kab/kota: Kediri

  • Pegawai Salon Tewas Mengenaskan di Hutan Jati Ponorogo, Hasil Autopsi Keluar

    Pegawai Salon Tewas Mengenaskan di Hutan Jati Ponorogo, Hasil Autopsi Keluar

    Liputan6.com, Jakarta Seorang pegawai salon berinisial ARA (30), ditemukan tewas mengenaskan di pinggir hutan jati, Dukuh Boworejo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Selasa (12/8). Hasil autopsi tim forensik RS Bhayangkara Kediri menemukan luka akibat benda tumpul di kepala serta bekas jeratan tali di leher korban.

    “Ada pelukaan benda tumpul di kepala dan bekas jeratan tali pada bagian leher korban,” kata dokter bedah forensik Polda Jawa Timur, Tutik Purwanti di Ponorogo, Rabu (13/8). Dikutip dari Antara.

    Korban tercatat sebagai warga Desa Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Polisi menyatakan bahwa ARA merupakan korban pembunuhan.

    Menurutnya, kematian korban diperkirakan terjadi lebih dari delapan jam sebelum ditemukan warga pada Selasa (12/8) pagi.

    Korban juga mengalami pendarahan di kepala dan sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan saat proses autopsi.

    Identitas korban terkonfirmasi melalui KTP yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasil pencocokan sidik jari.

    Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihaknya telah memeriksa empat orang saksi, termasuk keluarga korban, untuk mengungkap pelaku.

    “Identitas pelaku masih kami kembangkan,” ujarnya.

  • Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kendati mengalami penurunan kinerja, industri pengolahan tembakau (IPT) menyumbang penerimaan pajak yang cukup signfikan ke pendapatan negara. 

    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa sampai semester 1/2025, industri pengolahan tembakau menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp24,2 triliun atau tumbuh 5% dari semester 1/2024 yang tercatat Rp22,9 triliun.

    Kinerja penerimaan industri pengolahan tembakau itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak dari sektor industri otomotif khususnya kendaraan roda empat yang hanya di angka Rp14 triliun. 

    Penerimaan pajak dari industri rokok hanya sedikit lebih rendah dari industri pengolahan sawit yang tercatat sebesar Rp29,4 triliun dan pengilangan minyak bumi sebesar Rp27,3 triliun.

    Kendati demikian, jika menambahkan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT), penerimaan dari industri tembakau menyumbang ke kas negara sekitar Rp130-an triliun.

    Adapun penerimaan cukai per semester 1/2025 kemarin hanya tumbuh 6,9% karena fenomena downtrading dan tidak adanya kenaikan tarif pada tahun ini. 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmasi terkait prospek penerimaan cukai tahun ini ke Bea Cukai. Namun hingga berita ini diunggah, pihak Bea Cukai belum membalas pertanyaan dari Bisnis. 

    Prospek Emiten Rokok 

    Sementara itu, emiten rokok menghadapi tekanan peredaran rokok ilegal yang perlahan menguasai pasar. Di tengah situasi ini, beberapa perusahaan disebut masih menunjukkan daya tahan meski harus ada upaya cepat untuk memitigasi kondisi pasar. 

    Arinda Izzaty, Junior Analyst PT Pilarmas Investindo Sekuritas mencontohkan beberapa emiten seperti PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mengalami kontraksi di tengah situasi tersebut.

    “Prospek saham emiten rokok seperti HMSP dan GGRM saat ini berada dalam tekanan signifikan akibat lonjakan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan menguasai 46% pangsa pasar pada 2024. Ini menyebabkan kontraksi pendapatan pada semester I/2025 karena menurunnya volume penjualan rokok legal dan makin ketatnya persaingan harga,” kata Arinda kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan dalam semester I/2025, HMSP mencatatkan kontraksi penjualan bersih 4,57% year-on-year (YoY) menjadi Rp55,17 triliun. Sedangkan GGRM mengalami kontraksi pendapatan 11,30% YoY menjadi Rp44,37 triliun. 

    Arinda menilai tantangan peredaran rokok ilegal ini bersifat struktural karena tidak hanya merugikan emiten dari sisi pendapatan, tetapi juga mengganggu ekosistem industri dan menekan penerimaan cukai negara, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan regulasi tambahan. 

    Di tengah situasi ini, sambungnya, investor melihat sektor rokok sebagai defensif tetapi stagnan, terutama karena kenaikan tarif cukai yang terus berlanjut dan rendahnya daya beli segmen konsumen menengah-bawah. 

