kab/kota: Kediri

  • Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Jakarta

    Aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 kemarin membuat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan MPR, DPR, DPD dan seluruh pimpinan partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Isu gelombang unjuk rasa sampai sikap anggota DPR yang tidak berkenan di mata masyarakat menjadi topik utama pembahasan dalam pertemuan ini.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menjamin aspirasi murni dari masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partainya. Terdapat lima nama yang sudah tidak aktif menjadi anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

    Makna dari penonaktifan itu sendiri masih sedikit rancu di telinga publik, oleh sebab itu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam menjelaskan perihal hal tersebut.

    “Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah. Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR,” kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, status nonaktif bukan sekadar simbolik. Dia mengatakan para anggota yang dinonaktifkan tak akan mendapat fasilitas lagi.

    “Dengan dinonaktifkan, otomatis mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas ataupun tunjangan sebagai anggota DPR RI,” ujarnya.

    Di sisi lain, dalam salah satu poin pidato pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Dirinya juga menyebutkan anggota DPR yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbuhnya.

    Diketahui, aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir selain menyasar pos polisi dan gedung DPR juga menggeruduk rumah-rumah anggota DPR RI. Hal ini juga yang akhirnya membuat DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR serta menonaktifkan beberapa anggotanya.

    Namun, menurut Ketua Bagian Anggara DPR RI Said Abdullah, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tersebut masih menerima gaji. Tetapi, Said menjelaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, tak ada istilah nonaktif.

    “Baik tatib maupun Undang-undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujarnya.

    Lalu, apa yang dimaksud dengan status ‘nonaktif’ anggota DPR? Bagaimana kelanjutan situasi aksi masa setelah pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR? Simak obrolannya hanya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Jawa Timur terjadi aksi anarkis yang melanda kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Sabtu (30/8/2025) malam. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Museum yang selama ini menyimpan benda-benda peninggalan budaya akhirnya menjadi korban amuk massa. Menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, kaca-kaca museum pecah dan sejumlah koleksi bersejarah hilang. Berdasarkan catatan, tiga artefak yang dinyatakan hilang antara lain:

    Plakat HVA Sidomulyo (2 buah)
    Bata Ber Inskripsi
    Arca Sumbercangkring

    Bagaimana kronologi kejadian ini ? dan bagaimana upaya pengembalian artefak ini ? Ikuti selengkapnya hanya di detiksore bersama Jurnalis detikJatim.

    Aksi demonstrasi yang ricuh beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia, membuat informasi di media sosial tak terbendung.

    Diketahui, para pengguna TikTok di Indonesia tidak dapat menggunakan fitur live sejak Sabtu, 30 Agustus kemarin. Akibatnya, beberapa konten kreator dan affiliator mengeluhkan tentang hal ini. Sebab dimatikannya fitur TikTok Live membuat mereka tak bisa jualan seperti biasa.

    Menanggapi hal ini, juru bicara TikTok menyebut penangguhan fitur TikTok live dilakukan sebagai bentuk pengamanan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap penutupan fitur live TikTok yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tidak berlangsung lama.

    Lalu, apa yang menjadi alasan TikTok mematikan fitur Live? Apakah hal ini efektif untuk meredam panasnya situasi politik saat ini? Bersama Redaktur Pelaksana detikInet, ikuti alasannya dalam segmen Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pengrusakan dan penjarahan yang dilakukan sekelompok oknum massa pada Sabtu (30/8/2025) malam mengakibatkan lumpuhnya kantor pemerintahan Kabupaten Kediri.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut, selain gedung dan data arsip yang hilang karena ikut hangus terbakar, sebagian aset pemerintah juga ikut menjadi sasaran penjarahan.

    Pasca kejadian perusakan diwarnai pembakaran dan penjarahan malam itu, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dan hanya menyisakan puing-puing.

    Beberapa mobil yang terparkir di dalam ikut dibakar. Mas Dhito, sapaan akrabnya menegaskan, apapun yang dilakukan oknum massa malam itu, tidak dibenarkan.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung (beserta isinya) tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor adalah rumah kedua kami, dimana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten diambil dan diputuskan. Dan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” katanya saat press release, Minggu (31/8/2025) sore.

