Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • Sidang Praperadilan Pencurian Kabel Telkom di Kediri, Kuasa Hukum Terdakwa Soroti Dugaan Case Splitting

    Sidang Praperadilan Pencurian Kabel Telkom di Kediri, Kuasa Hukum Terdakwa Soroti Dugaan Case Splitting

    Kediri (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali menggelar sidang praperadilan terkait kasus pencurian kabel Telkom dengan terdakwa Bambang Sutriyono (27) warga Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada Senin (15/9/2025).

    Kasus ini bermula dari dugaan pencurian kabel di Jalan Raya Papar – Pare, tepatnya di Desa Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, pada 28 Oktober 2024. Laporan pertama tercatat dengan nomor LP/B/147/X/2024/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JATIM dari pelapor Evi Mastuti.

    Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan pencurian tidak hanya terjadi di Desa Kedungmalang, tetapi juga di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluwih. Atas kasus tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebelumnya telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gpr tertanggal 9 April 2025, yang menghukum Bambang dengan pidana selama 10 bulan penjara. Pria yang bekerja sebagai petani itu resmi bebas, pada 17 Agustus 2025.

    Namun, muncul laporan kedua dengan nomor LP/B/150/XI/2024/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JATIM tertanggal 6 November 2024, dari pelapor Rafa Syafiq Bastikarana. Laporan ini membuat penyidik kembali menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus pencurian kabel Telkom di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluwih.

    Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Very Achmad, S.H., M.H., menyatakan keberatan atas penetapan kliennya. Ia menilai aparat penegak hukum telah melakukan case splitting atau pemecahan perkara yang sama sehingga menimbulkan ketidakadilan.

    “Klien saya sudah menjalani hukuman dan bebas pada 17 Agustus 2025. Namun, oleh Polres Kediri ditetapkan lagi sebagai tersangka dengan barang bukti dan pelapor yang sama yang semuanya berasal dari PT Telkom. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 141 KUHAP. Perkara yang berdekatan dan memiliki kesamaan seharusnya disatukan demi peradilan yang efektif, efisien, dan berbiaya murah,” tegas Very Achmad.

    Majelis hakim yang diketuai oleh Dian Arimbi, S.H., M.H. memutuskan menunda sidang praperadilan hingga Kamis, 18 September 2025. Alasannya, karena pihak Polres Kediri belum siap dengan berkas dan jawaban resmi. [nm/kun]

  • Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jatim-BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca

    Potensi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jatim-BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca

    Surabaya (beritajatim.com) – BMKG Stasiun Juanda telah memberikan peringatan bahwa mulai tanggal 12 sampai 17 September 2025 akan terjadi potensi cuaca ekstrem. Yakni, hujan intensitas sedang hingga deras.

    “Maka telah dilakukan koordinasi antara Gubernur Jatim dan Kepala BNPB. Sehingga, hasilnya adalah akan dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Timur mengingat adanya potensi cuaca ekstrem terjadi hujan intensitas sedang hingga deras. Pos operasi sejak tanggal 12 September itu ada di Lanudal Base Ops Juanda menggunakan anggaran APBN BNPB,” kata Sekretaris BPBD Jatim yang juga Plh Kalaksa BPBD Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda, Senin (15/9/2025).

    Posko OMC ada di Lanudal Base Ops Juanda ini dalam rangka penanganan darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jatim Tahun 2025.

    Bencana Hidrometeorologi seperti hujan sedang hingga lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, serta hujan es ini melanda 22 dilayah di Jatim.

    Dalam rilis BMKG Stasiun Juanda, ada 22 kabupaten/kota yang berpotensi terjadi cuaca ekstrem selama sepekan ke depan. Daerah-daerah itu yakni di Bondowoso, Jember, Kabupaten Kediri, Jombang, Kota Malang.

    Kemudian Kota Batu, Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Malang, Pacitan, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, dan Trenggalek.

