Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • 13 Kabupaten Kota Bakal Pamit dari Jawa Timur

    13 Kabupaten Kota Bakal Pamit dari Jawa Timur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur akan segera pamit apabila wacana pemekaran wilayah terealisasikan.

    Rencananya Jawa Timur mengalami pemekaran dan menghadirkan provinsi baru yaitu Jawa Selatan.

    Nama-nama daerah yang berwacana pamit dan berpisah dari Provinsi Jawa Timur untuk bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan melalui pemekaran wilayah yaitu di antaranya sebagai berikut:

    Kabupaten Ponorogo

    Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 1.418,62 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Kediri

    Kabupaten Kediri dengan luas wilayah 1.523,56 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Blitar

    Kota Blitar dengan luas wilayah 33,20 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Kediri
    Kota Kediri dengan luas wilayah 67,23 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Madiun

    Kota Madiun dengan luas wilayah 36,13 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Madiun

    Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 1.113,63 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Nganjuk

    Kabupaten Nganjuk seluas 1.289,07 kilometer persegi berwacana pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan melalui pemekaran wilayah.

  • Wali Kota Kediri Libatkan Kejari Kawal Proyek Strategis Daerah demi Akuntabilitas

    Wali Kota Kediri Libatkan Kejari Kawal Proyek Strategis Daerah demi Akuntabilitas

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam membangun Kota Kediri. Salah satu pihak yang diajak bersinergi adalah Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

    Hal ini disampaikan Wali Kota Vinanda Prameswati seusai pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri bersama jajaran, yang diikuti seluruh Kepala OPD Pemkot Kediri dan kepala BUMD, pada Senin (2/6/2025).

    “Tadi kami berdiskusi terkait beberapa proyek strategis daerah yang akan berlangsung di Kota Kediri. Tadi dari keluarga besar Kejaksaan Negeri juga menyampaikan beberapa catatan, maksudnya, agar ke depan proyek ini berjalan dengan lancar, tepat guna dan tepat mutu, sehingga bisa berdampak untuk masyarakat Kota Kediri,” ujar Vinanda.

    Ia menyebut salah satu proyek strategis yang menjadi fokus diskusi adalah pembangunan RSUD Gambiran, yang baru saja memasuki tahap peletakan batu pertama. Proyek lain juga dibahas, termasuk pembangunan drainase dan infrastruktur penting lainnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Andi Mirnawaty, S.H., M.H., CSSL, menyatakan bahwa kejaksaan mengambil peran dalam pengawalan hukum proyek strategis daerah melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

    “Adapun tujuannya adalah memohon kepada kita, kejaksaan melalui tim PPS untuk melakukan pengawalan tehadap proyek strategi daerah, untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaanya tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna,” jelasnya.

    Pihaknya akan mendengarkan pemaparan terhadap proyek strategis daerah yang sudah ditetapkan oleh keputusan walikota oleh masing-masing OPD. Untuk hari ini, rencananya ada 11 kegiatan yang akan dipaparkan guna dilakukan telaah.

    Mirnawati menegaskan bahwa pengawalan ini bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum untuk mencegah kerugian negara. Sehingga proyek strategis daerah itu bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu dan bermanfaat untuk masyarakat.

    “Jadi kami nanti tidak turun untuk memeriksa proyek itu. Tetapi dari segi hukumnya sudah tepat, untuk menghindari kerugian negara, dan memastikan proyek dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Ia menjelaskan teknis pengawalan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemaparan proyek, entri meeting, hingga exibiting pasca proyek selesai. Sepanjang pelaksanaan, jika ditemukan kendala, semua pihak akan duduk bersama mencari solusi.

    “Selama proyek berlangsung, kalau ada kendala, kita duduk bersama, kalau ada kendala, bisa segera diselesaikan dengan baik. Tadi ini kita baru ada 5 pemaparan dari OPD yaitu, dari RSUD Gambiran, Bina Marga dan PU. Selebihnya belum. Ada infrastruktur, ada bantuan sosial,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Fraksi PDIP Jatim: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Alarm Tuntasnya Masalah PHK dan Pengangguran

    Fraksi PDIP Jatim: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Alarm Tuntasnya Masalah PHK dan Pengangguran

    Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana mengingatkan di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni simbolik, melainkan refleksi serius atas kondisi ketenagakerjaan yang belum berpihak pada rakyat.

    Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Renny menyebut pentingnya sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menurutnya harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret untuk melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mengakses lapangan kerja.

    “Hari ini, masih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari. Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

    Politisi dari Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Kediri yang akrab disapa Bunda Renny ini menyebut bahwa hak atas pekerjaan adalah hak dasar yang tidak boleh dinegosiasikan. Dia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam akses kerja dapat melahirkan ketimpangan sosial yang merusak kepercayaan publik terhadap negara.

    “Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu memperluas kesempatan kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.

    Renny juga mengkritisi belum adanya peta jalan ketenagakerjaan yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti buruh lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, hingga lulusan muda yang kesulitan masuk pasar kerja. Dia menyebut bahwa kondisi ini memperkuat ketimpangan dan menghambat mobilitas sosial.

    “Banyak anak muda pintar lulus sekolah tapi bingung harus kerja kemana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?” imbuh Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

    Lebih lanjut, Renny mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam rutinitas peringatan, tetapi menjadikan 1 Juni sebagai momentum membangun ekosistem kerja yang inklusif dan adil. Menurutnya, keadilan sosial hanya akan tercapai jika semua pihak menjadikan akses terhadap pekerjaan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

    “Di Hari Lahir Pancasila ini, mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kediri (beritajatim.com) – Kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menuai apresiasi publik dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Republic Institute (TRI), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah ini mencapai 79,4 persen dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.

    Survei tersebut digelar pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri. Metodologi yang digunakan adalah stratified random sampling dengan tingkat margin of error sebesar ±2,1 persen.

    Mas Dhito dan Mbak Dewi tercatat menempati posisi keempat secara regional dalam kategori pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 79,4 persen. Angka ini mencerminkan penerimaan positif masyarakat atas kinerja nyata yang telah ditunjukkan keduanya, terutama dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

    Keberanian pasangan pemimpin muda ini dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil disebut sebagai salah satu faktor utama yang mengangkat kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil selama 100 hari pemerintahan dinilai mampu membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.

    Dalam pernyataan terpisah, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mengungkapkan bahwa Bupati Hanindhito tetap konsisten mengawal agenda besar pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Komitmen ini telah menjadi prioritas utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “Beliau ingin agar tidak ada lagi warga Kabupaten Kediri yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” jelas Mbak Dewi.

    Ia juga menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil signifikan. Selama periode lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri berhasil ditekan dari 11,40 persen menjadi 9,95 persen.

    “Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, dengan target agar tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

    CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

    Kediri (beritajatim.com) – Hingga minggu terakhir Mei 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada belasan ribu penduduk. Di usia sekolah, program ini di awali dari SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan, berdasarkan instruksi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana CKG juga menyasar kalangan pelajar dengan usia 5 hingga 18 tahun. Khusus bagi kalangan pelajar ini, CKG rencananya akan dilakukan setelah memasuki tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

    “Diawali dari SMA Dharma Wanita Boarding School, nanti (akan menyasar) sekolah-sekolah di tahun ajaran baru,” terang Khotib pada Selasa, 27 Maret 2025.

    Menurutnya CKG ini ditujukan untuk mendeteksi dini berbagai resiko penyakit. Mulai dari diabetes, jantung, kanker, hipertensi, sampai potensi stroke. Jika ditemukan risiko tersebut, petugas CKG akan memberikan rekomendasi kepada warga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki.

    “Pentingnya masyarakat mempunyai jaminan kesehatan, kalau ada indikasi penyakit tertentu. Masyarakat bisa menggunakan jaminan kesehatan ke faskes sehingga ada tindakan lebih lanjut,” ujar Khotib.

    Per 27 Mei 2025, program CKG di Kabupaten Kediri berhasil menyasar sejumlah 12.189 warga. Lebih lanjut Khotib menyebut, sebagaimana harapan Mas Dhito, sapaan bupati Kediri, kegiatan deteksi dini ini diharapkan bisa meningkatkan umur harapan hidup masyarakat. Melalui CKG pula, petugas sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat pentingnya meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat dan produktif.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kediri tahun 2024 diangka 75,07 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, CKG di SMA Dharma Wanita 1 Pare dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan seleksi penerimaan siswa baru. Dimana menjadi salah satu persyaratan bagi siswa didik yakni lolos kesehatan baik fisik maupun mental.

    Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menambahkan, pemeriksaan kepada pada calon siswa SMA Boarding School ini meliputi screening penyakit tidak menular.

    Hasil pemeriksaan kemudian akan dilaporkan kepada pihak sekolah sebagai rekapitulasi sekaligus data rujukan jika ditemukan resiko penyakit yang dialami calon siswa. Hal ini dinilai sangat penting mengingat para siswa nantinya akan menjalani kehidupan asrama.

    “Nantinya hasil pemeriksaan ini kalau ditemukan faktor resiko (tensi tinggi, gula darah tinggi) nanti akan kita rujuk ke Puskesmas, dan kalau memang harus ada penanganan lanjutan akan dilanjutkan ke rumah sakit,” bebernya. [ADV PKP/nm]

  • Gratis! Warga Kediri Kini Bisa Pinjam Mobil Layanan dari Kelurahan, Ini Caranya

    Gratis! Warga Kediri Kini Bisa Pinjam Mobil Layanan dari Kelurahan, Ini Caranya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan operasional warga yang membutuhkan transportasi roda empat, Pemerintah Kota Kediri baru saja menyerahkan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) kepada dua belas kelurahan di Kota Kediri.

    Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolik kepada tiga perwakilan kelurahan, yakni: Ngronggo, Bawang, serta Bandar Kidul. Tak berhenti di sini, ke depan Pemkot Kediri akan menyerahkan kembali Mobmas kepada 34 kelurahan lainnya.

    Heru Sugiarto, Lurah Ngronggo mengutarakan kendaraan berjenis minibus itu dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional untuk melayani kebutuhan sosial masyarakat serta pelayanan non gawat darurat.

    Pihaknya menyambut baik salah satu program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Kediri itu penuh syukur. “Alhamdulillah itu program baik dan bagus nanti bisa digunakam untuk kepentingan masyarakat terutama hal-hal yang terkait dengan kesehatan, kebutuhan yang sifatnya membutuhkan armada mobil,” ucapnya.

    Dirinya menambahkan, Mobmas tidak hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, seperti: kegiatan karang taruna, Linmas, dan kepentingan warga lain yang membutuhkan Mobmas. Heru mengatakan, untuk keperluan medis, Pemerintah Kota Kediri telah menyiapkan mobil ambulance yang tersedia di masing-masing Puskesmas, sehingga pemanfaatan Mobmas ini digunakan untuk keperluan non gawat darurat.

    Adapun syarat peminjaman, warga cukup mendatangi kelurahan setempat dan mengisi buku daftar peminjaman yang berisi informasi: identitas diri, jenis kebutuhan, alamat yang dituju, kemudian Mobmas siap dimanfaatkan warga secara gratis didampingi sopir dari pihak kelurahan.

    “Terkait yang mengoperasikan kami masih menunggu SOP Pemkot, kalau biasanya perangkat kelurahan sendiri yang merawatnya,” terangnya. Tak lupa Heru mengimbau kepada warga agar dapat memanfaatkan Mobmas dengan penuh tanggung jawab. Dengan bantuan armada mobil ini Heru berharap agar kebutuhan operasional masyarakat, terutama saat kondisi mendesak dapat teratasi. [nm/kun]

  • ATM Beras Mapan di Kediri: Inovasi Digital untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

    ATM Beras Mapan di Kediri: Inovasi Digital untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menghadirkan terobosan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan meluncurkan program ATM Beras Mapan yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Kediri.

    Program ini menyasar 1.211 kepala keluarga yang tercatat dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kota Kediri.

    “Program ini sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sasaran utama penerima adalah keluarga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk mereka yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem,” terang Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri melalui sambungan telepon.

    Setiap keluarga penerima akan memperoleh bantuan beras sebanyak 5 liter. Untuk sementara, data penerima masih mengacu pada basis data P3KE, namun menurut Paulus, ke depannya data akan diperbarui mengikuti DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) setelah diumumkan oleh pemerintah pusat.

    Program ini tak hanya soal distribusi pangan, tetapi juga modernisasi dalam layanan sosial. Paulus menyebut, ATM Beras Mapan menjadi langkah konkret pemerintah untuk memberikan pelayanan bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran, dan menggunakan pendekatan teknologi.

