kab/kota: Kediri

  • Wakil Wali Kota Kediri Ajak PMII Ambil Peran Strategis di Harlah ke-65

    Wakil Wali Kota Kediri Ajak PMII Ambil Peran Strategis di Harlah ke-65

    Kediri (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merayakan hari lahir (Harlah) ke-65 di Ruang Joyoboyo, Kota Kediri,  Sabtu (10/5/2025), dengan tema “Generasi Hebat, Penggerak Perubahan”. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, yang mengajak seluruh kader PMII untuk mengambil peran besar dalam pembangunan Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Qowimuddin atau yang akrab disapa Gus Qowim, mengapresiasi kontribusi PMII selama enam dekade lebih dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkomitmen terhadap kemajuan bangsa.

    “Hari ini kita tidak hanya mengenang perjalanan panjang PMII selama 65 tahun. Tetapi juga untuk menegaskan kembali peran kita semua sebagai generasi hebat, penggerak perubahan sesuai dengan tema. Saya mengapresiasi kehadiran PMII yang telah konsisten menjadi organisasi yang melahirkan kader-kader unggul, berwawasan keislaman, dan juga berkomitmen tinggi terhadap kemajuan bangsa,” ujar Gus Qowim.

    Ia menyampaikan bahwa PMII diharapkan mampu bersinergi dalam mendukung visi “Kota Kediri MAPAN” (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni), yang dijabarkan melalui tujuh program unggulan Sapta Cita.

    “Semua cita ini tidak mungkin terwujud tanpa peran serta semua elemen. Termasuk sahabat-sahabat PMII. Mohon dukungan agar Mbak Wali dan saya dapat mewujudkan Kota Kediri MAPAN,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim juga menyampaikan empat isu strategis yang dapat menjadi ruang kolaborasi antara PMII dan Pemerintah Kota Kediri. Pertama, penguatan sumber daya manusia muda yang melek teknologi dan berkarakter kebangsaan. Kedua, moderasi beragama dan ketahanan sosial. Ketiga, peran alumni PMII dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan akuntabel. Keempat, peran kader sebagai penggerak sosial dan ekonomi kerakyatan.

    “Perubahan tidak akan terjadi tanpa keberanian, dan keberanian tidak akan berarti tanpa ilmu dan akhlak. Saya berharap dengan tradisi keilmuannya yang kuat PMII bisa terus menjadi garda terdepan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Tentunya yang berintegritas, visioner, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa,” tegas Gus Qowim.

    Acara Harlah ke-65 PMII ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, Majelis Dewan Kehormatan Ahmad Subakir, Ketua Majelis Cabang Zaini, Ketua GP Ansor Baihaqi, Ketua Pengurus Cabang PMII Kediri Novikha Istyana, jajaran Cipayung Plus, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Wakil Wali Kota Kediri Kukuhkan Tim SPAB SMPN 6 untuk Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

    Wakil Wali Kota Kediri Kukuhkan Tim SPAB SMPN 6 untuk Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin mengukuhkan Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) SMPN 6 Kediri dalam kegiatan simulasi bencana gempa bumi yang digelar di halaman sekolah pada Sabtu (10/05/2025). Pengukuhan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan sekolah dan masyarakat terhadap potensi bencana alam di wilayah rawan seperti Kelurahan Gayam.

    Dalam simulasi tersebut digambarkan situasi gempa bumi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tim SPAB langsung bergerak sesuai tugas masing-masing. Koordinator tim melaporkan kejadian kepada Kepala Sekolah yang kemudian meneruskannya ke kanal aduan “Lapor Mbak Wali 112” untuk penanganan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan.

    “Alhamdulillah saya senang bisa hadir di sini dalam pengukuhan Tim SPAB. Ini dalam rangka kesiapan ketika terjadi bencana. Hal ini menjadi bagian terpenting untuk tanggap bencana,” ujar Wakil Wali Kota Kediri.