    Pantauan beritajatim.com di Posko OMC, sejumlah pihak dari BNPB, BMKG Stasiun Juanda, BPBD Jatim, Alkonost (operator penerbangan) dan Puspenerbal sedang menggelar rapat evaluasi pelaksanaan OMC yang sudah dilakukan tiga kali sejak Sabtu (13/9/2025). Yakni, pertama dilakukan di Mojokerto, Tuban, dan Bojonegoro. Kemudian, kedua dilakukan di perairan timur dan selatan Banyuwangi serta ketiga di Tuban dan Lamongan. [tok/aje]

  • Mbak Wali Bawa Pulang Dua Penghargaan Pada Syariah Award untuk Kota Kediri

    Mbak Wali Bawa Pulang Dua Penghargaan Pada Syariah Award untuk Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini, Kota Kediri berhasil memborong dua penghargaan di ajang Syariah Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Pemberian penghargaan dilaksakan dalam acara Closing Ceremony Festival Ekonomi Syariah, Minggu (14/09/2025) di Masjid Al-Akbar Surabaya.

    “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kota Kediri mendapat dua penghargaan di ajang Syariah Award pada kategori Zona KHAS/Wisata Ramah Muslim dan Keuangan Mikro Syariah. Ini berkat kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait. Penghargaan ini menjadi semangat bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Kota Kediri,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan Pemkot Kediri berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM khususnya yang bergerak di sektor kuliner halal dan ekonomi syariah. Serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik dalam mewujudkan ekosistem halal di Kota Kediri.

    “Apa yang kita capai ini menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk lebih baik. Harapannya ekosistem ekonomi syariah dan ekosistem halal dapat terwujud,” ungkapnya.

    Juara I kategori Zona KHAS/ Wisata Ramah Muslim Kota Kediri Pemkot Kediri bersama Bank Indonesia memfasilitasi terbentuknya Zona KHAS Kampung Soto Ayam Bok Ijo di Kelurahan Tamanan dan Zona KHAS Food Center Halal di Kediri Town Square.

    Selanjutnya, keberhasilan meraih juara II pada kategori Keuangan Mikro Syariah berkat program kolaborasi antara Pemkot Kediri dan OJK. Dimana Pemkot dan OJK berkolaborasi memberikan pembinaan dan dukungan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

    Salah satu yang terbesar adalah Bank Waqaf Mikro Syariah Berkah Rizki Lirboyo. Berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan tanpa agunan dengan sistem bagi hasil.

    Turut mendampingi, Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri Yayat Cadarajat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko. [nm/aje]

  • Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Wakil Wali Kota Kediri Ajak ASN dan BUMD Melek Teknologi di Era AI

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ajakan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di Halaman Balai Kota Kediri, Senin (15/9/2025).

    Menurut Qowimuddin, perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hampir seluruh bidang pekerjaan kini dapat dipermudah dengan teknologi.

    “Kemajuan zaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya mengajak semua, terutama jajaran BUMD Kota Kediri, untuk semakin melek terhadap kemajuan teknologi. Zaman sudah berubah sangat cepat. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bisa disentuh atau dipermudah dengan bantuan teknologi,” ujarnya.

    Ia mencontohkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kian masif dimanfaatkan. Teknologi ini sudah dipakai untuk mempercepat pekerjaan administrasi, mengolah data, hingga membuat konten promosi dan edukasi bagi masyarakat. Tak hanya itu, AI juga bisa menunjang analisis bisnis maupun kebijakan publik.

    Meski begitu, Gus Qowim menekankan pentingnya penguasaan ilmu sebelum memanfaatkan teknologi. “Namun, perlu kita sadari bersama, teknologi hanya akan bermanfaat jika kita mampu menguasai ilmunya. AI bukan pengganti manusia, tetapi alat yang mempercepat kerja kita. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh pegawai Pemkot dan BUMD untuk terus belajar tentang teknologi, memperluas wawasan, dan tidak takut mencoba hal baru,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital, lanjutnya, batas antara fakta dan hoaks sangat tipis sehingga perlu sikap kritis.

    “Maka, mari kita bijaksana dalam menggunakan teknologi. Jangan mudah percaya, apalagi langsung membagikan informasi, sebelum memastikan kebenarannya. Kemajuan zaman dengan segala kemudahannya justru menuntut kita lebih kritis, bijak, dan adaptif. Mari jadikan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga peluang untuk berinovasi dalam pelayanan publik, pengelolaan BUMD, maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Qowimuddin.