    Meski demikian, Arinda melihat beberapa emiten masih menunjukkan ketahanan relatif, seperti misalnya HMSP yang mendapat dukungan dari Philip Morris dalam hal efisiensi dan inovasi, serta produk yang fokus ke kalangan menengah ke atas.

    Contoh lainnya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) lebih lincah dan adaptif di segmen pasar sigaret kretek tangan (SKT) yang memiliki struktur biaya lebih ringan.

    “GGRM, di sisi lain, menghadapi tantangan tambahan karena ketergantungan pada pasar domestik dan proyek non-inti seperti bandara Kediri yang menyedot banyak investasi,” ujarnya.

    Pendapatan GGRM

    Adapun dalam semester I/2025, pendapatan GGRM sebesar 98,74% dikontribusikan dari penjualan lokal, yakni mencapai Rp43,81 triliun atau kontraksi 11,05% YoY. Sedangkan, penjualan untuk ekspor yang hanya memiliki pangsa 1,26% juga turun 27,35% YoY menjadi Rp557,18 miliar.

    Arinda melanjutkan, ke depan kinerja emiten sektor rokok sangat bergantung pada efektivitas pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, arah kebijakan cukai, serta kemampuan emiten untuk mempertahankan volume dan margin melalui efisiensi dan inovasi produk. 

    “Atau, mungkin juga perusahaan rokok bisa melakukan disrupsi atau mitigasi di sektor ini. Beberapa yang kita perhatikan juga ada beberapa perusahaan rokok yang mulai beralih kepada rokok electrik untuk melakukan diversifikasi bisnis. Sehingga tentu hal ini membuat perusahaan rokok mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga,” pungkasnya.

  • Menanti Debut Jordi Amat Bersama Persija Jakarta, Berikut Jadwal Super League Hari Ini

    Menanti Debut Jordi Amat Bersama Persija Jakarta, Berikut Jadwal Super League Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua laga menarik akan tersaji dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL) 2025, Minggu (10/8). Bali United dan Persija Jakarta akan menjadi tuan rumah di kandang masing-masing.

    Bali United akan menjamu Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi sorotan karena bakal menjadi debut Johnny Jansen sebagai pelatih Laskar Serdadu Tridatu.

    Musim lalu, kedua tim saling mengalahkan di kandang lawan. Bali United takluk 1-3 saat bermain di rumah sendiri, sementara Persik juga kalah 1-3 saat tampil di hadapan pendukungnya.

    Jansen akan menjadi pelatih Belanda ketiga yang menjalani debut musim ini, setelah Jean-Paul van Gastel dan Peter de Roo. Van Gastel memimpin PSIM mengalahkan Persebaya 1-0, sedangkan De Roo membawa Persis menang 2-1 atas Madura United.

    Sementara itu, Persija Jakarta akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Jakarta Internasional pada pukul 19.00 WIB. Musim lalu, Macan Kemayoran menang 2-0 atas Persita melalui gol Rayhan Hannan dan Marko Simic.

    Dua pertandingan ini menjadi pemanasan menarik sebelum memasuki pekan-pekan panas Super League musim 2025/2026, dengan sejumlah debut pemain baru termasuk Jordi Amat yang ditunggu-tunggu aksinya bersama timnya. (bs-zak/fajar)

  • KWI Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Intoleransi yang Ancam Kebebasan Beragama

    KWI Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Intoleransi yang Ancam Kebebasan Beragama

    Bisnis.com, JAKARTA -Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta aparat mengusut tuntas kasus intoleransi yang belakangan marak terjadi pada berbagai wilayah dan mengancam kebebasan beragama di Tanah Air.

    “Aparat keamanan dan aparat hukum wajib mencegah terjadinya insiden serupa serta mengusut tuntas pelaku tindak kejahatan, kekerasan, penolakan, penghambatan, dan perusakan tempat yang digunakan untuk berdoa dan beribadah oleh warga Indonesia,” kata Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Aloysius Budi Purnomo dalam konferensi pers di Gedung KWI, Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/8/2025).

    Adapun, beberapa kasus intoleransi antara lain kasus pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, hingga perusakan fasilitas belakangan terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, kemudian Depok (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Kediri (Jawa Timur), serta terakhir yang melibatkan korban anak-anak dan perempuan terjadi di Padang (Sumatera Barat).

    Dia menegaskan kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 2.

    “Negara melalui aparat keamanan dan pemerintah daerah wajib hadir dan bertindak tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang,” ujar dia.

    Aloysius juga menekankan baik pemerintah pusat maupun daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga toleransi dan menjamin rumah doa serta ibadah sebagai tempat damai, aman, dan bermartabat.