    Gus Qowim menyatakan bahwa semua lapisan masyarakat perlu memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana demi meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Ia mengapresiasi kesiapan Tim SPAB yang sudah memahami langkah penanganan awal, mulai dari evakuasi hingga pemulihan psikologis siswa.

    “Jadi harapannya tidak hanya ditangani instansi terkait tapi diharapkan semua masyarakat mampu untuk tanggap bencana,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan koordinasi antarinstansi, serta mendukung penggunaan kanal “Lapor Mbak Wali 112” sebagai layanan kegawatdaruratan. Ke depan, ia berharap program SPAB bisa diterapkan di seluruh sekolah di Kediri.

    “Kami juga memiliki layanan kegawatdaruratan call center Lapor Mbak Wali 112. Masyarakat dengan mudah mengakses untuk melaporkan apabila terjadi kegawatdaruratan termasuk bencana,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Kediri Joko Arianto menjelaskan bahwa SMPN 6 dipilih karena wilayahnya termasuk zona rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan kekeringan. Tim SPAB terdiri dari 35 orang, meliputi siswa, guru, wali murid, warga sekitar, dan pegawai kelurahan.

    “Makanya kita bentuk SPAB di sini ketika nanti terjadi bencana siswa, guru, wali murid, dan warga sekitar mengerti ilmu kebencanaan serta apa yang harus dilakukan,” ujar Joko.

    Ia menambahkan, anggota SPAB telah mengikuti pelatihan intensif selama empat hari dan diakhiri dengan simulasi lapangan untuk mempraktikkan pengetahuan yang didapat.

    “Jadi tadi kita lihat ketika terjadi bencana mereka sudah tau perannya dan apa yang harus dilakukan,” tambahnya.

    Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Camat Mojoroto Bambang Tri, Lurah Gayam Andri Iriawan, Kepala SMPN 6 Kediri Boedi Pramono, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Pemkab Kediri Bangun Jalan Cor Menuju Kawah Gunung Kelud, Rampung Akhir Mei

    Pemkab Kediri Bangun Jalan Cor Menuju Kawah Gunung Kelud, Rampung Akhir Mei

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan menuju kawah Gunung Kelud pada tahun 2025. Proyek ini dimulai pada 28 Februari 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir Mei mendatang.

    Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, untuk menunjang sektor pariwisata dan mitigasi bencana di kawasan Gunung Kelud.

    “Ini menjadi atensi beliau Mas Bupati. Pembangunan jalan ini kita gunakan anggaran APBD 2025,” kata Irwan, Kamis (8/5/2025).

    Jalan yang sedang dibangun menggunakan struktur cor beton atau rigid pavement dengan panjang 241 meter dan lebar 4 meter. Anggaran proyek ini sebesar Rp650.139.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2025.

    Menurut Irwan, pembangunan sebelumnya pada tahun 2019 menggunakan cor beton hanya sampai sebelum terowongan. Sisa jalan hanya dikerjakan dengan metode pengerasan CBT (cement treated base) dan mudah rusak akibat aliran air saat musim hujan.

    “Jadi yang dulunya jalan masih tanah (pengerasan CBT) kini kita bangun dengan cor,” ujarnya.

    Pemkab Kediri melanjutkan pembangunan jalan menuju kawah Gunung Kelud

    Irwan menegaskan bahwa penggunaan cor beton dipilih karena lebih tahan terhadap kondisi ekstrem dibandingkan aspal, termasuk terhadap hujan deras dan potensi erupsi.

    “Untuk kondisi jalan menuju puncak secara keseluruhan kita lihat kondisi baik, (prosentasenya) sekitar 92 persen. Memang ada beberapa bagian lubang-lubang di jalan aspal tapi tidak banyak,” jelasnya.

    Jalan ini tidak hanya digunakan wisatawan, tapi juga penting bagi petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang rutin memantau aktivitas Gunung Kelud. Infrastruktur yang baik diperlukan untuk menunjang mobilitas tim pemantau bencana.