    Apel pagi ini diikuti berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPM PTSP, hingga jajaran BUMD Kota Kediri seperti Perumda Pasar Joyoboyo, Perumda BPR Bank Kota Kediri, dan PDAM Tirta Dhaha. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Direktur BUMD. [nm/ted]

  • Pemkab Kediri Bakal Hapus Aset Gedung DPRD yang Diratakan, Rehabilitasi Didanai Kementerian PU

    Pemkab Kediri Bakal Hapus Aset Gedung DPRD yang Diratakan, Rehabilitasi Didanai Kementerian PU

    Kediri (beritajatim.com) – Rehabilitasi gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang rusak akibat dibakar massa pada akhir Agustus 2025 akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU Dody Hanggodo bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau kondisi kerusakan, Minggu (14/9/2025).

    Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur sebelumnya telah melakukan asesmen terhadap kerusakan Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri. Dari hasil identifikasi, Kantor DPRD Kabupaten Kediri dinyatakan mengalami kerusakan berat dan harus dirobohkan.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, perobohan gedung akan diikuti dengan penghapusan aset sebelum pembangunan kembali dilakukan. “Dari kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset (berarti) akan ada bangun baru, itu yang kami akan diskusikan dengan pimpinan DPRD,” ujar Mas Dhito.

    Terkait lokasi pembangunan Kantor DPRD yang baru, Hanindhito menyebut belum ada keputusan. “Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, keputusan bukan di kami yang ada di eksekutif,” jelasnya.

    Menteri PU Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat bergerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan publik tidak terganggu. “Kita kerjakan full,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, setiap bangunan terdampak akan ditangani sesuai tingkat kerusakan. “Kantor dewan itu musti kita robohkan kita bangun ulang dari nol, yang lain kalau bisa kita rehab kita rehab tapi kalau tidak bisa kita robohkan,” urainya.

    Menurut Dody, Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah dengan kerusakan cukup parah dibandingkan wilayah lain. Anggaran rehabilitasi dan pembangunan ulang fasilitas yang rusak diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. [ADV PKP/nm]

  • DPRD Kota Kediri Usul Relokasi Gedung Dewan Pasca Dibakar Massa, Ini Alasannya

    DPRD Kota Kediri Usul Relokasi Gedung Dewan Pasca Dibakar Massa, Ini Alasannya

    Kediri (beritajatim.com) – DPRD Kota Kediri mengusulkan agar gedung DPRD direlokasi ke tempat lain setelah bangunan yang berada di Jalan Mayor Bismo rusak akibat dibakar massa, pada aksi 30 Agustus 2025 lalu. Usulan itu ia sampaikan saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi gedung, pada Minggu 14 September 2025.

    Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menilai gedung DPRD yang berdiri sejak era 1970-an sudah tidak lagi representatif untuk menampung kebutuhan masyarakat.

    “Kalau bicara terkait itu, jadi ruangan tempat yang sudah dibakar itu memang sebaiknya kita pindah. Kedua, ruangan di DPRD Kota Kediri itu kan terlalu sempit menurut kami DPRD. Jadi 29 Anggota DPRD kemarin kita berparipurna bersama mbak Wali, diantaranya adalah demikian,” ujarnya.

    Politi PAN yang karib disapa Kak Ido ini menambahkan bahwa sebagai kantor perwakilan rakyat, gedung DPRD seharusnya mampu menampung masyarakat yang ingin beraudiensi atau menghadiri rapat dengan nyaman.

    “Bangunan ini sudah dibangun sejak 1970 sekian, luasanya juga tidak pernah kita merubahnya, artinya apabila kita rapat dengar dengan masyarakat yang begitu banyak, sehingga kadang-kadang akhirnya masyarakat harus di luar. Pemikiran kami begitu,” katanya.

    Menurut Firdaus, salah satu alternatif lokasi yang dipertimbangkan adalah lahan milik Pemkot Kediri di kawasan Kelurahan Singonegara, Kecamatan Pesantren. Namun ia menegaskan keputusan akhir menunggu kesepakatan bersama dengan Kementerian PU dan pihak terkait.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang hadir bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati serta pimpinan DPRD Sudjono Teguh Widjaja dan M. Yasin menyatakan bahwa kondisi kerusakan gedung cukup parah di bangunan utama, sementara sisi lainnya rusak sedang.

    “Ada permohonan dari ketua DPRD dan didukung walikota untuk direlokasi atau dipindahkan ke tempat lain, tadi saya sampaikan bahwa dana yang saya pegang di APBN itu untuk merehab. Jadi kalau untuk membangun di tempat lain, harus ada persetujuan khusus dari Menteri Keuangan, nanti kami diskusikan proses itu,” jelasnya.

