Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat mulai melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas publik pasca aksi anarki yang terjadi beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan langkah ini pada Kamis (18/9/2025).

    Menurut Emil, salah satu titik terparah adalah Gedung Negara Grahadi di Surabaya. Bagian sayap barat gedung bersejarah itu mengalami kerusakan serius setelah terkena lemparan bom molotov.

    “Sayap barat Gedung Grahadi rusak karena lemparan bom molotov dan penyusup berhasil masuk dengan mudah untuk membakar menggunakan torch,” ungkap Emil.

    Kondisi tersebut dianggap rawan karena posisinya dekat jalan dan mudah diakses massa. Emil menegaskan penanganan Grahadi kini menjadi perhatian serius karena gedung itu bukan hanya pusat pemerintahan, melainkan juga cagar budaya sekaligus saksi sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, proses perbaikan melibatkan tim cagar budaya bersama Kementerian PUPR.

    Selain Grahadi, Pemprov Jatim juga mencatat sejumlah fasilitas publik lain terdampak, termasuk kantor Samsat di Kediri yang terbakar. Meski demikian, Emil memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan lokasi sementara.

    Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda yang melibatkan Pangdam, Kapolda, TNI AL, DPRD, kejaksaan, hingga pengadilan. “Sinergi lintas lembaga penting agar perbaikan segera dilakukan dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Emil.

    Ia menambahkan, komitmen perbaikan fasilitas masyarakat menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah. “Kami berupaya secepat mungkin agar masyarakat kembali bisa merasakan layanan publik dengan normal,” tandas Emil. [rbr/beq]

  • Tolak Relokasi Gedung DPRD Kota Kediri, Saroja Beber Alasan Fundamental

    Tolak Relokasi Gedung DPRD Kota Kediri, Saroja Beber Alasan Fundamental

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Penasihat Sahabat Boro Jarakan (Saroja) Kediri, Supriyo, menolak keras rencana relokasi dan pembangunan baru gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

    Sikap ini disampaikan sebagai bentuk respons atas usulan DPRD setempat untuk pindah dari gedungnya di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri, yang rusak akibat dibakar massa pada aksi 30 Agustus 2025 lalu.

    Supriyo, yang berbicara mewakili lembaga swadaya masyarakat tersebut, menegaskan bahwa penolakan ini dilatarbelakangi oleh situasi ekonomi dan kebatinan masyarakat yang sedang tidak baik pasca peristiwa akhir Agustus lalu. Menurutnya, di tengah kondisi yang sulit, pemerintah justru seharusnya lebih peka dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

    “Kami menolak itu, karena kita tahu persis situasi hari ini kurang baik, baik segi ekonomi maupun situasi kebatinan masyarakat,” ujar Supriyo, pada Rabu (17/9/2025).

    Ia menambahkan, gedung yang telah puluhan tahun digunakan tersebut tidak pernah mengalami masalah berarti yang mengharuskan pembangunan baru.

    Alih-alih membangun gedung baru, Supriyo merekomendasikan untuk merenovasi gedung lama atau memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang sudah ada namun mangkrak, seperti Gedung Nasional Indonesia (GNI) dan eks Gedung Bioskop Jaya. Menurutnya, langkah ini jauh lebih efisien dan mencerminkan kesederhanaan.

    Ia menekankan bahwa yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah proyek-proyek padat karya dan kebijakan nyata yang dapat menyambung hidup di masa sulit, bukan kemegahan fisik sebuah gedung.

    Kekhawatiran juga ditujukan pada dampak penurunan pendapatan perusahaan besar seperti PT Gudang Garam Tbk terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri ke depannya.

    “Kami mohon kepada Wali Kota Kediri untuk menolak dan mempertimbangkan itu. Kami akan menggalang dukungan untuk menolak,” tegasnya. Ia mengingatkan agar APBD digunakan dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat.

    Menanggapi alasan relokasi yang menyebutkan bekas kuburan sebagai salah satu pertimbangan, Supriyo menyayangkan hal tersebut.