    Gunung Kelud dikenal dengan kawahnya yang eksotis, menjadi magnet wisatawan lokal maupun mancanegara. Gwyn Roberts, wisatawan asal Australia yang ditemui di puncak, mengaku takjub dengan pemandangan yang ada.

    “Itu pemandangannya luar biasa, tidak banyak yang seperti itu di Indonesia. Ini kali pertama aku melihat kawah seperti itu, dibandingkan dengan kawah gunung lain ini sangat bagus,” ujarnya. [ADV PKP/nm]

  • Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (8/5/2025). ANTARA/Harianto

    Menhub: Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan tiga bandara kembali berstatus internasional sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.

    “Ini yang kami buka (kembali statusnya menjadi bandara internasional). Jadi, kami memberikan penekanan pada ekonomi, kemudian pariwisata, dan juga keagamaan. Nah ini yang menjadi tiga di antaranya pertimbangan kenapa kami buka statusnya,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (8/5).

    Diketahui bahwa tiga bandara yang dikembalikan statusnya menjadi bandara internasional adalah Bandara SMB II Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

    Menhub menjelaskan bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi COVID-19.

    Diungkapkan pula bahwa pencabutan status internasional saat pandemi karena penurunan drastis lalu lintas penerbangan. Namun, saat ini kondisi telah pulih dan trafik penumpang bahkan melampaui masa sebelum COVID-19.

    Oleh karena itu, menurut dia, sudah tidak relevan lagi mempertahankan status penutupan bandara internasional jika trafik penumpang menunjukkan pemulihan yang signifikan serta kebutuhan konektivitas makin meningkat.

    Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keputusan itu juga mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi daerah, peningkatan sektor pariwisata, serta kebutuhan layanan keagamaan seperti perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia.

    Dikatakan pula bahwa tidak semua bandara internasional akan dibuka kembali sekaligus karena sebagian hanya untuk event tertentu dan tidak menunjukkan trafik penumpang yang signifikan secara reguler.

    Pertimbangan lainnya adalah aspek keekonomian yang diperhitungkan oleh maskapai karena pada akhirnya keputusan melayani rute internasional tergantung pada kelayakan bisnis penerbangan tersebut.

    Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah bandara internasional di Sumatra seperti Aceh, Kualanamu, Bangka Belitung, Palembang, Padang, dan Batam serta di Jawa seperti Halim, Kertajati, Yogyakarta, Solo, Kediri, dan Surabaya.

    Menhub menekankan bahwa pemberian izin internasional selama 2 tahun sambil pihaknya mengevaluasi.

    Dengan perubahan status ini, Dudy berharap kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dan memberi dampak positif pada perekonomian daerah terkait.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa pengembalian status internasional tiga bandara itu berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan hasil kajian lintas kementerian yang menunjukkan urgensi peningkatan konektivitas wilayah.

    Ia mengatakan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait menghasilkan kesimpulan bahwa pembukaan kembali status internasional layak dilakukan seiring dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan sektor pariwisata daerah.

    Menurut Dudy, berbagai kementerian telah memberikan evaluasi dan rekomendasi positif terkait dengan dampak pencabutan status sebelumnya, yang dinilai menghambat potensi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.

    Berdasarkan masukan tersebut, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan kembali status internasional guna mendukung agenda pemulihan ekonomi, penguatan konektivitas global, serta peningkatan daya saing destinasi nasional.

    Sumber : Antara

  • Upacara Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto Angkat Cerita Penobatan Raden Wijaya

    Upacara Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto Angkat Cerita Penobatan Raden Wijaya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upacara peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto digelar di halaman Kantor Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/5/2025). Upacara dibuka dengan penampilan siswa-siswi SMPN dan SDN di Kabupaten Mojokerto dalam drama kolosal Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Pertama Kerajaan Majapahit.

    Selama hampir satu jam, undangan mendapat suguhan pertujukan drama kolosal yang mencerita tentang penobatan pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya adalah menantu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari. Setelah Kertanegara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292, Raden Wijaya melarikan diri dan mencari perlindungan ke Madura.