    Dody menambahkan pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk rehabilitasi. Namun jika diputuskan membangun gedung baru di lokasi lain, biaya diperkirakan lebih besar dengan skema pendanaan antara APBN dan APBD. “Prosesnya cukup lama. Tetapi kita upayakan bisa lebih cepat,” tegasnya. [nm/aje]

  • Mbak Wali Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

    Mbak Wali Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk melihat kondisi Kantor DPRD Kota Kediri yang terbakar pada 30 Agustus lalu, Minggu (14/09/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi bangunan pasca kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan. Menteri PU bersama Wali Kota Kediri dan Pimpinan DPRD berkeliling melihat beberapa bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan. Sebab ada permintaan dari Ketua DPRD yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain. Apabila ingin dipindahkan maka harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena dari Kementerian PU hanya untuk melakukan rehabilitasi.

    “Mirip-mirip di Kabupaten Kediri tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Setelah ini kami akan teruskan permintaan ini ke Kementerian Keuangan jadi sementara waktu kita tidak teruskan upaya rehab di sini. Nanti sampai diperoleh persetujuan untuk membangun Kantor DPRD Kota Kediri di tempat lain,” jelasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo

    Untuk skema porsi anggarannya, Dody Hanggodo mengungkapkan nanti akan diputuskan bersama dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasti nanti dari Kementerian Keuangan akan memberikan arahan berapa porsi dari APBN dan APBD. Untuk Kabupaten Kediri diperkirakan sekitar 100 milyar, kalau Kota Kediri sekitar Rp15 miliaar. Tetapi karena ada permintaan untuk membangun di lokasi lain maka nanti total pastinya, serta porsi antara APBN dan APBD disesuaikan dengan Kementerian Keuangan.

    “Misalnya seperti sayap kanan kiri ini kan kerusakannya sedang kalau gedung utamanya wajib dihancurkan. Ini kira-kira sebesar 15 milyar. Pasti saat kita membangun kemungkinan lebih dari itu maka kita tunggu arahan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

    Menteri PU menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran pemulihan gedung-gedung yang terbakar di sejumlah daerah. Secara hitungan kasar hampir 1 triliun. Setiap tempat yang mengalami kerusakan berat dan masif, didatangi oleh Kemeterian PU untuk dihitung ulang.

    “Semua mohon Kantor DPRD dipindahkan tetapi setelah saya jelaskan mereka berpikir ulang, dan mengatakan dibangun di sini saja daripada lama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Dewan dan Bu Wali mau menunggu ya tidak masalah nanti segera kita proses,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain. Kantor saat ini terlalu sempit dan kurang representatif. Sehingga saat masyarakat ingin audiensi dapat lebih tenang, nyaman dan representatif. Begitu pula saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat, banyak yang harus berada di luar untuk mendengarkannya.

    “Jadi 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali terkait hal ini. Karena Kota Kediri punya lahan atau aset yang bisa dimanfaatkan maka kita manfaatkan. Bangunan ini dibangun sejak tahun 70 sekian, luasannya pun juga kita tidak pernah merubahnya,” ujarnya.

    Ketua DPRD Kota Kediri menjelaskan terkait lokasi, ada beberapa alternatif. Apabila sudah ada kesepakatan dan dari Kementerian setuju nanti akan disampaikan lokasi yang baru. Untuk saat ini rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD, menggunakan ruangan-ruangan yang dimiliki oleh Pemkot Kediri.

    Turut mendampingi, jajaran Kementerian PU, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heryadi, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Menteri PU Janji Rehabilitasi Total Kantor Bupati dan DPRD Kediri, Alokasikan Rp100 M

    Menteri PU Janji Rehabilitasi Total Kantor Bupati dan DPRD Kediri, Alokasikan Rp100 M

    Kediri (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (14/9/2025). Didampingi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, ia meninjau kondisi bangunan Kantor Pemkab Kediri dan Gedung DPRD yang terbakar saat aksi massa, pada 30 Agustus lalu.