    “Apakah kita ini hidup di zaman pra sejarah, sehingga hal-hal irasional itu menjadi pertimbangan,” sindirnya. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah “pikiran yang megah dan gagah,” serta output kerja yang nyata bagi masyarakat.

    Rencana relokasi ini baru diketahui dari usulan Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus (Kak Ido) dari PAN, setelah mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kerusakan gedung pada Minggu, 14 September 2025.

    Firdaus berargumen bahwa gedung tua yang dibangun era 1970-an itu sudah tidak representatif dan sempit untuk menampung kebutuhan masyarakat yang ingin beraudiensi.

    Namun, bagi Supriyo dan Saroja, esensi penyelenggaraan negara terletak pada hasil kerjanya. “Output apa yang dihasilkan oleh lembaga negara, itu yang ditunggu masyarakat. Bukan kemegahan, bukan kegagahan fisiknya,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Pengemis Kasar Viral di Exit Tol Madiun Dijemput Petugas Dinsos

    Pengemis Kasar Viral di Exit Tol Madiun Dijemput Petugas Dinsos

    Madiun (beritajatim.com) – Seorang perempuan pengemis yang sempat viral di media sosial karena bersikap kasar kepada pengguna jalan di simpang lampu merah Exit Tol Madiun akhirnya dijemput petugas gabungan Pemkab Madiun, Rabu (17/9/2025) siang.

    Dalam rekaman video amatir yang beredar, perempuan tersebut terlihat meminta uang sambil mengetuk kaca mobil hingga melakukan pemukulan terhadap pengendara motor. Aksi itu memicu keresahan warganet dan masyarakat pengguna jalan.

    Perempuan itu diketahui bernama Meliana Santi Dewi (46) atau akrab disapa Meli, warga Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Setelah dievakuasi, ia dibawa ke kantor desa untuk pendataan identitas.

    Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Andy Wijayanto, menyebut keberadaan Meli memang sudah lama menjadi keluhan warga.

    “Meli kerap meminta dengan cara yang mengganggu, bahkan memukul kepala pengendara dan mengetuk kaca mobil. Itu menimbulkan keresahan,” jelasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Meli akan menjalani perawatan di RSUD Caruban selama sepuluh hari. Jika kondisinya tidak kunjung membaik, ia direncanakan dipindahkan ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Pemeriksaan medis juga dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaannya.

    Sebelumnya, upaya rehabilitasi Meli terhambat lantaran pihak keluarga menolak. Namun kali ini, Dinsos memberikan ultimatum agar keluarga menyetujui perawatan atau siap bertanggung jawab penuh bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

    Dengan evakuasi tersebut, pemerintah berharap Meli bisa mendapat penanganan yang tepat sekaligus menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan Exit Tol Madiun. [rbr/beq]

  • Mas Dhito Imbau ASN Pemkab Kediri Hindari Flexing

    Mas Dhito Imbau ASN Pemkab Kediri Hindari Flexing

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menghindari flexing atau pamer gaya hidup berlebihan.

    Imbauan ini disampaikan dua pekan pasca kejadian perusakan dan pembakaran gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri. Tepatnya saat acara doa bersama perpindahan kantor sekretariat daerah, pada Selasa (16/9).

    “Kita di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri kalau bisa jangan sampai ada yang membuat masalah di luar sana, baik secara etika, moril maupun memamerkan gaya hidup yang berlebihan,” kata Mas Dhito.

    ASN sebagai representasi pemerintah diharapkan dapat menjaga sikap baik di lingkungan maupun media sosial. Pun semua orang memiliki harapan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, namun capaian itu tidak perlu dipamerkan.

    Mas Dhito menekankan kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri untuk lebih mengedepankan integritas dan mengutamakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

    “Semua hal-hal yang sifatnya strategis dan pelayanan dasar saya minta tetap berjalan jangan sampai ada catatan,” ungkapnya.