    Ia diterima oleh Adipati Arya Wiraraja. Dengan dukungan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengaku tunduk pada Jayakatwang dan diberi sebidang hutan di daerah Tarik. Di sinilah ia mulai membangun desa yang kemudian dinamakan Majapahit, diambil dari nama buah Maja yang rasanya pahit dan banyak ditemukan di sana.

    Pada saat itu, pasukan Mongol dari Dinasti Yuan (Tiongkok), yang dikirim oleh Kubilai Khan, datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara karena telah menghina utusan mereka. Raden Wijaya memanfaatkan momen ini dan bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Setelah Kediri jatuh dan Jayakatwang tewas, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang pasukan Mongol.

    Raden Wijaya memaksa mereka mundur kembali ke negeri asalnya. Setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawan politiknya, Raden Wijaya resmi dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit pada tanggal 15 Saka bulan Kartika tahun 1215 Saka (diperkirakan 12 November 1293 M). Ia memakai gelar Kertarajasa Jayawardhana.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengatakan, bahwa peringatan hari jadi tahun ini mengusung tema besar ‘Bersatu untuk Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur’. “Kabupaten Mojokerto baru saja melewati rangkaian Pemilu, Pileg, hingga Pilkada. Saat ini saatnya kita kembali bersatu, bersama-sama menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto 2025–2030,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) memaparkan capaian program kerja dalam kurun waktu 100 hari masa pemerintahannya. Beberapa diantaranya adalah program Universal Health Coverage (UHC) di bidang kesehatan, pemberian insentif bagi guru TPQ, pembangunan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kemlagi dan Mojoanyar, serta renovasi sekolah-sekolah di bawah naungan Kabupaten Mojokerto.

    “Program SuJu atau Susu Jumat sebagai pendamping gizi anak-anak juga sudah berjalan. Alhamdulillah, beberapa janji kampanye sudah terealisasi semua,” imbuhnya.

    Dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto tersebut diberikan penghargaan kepada sejumlah Forkompinda dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Mojokerto. Turut hadir perwakilan Wali Kota Mojokerto, Bupati Gresik, Bupati Malang dan Bupati Jombang. [tin/but]

  • Mbak Wali Bawa UMKM Kediri Tampil di Munas APEKSI 2025, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Antar Kota

    Mbak Wali Bawa UMKM Kediri Tampil di Munas APEKSI 2025, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Antar Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025 yang digelar di Kota Surabaya. Mengusung tema “Dari APEKSI Untuk Negeri,” Munas ini dihadiri para wali kota dari seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai agenda penting, seperti ICE Business Forum, Indonesia City Expo, Ladies Program, hingga Karnaval Budaya.

    “Saya mengikuti rangkaian kegiatan Munas APEKSI. Ini merupakan wujud komitmen Kota Kediri untuk mempererat sinergi antar pemerintah kota se-Indonesia,” ujarnya, Kamis (08/05/2025).

    Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan bahwa Munas APEKSI adalah wadah yang sangat penting dalam memperkuat kolaborasi antardaerah. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mencari solusi atas beragam tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

    “Banyak agenda menarik di sini seperti ICE Business Forum yang bisa menjadi ajang kami kepala daerah untuk bertukar pikiran, ide dan gagasan. Harapannya setelah mengikuti Munas APEKSI ini ada semangat dan inovasi baru untuk menjawab berbagai tantangan kota. Serta mewujudkan Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN),” tegasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025.

    Dalam kegiatan pameran Indonesia City Expo yang menjadi bagian dari Munas, Mbak Wali Vinanda menyampaikan bahwa Kota Kediri turut berpartisipasi dengan menampilkan berbagai produk unggulan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Partisipasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas pasar dan mengenalkan keunikan produk lokal Kediri kepada publik yang lebih luas.