    Menteri Dody memastikan pemerintah pusat akan menangani penuh pembangunan ulang kantor pemerintahan tersebut. “Saya sudah berikan arahan kepada kepala-kepala balai saya, untuk dikerjakan secepat-cepatnya agar Pak Bupati dan teman-teman dewan segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, sejumlah gedung harus dirobohkan karena mengalami kerusakan parah. Sementara sebagian lain masih bisa direhabilitasi.

    “Sebagian kita mesti rubuhin ya, kantor dewan itu mesti kita rubuhkan. Kita bangun ulang dari nol. Yang lain, ya kalau masih bisa kita rehab, kita rehab, tapi kalau kita rehab tidak bisa, kita rubuhkan. Mana yang tercepat saja dan yang terefektif efisien saja. Jadi kita kan bekerja dengan waktu,” jelasnya.

    Ia menegaskan pembangunan tidak sekadar bantuan, melainkan akan dikerjakan penuh oleh pemerintah pusat. “Kita kerjakan full, enggak dibantu lagi. Jadi nanti kalau misalnya Pak Bupati punya dana yang lain, mungkin bisa dipakai yang lain untuk masyarakat Kabupaten,” katanya.

    Terkait desain, Menteri Dody menyebut pembangunan akan mengacu pada rancangan lama. “Kalau desain biasanya menggunakan desain lama. Kita memang kan karena rusak parah, sehingga kita mesti bangun dari nol itu aja sih. Kalau desain masih desain lama. Kita rebuild tadi istilahnya ya, dibangun sesuai dengan desain lamanya aja,” terangnya.

    Bupati Kediri Hanindhito menambahkan, rencana pembangunan kembali Gedung DPRD akan disesuaikan dengan keputusan legislatif. “Kalau rencana pindah atau tidak itu kan tetap keputusannya di pimpinan DPRD ya. Keputusannya bukan kami yang dieksekutif. Tapi yang jelas kan tadi inspeksi dari Ka Balai dan arahan dari Pak Menteri karena gedungnya sudah kerusakannya berat. Jadi kemungkinan besar akan di demolis, diratakan,” tuturnya.

    Pemerintah pusat menargetkan pembangunan bisa segera dimulai dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 miliar. Dari Kediri, Menteri Dody kemudian melanjutkan agenda peninjauan ke DPRD Kota Kediri. [nm/aje]

  • Warga Babadan Kediri Geruduk Lahan Perhutani, Desak LMDH Transparan

    Warga Babadan Kediri Geruduk Lahan Perhutani, Desak LMDH Transparan

    Kediri (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri menggeruduk lahan milik Perhutani pada Sabtu, 13 September 2025. Aksi itu dilakukan untuk menuntut transparansi pengelolaan lahan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

    Suryadi, salah satu warga Babadan, menilai kebijakan LMDH merugikan masyarakat karena tidak pernah melibatkan warga dalam musyawarah pembagian lahan, terutama di petak 104.

    “Jadi kita menghadang itu sebenarnya tidak ada kepentingan. Jadi kita menghadang cuma itu, harusnya itu (lahan) kan milik anggota semua,” ujar Suryadi.

    Ia menambahkan, sebelum lahan dikelola, semestinya ada kesepakatan resmi antara LMDH dengan anggota, minimal melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub).

    Dalam aksi ini, warga juga menuntut LMDH segera memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang belum pernah dipublikasikan sejak lembaga berdiri pada 2014.

    “Jadi yang pertama itu harusnya ada LPJ. Jadi selama ini aset lembaga itu ada berapa, tapi ternyata ini 0. Gak ada aset. Jadi uang yang dikeluh LMDH itu kan harusnya anggota tahu,” tegasnya.

    Wariman, warga Babadan lainnya, menambahkan bahwa pihaknya menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) dan penjualan lahan yang melibatkan LMDH. “Waktu itu lembaga mengadakan pungli keanggota sebesar Rp75 ribu peranggota di atas namakan untuk daftar ulang,” katanya.

    Wariman mengaku sempat melaporkan hal tersebut kepada Polsek setempat, tetapi tidak ada tindak lanjut. “Itu sudah saya laporkan ke Polsek. Ternyata dari pihak Polsek tidak ada tanggapan sama sekali,” imbuhnya.

    Kepala Desa Babadan, Arif Priyo Wiyoko, mengungkapkan bahwa sengketa lahan ini sebenarnya sudah pernah diselesaikan pada 2019, namun mencuat kembali karena kesepakatan diduga diingkari.