    “Untuk saat ini mesin ATM Beras masih tersedia di depan rumah dinas Walikota Kediri yang bisa digunakan untuk masyarakat di 2 kelurahan yakni Kelurahan Balowerti dan Kelurahan Pocanan. Rencananya mesin ATM Beras juga akan ditempatkan di masing-masing kelurahan secara bertahap,” terangnya.

    Hingga akhir tahun ini, Dinas Sosial menargetkan seluruh kelurahan di Kota Kediri, sebanyak 44 kelurahan, akan dilengkapi mesin ATM Beras. Penempatannya direncanakan di kantor kelurahan dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Tak hanya itu, Dinas Sosial juga tengah menyiapkan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perawatan mesin.

    “Jika nanti semua mesin ATM Beras di kelurahan sudah siap, kita juga siapkan SDM dan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat secara bertahap,” terangnya.

    Sembari menunggu kesiapan semua mesin, Dinas Sosial tetap menjalankan penyaluran beras secara manual melalui pengemasan 5 liter dan distribusi langsung ke kantor-kantor kelurahan. Paulus menambahkan, skema ini bersifat sementara dan akan diganti dengan sistem mesin saat infrastruktur siap. Penyaluran bantuan ditargetkan berlangsung secara rutin setiap bulan.

    “Karena kemiskinan ekstrem pengeluaran terbanyak ialah untuk pangan. Sehingga dengan kita berikan subsidi pangan dalam bentuk beras maka ada kemampuan daya beli untuk membeli barang yang lain terutama untuk kebutuhan selain pangan,” pungkasnya.

    Salah satu warga penerima bantuan, Samini dari Kelurahan Setonopande, mengaku terbantu dengan program ini. Ia menyambut baik langkah pemerintah yang kini lebih tertib dan praktis dalam penyaluran bantuan.

    “Bantuan ini sangat membantu mencukupi kebutuhan kami, apalagi harga beras juga cenderung naik turun,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa terus dilakukan dan bisa tepat sasaran. [nm/kun]

  • Wali dan Wawali Kota Kediri Wujudkan Pelayanan Cepat Tepat Lewat Adminduk All In Kelurahan

    Wali dan Wawali Kota Kediri Wujudkan Pelayanan Cepat Tepat Lewat Adminduk All In Kelurahan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah. Komitmen tersebut menjadi bagian dari Sapta Cita keenam, yakni Pemerintahan Cepat Tepat, yang kini diwujudkan melalui program Layanan Adminduk All In Kelurahan.

    Lewat program ini, masyarakat Kota Kediri kini dapat mengurus administrasi kependudukan langsung di kantor kelurahan tanpa harus mengantri di Kantor Dispendukcapil. Layanan ini mencakup pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen adminduk lainnya.

    “Program ini semakin memudahkan masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Mulai dari KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya. Saya dan Gus Qowim berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Vinanda Prameswati, Jumat (30/5/2025).

    Vinanda menjelaskan bahwa pelayanan ini semakin dekat dengan masyarakat. Namun untuk kebutuhan pencetakan KTP, masyarakat tetap diarahkan ke kantor kecamatan.

    “Kita pangkas rantai birokrasi yang berbelit-belit, kita sederhanakan proses, dan kita dekatkan layanan pada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. Sehingga lebih efisien dan efektif,” tegasnya.

    Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik berbasis kedekatan wilayah, sekaligus mempercepat akses layanan administrasi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri. [nm/beq]

