Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • Kemendag siap fasilitasi penjualan produk UMKM ke luar negeri

    Kemendag siap fasilitasi penjualan produk UMKM ke luar negeri

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi penjualan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke pasar luar negeri, dengan ikut mengomunikasikan kepada perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengemukakan Kota Kediri mempunyai produk yang cukup menarik seperti produk tenun ikat, yang bisa lebih dikembangkan lagi dan memiliki potensi ekspor ke pasar luar negeri.

    “Kami melihat potensi untuk ekspornya. Kementerian Perdagangan bisa fasilitasi UMKM untuk ekspor. Dan ternyata ada beberapa produk di sini yang sudah ekspor ke Timur Tengah bahkan Singapura juga ada,” katanya di sela meninjau sentra tenun ikat “Medali Mas” di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat.

    Ia mengatakan, pemerintah berupaya agar produk-produk tersebut juga bisa makin dikenal di pasar internasional. Pemerintah siap mengomunikasikan dengan perwakilan RI di luar negeri.

    “Kami bisa bantu komunikasikan dengan perwakilan RI di luar negeri, ada 33 negara. Kemudian juga aktif di business matching. Bagaimana UMKM pelaku usaha di Indonesia kita bisa link-kan ke pembeli luar negeri. Harapannya kita bisa bantu agar produk unggulan kebanggaan Kota Kediri dikenal di pasar Internasional, makin mendunia,” ujarnya.

    Dia juga menyebut, keberadaan Bandara Kediri sebenarnya juga bisa mempermudah produk tersebut dikirim ke tujuan, dengan tidak harus lewat beberapa kota lainnya.

    Namun ia berharap hasil kerajinan tangan ini tetap dilestarikan, karena produk tenun ikat dari Kediri sudah ada sejak 1915. Proses pembuatan tenun itu dimulai dari benang kemudian menjadi barang siap jadi, siap jual.

    “Jadi ini luar biasa. Ini sesuatu yang kami berharap bahwa dengan adanya regenerasi bagaimana agar yang masih muda produktif juga bisa diajarkan agar mereka bisa menenun sehingga di kemudian hari bisa dilestarikan,” kata dia.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Sita Barang Ilegal Rp 3,9 Triliun, 61% Rokok Tak Bercukai – Page 3

    Pemerintah Sita Barang Ilegal Rp 3,9 Triliun, 61% Rokok Tak Bercukai – Page 3

    Kinerja pengawasan yang solid juga tercermin dari unit-unit vertikal di daerah. Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, misalnya, melaporkan 511 penindakan sejak awal 2025. Hasilnya, sebanyak 54,6 juta batang rokok ilegal dan 18.134 liter minuman beralkohol berhasil diamankan, dengan estimasi nilai barang mencapai Rp 80 miliar dan potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp48 miliar.

    Sementara itu, Bea Cukai Kediri mencatat 57 kali penindakan, dengan jumlah rokok ilegal yang disita mencapai 29,03 juta batang sepanjang tahun ini.

    Tak hanya mengandalkan pendekatan represif, Bea Cukai juga mengedepankan pendekatan sosio-kultural sebagai strategi pencegahan. Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, misalnya, aktif menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya membayar cukai demi keberlanjutan penerimaan negara.

     

  • Wamendag dorong UMKM Kediri kembangkan produk bernilai tambah tinggi 

    Wamendag dorong UMKM Kediri kembangkan produk bernilai tambah tinggi 

    Produk seperti tenun ikat, batik, kerajinan kayu, dan anyaman bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi platform…,

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Perdagangan mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan produk bernilai tambah tinggi.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan tentang sebuah paradigma baru yang harus diadopsi pelaku usaha. Hal itu berkaitan dengan bagaimana produk UMKM lokal tidak berhenti sebagai produk sederhana, tetapi dapat menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

    “Produk seperti tenun ikat, batik, kerajinan kayu, dan anyaman bukan hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga menjadi platform, yaitu titik permulaan untuk pengembangan inovasi dan desain kontemporer, pengembangan wisata, hingga sebagai komoditas ekspor,” kata Wamendag Roro saat di Kediri, Jawa Timur, Jumat.

    Lebih lanjut, Wamendag mengatakan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak utama perekonomian kota.