    Sedangkan aksi warga kali ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah dua bulan lalu yang tidak membuahkan hasil. “Hari ini adalah tindak lanjut dari awalnya ada sekitar 2 bulan yang lalu musyawarah belum ada hasil,” terangnya.

    Arif menegaskan, persoalan muncul karena tindakan LMDH dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ia menyoroti adanya lahan di luar petak 100 seluas sekitar 9,5 hektar yang belum terdata secara kependudukan.

    “Makanya ini saya berinisiatif sebagai kepala desa. Kroscek data dari 100 sampai 103 semuanya biar transparan. Yang menempati benar-benar hak masyarakat di sini, bukan dari warga luar atau oleh yang memiliki kepentingan,” ungkapnya.

    Pihak Desa Babadan berencana melakukan verifikasi data KK baru di kantor desa pada Senin, 15 September 2025. Sementara itu, pihak LMDH hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi. [nm/kun]

  • Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono, Inisial D dan S Disebut Calon Kuat Kapolri

    Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono, Inisial D dan S Disebut Calon Kuat Kapolri

    GELORA.CO – Profil Komjen Dedi Praseyo dan Komjen Syahardiantono.

    Komjen Dedi Praseyo adalah Wakapolri. Syahardiantono, Kabareskrim.

    Keduanya masuk dalam bursa calon Kapolri.

    Kini beredar dua nama calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Inisial yang beredar di threads adalah D dan S. Calon Kapolri pangkat Komjen atau jenderal bintang 3.

    Threads adalah platform media sosial dibuat oleh Meta (perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp).

    Threads dirancang sebagai aplikasi percakapan berbasis teks yang sangat mirip dengan Twitter (sekarang dikenal sebagai X).

    Pangkat tertinggi di kepolisian adalah Jenderal atau bintang 4.

    Selangkah lagi, perwira polisi pangkat bintang 3 bisa jadi bintang 4.

    Bintang 4 hanya dipegang Kapolri.

    Sebuah kabar menyampaikan Presiden Prabowo bakal mengganti Kapolri. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikabarkan dicopot dari jabatan Kapolri. 

    Presiden Prabowo telah mengirim surat ke DPR  RI.

    Pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri memang terus digaungkan mulai dari pengamat hingga mahasiswa. 

    Suara ini makin keras setelah pengemudi Ojol tewas dilindas mobil rantis Brimob pada kahir Agustus kemarin.     

    Oleh para “penuntutnya”, Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

    Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

    Sejauh ini Tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait Supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons.

    Namun, info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

    Komjen Dedi Praseyo

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

    Upacara pelantikan digelar di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/8/2025).

    Sebelumnya, Kapolri telah melakukan mutasi dan rotasi sejumlah Perwira Tinggi (Polri).

    Hal itu tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar.

    Dalam mutasi kali ini, Kapolri mengganti sebanyak delapan pejabat di lingkungan Mabes Polri.

    Salah satu posisi yang mendapat perhatian yakni Wakapolri yang sejak Juli 2025 tidak diisi setelah Komjen Pol Ahmad Dofiri pensiun.

    Wakapolri sendiri bertugas membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya.

    Selain itu Wakapolri juga dapat mewakili Kapolri saat berhalangan dan melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lantas, bagaimana sepak terjang hingga harta kekayaan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebelum menjabat Wakapolri?

    Profil dan rekam jejak

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Wakapolri pada 16 Agustus 2025.

    Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 26 Juli 1968 itu menggantikan posisi Komjen Pol Ahmad Dofiri yang telah pensiun.

    Dedi Prasetyo saat ini menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi.

    Komisaris Jenderal Polisi adalah pangkat perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia, setara dengan Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya pada Kepangkatan Militer Indonesia.

    Tanda kepangkatan yang dipakai adalah tiga bintang.

    Dalam lingkungan Polri, Komjen Pol menduduki jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum, Astamaops, Astamarena, Kepala Badan Reserse Kriminal, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan.

    Mengenai pendidikan, Komjen Pol Dedi Prasetyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

    Selain itu, ia tercatat pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1999 dan SESPIM tahun 2005.

    Jejak karier Dedi Prasetyo

    Sebelum menjabat Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengemban tugas sebagai Irwasum Polri sejak November 2024 hingga Agustus 2025.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah pada 2020.