    Beragam produk yang dipamerkan meliputi tenun ikat, batik khas Kediri, kerajinan kayu, makanan olahan, hingga berbagai jenis aksesoris. Produk-produk ini mencerminkan identitas lokal yang kuat dan menjadi bagian dari upaya mendukung program Sapta Cita yang diusung Pemkot Kediri, khususnya pada aspek Produktif, Inovatif, dan Kreatif.

    “Harapannya produk-produk unggulan kami semakin dikenal dan nanti banyak orang yang ingin datang ke Kota Kediri. Ini sejalan dengan salah satu program Sapta Cita yakni Produktif, Inovatif, dan Kreatif. Di mana salah satunya mendorong pengembangan UMKM,” ungkap Mbak Wali. [nm/ian]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Iuran Kurban

    Wali Kota Kediri Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Iuran Kurban

    Kediri (beritajatim.com) – Audiensi antara Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP se-Kota Kediri membahas berbagai isu pendidikan, salah satunya terkait pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan penyembelihan hewan kurban di sekolah.

    Kepala SDN Ngronggo 6 Kediri, Rosikin, yang berlatar belakang guru agama, menyampaikan harapannya agar kebijakan terkait iuran kurban di sekolah diperjelas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan audiensi dengan dinas pendidikan mengenai pelaksanaan kurban yang dikoordinasikan oleh wali murid atau komite sekolah.

    “Saya latar belakang guru agama. Terkait pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam, yang mana rutinitas setiap tahun. Setahun lalu pernah audiensi dengan kepala dinas terkait penyembelihan hewan kurban. Waktu itu, memang intinya membolehkan dengan catatan tertentu. Di antaranya tidak ada paksaan, iuran yang sifatnya mengikat, dan pelaksanaannya pure dilaksanakan wali murid atau komite,” ujar Rosikin.

    Namun, menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya nyaman di beberapa sekolah karena adanya persepsi negatif terhadap iuran yang dinilai memberatkan. Bahkan, dikonotasikan sebagai pungutan liar (pungli).

    “Kami merasa kurang nyaman. Pertama, setiap sekolah lembaga berbeda, ada komitenya guyub kompak, tidak ada masalah. Kebetulan di lembaga kami, dan beberapa sekolah lain merasakan kurang nyaman terhadap, terkait dengan tarikan dan iuran. Kami ingin usulkan kepada Mbak Wali, agar ada kebijakan supaya yang menjadikan demarkasi yang jelas. Bahwa itu amal untuk anak dan wali murid, bukan pungli. Sementara selama ini anomali karena dikatakan pungli. Ini adalah prioritas beramal anak-anak dan orang tua,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran untuk kurban atau zakat, meskipun tujuannya untuk pendidikan agama. Semua bentuk sumbangan harus bersifat sukarela dan tidak mengikat.

    “Saya kembali lagi, ketika niat bagus untuk mengajarkan anak-anak di bidang keagamaan untuk bayar zakat, untuk bayar kurban dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, bahwa tidak semua orang tua ini mampu. Mereka akhirnya menyampaikan keberatan. Butuh adanya keringanan ekonomi,” tegas Vinanda.

    Wali kota termuda ini menegaskan, untuk sekolah diharuskan tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dan hewan kurban. Tetapi sekolah diperbolehkan apabila ada orang tua siswa yang menyumbang, karena sifatnya sukarela.

    “Ketika sekolah sudah menerapkan peraturan wajib untuk membayar biaya kurban atas dasar adanya pendidikan atau wawasan keagamaan, ini akan menimbulkan ramai, dan di Undang-undang disampaikan bahwa tidak boleh adanya tarikan. Kita boleh mengajar dan memberi wawasan sebagai agama Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat, dan berkurban. Tetapi prakteknya kita serahkan kepada ortu,” paparnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menambahkan bahwa kegiatan PHBI maupun PHBN dalam konteks pembinaan karakter siswa tetap diperbolehkan, asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sempat menghentikan kegiatan karena adanya edaran sekolah yang berisi angka nominal, sehingga bisa menimbulkan kesan pungli.