    Lebih dari sekadar aktivitas jual beli, perdagangan membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi warga, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi lokal.

    Menurut dia, di sinilah peran pemerintah kota bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menjadi sangat penting, yaitu mendorong promosi lintas kota serta menggiatkan festival UMKM dan harmonisasi kebijakan daerah.

    Hal itu ditujukan agar produk lokal dapat beredar lebih mudah menembus batas-batas antarkota dan antarprovinsi.

    Kolaborasi antarkota, kata dia, yang difasilitasi Apeksi bukan hanya memperkuat perdagangan daerah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan inovasi, serta menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.

    Dirinya meyakini, Indonesia mempunyai warisan budaya luar biasa sebagai bangsa yang besar. Hal itu menjadi tugas bersama untuk menjadikan warisan ini sebagai sumber ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan kebanggaan nasional.

    “Sebagai contoh sederhana, di Kementerian Perdagangan, kami menjalankan gerakan Gaspol atau Gerakan Kamis Pakai Lokal. Setiap Kamis, seluruh pegawai dianjurkan memakai produk lokal, mulai dari pakaian, aksesori, hingga tas dan sepatu,” kata Wamendag Roro.

    Menurut dia, langkah ini memang kecil, tapi pesannya besar yaitu mendorong permintaan, memperkuat pasar domestik, dan membangun rasa bangga terhadap produk UMKM.

    Gerakan sederhana ini diharapkan dapat mengembangkan potensi produk lokal yang sebagian besar dikembangkan oleh UMKM untuk terus berinovasi memenuhi kebutuhan dan selera aktivitas masyarakat mendatang.

    Wamendag juga menekankan, UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia. Data yang diolah Kementerian Perdagangan menunjukkan lebih 15 persen dari total UMKM nasional berada di Jawa Timur.

    Hampir 10 juta unit UMKM yang menopang lebih dari 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Kontribusi UMKM, tambah dia, tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga membuka jalan menuju pasar nasional dan global.

    Terkait hal itu, Kementerian Perdagangan juga rutin menggelar business matching (pitching dan temu buyer) bersama perwakilan perdagangan diberbagai negara.

    Nilai tersebut terdiri atas potensi transaksi sebesar USD 34,34 juta dan pesanan pembelian (purchase order) senilai USD 52,70 juta.

    Wamendag Roro menekankan, program-program nasional ini diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan dan inisiatif pemerintah kota di bawah payung Apeksi.

    Wamendag menghadiri rangkaian acara Musyawarah Komisariat Wilayah IV (Muskomwil) ke-13 Apeksi, pada 16-18 Juli 2025.

    Kota Kediri menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini. Muskomwil merupakan ajang berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam pengembangan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong kemajuan dan sinergi antardaerah demi masa depan yang lebih baik.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penindakan Barang Ilegal Bea Cukai Juni 2025 Didominasi Rokok

    Penindakan Barang Ilegal Bea Cukai Juni 2025 Didominasi Rokok

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan telah melakukan penindakan barang ilegal sebanyak 13.248 penindakan dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun per Juni 2025. Tercatat dari jumlah tersebut 61% di antaranya adalah rokok ilegal.

    Dari segi jumlah penindakan, totalnya mengalami penurunan 4% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan meningkat 38%.

    “Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas dalam proses penindakan,” kata Djaka dalam konferensi pers di Kediri, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjamin pengawasan yang dilakukan Bea Cukai tidak hanya berhenti pada tahap penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah-langkah lanjutan. Misalnya, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, serta penerapan ultimum remidium.

    Seluruh upaya itu bertujuan untuk memastikan bahwa penindakan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga berdampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan negara.

    Upaya itu pun diterapkan secara konsisten dalam berbagai operasi, salah satunya adalah Operasi Gurita yang berlangsung sejak 28 April hingga 30 Juni 2025.

    Dalam kurun waktu tersebut, telah dilakukan sebanyak 3.918 penindakan dengan total barang hasil penindakan mencapai 182,74 juta batang rokok ilegal.