    Sementara itu, rehabilitasi dan pembangunan gedung perkantoran milik Pemkab Kediri yang rusak dibakar massa pada aksi anarkis akhir Agustus 2025 itu akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan. Meliputi Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri.

    Pun pembangunan akan ditangani pusat, Mas Dhito mengingatkan kepada instansi di Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Dinas PUPR maupun Perkim dan dinas terkait untuk ikut mengawasi selama proses berjalan.

    “Walaupun itu dari kementerian tidak berarti kita diam,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Sebanyak 467 Penerima Bansos Kota Kediri Dicurigai Terlibat Judol

    Sebanyak 467 Penerima Bansos Kota Kediri Dicurigai Terlibat Judol

    Kediri (beritajatim.com) – Ratusan rekening penerima bantuan sosial BPNT dan PKH di Kota Kediri terkena blokir sementara Kementeria Sosial. Penyebabnya, rekening tersebut dicurigai terlibat judi online (judol).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi mengatakan, terdapat 467 rekening penerima manfaat BPNT dan PKH yang terblokir. Dinsos menerima data tersebut dari Kemensos tanpa by name by address.

    Menurut Paulus, ratusan rekening yang terdeteksi tersebut akumulasi dari beberapa tahun setelah adanya kebijakan dari pemerintah. Pihaknya langsung menindaklanjuti temuan tersebut.

    “Jadi ini akumulasi dari beberapa tahun itu Ada 467 yang ada di Kota Kadiri. Jadi bisa ketauanya di 2024, Bisa ketauanya di 2025 ini, di 2023, karena ini kebijakan baru, baru dideteksi gitu,”ujarnya.

    Paulus memastikan semua rekening yang terblokir, bukan pelaku judol. Mereka, kata dia, sebagai terdampak dari aktivitas yang terlarang tersebut.

    “Hampir semua penerima itu bukan pelaku. Jadi yang terdampak ya kayaknya yang seperti tadi bilang, jadi misalnya penerimanya atas nama Ibu Siti, ini pelakunya anaknya, Bapaknya, suaminya atau KTP-nya Ibu Siti ini dipakai,” terangnya.

    Dinsos Kota Kediri memberikan kesempatan kepada KPM yang terdampak pemblokiran untuk mereaktivitasi kembali. Syaratnya dengan memberikan surat keterangan tidak menyalahgunakan ulang.

    Mereka dapat melakukan koordinasi dengan SDM PKH di kelurahan masing-masing. Setelah itu, mengisi formulir yang disertai dengan foto rumah tampak depan dan samping.

    Dinsos memberikan kesempatan reaktivasi kembali hanya satu kali. Artinya jika kedapatan rekeningnya kembali terblokir dengan kasus yang sama, maka tidak akan diberi bantuan sosial kembali.

    “Saya mengambil kebijakan internal Kota Kadiri reaktifasi pertama ini, oke saya tanda tangan ini. Tetapi kalau terdeteksi orang itu lagi, terus nanti kalau sudah ada reaktifasi terpaksa tidak saya tanda tangan ini. Jadi itu berarti penyakit,” tegasnya.

    Bukan tanpa alasan ia mengambil langkah tegas, karena selama ini pihanya juga sudah melakukan sosialisasi terkait larangan penggunaan rekening untuk judol. Paulus juga yakin langkah ini juga akan disetujui oleh Wali Kota Kediri.

    “Saya rasa Bu Vinanda juga tidak akan mau kalau sesuatu itu diulang-ulang, sesuatu yang salah diulang-ulang terus. Saya rasa pembimbingan daerah dalam hal ini Mbak Vinanda juga pasti akan setuju dengan saya, bahwa kebijakan yang saya ambil itu memang tidak bisa (reaktivasi kembali),” tandasnya.

    Untuk diketahui, data penerima bansos di Kota Kediri selama triwulan ini sebanyak 26.798 KPM BPNT dan 8.190 KPM PKH. [nm/ian]

  • DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk menunda pembangunan bandara maupun pelabuhan baru pada 2025 maupun 2026, sebagai imbas dari keterbatasan fiskal. 

    Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan terlebih dahulu, ketimbang membangun simpul baru. 

    Pasalnya, Komisi V DPR mengeluhkan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah wilayah yang sangat kurang layak dan membahayakan. Misalnya, jalan lintas Selatan Pulau Jawa yang tidak termanfaatkan dengan baik karena fasilitas keselamatannya minim sekali sehingga masih banyak masyarakat yang memilih jalur Utara. 

    “Jalannya cenderung agak ekstrem, tanjakan tikungan, tetapi petunjuk keselamatannya masih minim. Komisi V minta sederhana saja, Pak. Kami memahami kekurangan anggaran dari kementerian, tetapi paling tidak fasilitas keselamatan jalan ini tolong dipenuhi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Mitra Komisi V, Senin (15/9/2025). 

    Lasarus menyayangkan dalam 10 tahun terakhir pembangunan jalan dilakukan secara masif, tetapi minim penanda tikungan, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya. 

    Padahal, sarana prasarana keselamatan merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, meski Kementerian Pekerjaan Umum telah membantu membuat marka jalan. 

    Untuk itu, Lasarus memohon Kemenhub untuk fokus terhadap hal tersebut. Terlebih, kondisi saat ini menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan berdekatan dengan Ramadan maupun Lebaran yang akan jatuh pada kuartal I/2026 mendatang. 

    “Kementerian Perhubungan fokusnya ke sana saja dahulu, Pak. Kalau yang lain-lain seperti bangun bandara baru, pelabuhan baru, dan seterusnya, sudah lah. Kita melihat kondisi keuangan Bapak [Kemenhub] itu tidak memungkinkan,” ujar Lasarus. 

    Bukan berarti tidak perlu dibangun, tetapi proyek bandara maupun pelabuhan baru dapat menjadi prioritas apabila Kemenhub dapat menambah anggaran lebih besar. 

    “Ketika ada kecelakaan, tidak ada penunjuk [jalan], Pak. Ini bukan kewenangan kami [kata Korlantas]. Ini kewenangannya dari perhubungan. Ini menyangkut keselamatan nyawa pengguna jalan, Pak. Jadi saya rasa fokusnya ke sana,” tegas Lasarus. 

    Untuk diketahui, meski pada 2025 Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran Rp2,74 triliun sehingga pagu efektif Rp29,51 triliun, tetapi masih lebih rendah dari pagu awal yang mencapai Rp31,45 triliun (sebelum efisiensi). 

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp3,05 triliun belanja barang operasional dan Rp20,59 triliun berupa belanja non operasional.

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun atau terdapat kekurangan senilai Rp20,4 triliun. 

    Rencana Bangun 39 Bandara

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024, jumlah bandar udara eksisting sebanyak 251 bandara dan 45 Rencana bandara baru. 

    Sampai dengan akhir tahun 2024 baru terdapat 6 bandar udara baru, yakni Bandara Dhoho Kediri, Bandara Singkawang, Bandara Maulana Prins Mandapar-Banggai Laut, Bandara Bolaang Mongondow-Sulawesi Utara, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo, dan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Mandailing Natal, Sumatra Utara. 

    Dengan demikian, jumlah bandar udara eksisting menjadi sebanyak 257 bandara. Artinya pula, Kemenhub masih memiliki PR untuk membangun 39 bandara. 

    Saat ini, tercatat untuk penerbangan domestik melayani 296 rute dan 123 kota yang dilayani oleh 14 maskapai dan dua maskapai khusus kargo.

    Sementara untuk penerbangan internasional dilayani oleh delapan maskapai nasional dan dua khusus kargo, serta 56 maskapai asing dan tiga khusus kargo. Tercatat sudah menghubungkan 19 kota di dalam negeri dan 58 kota di 26 negara dengan 132 rute. 