    “Untuk pembinaan atau pendidikan karakter baik PHBI atau PHBN, sebetulnya tidak ada larangan, bisa dilaksanakan, boleh dilaksanakan. PHBI ini sebentar lagi, nanti pada Juni. Kalau ada pengarahan, kalau ada batasan, jangan dilanggar. Karena ini pembelajaran, sesuai dikatakan Mbak Wali. Tetapi kita ada permen, harus dilaksanakan,” pungkas Anang. [nm/beq]

  • Mas Dhito Kukuhkan Pengurus Baru PKK Kediri, Titip Tiga Misi Sosial Prioritas Ini

    Mas Dhito Kukuhkan Pengurus Baru PKK Kediri, Titip Tiga Misi Sosial Prioritas Ini

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pentingnya peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung program kerja pemerintah daerah, khususnya terkait isu-isu sosial seperti kemiskinan ekstrem dan pernikahan dini.

    Hal itu disampaikannya saat pelantikan dan pengukuhan pengurus baru Tim Penggerak PKK dan Posyandu Kabupaten Kediri periode 2025–2030 di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (7/5/2025).

    Mas Dhito, sapaan akrab bupati, menyampaikan tiga pesan utama kepada jajaran pengurus dan kader PKK yang ada hingga tingkat desa. “Saya titip kepada TP PKK dan kader-kader yang ada hingga tingkat desa, pertama masalah stunting, kedua cek berapa anak yang putus sekolah, kemudian ketiga bantu sosialisasikan terkait pencegahan pernikahan dini,” katanya.

    Ia menekankan bahwa stunting dan anak putus sekolah merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan, yang hingga tahun 2024 masih berada di angka 9,95 persen di Kabupaten Kediri. Untuk itu, Mas Dhito meminta kader PKK secara aktif mendata anak-anak yang putus sekolah di lingkungan masing-masing dan melaporkannya ke pengurus kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

    Lebih lanjut, Mas Dhito juga menyoroti meningkatnya kasus pengajuan dispensasi nikah anak akibat kehamilan di luar nikah. Ia mendorong PKK untuk terlibat aktif dalam kampanye pencegahan pernikahan dini.

    “Ini tolong bantu sosialisasi ke orang tua, nanti saya juga akan keliling ke tingkat SMP terutama untuk melakukan edukasi karena ini kalau tidak dipikirkan serius bisa menjadi problem di kemudian hari,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyampaikan apresiasi kepada kader PKK yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, serta berharap pengurus baru bisa bersinergi lebih erat dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, menyatakan komitmennya untuk langsung bekerja bersama jajaran pengurus yang baru.

    “Tentunya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala OPD terkait, untuk memprioritaskan program nasional utamanya dan program daerah,” tutur Eriani yang akrab disapa Mbak Cicha. [ADV PKP/nm]

  • SMPN 6 Kediri Jadi Lokasi Pelatihan Sekolah Aman Bencana, BPBD Fokuskan Mitigasi di Kawasan Rawan

    SMPN 6 Kediri Jadi Lokasi Pelatihan Sekolah Aman Bencana, BPBD Fokuskan Mitigasi di Kawasan Rawan

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35 peserta dari guru, siswa, komite sekolah, wali murid, perangkat Kelurahan Gayam, dan warga sekitar mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan di SMPN 6 Kediri, pada Rabu (7/5/2025).

    Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

    Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan SPAB di lingkungan SMPN 6 Kediri. “SPAB di Kota Kediri yang sudah dibentuk ada tiga, yakni di: SDN Betet 1, SMAN 5 Taruna Brawijaya, SMAN 2 Kediri, insyaAllah selanjutnya SMPN 6 Kediri tahun ini,” jelasnya.