    Setidaknya ada belasan kantor intansi termasuk ruangan kerja yang terdampak sasaran massa. Tak terkecuali ruang kerja bupati dan wakil bupati. Secara detail disebutkan yang terdampak yakni, Ruang Sekda, Ruang Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kantor Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim.

    “Kemungkinan data arsip yang hilang seperti data bantuan organisasi masyarakat, dan tempat ibadah sejauh ini belum kami temukan, data kepegawaian, kemudian pemetaan aset pemerintah kabupaten juga dan selebihnya masih kami inventarisir,” urainya.

    Selain kantor dan ruang kerja hangus terbakar dan mengakibatkan hilangnya data arsip tersebut, aksi pengrusakan malam itu juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Kemudian juga pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, karena aset yang ada habis tak tersisa, begitupula matinya aliran listrik dan air bersih, menurut Mas Dhito, jalannya proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya.

    Pihaknya bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan para kepala OPD termasuk camat telah melakukan rapat dan diputuskan mulai Senin (1/9) aktivitas bekerja pegawai tetap berjalan. Adapun untuk tempat bekerja, nantinya akan dibagi menyesuaikan lokasi milik Pemkab Kediri yang masih bisa dipergunakan untuk berkantor.

    “Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka dizinkan untuk bekerja dari rumah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, bilamana selama ini terdapat kekhilafan hingga terjadinya insiden pembakaran Kantor Pemkab Kediri. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.

    “Saya titip kita jaga bersama kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama seluruh masyarakat saya yakin kejadian yang terjadi semalam adalah kejadian yang pertama dan terakhir,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui dalam kesempatan press release sore tersebut, Mas Dhito juga didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa atau yang akrab disapa Mbak Dewi, kemudian Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. [nm/aje]

  • Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan dampak serius kerusuhan yang terjadi di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Kerusuhan itu menyebabkan kebakaran, penjarahan, serta hilangnya sejumlah aset, arsip, dan cagar budaya.

    “Jadi, saya akan bacakan runutannya dan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kejadian tadi malam di lingkungan kantor Kabupaten Kediri mengakibatkan beberapa gedung ya, beberapa gedung, aset, data arsip inventaris hilang karena kebakaran dan dijarah oleh oknum,” ujar Hanindhito Himawan Pramana, pada Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, kebakaran dan kerusakan terjadi di kantor DPRD, Samsat, hingga 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah Polsek di wilayah hukum Kediri juga terdampak akibat serangan massa.

    “Kurang lebih ada 18 OPD yang terdampak atas kejadian tersebut,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan saat ini Pemkab bersama pihak terkait masih melakukan inventarisasi terhadap aset, data, maupun arsip yang hilang atau terbakar. Ia juga menyoroti kerusakan pada Museum Bagawan Tabari, yang kehilangan sejumlah koleksi bersejarah.

    “Yang berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi museum Bagawan Tabari dalam kondisi kaca-kaca yang pecah di mana salah satu benda peninggalan yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi wastra kain batik,” jelasnya.

    Mas Dhito berharap benda-benda bersejarah yang dijarah bisa dikembalikan.

    “Ini yang saya harapkan kalau ada yang sadar gitu ya karena ini peninggalan bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil. Silakan dikembalikan, ditaruh di Pemkab,” tegasnya.

    Kerusuhan juga berdampak pada lumpuhnya aktivitas Pemkab.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini karena kantor kami adalah rumah kedua kami di mana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten ini diambil dan diputuskan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” ungkapnya.

    Meski begitu, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

    “Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pelayanan besok tetap berjalan secara normal terutama di bidang pelayanan publik, kesehatan, lalu kependudukan dan catatan sipil,” kata putra Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tersebut.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

    “Lalu, kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Jika mungkin ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan berakibat hari ini Pemkab hangus terbakar dan gedung dewan juga hangus,” ucapnya.

    Mas Dhito menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan menolak provokasi.

    “Kami berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kediri tetap damai, tetap aman, kondusif, guyub rukun dan tidak terprovokasi,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa yang muncul dalam gelombang aksi demo.

    “Kami paham, saya selaku pribadi dan mewakili jajaran pemerintah Kabupaten turut berduka atas meninggalnya saudara kita Awan driver ojek online yang kemarin ramai di media,” jelasnya.