    Berikut riwayat perjalanan karier Dedi Prasetyo:

    – Pama Polda Jawa Timur (1991)

    – Kaur Binops Serse Polres Lamongan (1991)

    – Kapolsek Deket (1992)

    – Kasat Serse Polres Lamongan (1993)

    – Dantontar Akpol (1993—1995)

    – Dankitar Akpol (1996)

    – Pama Polda Metro Jaya (1996)

    – Kapolsek Serpong (1997)

    – Pama PTIK (1997—1999)

    – Kapuskodalops Polres Marabahan (1999)

    – Kapuskodalops Polres Banjar (2000)

    – Pama PPITK PTIK (2000—2002)

    – Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri (2002)

    – Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri (2003)

    – Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri (2004)

    – Sespri Wakapolri (2004—2005)

    – Pamen Sespim Polri (2005)

    – Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur (2005)

    – Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jawa Timur (2006—2007)

    – Kasat Serse Polwiltabes Surabaya (2007)

    – Kapolres Kediri Kota (2008)

    – Kapolres Lumajang (2009)

    – Kasubbagmin Set Rodalpers SDE SDM Polri (2010)

    – Kasubag Jakprodiklat Bag Jakdiklat Rojiantra SDE SDM Polri (2010—2011)

    – Karo SDM Polda Maluku Utara (2011)

    – Karo SDM Polda Kalimantan Tengah (2012)

    – Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri (2014)

    – Kabagrenmin SSDM Polri

    – Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri (2016)

    – Wakapolda Kalimantan Tengah (2017)

    – Karopenmas Divhumas Polri (2018)

    – Karobinkar SSDM Polri (2019)

    – Kapolda Kalimantan Tengah (2020)

    – Kadiv Humas Polri (2021—2023)

    – Asisten SDM Kapolri (2023—2024)

    – Irwasum Polri (2024—2025)

    – Wakapolri (2025—Sekarang)

    – Guru Besar STIK/PTIK Lemdiklat Polri (2023—2024).

    Sosok Komjen Wahyu Widada

    Komjen Syahardiantono resmi menjabat Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

     Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Agustus 2025.

    Mutasi ini tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.

    “Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” kata Kadiv Humas Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Salah satunya adalah Komjen Syahardiantono yang ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

    Siapa Komjen Syahardiantono? Berikut profil Kabareskrim baru Polri

    Profil Komjen Syahardiantono

    Syahardiantono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

    Syahar juga teman seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2010, Syahar pernah menjadi Kapolres Pasuruan.

    Satu tahun kemudian, dia diangkat menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jawa Timur.

    Kemudian pada 2012, Syahar sempat ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim.

    Pada 2014, Syahar ditunjuk menjadi Dirreskrimsus Polda Kepulauan Riau.

    Selanjutnya, Syahar menduduki posisi Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri pada 2016.

    Dua tahun setelahnya, Syahardiantono ditunjuk sebagai juru bicara Polri.

    Syahar mendapat posisi Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri.

    Pada tahun 2019, Syahar menjadi jenderal bintang 1 atau Brigjen.

    Syahar ditunjuk sebagai Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri.

    Kemudian pada 2020, Syahardiantono menduduki jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim.

    Pada 2022, ia ditunjuk menjadi Kadiv Propam Polri untuk menggantikan Ferdy Sambo.

    Setelah itu, ia menempati posisi Kabaintelkam Polri pada 2024.

    Kini lewat keputusan mutasi Agustus 2025, Komjen Syahardiantono ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada.

    Berikut riwayat jabatan Komjen Syahardiantono sebelum ditunjuk menjadi Kabareskrim Polri:

    -Kasat II Ditreskrim Polda Jatim (2005)

    -Kapolres Kota Pasuruan Polwil Malang Polda Jatim (2008)

    -Kapolres Pasuruan (2010)

    -Wadirreskrimsus Polda Jatim (2011)

    -Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim Polri (2012)

    -Dirreskrimsus Polda Kepri (2014)

    -Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2016)

    -Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdikpol Polri (2017)

    -Kabagpenum Divhumas Polri (2018)

    -Karo PID Divhumas Polri (2019)

    -Dirtipidter Bareskrim Polri (2020)

    -Wakabareskrim Polri (2021)

    -Kadiv Propam Polri (2022)

    -Kabaintelkam Polri (2024). (*)