atas kesempatan yang diberikan kepada dirinya untuk berkontribusi lebih kepada negara. Tidak lama setelah penunjukannya, ia pun langsung diajak bekerja oleh AHY.

    “Pak Menko (AHY) gercep banget seperti yang saya share di Instagram saya kan, baru diajak hari sabtu kemarin hari minggunya langsung dimasukin ke WhatsApp grup biar sambil jalan sambil tahu koordinasi,” kata Merry Riana, ditemui detikcom di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Ia juga diajak untuk turut serta dalam kunjungan-kunjungan AHY ke sejumlah acara. Acara tersebut mulai dari Pelantikan Lulusan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan pagi tadi, hingga Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024 siang ini.

    “(Perasaannya terpilih jadi stafsus) bersyukur pastinya, senang, kaget, tapi senang bisa diberikan kesempatan untuk memberi kontribusi lebih dan mengabdi kepada negeri,” ujarnya.

    Saat ditanya lebih lanjut tentang tugas spesifiknya sebagai stafsus AHY, Merry Riana belum dapat buka suara. Namun sejauh ini, ia mengikuti arahan AHY untuk turut serta dalam agenda-agendanya sembari belajar.

    “Staf khususnya dari Pak Menko Infra, detailnya nanti dari Pak Menko karena belum bisa kasih bocoran. Nanti tunggu announcement-nya langsung saja dari Pak Menko,” kata dia.

    Sebagai informasi, penunjukan Merry Riana sebagai stafsus diumumkan langsung oleh AHY dalam acara Inspira Fest pada Sabtu (9/11) lalu. Menurutnya, Merry Riana punya kapasitas dalam bidang pembangunan infrastruktur.

    “Saya ingin kita semua menjadi super team, yang kokoh, hebat, berisikan orang-orang tangguh, memiliki kapasitas dan integritas. Di antaranya, ada dalam ruangan ini yang bernama Merry Riana yang saya minta untuk bergabung dalam tim saya di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” ujar AHY, dikutip dari unggahan video pada akun Instagram @merryriana yang juga ditautkan dengan akun @agusyudhoyono.

    Dalam kesempatan tersebut, Merry Riana mengatakan, ia telah mengenal AHY sudah belasan tahun sejak masih sama-sama di Singapura. Keduanya ternyata berasal dari almamater yang sama yakni Nanyang Technological University (NTU).

    “Beliau selalu menjadi inspirasi bagi saya. Seorang pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga rendah hati dan penuh empati. Seorang ksatria masa kini yang saya hormati sepenuh hati,” puji Merry Riana ke AHY.

    Merry Riana percaya sebesar apapun mimpi untuk menuju Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan ketika kepercayaan, kemampuan dan kemauan bersatu.

    “Together, let’s dream bigger, let’s work harder and never give up. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Bersama kita wujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Merry Riana.

    “Indonesia, PASTI BISA!!” tutupnya.

    Saksikan juga video: Menteri AHY Pastikan Kawal Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk yang Mangkrak

    (shc/rrd)

  • Menteri ATR Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Hotel Sultan: Negara Harus Menang!

    Menteri ATR Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Hotel Sultan: Negara Harus Menang!

    Jakarta –

    Polemik sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco tak kunjung menghasilkan titik terang. Kasus sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hingga saat ini belum ada update terbaru tentang kasus tersebut. Kabar terakhir, perusahaan milik Pontjo Sutowo itu mengajukan kasasi ke pengadilan.

    Nusron sendiri memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyerah. Selaras dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan memperjuangkan kemenangan atas kasus tersebut.

    “Pak Prabowo arahnya ya, negara harus menang!,” kata Nusron, ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Hotel Sultan sendiri berdiri di atas Blok 15 Kawasan GBK berstatus Hak Pengelolaan (HPL) No.169/HPL/BPN/89 dengan luasan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Menurut Nusron, langkah pemerintah dalam memperjuangkan kasus ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap aset negara.

    “Pokoknya selama itu aset negara, menjadi prioritas kami supaya negara menang,” tegasnya.

    Di sisi lain, Nusron sendiri membenarkan bahwa hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. Namun ia optimistis, huru-hara sengketa ini akan segera menunjukan hasil positif bagi pemerintah.

    “Ya kita tinggal nunggu. Dia sebenarnya nggak punya hak lagi untuk beroperasi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai HGB (Hak Guna Bangunan),” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

    Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

    Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah. Mereka berpandangan bahwa HGB masih bisa diperpanjang, merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021.

    Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

    Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

    (shc/rrd)

  • Depan KIP, Sekjen Gerindra Dorong Adanya Keterbukaan Partai Politik – Page 3

    Depan KIP, Sekjen Gerindra Dorong Adanya Keterbukaan Partai Politik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2024).

    Dalam presentasinya, dia menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga suatu hal yang harus terus dilakukan.

    Sebab, menurut Ahmad Muzani, uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat. Sehingga setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

    “Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata Muzani dalam keterangannya.

    Partai politik seperti Gerindra, lanjut dia, saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat terutama netizen Indonesia dapat menelusuri kemana saja dana negara yang sudah digunakan oleh partai.

    “Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelas Muzani.

     

  • AHY Ingatkan Integritas Aparatur Negara demi Lawan Mafia Tanah

    AHY Ingatkan Integritas Aparatur Negara demi Lawan Mafia Tanah

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara pentingnya integritas aparatur negara. Menurutnya integritas menjadi hal penting dalam upaya memberantas mafia tanah.

    “Sebelum kita berbicara tegas keluar, pesan yang loud and clear keluar, kita juga harus tata dan yakinkan bahwa secara internal kita juga menjunjung tinggi disiplin, kehormatan dan etika, termasuk yang sering kita jadikan jargon membangun zona integritas,” kata AHY dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    “Saya mengingatkan kita semua, bahwa zona integritas itu bukan hanya menjadi jargon saja. Hanya dengan itu kita bisa melakukan aksi yang nyata dan tegas, termasuk dengan slogan kita ‘gebuk gebuk dan gebuk mafia tanah’” katanya.

    Menurut AHY, pelaku mafia tanah tidak hanya individu, melainkan terorganisir. Dia pun mengingatkan kepada jajaran aparatur negara termasuk aparat penegak hukum (APH) untuk tidak terlibat dalam mafia tanah.

    “Jadi mafia tanah itu seringkali bukan hanya individu-individu, tapi juga organized crime, kejahatan yang terorganisir dan ini melibatkan banyak pihak, karena itu kita ingatkan secara tegas, bersama-sama jangan sampai ada pihak internal yang justru terlibat bagian dari masalah, termasuk APH,” katanya.

    Dia mengatakan, hanya dengan integritas aparatur negata maka upaya pemberantasan mafia tanah bisa dilakukan.

    (isa/isa)