    Bupati merinci sejumlah ruangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang hangus terbakar, termasuk kantor Bupati, kantor Wakil Bupati, Kesbangpol, Inspektorat, BKD, BPKAD, Disnaker, Bappeda, hingga gedung DPRD. Data kepegawaian, arsip bantuan organisasi masyarakat, serta aset daerah juga dipastikan hilang.

    “Dengan kondisi ini demokrasi adalah ruang tumbuhnya suara rakyat. Bukan tempat runtuhnya harapan. Saat fasilitas umum terbakar dan kantor bersama dirusak yang hancur bukan hanya sekedar bangunan tapi juga hati kita semua,” tutur Mas Dhito.

    “Api boleh padam, hari ini api sudah padam, rekan-rekan media bisa lihat. Namun luka sosial akan lama sembuh bila kita tidak belajar. Mari kita renungkan bersama perbedaan pandangan adalah sebuah fitrah. Tapi persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah jalan menuju masa depan,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Museum Bagawanta Bhari Kediri Turut Dijarah Massa Aksi, Arca Ganesha Hilang

    Museum Bagawanta Bhari Kediri Turut Dijarah Massa Aksi, Arca Ganesha Hilang

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi anarkis yang dilakukan massa tak bertanggung jawab di komplek kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8/2025) malam ikut menyasar Museum Bagawanta Bhari. Massa menjarah salah satu benda peninggalan budaya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, akibat aksi malam itu kaca-kaca museum pecah. Salah satu benda peninggalan budaya yang hilang yakni fragmen arca Kepala Ganesha dan tiga koleksi wastra kain batik. Selain itu juga perusakan miniatur lumbung serta Arca Bodhisatwa.

    Mas Dhito, sapaannya mengimbau kepada masyarakat bilamana ada yang mengetahui keberadaan peninggalan budaya yang hilang tersebut untuk melapor. Khususnya bagi oknum yang merasa mengambil dan menyimpan diharapkan untuk mau mengembalikan ke Pemkab Kediri.

    “Kami berharap sekali bisa kembali, karena peninggalan budaya memiliki nilai sejarah jadi sangat tidak pantas untuk menjadi sasaran,” katanya dalam press release yang didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, benda-benda peninggalan budaya yang ada di Museum Bagawanta Bhari pasca kejadian tersebut pada Minggu sore langsung diamankan oleh petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito menegaskan, pihaknya tidak membenarkan kejadian yang dilakukan massa Sabtu malam. Selain museum, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dibakar dan hanya menyisakan puing-puing. Beberapa mobil yang terparkir di dalam juga tak luput dari sasaran. Kondisi itu pun menjadikan kantor pemerintahan lumpuh.

    Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek juga ikut menjadi sasaran pembakaran. Begitupula dengan Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski belasan kantor dan ruangan yang ada di Pemkab Kediri itu hangus dan dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, Mas Dhito menekankan, jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya. [nm/but]

  • Polisi Tangkap 5 Penyusup Asal Jawa Tengah yang Sasar Mapolres Blitar
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        31 Agustus 2025

    Polisi Tangkap 5 Penyusup Asal Jawa Tengah yang Sasar Mapolres Blitar Surabaya 31 Agustus 2025