  • Karyawan Rampok Gudang Snack Kediri, Majikan Dianiaya Pakai Kunci Roda

    Karyawan Rampok Gudang Snack Kediri, Majikan Dianiaya Pakai Kunci Roda

    Kediri (beritajatim.com) – Perampokan yang menyasar gudang distributor makanan ringan CV Sanjaya Perkasa di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berhasil diungkap aparat kepolisian kurang dari 24 jam. Pelaku berinisial NK (28), yang ternyata merupakan karyawan perusahaan tersebut, ditangkap polisi di rumahnya pada Sabtu (14/9/2025) pagi.

    Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengungkapkan peristiwa perampokan itu terjadi pada Jumat (13/9/2025) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Dalam aksinya, pelaku menganiaya korban SWP (29) dengan tujuan menghilangkan jejak sebelum melarikan diri.

    “Alhamdulillah, puji Tuhan beberapa waktu lalu kita menerima laporan adanya percobaan pencurian dengan kekerasan. Saat ini kita sudah mengamankan seorang laki-laki yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata AKP Joshua, Senin (15/9/2025).

    Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain satu kunci roda yang digunakan untuk menganiaya korban, satu tas hitam, satu handphone, satu tablet, satu seragam kerja warna biru, sepasang sandal hitam, satu gunting, serta visum et repertum yang memperkuat proses penyidikan.

    AKP Joshua menambahkan, pihaknya masih mendalami motif dan modus pelaku melakukan aksi tersebut. “Saat ini sedang kita lakukan pendalaman Yang kemudian akan kita sampaikan terkait dengan modus maupun motif dari pelaku yang melakukan aksi kejahatan tersebut,” ujarnya.

    Korban SWP sempat berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya mengundang perhatian warga sekitar lokasi perusahaan. “Korban ini sempat meminta tolong, ya meminta tolong Berteriak. Kemudian masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu mengetahui dan mendatangi. Jadi sempat mengetup pagarnya. Karena mengetup pagar itu kemudian pelaku berusaha menghilangkan jejak dan lari,” tutur AKP Joshua.

    Polisi memastikan pelaku NK dijerat Pasal 365 junto 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan kekerasan. “Terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun, dikurangi sepertiga karena masih dalam kategori percobaan,” tegasnya.

    Sementara itu, kondisi korban kini berangsur membaik setelah menjalani perawatan intensif pasca kejadian. Korban bahkan sudah bisa kembali beraktivitas. [nm/but]

  • Belum Sekolah dan Tak Miliki Akta Lahir, Mas Dhito Cukupi Kebutuhan Pendidikan Restu

    Belum Sekolah dan Tak Miliki Akta Lahir, Mas Dhito Cukupi Kebutuhan Pendidikan Restu

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menemui seorang anak laki-laki bernama Restu yang di usianya delapan tahun belum juga sekolah seperti teman-temannya karena terkendala tak memiliki akta kelahiran.

    Orang tua Restu sendiri dikabarkan telah berpisah. Ibunya pulang ke Bandung, sedang bapaknya yang berprofesi sebagai sopir truk, kerap bepergian ke luar kota untuk mengirim barang. Oleh bapaknya, sudah lima bulan anak ini dititipkan di tempat Mujiastuti dan Siswanto, pasangan suami istri yang tinggal di Dusun Dawuhan, Desa Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito menemui seorang anak laki-laki bernama Restu.

    Mereka tidak memiliki hubungan kerabat, hanya tetangga lama sewaktu dulu tinggal di Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah. Selama tinggal bersama Mujiastuti dan Siswanto, keseharian Restu seperti anak-anak pada umumnya, dia biasa bermain bersama anak-anak tetangga seumuran.

    Mujiastuti dan Siswanto pun mengaku terkendala untuk menyekolahkan Restu, karena anak ini tak memiliki identitas akta kelahiran. Mas Dhito, sapaan bupati Kediri begitu mendengar kabar ini, Selasa (15/9) siang langsung ke lokasi dan memfasilitasi supaya Restu dapat kembali bersekolah.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito menemui seorang anak laki-laki bernama Restu.