    Operasi itu juga menghasilkan tindak lanjut berupa 22 kali penyidikan, 10 sanksi administratif kepada pabrik dengan nilai sebesar Rp1,2 miliar, serta pengenaan ultimum remidium terhadap 347 kasus dengan total nilai Rp23,24 miliar.

    Sinergi pengawasan juga tercermin dari kinerja unit-unit vertikal Bea Cukai di daerah, seperti yang dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Kediri.

    Diketahui, sepanjang 2025 Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II telah melaksanakan 511 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

    Dari total penindakan tersebut, berhasil diamankan 54.643.707 batang rokok ilegal dan 18.134 liter minuman mengandung etil alkohol, dengan nilai barang mencapai Rp80 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp48 miliar.

    Sementara itu, Bea Cukai Kediri sepanjang 2025 telah melaksanakan 57 kali penindakan dengan total hasil tembakau ilegal sebanyak 29,03 juta batang rokok.

    Selain mengedepankan pendekatan represif, Bea Cukai juga menerapkan strategi pendekatan sosio-kultural sebagai bentuk pencegahan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

    Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II, misalnya, menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya mendukung peredaran barang legal dan kewajiban membayar cukai.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha sangat krusial dalam membangun kesadaran kolektif bahwa membeli barang ilegal sama dengan merugikan negara. Melalui pendekatan yang humanis dan strategis ini, kami optimistis dapat menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan,” tutur Djaka.

  • Rokok ilegal kuasai 61 persen peredaran barang ilegal

    Rokok ilegal kuasai 61 persen peredaran barang ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan telah melakukan penindakan barang ilegal sebanyak 13.248 penindakan dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun per Juni 2025, di mana 61 persennya didominasi oleh rokok ilegal.

    Dari segi jumlah penindakan, totalnya mengalami penurunan 4 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan meningkat 38 persen.

    “Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas dalam proses penindakan,” kata Djaka dalam konferensi pers di Kediri, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjamin pengawasan yang dilakukan Bea Cukai tidak hanya berhenti pada tahap penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah-langkah lanjutan. Misalnya, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, serta penerapan ultimum remidium.

    Seluruh upaya itu bertujuan untuk memastikan bahwa penindakan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga berdampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan negara.

    Upaya itu pun diterapkan secara konsisten dalam berbagai operasi, salah satunya adalah Operasi Gurita yang berlangsung sejak 28 April hingga 30 Juni 2025.

    Dalam kurun waktu tersebut, telah dilakukan sebanyak 3.918 penindakan dengan total barang hasil penindakan mencapai 182,74 juta batang rokok ilegal.

    Operasi itu juga menghasilkan tindak lanjut berupa 22 kali penyidikan, 10 sanksi administratif kepada pabrik dengan nilai sebesar Rp1,2 miliar, serta pengenaan ultimum remidium terhadap 347 kasus dengan total nilai Rp23,24 miliar.

    Sinergi pengawasan juga tercermin dari kinerja unit-unit vertikal Bea Cukai di daerah, seperti yang dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Kediri.

    Diketahui, sepanjang tahun 2025 Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II telah melaksanakan 511 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

    Dari total penindakan tersebut, berhasil diamankan 54.643.707 batang rokok ilegal dan 18.134 liter minuman mengandung etil alkohol, dengan nilai barang mencapai Rp80 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp48 miliar.

    Sementara itu, Bea Cukai Kediri sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan 57 kali penindakan dengan total hasil tembakau ilegal sebanyak 29,03 juta batang rokok.

    Selain mengedepankan pendekatan represif, Bea Cukai juga menerapkan strategi pendekatan sosio-kultural sebagai bentuk pencegahan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

    Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II, misalnya, menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya mendukung peredaran barang legal dan kewajiban membayar cukai.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha sangat krusial dalam membangun kesadaran kolektif bahwa membeli barang ilegal sama dengan merugikan negara. Melalui pendekatan yang humanis dan strategis ini, kami optimistis dapat menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan,” tutur Djaka.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air

    Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air

    Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Erika Retnowati (dua kiri) saat pemantauan SPBU di Ngawi, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Menteri ESDM tegaskan pentingnya anak bangsa kelola migas tanah air
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya anak bangsa mengelola sumber daya alam Indonesia seperti minyak dan gas bumi (migas).