    Polisi Tangkap 5 Penyusup Asal Jawa Tengah yang Sasar Mapolres Blitar
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap 143 orang massa yang hendak menyerang Kantor Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota pada Sabtu malam hingga Minggu (31 Agustus 2025) dini hari.
    Dari 143 orang tersebut, sebanyak 5 di antaranya ternyata merupakan warga yang berasal dari wilayah Jawa Tengah.
    Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly mengatakan bahwa terdapat 5 orang asal Provinsi Jawa Tengah dari 143 yang ditangkap ketika terjadi bentrokan antara polisi dan massa di simpang empat Jalan Sudirman.
    “Kami imbau kepada masyarakat untuk waspada pada penyusup,” ujar Yudho kepada awak media, Minggu siang.
    “Dari 143 orang yang kami tahan, ada yang berasal dari luar daerah, dari Jawa Tengah, ada. Mereka baru masuk ke Blitar, ada 5 orang,” kata dia.
    Yudho enggan menjelaskan lebih lanjut tentang 5 orang yang ditangkap dari massa saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian di simpang empat Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar itu. 
    Selain terdapat 5 orang asal Jawa Tengah, Yudho juga mengungkap bahwa banyak dari 143 orang tersebut merupakan massa yang sama dengan pelaku perusakan dan pembakaran sejumlah gedung milik kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota dan Kabupaten Kediri beberapa jam sebelumnya.
    “Banyak dari massa itu adalah massa yang sama yang melakukan pembakaran di Polres Kediri Kota, DPRD Kota Kediri, Samsat Pare, DPRD Kabupaten Kediri,” ujar dia.
    Di antara mereka, lanjut Yudho, terdapat sejumlah anak remaja yang masih tergolong anak di bawah umur, meskipun sebagian besar dari 143 orang tersebut telah masuk kategori dewasa.
    Namun, dia mengakui bahwa dari ribuan massa yang melakukan konvoi sepeda motor dan bertindak anarkistis pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari di wilayah Blitar itu, mayoritas merupakan warga Kabupaten Blitar dan masih berusia remaja.
    Menurut Yudho, hampir semua massa yang diamankan berada di bawah pengaruh minuman keras dan narkoba.
    Hal itu diketahui dari hasil tes urine yang telah dilakukan.
    Yudho menegaskan bahwa aksi massa yang berlangsung selama Sabtu malam hingga Minggu dini hari tersebut bukanlah aksi demonstrasi atau pun unjuk rasa.
    Massa, kata dia, tidak melakukan aksi penyampaian pendapat dengan berorasi atau lainnya, tetapi langsung bertindak agresif dengan berupaya menyerang Kantor Polres Blitar Kota.
    “Kejadiannya sangat anarkis. Kemarin itu bukan demo. Yang terjadi massa datang langsung melakukan penyerangan terhadap Polres Blitar Kota,” ujarnya.
    Yudho juga mengungkapkan bahwa massa melakukan perusakan pada hampir seluruh kamera pengawas CCTV yang ada di sepanjang Jalan Sodanco Supriyadi.
    Karena itu, Yudho mengimbau kepada para orangtua untuk mengawasi anak-anak mereka ketika hendak pergi keluar rumah.
    “Jangan sampai terprovokasi ikut-ikutan dalam tindakan seperti itu yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
    Yudho mengatakan bahwa 143 orang yang saat ini ditahan di Kantor Polres Blitar masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Situasi Terkini Kediri: Kantor dan Mal Tutup Lebih Cepat Usai Kerusuhan

    Situasi Terkini Kediri: Kantor dan Mal Tutup Lebih Cepat Usai Kerusuhan

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana Kota Kediri pada Minggu (31/8/2025) terlihat tidak seperti biasanya. Berdasarkan pantauan pukul 18.00 WIB, sejumlah kantor pemerintahan, perbankan, hingga pusat perbelanjaan tampak tutup dan melakukan pemadaman lampu.

    Balai Kota Kediri, Kantor OJK, Bank Indonesia, BNI, BCA, hingga gerai McDonald’s tidak beroperasi. Hal serupa juga terlihat di pusat perbelanjaan besar, yakni Kediri Mall dan Kediri Town Square.

    Salah satu mal terbesar di Kota Kediri, penutupan lebih cepat ini menyusul adanya pengumuman resmi dari manajemen. Redaksi beritajatim.com mendapatkan pengumuman tersebut dan menvalidasi informasi dari pihak karyawan.

    “Dear All demi keamanan dan keselamatan bersama dan dimengerti dengan berat hati kami sampaikan mall tutup lebih cepat. Pukul 16.00 Gate tutup 17.00 WIB steril. Bapak/ibu jangan terprovokasi berita diluar. Managemen akan berusaha sebaik mungkin mengikuti arahan dari Polres dan Koramil serta Pemkot. Saat ini hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Kota Kediri.”

    CL, salah satu karyawan mal tersebut, mengaku diliputi rasa cemas. “Seperti saya rumahnya jauh di Pare sana. Kalau melihat kejadian kemarin tentu takut. Sampai kapan situasi seperti ini terjadi,” ujarnya, pada Minggu (30/8/2025).

    Sejumlah kantor pemerintahan, perbankan, hingga pusat perbelanjaan di Kota Kediri tampak tutup dan melakukan pemadaman lampu.