    Saat bertemu, Mas Dhito pun mengajak Restu berkomunikasi hingga diperoleh pengakuan bahwa anak tersebut dulunya pernah sekolah dan duduk di kelas 1 SD. Namun, baru masuk dua pekan, anak ini tidak melanjutkan sekolah.

    “Usianya delapan tahun, terakhir SD kelas satu, mulai besuk sudah kita siapkan sekolah lagi di SD terdekat,” kata Mas Dhito.

    Dalam pertemuan tersebut, Mas Dhito yang didampingi Sekda Mohamad Solikin, termasuk dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial Kabupaten Kediri terus memberikan motivasi supaya Restu mau kembali bersekolah. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk sekolah pun telah disiapkan, mulai dari baju seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga kebutuhan lainnya.

    Menerima pemberian dari bupati, Restu pun terlihat sumringah karena akhirnya bisa kembali bersekolah seperti teman-temannya. Dengan antusias, anak ini pun membuka satu per satu hadiah pemberian dari Mas Dhito.

    “Untuk peralatan sekolah, dan biaya sekolah semua akan kita tanggung dan biayai,” tambah Mas Dhito.

    Dalam kesempatan itu pula, Mas Dhito mengaku berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada keluarga Mujiastuti beserta suami yang mau merawat Restu. Meski tidak ada hubungan keluarga, mereka dengan iklas dan kebesaran hati mau merawat Restu seperti anak sendiri.

    Restu rencananya akan kembali bersekolah di SD Negeri Kawedusan I yang jaraknya tak jauh dari tempat dia tinggal. Kembalinya Restu bersekolah itu pun membawa kebahagiaan bagi Mujiastuti dan Siswanto.

    “Harapannya dengan bisa sekolah, kedepannya (anak ini) bisa menjadi orang yang sukses,” doa Mujiastuti. [ADV PKP/nm/but]

  • Kuasa Hukum Ajukan Banding atas Vonis Seumur Hidup Terdakwa Mutilasi Koper Merah Kediri

    Kuasa Hukum Ajukan Banding atas Vonis Seumur Hidup Terdakwa Mutilasi Koper Merah Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi mayat dalam koper merah di Kediri, Mohammad Rofian, resmi mengajukan banding. Langkah hukum ini ditempuh untuk menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri yang sebelumnya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Rohmad Tri Hartanto.

    Dalam keterangannya, Rofian menyebut bahwa upaya hukum banding tersebut sudah didaftarkan ke PN Kota Kediri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Kalau kemarin di persidangan kita menyatakan pikir-pikir. Di dalam KUHP untuk proses upaya hukum itu ada jangka waktu 7 hari. Nah, ini sebelum 7 hari kita menyatakan banding. Jadi kita nanti menandatangani akta,” ungkapnya, Senin 15 September 2025.

    Mantan reporter radio itu menuturkan, keputusan banding diambil setelah tim kuasa hukum mempelajari salinan putusan majelis hakim. Ia menilai amar putusan tidak mencerminkan rasa keadilan.

    “Karena apa? karena di dalam halaman 121 menyatakan terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan alasan bahwa dilatarbelakangi dendam. Padahal antara terdakwa dan korban kan dulunya ada hubungan khusus. Nah, kemudian si terdakwa ini ingin keluar dari hubungan khusus itu dan kemudian si korban dalam salinan putusan mengatakan bahwa dia ingin tetap bersama Rohmad,” bebernya.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa konstruksi hukum yang digunakan hakim tidak sesuai fakta persidangan. “Pandangan hakim bahwa Rohmad sudah menyimpan dendam dan dipicu pada saat di salah satu hotel ada umpatan dari korban bahwa anak terdakwa disumpahi ‘perempuan nakal’. Dalam fakta persidangan terdakwa tidak membawa peralatan ketika di hotel apalagi yang pertama kali mengajak di hotel kan korban,” ucapnya.