    “Para tokoh agama perlu mengajak umatnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh aneka hasutan yang memecah-belah, serta menghayati hidup beragama yang damai, rukun, dan toleran,” ucapnya.

    Aloysius menegaskan segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan penghancuran nilai-nilai hidup bersama sebagai warga bangsa.

    KWI juga menyerukan kepada pemerintah-Presiden RI, Menteri Agama, Kapolri, TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama-untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapa pun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal.

    “Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapa pun yang telah bertindak anarkis apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah NKRI ini,” tuturnya.

  • Bupati Kediri Tak Akan Sweeping Bendera One Piece, asal..
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        7 Agustus 2025

    Bupati Kediri Tak Akan Sweeping Bendera One Piece, asal.. Surabaya 7 Agustus 2025

    Bupati Kediri Tak Akan Sweeping Bendera One Piece, asal..
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengungkapkan sikapnya terkait fenomena pengibaran bendera One Piece yang tengah menjadi sorotan.
    Dalam pandangannya, pengibaran bendera bergambar tengkorak yang dikenal dengan nama Jolly Roger dalam anime One Piece tidak menjadi masalah di wilayahnya.
    Mas Bup Dhito, sapaan akrab bupati berusia 33 tahun tersebut, memberikan kebebasan kepada masyarakat mengibarkan bendera apapun sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang positif.
    “Mau pasang One Piece, mau pasang Naruto silakan. Tidak ada masalah. Karena itu adalah kartun, simbol kreativitas,” ujar Mas Bup Dhito dalam video singkat yang beredar, Kamis (7/8/2025).
    Namun, bupati yang sedang menjalani periode kedua masa pemerintahannya ini menetapkan batasan.
    Dia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi bendera Merah Putih sebagai simbol negara yang utama.
    “Selama bendera itu dipasang tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih, silakan, tidak ada masalah,” lanjutnya.
    Bupati Kediri juga memastikan bahwa tidak akan ada tindakan sweeping atau penertiban terhadap pengibaran bendera One Piece, selama tidak melanggar ketentuan yang ada.
    “Gak ada sweeping. Bendera apapun, kecuali bendera (terafiliasi kelompok) radikal, silakan. Asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih,” pungkasnya.
    Fenomena pengibaran bendera One Piece ini muncul menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
    Menurut Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, secara hukum tidak ada aturan yang melarang pengibaran bendera tersebut.
    “Ya, benar tidak ada aturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah (PP), maupun putusan pengadilan yang melarang bendera tersebut,” kata Abdul, Sabtu (2/8/2025).
    Abdul menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
    Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mendukung kebebasan mengemukakan pendapat, selama tidak melanggar nilai agama, kesusilaan, dan keutuhan bangsa.
    UU Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tata letak dan perlakuan terhadap bendera negara.
    Jika bendera lain dikibarkan berdampingan, bendera Merah Putih harus memiliki posisi tertinggi dan ukuran terbesar.
    Pasal 21 UU tersebut menekankan bahwa bendera negara tidak boleh dikalahkan secara visual oleh simbol, panji, atau bendera lainnya.
    Abdul juga menambahkan bahwa meskipun mengibarkan bendera One Piece tidak melanggar hukum, masyarakat harus tetap bijak dalam mengekspresikan kecintaan terhadap budaya pop.
    “Jadi pada dasarnya boleh memasang bendera apa saja sepanjang tidak melanggar hukum,” ujarnya.
    “Orang yang nyinyir melarang, itu bukti ketidakmengertiannya akan aturan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Komjen Dedi Prasetyo, Polisi Profesor yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

    Profil Komjen Dedi Prasetyo, Polisi Profesor yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

    Jakarta

    Komjen Dedi Prasetyo resmi ditunjuk sebagai Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perwira tinggi dengan tiga bintang dipundaknya ini dikenal sebagai akademisi dengan capaian gelar profesor.

    Gelar akademis tertinggi yang diraih Komjen Dedi adalah profesor, doktor, sarjana hukum, magister humaniora, magister ilmu kepolisian dan magister manajemen. Komjen Dedi juga merupakan penulis buku tentang kepolisian, dengan total lebih dari 30 judul buku.

    Pada 28 Mei 2024, Dedi mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

    Sebelum ditunjuk sebagai Wakapolri, Komjen Dedi beberapa kali dipercaya menjadi pejabat utama Polri yakni Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas), Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri), dan terakhir Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Di satuan wilayah, Komjen Dedi pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Wakapolda Kalteng.