    Hal senada juga diungkapkan KS, seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Ia berharap situasi cepat pulih agar bisa kembali bekerja normal. “Mas, apa akan ada aksi susulan atau sasaran lain?” katanya penuh khawatir. “Semoga sudah kemarin saja mas,” tambahnya.

    Meski aktivitas sejumlah kantor, bank, pusat belanja, dan tempat makan dihentikan lebih awal, aparat keamanan terlihat berjaga di titik-titik vital untuk mencegah potensi gangguan. Mereka juga tampak bersiaga di tempat-tempat tersebut. Patroli gabungan besar-besaran digelar oleh Polres Kediri Kota bersama Kodim 0809 Kediri dan unsur keamanan lain.

    Kapolres Kediri Kota, AKBP Saputra Ibrahim, menegaskan komitmen aparat menjaga ketertiban. Pihaknya memastikan masyarakat tetap merasa aman dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal.

    Kerusuhan sebelumnya melibatkan ribuan massa yang membakar Gedung DPRD Kota dan Kabupaten Kediri, Kantor Bupati Kediri, Museum Bhagawanta Bhari, Markas Satlantas Polres Kediri Kota, kantor Samsat Katang dan Pare, serta sejumlah polsek dan pos polisi. Massa juga menjarah barang-barang elektronik dari gedung pemerintahan. [nm/but]

  • Polres Kediri Kota Amankan 14 Orang Diduga Pelaku Kerusuhan, Dalami Aktor Intelektual

    Polres Kediri Kota Amankan 14 Orang Diduga Pelaku Kerusuhan, Dalami Aktor Intelektual

    Kediri (beritajatim.com) – Pasca kerusuhan yang terjadi di Kota Kediri pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 30-31 Agustus 2025, Polres Kediri Kota mengamankan 14 orang terduga pelaku yang terlibat dalam aksi yang membakar sejumlah kantor pemerintahan dan fasilitas kepolisian.

    Kapolres Kediri Kota, AKBP Anggi Ibrahim Saputra, mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri kemungkinan adanya aktor lain di balik kerusuhan tersebut.

    “Hingga saat ini kami mengamankan ada 14 yang kami amankan. Tapi kami belum rilis ya, kami sengaja belum rilis karena kami akan dalami siapa-siapa aktor intelektual di balik ini,” ucapnya, pada Minggu (31/8/2025).

    Anggi menegaskan, para pelaku akan ditindak sesuai dengan perbuatannya. “Ya macam-macam, macam-macam (peran pelaku). Ini masih kita dalami. Masih kita dalam (termasuk pembakaran),” ungkapnya.

    Salah satu yang diamankan adalah pelaku pencurian sepeda motor milik anggota kepolisian saat kerusuhan berlangsung.

    “Salah satunya yang kita amankan adalah yang ingin mencuri sepeda motor atau menjarah sepeda motor,” ujarnya.

    Ia memastikan seluruh pelaku pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran akan diproses hukum. “Pasti,” tegasnya.

    Polisi saat ini masih mengumpulkan data dan bukti untuk memperkuat penyelidikan.

    “Ya, ini masih proses, masih proses. Kita masih melakukan ee eh kompulin data, kita masih inventarisir data-data yang kita perlukan. Nanti akan kita update perkembangannya,” tandasnya. [nm/aje]

  • Kediri Chaos! Gedung DPRD Kota dan Kabupaten Dibakar Massa, Barang-Barang Dijarah

    Kediri Chaos! Gedung DPRD Kota dan Kabupaten Dibakar Massa, Barang-Barang Dijarah

  • Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan besar melanda Kediri pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari 31 Agustus 2025. Ribuan massa yang datang menggunakan sepeda motor menyerang Kantor Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Massa melempari bangunan pemerintah, melakukan penjarahan, hingga membakar fasilitas.

    Sebelum menyerang dua gedung pemerintahan tersebut, massa terlebih dahulu mendatangi Markas Polres Kediri Kota dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri. Museum Bagawanta Bhari juga menjadi sasaran perusakan. Massa melakukan pembakaran sekaligus mengambil sejumlah benda purbakala. Aksi serupa terjadi di Kantor Samsat Katang Kabupaten Kediri serta Kantor Samsat Pare.