  • Tips Memilih Hewan Kurban yang Sehat untuk Idul Adha Regional 31 Mei 2025

    Tips Memilih Hewan Kurban yang Sehat untuk Idul Adha Regional 31 Mei 2025

    Tips Memilih Hewan Kurban yang Sehat untuk Idul Adha
    Tim Redaksi

    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Jelang perayaan Hari Raya
    Idul Adha
    , umat Muslim mulai berburu hewan ternak untuk dijadikan kurban.
    Namun, tidak semua hewan bisa disembelih. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar hewan tersebut layak dijadikan
    hewan kurban
    .
    Syarat utama hewan kurban antara lain harus merupakan hewan berkaki empat seperti kambing, domba, atau sapi, serta berada dalam kondisi sehat dan cukup umur.
    Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kediri, Hariyanto, mengatakan bahwa tanda fisik paling mudah untuk mengenali hewan ternak yang sehat adalah dari kondisi bulunya.
    “Paling mudah dilihat adalah bulunya. Kalau terang tidak kusam, ya sehat,” ujar Hariyanto pada Kompas.com, Sabtu (1/6/2025).
    Selain itu, hewan kurban juga harus cukup umur, yakni minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi, yang ditandai dengan tanggalnya gigi susu.
    Ciri lainnya adalah tidak adanya cacat fisik, seperti kehilangan organ tubuh atau bagian tubuh yang tidak sempurna.
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri, Mohamad Ridwan, menambahkan bahwa pemeriksaan fisik langsung tetap menjadi langkah paling sederhana namun efektif.
    “Ternak tidak cacat, tidak mempunyai masalah nafsu makan, mata terang, maupun tidak berliur berlebihan,” ujar Ridwan.
    Ia juga mengingatkan agar menghindari ternak yang menunjukkan gejala lesu atau tidak aktif.
    “Malas berdiri juga tanda-tanda ternak kurang sehat. Jadi harus dihindari jangan dipilih,” tambahnya.
    Bagi masyarakat yang membeli hewan kurban jauh hari sebelum Idul Adha, Ridwan menyarankan agar meminta jaminan sehat saat pengiriman.
    Sebagai tambahan, pembelian sebaiknya dilakukan melalui peternak atau pedagang langganan yang sudah terpercaya.
    “Belinya di peternak atau pedagang langganan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asap Putih dari Gunung Kelud Bikin Gempar, BPBD Kediri: Tidak Ada Gejala Vulkanik Mengarah Erupsi Surabaya 30 Mei 2025

    Asap Putih dari Gunung Kelud Bikin Gempar, BPBD Kediri: Tidak Ada Gejala Vulkanik Mengarah Erupsi Surabaya 30 Mei 2025

    Asap Putih dari Gunung Kelud Bikin Gempar, BPBD Kediri: Tidak Ada Gejala Vulkanik Mengarah Erupsi
    Editor
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Beredar video yang memperlihatkan kepulan asap putih tebal menjulang tinggi dari arah
    Gunung Kelud
    , Jawa Timur dengan sedikit kilat pada Kamis (29/5/2025) malam.
    Menanggapi video viral itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno mengatakan, Gunung Kelud dipastikan masih dalam kondisi aman dan normal.
    Video tersebut sempat memicu kepanikan di kalangan warga Kediri dan sekitarnya.
    Sejumlah netizen bahkan berspekulasi Gunung Kelud menunjukkan tanda-tanda akan meletus.
    Namun, setelah dilakukan pengecekan lapangan dan koordinasi dengan otoritas pemantauan gunung api, informasi tersebut dinyatakan tidak benar.
    “Gunung Kelud saat ini dalam kondisi stabil dan tidak menunjukkan gejala vulkanik yang mengarah ke erupsi. Statusnya tetap normal atau Level I,” tegas Djoko saat dikonfirmasi pada Jumat (30/5/2025).
    Djoko mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi yang tersebar melalui media sosial.
    Djoko juga menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memantau aktivitas Gunung Kelud secara rutin.
    “Kami minta masyarakat tetap tenang. Jika ada perkembangan signifikan, informasi resmi akan segera kami sampaikan. Jangan sampai termakan hoaks,” imbuhnya.
    Sementara itu, berdasarkan data laporan PVMBG untuk periode pengamatan 28 Mei 2025 pukul 00.00-24.00 WIB, Gunung Kelud yang berada di perbatasan wilayah Kediri, Blitar, dan Malang, dalam keadaan aman.
    Tidak ada aktivitas kegempaan vulkanik yang signifikan.
    Secara visual, Gunung Kelud terlihat jelas dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan.
    Asap kawah nihil.
    Warna air danau kawah juga masih biru muda seperti biasa, dengan suhu permukaan tercatat 20,73 derajat Celcius.
    Tercatat hanya tiga kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo kecil dan durasi pendek, yang tidak berkaitan dengan aktivitas magmatik di dalam gunung.
    Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul
    Geger Video Asap Putih dari Gunung Kelud, Gejala Erupsi? Begini Penjelasan BPBD Kabupaten Kediri
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.