    Menurut tim pengacara, unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak terpenuhi. Mereka menilai pasal yang lebih tepat adalah 351 Ayat 3 atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Setelah pendaftaran banding, tim hukum memiliki waktu tujuh hari untuk menyerahkan memori banding yang saat ini tengah dipersiapkan.

    Seperti diketahui, kasus ini bermula dari pembunuhan sadis yang terjadi di sebuah hotel di Kota Kediri pada Januari 2025. Korban, Uswatun Khasanah (29) asal Kabupaten Blitar, dibunuh lalu dimutilasi oleh terdakwa Rohmad Tri Hartanto, warga Tulungagung.

    Potongan tubuh korban disimpan dalam koper merah yang dibuang di Kabupaten Ngawi, sementara bagian tubuh lainnya disebar hingga wilayah Trenggalek dan Ponorogo. [nm/suf]

  • Jembatan Semampir Kediri Resmi Ditutup Total Hari ini, Simak Rute Pengalihan Arus hingga 12 November 2025

    Jembatan Semampir Kediri Resmi Ditutup Total Hari ini, Simak Rute Pengalihan Arus hingga 12 November 2025

    Kediri (bertajatim.com) – Menyusul akan dilakukannya rehabilitasi Jembatan Semampir secara menyeluruh, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan mengumumkan penutupan sementara jembatan yang sudah berdiri sejak tahun 1992 tersebut.

    Penutupan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi teknis dari Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) yang meyatakan bahwa kondisi Jembatan Semampir saat ini mengalami lendutan dan kerusakan konstruksi sehingga dinilai perlu segera direhabilitasi guna menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Didik Catur mengatakan, Kegiatan rehabilitasi ini mengharuskan penutupan total Jembatan Semampir mulai 15 September hingga 12 November 2025. Penutupan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap arus lalu lintas, terutama di wilayah tengah Kota Kediri.

    Sebagai bentuk mitigasi dampak tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Satlantas Polres Kediri Kota dan Satker UPT Terminal telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

    Antara lain kendaraan bus dan angkutan barang dari arah Surabaya ke Tulungagung akan dialihkan dari Jembatan Semampir menuju Jalan Mayor Bismo lalu ke Jalan Diponegoro, mengarah ke Kodim 0809, Kelurahan Burengan, Jalan Kapten Tendean, Sersan Suharmaji, Pertigaan Jetis menuju ke Tulung agung.

    Sedangkan untuk bus dari Tulungagung ke Surabaya rute yang disarankan yakni Jalan Sersan Suharmaji melewati Kelurahan Ngronggo lanjut ke Jalan Tendean masuk ke Terminal Tamanan kemudian menuju alun-alun, Jalan PB Sudirman dan Yos Sudarso.

    “Untuk kendaraan berat di atas 10 ton kami imbau untuk tidak melintasi Kota Kediri, melainkan mengambil jalur alternatif melalui Papar menuju Tulungagung atau Blitar untuk menghindari kepadatan di jalan PB Sudirman dan Yos Sudarso,” jelasnya.

    Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas secara matang, Didik mengatakan telah melakukan langkah antisipatif dan sosialisasi secara masif melalui media sosial, banner, dan spanduk yang dipasang tidak hanya di wilayah Kota Kediri, namun juga di daerah pinggiran dan luar kota.

    “Kita juga sudah mengimbau lewat ATCS untuk pemberitahuan bahwa ada penutupan ini sehingga bisa mengalihkan arus ke tempat-tempat yang lain. ATCS juga terus kita pantau mulai pagi sampai malam untuk mengetahui kepadatan lalu lintas di titik mana saja sehingga bisa kita atur untuk durasi traffic light,” tuturnya.

    Untuk mengantisipasi kepadatan di beberapa titik rawan, Didik mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Polres Kediri Kota, Dinas Perhubungan serta Satker UPT Terminal dan mengaku siap untuk menambah personel di lapangan, khususnya di jam-jam padat.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses rehabilitasi ini. Semoga masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya ini demi terciptanya infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan,” harapnya. [nm/suf]