    Kerusuhan berlanjut dengan pembakaran Markas Polsek Ngasem, pos polisi di beberapa titik Kabupaten dan Kota Kediri, hingga Markas Satlantas Polres Kediri Kota. Jalan Soekarno Hatta, jalur utama pusat perkantoran dan perekonomian Kabupaten Kediri, lumpuh total akibat blokade massa.

    Situasi ini berdampak luas, salah satunya pembatalan agenda Kediri Merdeka Run 2025 yang sedianya digelar pada Minggu, 31 Agustus 2025 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Panitia menyampaikan pengumuman resmi melalui media sosial yang juga menyebar ke berbagai grup WhatsApp.

    “Salam cinta Indonesia kawan-kawan. Kami perlu menyampaikan informasi penting. Dengan penuh rasa empati terhadap penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan perkembangan situasi saat ini, kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara Flag Off ‘Kediri Merdeka Run’ yang sedianya digelar pada hari Minggu 31 Agustus 2025 di kawasan Taman Hijau SLG Kabupaten Kediri dibatalkan demi kebaikan bersama. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari kawan semua. Informasi lebih lanjut mengenai langkah berikutnya akan segera diumumkan melalui kanal resmi panitia. Salam sehat dan tetap semangat.”

    Kediri Merdeka Run 2025 sejatinya memasuki tahun ketiga penyelenggaraan setelah sebelumnya dikenal dengan nama Kediri Run. Ajang ini selalu mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Tahun ini jumlah peserta tercatat lebih dari 1.500 orang untuk kategori 5K dan sekitar 60 anak untuk kategori kids run.

    Pada saat pengambilan race pack di Pendopo Panjalu Jayati, Jumat 29 Agustus 2025, Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Mbak Cicha menghadirkan kegiatan positif.

    “Mbak Cicha ingin masyarakat Kabupaten Kediri semakin sehat dengan berlari sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan UMKM daerah. Tidak hanya warga Kediri, peserta dari luar daerah juga ikut hadir,” jelas Dyah Saktiana yang akrab disapa Nana dikutip dari laman resmi pemerintah daerah.

    Selain lomba lari, Kediri Merdeka Run 2025 juga menyiapkan pameran UMKM unggulan Kabupaten Kediri serta doorprize spektakuler, mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, sepeda listrik, hingga hadiah menarik lainnya.

    “Semua ini bisa terlaksana berkat inisiatif Mbak Cicha yang didukung penuh oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Kediri di tingkat Jawa Timur bahkan nasional,” tambah Nana.

    Namun, harapan itu harus tertunda akibat kerusuhan yang melanda Kediri. Pembatalan Kediri Merdeka Run 2025 menjadi salah satu dampak nyata dari situasi darurat yang masih berlangsung di wilayah tersebut. [nm/suf]

    Pengumuman pembatalan acara

  • Kerusuhan Kediri Meluas ke Pare, Pos Lantas dan Belasan Motor Dibakar Massa

    Kerusuhan Kediri Meluas ke Pare, Pos Lantas dan Belasan Motor Dibakar Massa

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan yang melanda Kabupaten Kediri meluas hingga kawasan Pare. Sekelompok massa datang membawa pentungan besi sekitar pukul 22.00 WIB dan memulai aksi dengan menyalakan petasan. Kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena aparat langsung membubarkan mereka dengan tembakan gas air mata.

    Massa kemudian bergerak ke arah timur menuju kantor Satlantas Polres Kediri. Di lokasi itu mereka menghancurkan kaca, mengambil sejumlah sepeda motor, lalu membakarnya tepat di depan kantor Satlantas dan depan Monumen Mastrip.

    Tidak hanya itu, Pos Lantas di kawasan Monumen Mastrip juga menjadi sasaran perusakan. Kaca dipecahkan, kursi dibakar, bersamaan dengan pembakaran sepeda motor.

    Setelah melakukan aksi tersebut, massa bergeser ke Pos Lantas Pare arah Kandangan dan kembali menghancurkan fasilitas di dalamnya. Gelombang kerusuhan ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang bermula di Markas Polres Kediri Kota para sore harinya.

    Dari sana, massa bergerak merusak dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri, Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Kantor Bupati Kediri, hingga Kantor Samsat Katang. [nm/kun]