    “Siapa yang mengelola sumber daya migas ini semua? Harapan saya dan atas arahan Bapak Presiden, kita ingin putra-putri terbaik, yang akan mengelola sumber daya alam kita dan salah satu di antaranya ada pada kalian yang hari ini diwisuda,” katanya di hadapan ratusan wisudawan saat menghadiri wisuda ke-54 PEM Akamigas di Cepu, Jawa Tengah, Kamis (17/7).

    Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 39.000 sumur minyak, namun hanya 16.000 yang aktif berproduksi. Sisanya merupakan sumur idle yang belum dikelola. Bahlil menilai hal ini merupakan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam sektor migas nasional.

    Ia juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap tingginya partisipasi tenaga kerja dalam negeri di berbagai proyek migas strategis.

    “Saya bersyukur, dalam tiga bulan terakhir, kami resmikan peningkatan lifting (migas) di Natuna (Kepri), 99 persen tenaga kerjanya anak-anak domestik, pribumi Indonesia asli. Bulan lalu, kami resmikan lifting 30 ribu barel per hari di Cepu oleh Exxonmobil dan Pertamina, lagi-lagi, 99 persen tenaga kerjanya anak-anak Indonesia,” ungkapnya.

    Bahlil menegaskan kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak kalah dengan tenaga kerja asing. Ia menilai hal ini menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia siap mengambil alih tongkat estafet pembangunan nasional. Bahlil juga mendorong pentingnya hilirisasi migas untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

    Peningkatan kapasitas teknis harus dibarengi dengan penguatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi seperti yang dilakukan PEM Akamigas. Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas Erika Retnowati yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan.

    “Untuk adik-adik tadi yang diwisuda hari ini, saya ucapkan selamat dan dan bersiap-siaplah untuk mengamalkan ilmu kalian dan juga berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk, juga untuk memajukan sektor migas di Indonesia,” ujarnya.

    Erika turut bangga atas prestasi akademik yang diraih para wisudawan, termasuk dominasi lulusan perempuan dalam capaian akademik tertinggi.

    “Meskipun ini adalah sekolah teknik, tetapi ternyata yang paling unggul adalah wanita. Jadi, untuk wanita-wanita jangan ragu untuk berkarir di bidang migas. Saya juga sangat bangga karena ternyata mahasiswanya itu berasal dari seluruh pelosok Indonesia, termasuk dari Pulau Tanimbar,”tuturnya.

    Wisuda juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ESDM, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono,
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid, dan Bupati Blora Arief Rohman.

    Pemantauan SPBU

    Selain menghadiri wisuda, Erika juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) di Ngawi, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah pada Rabu-Kamis (16-17/7/2025).

    “Secara umum pelayanan beberapa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sudah cukup baik,” katanya.

    Di samping itu, Erika menyarankan sejumlah perbaikan teknis, seperti penempatan closed circuit television (CCTV) agar nomor polisi kendaraan terlihat jelas dan penyediaan genset yang andal agar pelayanan tidak terganggu jika listrik padam.

    “Kami juga meminta agar operator SPBU memastikan bahwa kendaraan yang diisi tersebut memiliki nomor polisi yang sama dengan data di EDC (electronic data capture). Kami sampaikan juga supaya para operator SPBU diberitahu walaupun di EDC sudah ada fotonya, tapi tetap harus dipastikan kembali nomor polisi sama,” ujarnya.

    Turut mendampingi dalam monitoring SPBU tersebut Sales Branch Manager Kediri III Fuel PT Pertamina Patra Niaga Muhammad Tsaqif Fauzan Suwardi dan Sales Branch Manager Semarang IV Fuel PT Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany.

    Sumber : Antara

  • Pantau harga dan pasokan, Wamendag kunjungi Pasar Grosir Kediri

    Pantau harga dan pasokan, Wamendag kunjungi Pasar Grosir Kediri

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Pantau harga dan pasokan, Wamendag kunjungi Pasar Grosir Kediri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Widya Putri datang berkunjung ke Pasar Grosir Kelurahan Ngeronggo Kota Kediri Kamis 17 Juli 2025 sore. Turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati  dan Gus Qowim beserta jajaran Kepala Dinas terkait.