    Suami dari Martha Dwi ini dipercaya sebagai oleh Kapolri sebagai Kasatgas Polri untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menerapkan food security yang menjadi kekhasan SPPG Polri. Ia juga bertindak selaku Pengawas Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

    Pada 1992, Dedi menjabat Kapolsek Deket. Setahun kemudian, dia digeser sebagai Kasat Reserse Kriminal Polres Lamongan. Komjen Dedi lalu dimutasi ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng) sebagai Dantontar dan Dankitar.

    Pada 1997, ia dipercaya menjabat Kapolsek Serpong. Dia selanjutnya memutuskan mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

    Setelah itu Komjen Dedi lalu lalang di fungsi SDM sebagai Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri, Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri dan Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri hingga 2004. Komjen Dedi lalu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004 hingga 2005.

    Lalu dia kembali dimutasi sebagai Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur, kemudian Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jatim. Kariernya terus menanjak menjadi Kasat Serse Polwiltabes Surabaya pada 2007, lalu Kapolresta Kediri di 2008, dan Kapolres Lumajang pada 2009.

    Pada 2010, Dedi Kembali masuk ke fungsi SDM 6 tahun lamanya, hingga akhirnya mendapat promosi job bintang 1 pada 2017 sebagai Wakapolda Kalteng. Setahun kemudian, 2018, Dedi dimutasi menjadi Karo Penmas Divisi Humas Polri.

    Setahun kemudian dia kembali ke fungsi SDM sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) SSDM Polri. Irjen Dedi pada 2020 mendapat promosi sebagai Kapolda Kalteng.

    Pada 2021, dia dimutasi menjadi pejabat Utama Polri pada jabatan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas). Dedi lalu dipercaya menjadi As SDM Kapolri pada 2023 hingga akhirnya ditunjuk sebagai Irwasum Polri.

    (aud/eva)

  • Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

    Profil Dedi Prasetyo, Wakapolri Baru yang Ditunjuk Kapolri Listyo Sigit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Ahmad Dofiri.

    Penunjukan itu berdasarkan surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Dalam surat itu, posisi yang ditinggalkan Dedi sebagai Irwasum Polri digantikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

    “Jabatan PJU Mabes, Wakapolri Dedi Prasetyo,” ujar Kadiv Humas Polri, Sandi Nugroho saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Sandi menambahkan bahwa mutasi yang dilakukan Kapolri Sigit ini merupakan proses penyegaran pada institusi Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dedi merupakan pria kelahiran 26 Juli 1968 di Madiun. Dedi ditempatkan sebagai pama Polda Jatim usai dilantik sebagai perwira Polri pada 1990. 

    Kemudian, Dedi menjabat sebagai Kapolsek Deket (1992) dan Kapolsek Serpong (1997). Selanjutnya, Dedi memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1999.

    Dedi juga sempat bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004-2005; Kapolresta Kediri 2008; Kapolres Lumajang 2009; hingga akhirnya pecah bintang 1 pada 2017 saat menjadi Wakapolda Kalteng.

    Selang setahun, Dedi dimutasi menjadi Karopenmas Divisi Humas Polri. Karirnya yang moncer di Korps Bhayangkara membuatnya dipercaya sebagai Kadiv Humas Polri pada 2018.

    Selanjutnya, Dedi pecah bintang dua atau menjadi Irjen saat menjabat sebagai Kapolda Kalteng pada 2020. Selang setahun, Dedi menjadi AS SDM Kapolri (2023) dan Irwasum Polri (2024).

  • Kapolri Listyo Sigit Tunjuk Dedi Prasetyo jadi Wakapolri

    Kapolri Listyo Sigit Tunjuk Dedi Prasetyo jadi Wakapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Ahmad Dofiri.

    Penunjukan itu berdasarkan surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

    Dalam surat itu, posisi yang ditinggalkan Dedi sebagai Irwasum Polri digantikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

    “Jabatan PJU Mabes, Wakapolri Dedi Prasetyo,” ujar Kadiv Humas Polri, Sandi Nugroho saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dedi merupakan pria kelahiran 26 Juli 1968 di Madiun. Dedi ditempatkan sebagai pama Polda Jatim usai dilantik sebagai perwira Polri pada 1990. 

    Kemudian, Dedi menjabat sebagai Kapolsek Deket (1992) dan Kapolsek Serpong (1997). Selanjutnya, Dedi memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1999.

    Dedi juga sempat bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004-2005; Kapolresta Kediri 2008; Kapolres Lumajang 2009; hingga akhirnya pecah bintang 1 pada 2017 saat menjadi Wakapolda Kalteng.