    Bagus menekankan pentingnya kesiapsiagaan di sekolah dalam menghadapi potensi bencana. “Bencana alam merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan bisa terjadi kapan saja, maka dari itu pembentukan SPAB merupakan langkah penting untuk memitigasi risiko bencana alam. Kita membentuk SPAB karena kita ingin memberikan keterampilan kepada masyarakat khususnya di lingkungan sekolah, sehingga pada saat ada bencana, siapa dan harus melakukan apa sudah tahu. Maka dari itu dengan adanya simulasi kita sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa meminimalkan korban,” ungkapnya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, menyebutkan bahwa menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana 2023, Kelurahan Gayam termasuk kawasan rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Ia menambahkan bahwa SPAB merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama empat hari dan mencakup materi seperti safety briefing, diskusi panel, pengenalan risiko bencana, penilaian mandiri awal, kajian risiko bencana partisipatif, penyusunan SOP kedaruratan, dan simulasi kedaruratan. Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pujiono Center Yogyakarta.

    Kepala SMPN 6 Kediri, Boedi Pramono, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Kediri atas kepercayaan menjadikan sekolahnya sebagai lokasi SPAB. Joko Arianto juga menambahkan bahwa secara geografis sekolah ini berada di wilayah paling utara dan barat Kota Kediri, yang masuk dalam kategori rawan gempa.

    “Sekolah kami merupakan sekolah paling tapal batas, paling utara dan barat. Dengan kondisi yang seperti ini membawa berkah akhirnya ditunjuk sebagai sekolah SPAB yang akan dilaksanakan 4 hari.”

    Boedi berharap pelatihan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dalam mitigasi risiko bencana. “Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kami mendapatkan ilmunya, sehingga nantinya, apabila terjadi bencana bisa membantu BPBD untuk mitigasi risiko saat terjadi bencana. Mohon bimbingannya selama empat hari ke depan, sehingga kami betul-betul bisa melaksanakan dan mendapatkan ilmu yang luar biasa,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Pria di Kediri Alami Luka Serius setelah Buka Bungkusan Plastik di Area Persawahan – Halaman all

    Pria di Kediri Alami Luka Serius setelah Buka Bungkusan Plastik di Area Persawahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pria berusia 38 tahun, Tri Cahyo Sudarko, mengalami luka serius setelah membuka bungkusan plastik misterius yang diduga berisi bahan peledak.

    Insiden ini terjadi pada Selasa (6/5/2025), sekira pukul 13.00 WIB di kawasan persawahan Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

    Saat itu, Tri dan rekannya sedang beristirahat usai makan siang di kebun.

    Mereka melihat sebuah kantong plastik putih tergeletak di atas parit.

    Karena rasa penasaran, Tri mengambil bungkusan tersebut dan membawanya ke pinggir jalan.

    Namun, saat ia membuka kantong itu, tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang mengakibatkan tiga jari tangannya terputus.

    “Iya, kejadiannya siang kemarin. Ada dua orang yang sedang istirahat di sawah, lalu menemukan bungkusan plastik.”

    “Saat dibuka, salah satu dari mereka terluka karena ledakan,” jelas Kepala Sub Bagian Humas Polres Kediri, Iptu Yusi Baiti, saat dikonfirmasi, Rabu (7/5/2025). 

    Akibat ledakan tersebut, Tri segera dilarikan ke RS Surya Melati di Desa Ngletih Kandat untuk mendapatkan perawatan medis.

    Pihak kepolisian yang menerima laporan dari perangkat desa langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Barang bukti berupa serpihan plastik dan potongan jari korban turut diamankan oleh pihak berwajib.

    Berdasarkan penyelidikan awal, bungkusan tersebut diduga kuat berisi sisa bahan petasan atau bom ikan rakitan, yang sering disebut bondet.

    Saat ini, Satreskrim Polres Kediri masih mendalami asal muasal bungkusan tersebut.

    “Dugaan sementara isinya adalah sisa bahan peledak yang biasa digunakan untuk merakit petasan atau bondet,” tambah Iptu Yusi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).