    Tujuan kedatangan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Widya Putri berkunjung ke Pasar Grosir lantaran mengikuti kegiatan sarasehan yang pesertanya melibatkan puluhan para pedagang setempat. Selain itu Dyah Roro Widya Putri juga memantau harga dan pasokan komoditas buah dan sayuran dengan mendatangi lapak para pedagang.

    Kedatangan Wakil Menteri berparas ayu ini mengundang perhatian para pedagang buah dan sayur. Dyah Roro Widya Putri dalam keteranganya menjelaskan tujuan kedatanganya ke Pasar Ngeronggo untuk melakukan pemantauan pasokan sejumlah komoditas.

    “Ternyata di sini terpusat komoditas buah mau pun sayur sayuran. Hasil dari pantauan kami baik dari segi pasokan mau pun harga allhamdulillah ternyata stabil baik baik saja. Saya apresiasi bahwa pasar ini sangat ramai bahkan saat sore. Ini merupakan tanda bahwa ekonomi di Kota Kediri baik baik saja,” terangnya.

    Lebih lanjut ia berharap adanya sinergitas antara Kementrian Perdagangan dipusat dan juga Desperindag yang ada di daerah bisa terjalin dengan baik.

    “Misalkan kalau ada kendala atau persoalan apa pun bisa saling dikomunikasikan satu sama lain. Pak Prabowo selalu mengedepankan kolaborasi. Kolaborasi merupakan sesuatu solutif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baik itu Kota Kediri mau pun Nasional kita pastikan semuanya baik baik saja,” paparnya .

    Kata dia, Pemerintah pusat mendukung sepenuhnya eksistensi keberadaan pasar tradisional. Langkah konkret yang perlu dilakukan diantaranya melaksanakan revitalisasi pasar baik fisik dan non fisik. 

    “Kalau non fisik bagaimana pasar bisa mengedepankan digitalisasi lalu kemudian pedagang diberikan dukungan sosialissi agar bisa mengoptimalkan gadget yang serba digital bisa dipergunakan berjualan lah itu Insyaallah berjalan . Kebetulan sekarang kita di Kediri, kalau memang itu dibutuhkan kita bisa memperjuangkan Insyah Allah,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Kamis (17/7).

    Disinggung terkait persoalan beras oplosan, ia menjawab sangat prihatin. Menurutnya Dinas Perdagangan RI  memiliki sistem pemantauan dengan menjalin komunikasi atau bekerjasama dengan Kedinasan yang ada di daerah. 

    “Karena mereka yang real dilapangan kita harus terus menerus bersinergi agar ketika ada permasalahan kita mencari solusi yang terbaik. Ya, itu kami kedepankan kolaborasi dan Insyah Allah ketika ditemukan tentunya ada tindakan lebih lanjut,” tegasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

    Harga Beras Fluktuatif

    Wali Kota Kediri dan Dirut Perum Bulog pantau pendistribusian beras SPHP 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Beredarnya kembali beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan)  di pasar tradisional diharapkan bisa menjaga stabilitas harga. Harapan ini disampaikan Wali Kota Kediri saat melakukan sidak di pasar tradisional Setono Betek, Selasa 15 Juli 2025 sore.

    “Kemudian tujuan lainya untuk melindungi daya beli dan juga keterjangkauan harga dari konsumen sehingga saya rasa ini sesuatu yang positif,” terangya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana. 

    Saat melaksanakan giat sidak turut mendampingi Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Bulog Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta Forkopimda lainnya.

    Menurutnya dengan kehadiran Forkopimda ia berharap bisa bersinergi memantau, mengawasi secara langsung pelaksanaan dari penjualan beras SPHP.

    “Dengan harga yang terjangkau maka ketika beras ini dijual bisa dipastikan tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Masih kata Vinanda pihaknya hingga sampai sekarang masih menjalin komunikasi dengan pihak Bulog Kediri yang memiliki arah dan  yang  tujuan sama dalam menjaga stabilitas harga  serta ketersediaan beras .

    “Bentuk pengawasannya kita akan sosialisasikan ke masing masing toko dan masyarakat. Tentang tujuan beras SPHP kemudian kita berkolaborasi dengan Forkopimda sehingga jangan sampai beras SPHP disalah gunakan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jendral TNI Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan jika lembaga yang ia pimpin sekarang memiliki fungsi kontrol untuk menstabilkan harga pasar.