    Selang setahun, Dedi dimutasi menjadi Karopenmas Divisi Humas Polri. Karirnya yang moncer di Korps Bhayangkara membuatnya dipercaya sebagai Kadiv Humas Polri pada 2018.

    Selanjutnya, Dedi pecah bintang dua atau menjadi Irjen saat menjabat sebagai Kapolda Kalteng pada 2020. Selang setahun, Dedi menjadi AS SDM Kapolri (2023) dan Irwasum Polri (2024).

  • Hujan Es di Kediri, Ini Penjelasan BMKG 
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        4 Agustus 2025

    Hujan Es di Kediri, Ini Penjelasan BMKG Surabaya 4 Agustus 2025

    Hujan Es di Kediri, Ini Penjelasan BMKG
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) Stasiun Meteorologi Dhoho
    Kediri
    angkat bicara perihal
    fenomena hujan es
    yang terjadi di wilayah Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (4/8/2025).
    Kepala BMKG Stasiun Dhoho Kediri Lukman Sholeh mengatakan, pihaknya juga banyak mendapat laporan perihal hujan es tersebut dan hal itu sesuai dengan citra radar yang ada.
    “Jika dilihat dari citra radar cuaca kami juga mendeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif (awan Cumulonimbus) dan hujan es di wilayah tersebut,” ujar Lukman Sholeh dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (4/8/2025).
    Lukman mengatakan, pertumbuhan awan konvektif yang kuat itu disebabkan adanya pola angin siklonik di wilayah Samudera Hindia.
    Itu menyebabkan terjadinya konvergensi atau pola angin masuk ke wilayah Jawa Timur.
    Dengan kecepatan angin yang tidak terlalu signifikan seperti beberapa hari kebelakang aerta didukung kelembapan udara yang cukup basah membuat kuatnya awan konvektif.
    “Sehingga pertumbuhan awan konvektif menjadi semakin kuat,” katanya.
    BMKG memprediksikan kondisi ini akan berlangsung hingga 2 sampai 3 hari ke depan.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah wilayah di Kecamatan Plosoklaten mengalami fenomena alam berupa hujan es, Senin petang.
    Hujan es yang berlangsung sekitar 3 menit tersebut cukup membuat kaget warga.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri tengah melakukan pemantauan di masyarakat. Sejauh ini, belum ada laporan dampak yang ditimbulkannya. 

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Apa Dampaknya?

    Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Apa Dampaknya?

    Langkah antisipatif dilakukan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali, untuk menambal kurangnya tenaga pendidik alias guru Sekolah Rakyat, karena ada yang mengundurkan diri.

    Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan I Putu Jaya Negara di Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (4/8/2025) mengatakan, kebutuhan guru disekolahnya berjumlah 15 orang, namun ada yang mengundurkan diri sehingga kekurangan.

    “Seharusnya 15 orang guru tapi ada yang mundur atau tidak mendaftar ulang,” katanya.

    Sekolah yang setara SMP itu merupakan sekolah rakyat satu-satunya saat ini ada di Pulau Dewata yang berada di Sentra Mahatmiya Bali yang dikelola oleh Kementerian Sosial.  

    Saat ini pihaknya kekurangan tiga guru masing-masing untuk mata pelajaran agama Hindu, Katolik dan Bimbingan Konseling (BK).  

    Pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama untuk formasi tiga guru tersebut.  

    Saat ini, sekolah tersebut dilengkapi 12 orang guru serta satu orang kepala sekolah dan dibantu dua orang wali asrama dan delapan orang wali asuh.  

    Selain membutuhkan tambahan tenaga pendidik, pihaknya juga belum memiliki petugas kebersihan yang idealnya membutuhkan dua orang serta kekurangan juru masak yang saat ini baru ada satu orang atau masih kurang tiga orang.

    Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 75 orang siswa dan siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Bali, yang terbagi dalam tiga kelas.

    Mereka terdiri atas 36 perempuan dan laki-laki 39 orang, masing-masing dari Kabupaten Tabanan ada 61 orang, Kabupaten Buleleng (7), Denpasar (4), dan Kabupaten Badung (3) orang.

    Peserta didik tersebut tinggal di asrama dalam kawasan itu selama menempuh pendidikan.

    Saat ini, para pelajar tersebut telah melewati masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025 dan saat ini sudah memasuki kurikulum persiapan yang dijadwalkan berlangsung selama dua bulan.

    Beberapa materi yang diajarkan pada masa persiapan itu di antaranya pendidikan karakter, kedisiplinan hingga materi terkait kewirausahaan.

    Setelah persiapan, pelajar tersebut akan memasuki belajar dengan kurikulum nasional yang diperkirakan pada Oktober 2025.