    “Karena kita ketahui bersama sekarang agak fluktuatif kondisi harga beras. Maka Bulog diperintahkan oleh Pemerintah pusat melalui Bapanas untuk mendistribusikan beras SPHP yang bertujuan menstabilkan harga pangan tersebut,” ujarnya .

    Menurutnya dalam pendistribusian tahun ini Bulog akan mengawasinya secara ketat.

    “Yang pertama proses pendistribusian kita menggunakan aplikasi klik SPHP. Setiap penjual dipasar harus terdaftar dulu klik SPHP. Setelah terdaftar dengan catatan usaha dan ijinya jelas, baru dijinkan memesan. Cara pesanya juga pakai Klik SPHP jadi bisa dikontrol,” jelas dia.
     
    Kata dia beras SPHP hanya diperuntukan dijual ke warung kecil pasar tradisional, Koperasi Merah Putih serta melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Pemda atau pun Lembaga Nasional seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan sebagainya.
     
    “Sehingga kondisi ini bisa terkontrol yang diberikan ke masyarakat betul betul real peruntukanya. Beras SPHP per pack berat 5 kilo gram dan masyarakat maksimal hanya boleh beli 2 Pack,” tuturnya. Per 1  kilogram Harga Eceran Tertinggi beras SPHP dijual seharga Rp12.500. Perpack 5 kilogram Rp62.500 

    Dalam sidak yang dilakukan, satu persatu rombongan Forkopimda mendatangi dan mengecek ketersediaan beras SPHP. Wali Kota Kediri dan  Direktur Utama Perum Bulog bertatap muka dan bertanya secara langsung kepada para pedagang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah memperbaiki berbagai regulasi yang ada demi mewujudkan swasembada gula.

    Mentan mengungkapkan terdapat beberapa regulasi yang disetujui atas usulan seluruh petani Indonesia, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya flat hanya 6 persen per tahun, lalu ada pula alokasi dana besar untuk mendukung sektor perkebunan tebu nasional. Pemerintah juga memberikan subsidi bibit cepat tanam Rp200 miliar dari Kementan untuk petani yang menanam baru.

    “Baru saja kami terima revisi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk (petani) plasma. Tadi sudah tanda tangan dan dikirim ke Presiden, Menteri Keuangan, dan Mensesneg. Doakan kalau itu terjadi, tebu dan gula bisa meningkat cepat,” katanya saat di Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Pihaknya juga menekankan untuk meningkatkan produksi eksponensial. Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

    Dirinya menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

    “Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada,” kata dia.

    Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik program dari Menteri Pertanian terkait upaya swasembada gula nasional.

    Dirinya mengungkapkan pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat.

    Menurutnya, target swasembada gula bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Saya yakin dan optimistis kalau Indonesia bisa kembali berjaya sebagai negara penghasil gula. Di Kota Kediri ada dua pabrik gula yang masih produksi hingga saat ini,” kata dia.

    Dalam kunjungannya ke Kediri, selain ke pabrik gula Pesantren Baru, Menteri Pertanian juga meninjau langsung area perkebunan tebu di wilayah Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

    Mentan melakukan pengecekan lapangan dan juga berdiskusi langsung dengan para petani tebu.

    Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Plt Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, Dirjen Bulog Ahmad Rizal Ramdani, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Djoko Prihadi, dan berbagai tamu undangan lainnya. 

    Sumber : Antara

  • Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat pada umumnya.

    Mentan menyebut pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” katanya saat kunjungan kerja di lahan HGU Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Ia mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut. Mereka diperiksa secara maraton.

    Pihaknya juga yakin bahwa kasus itu akan ditindak tegas karena merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” kata dia.

    Dirinya juga meminta kepada pengusaha untuk sadar dan tidak zalim ke petani dan konsumen. Sesuai dengan data ada sekitar 287 juta orang seluruh Indonesia. Beras adalah bahan pokok utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Ia menambahkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    Hal itu menindaklanjuti dari laporan temuan 212 produsen beras nakal. Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Langkah itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label. 

    Sumber : Antara