Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    DPRD Kediri Desak Pengawasan Ketat MBG Usai Viral Polemik Dapur SPPG

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul polemik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, yang viral di media sosial.

    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua DPD NasDem, Lutfi Mahmudiono, menegaskan perlunya langkah cepat Pemkab untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Jadi itu untuk segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu sehingga mereka dapat akses untuk yang tidak terjadi seperti di daerah-daerah lain gitu terkait dengan MBG,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.

    “Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita ya untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri sehingga memastikan bahwa semua MBG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” lanjutnya.

    Menurut Lutfi, efektivitas Satgas Pengawasan MBG yang dibentuk Pemkab juga harus ditingkatkan agar pelaksanaan program sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    “Mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait dengan kekurangan-kekurangan di sekolah terkait MBG di Kabupaten Kediri, mungkin dari mekanisme pengawasan dari Pemkab sendiri dan dinas terkait yang seharusnya memastikan SOP,” tegasnya.

    Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran SOP, Lutfi menyatakan DPRD akan mendorong evaluasi terhadap manajemen dapur MBG.

    “Kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, dari DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di SPPG atau dapur-dapur,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra. Ia menilai program MBG merupakan terobosan penting, namun pelaksanaannya tidak boleh longgar dalam hal standar dan SOP.

    “Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian untuk masyarakat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun untuk standar kualitas makanan,” ujar Reval.

    Reval menegaskan bahwa kualitas makanan dan standar kerja harus diperhatikan ketat karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.

    “Program ini tidak boleh untuk coba-coba, karena ini berurusan dengan nyawa manusia. Kami dari DPRD akan melakukan tindakan-tindakan sesuai wewenang kami sebagai pihak control atau pengawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dapur SPPG di Desa Rembangkepuh menjadi sorotan setelah beredar video berdurasi 17 detik di TikTok yang menampilkan keluhan terkait sistem kerja. Video tersebut menimbulkan persepsi adanya praktik kerja otoriter di dapur MBG.

    Namun, Koordinator SPPG Kediri, Ahmad Gunawan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan video yang viral bukan berasal dari keluhan karyawan. “Ini berarti pekerja yang kurang baik. Bisa dibicarakan ke kepala SPPGnya,” ucapnya singkat. [nm/beq]

  • Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rombongan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, bersama dengan perwakilan sejumlah perangkat daerah yang meliputi Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bappeda, Disnaker, Dinkes, BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD dr. Djasamen Saragih.

    Dalam kesempatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menyambut langsung rombongan di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Turut mendampingi jajaran perangkat daerah Kota Kediri, di antaranya Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMTK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, serta Bagian Administrasi Perekonomian.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan bahwa kunjungan lintas daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan dana publik.

    “Kunjungan lintas daerah seperti ini penting untuk memperkuat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi agar pengelolaan dana publik semakin transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ferry.

    Ia menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Kota Kediri. Penerimaan DBHCHT terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan capaian ini, Kota Kediri menjadi penerima DBHCHT terbesar ketiga di Jawa Timur.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan pemanfaatan DBHCHT diarahkan pada sejumlah bidang prioritas. Pada sektor kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Gambiran, revitalisasi puskesmas, serta pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan kesehatan.

    Sementara, pada sektor kesejahteraan masyarakat, alokasi DBHCHT mendukung bantuan langsung tunai bagi buruh rokok, bantuan sosial untuk anak yatim, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan bidang penegakan hukum, dana dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan cukai, pembinaan industri, dan peningkatan kapasitas aparat.

    Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembangunan daerah, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran, dump truck, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

    Ferry menambahkan bahwa meskipun jumlah DBHCHT cukup besar, tantangan utama adalah memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata. Karena itu, Pemkot Kediri terus melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan semakin optimal.

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkot Kediri.

    Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Ia menjelaskan bahwa Pematangsiantar hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total dana DBHCHT yang diterima Kota Kediri. Meski relatif kecil, dana tersebut tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dana itu terutama mendukung para pekerja pabrik rokok PT STTC yang mempekerjakan sekitar 7.000 orang, melalui program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja. Program tersebut diharapkan memberi keterampilan tambahan sekaligus kepercayaan diri bagi pekerja dalam meningkatkan penghidupan.

    “Melalui kunjungan ini, kami ingin belajar dari Kota Kediri, khususnya terkait pemanfaatan DBHCHT yang lebih luas dan pengembangan layanan kesehatan serta rumah sakit yang telah berkembang baik di sini,” ujar Zainal.

    Selain membahas DBHCHT, rombongan juga menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di Kediri. Produk batik karya siswa sekolah luar biasa menjadi salah satu contoh inspiratif karena mampu memberi nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Menutup sambutannya, Zainal berharap kerja sama dan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat terus berlanjut.

    “Meski saya akan segera memasuki masa purna tugas, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sektor ekonomi akan diteruskan pemerintah daerah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Uang Tukang Becak Pare Kediri Rp 36 Juta Nyaris Digondol Maling

    Uang Tukang Becak Pare Kediri Rp 36 Juta Nyaris Digondol Maling

    Kediri (beritajatim.com) – Nahas menimpa Supangat, warga RT 02 RW 02 Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak. Rumahnya dibobol pencuri dan uang puluhan juta rupiah hampir raib digasak pelaku.

    Melansir dari akun Instagram @pehkediri, peristiwa ini terjadi saat korban tidak berada di rumah. Pelaku masuk, mengacak-acak isi lemari, dan mencoba membawa kabur uang tunai senilai Rp36 juta. Aksi tersebut berhasil digagalkan setelah warga mengetahui dan pihak kepolisian segera mengamankan pelaku.

    “Terjadi pencurian uang di rumah bapak Supangat, salah satu warga Desa Tertek Pare RT 02 RW 02 yang berprofesi sebagai tukang becak. Kronologinya, pelaku melancarkan aksinya ketika korban tidak ada korban. Pelaku mengobrak-abrik isi lemari korban membawa uang senilai Rp36 juta. Untungnya pelaku tidak sampai kena salam olahraga, karena pihak berwajib cepat datang untuk mengamankan pelaku lur,” tulis keterangan dalam video unggahan @pehkediri.

    Kapolsek Pare, AKP Rudi Darmawan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyebut kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak Unit Reskrim.

    “Masih di cek Unit Reskrim Mbak,” katanya saat dikonfirmasi.

    Video yang menampilkan kejadian pencurian di rumah Supangat tersebut kini viral dan telah ditonton sebanyak 55,8 ribu kali di media sosial. [nm/but]

     

  • SPPG Ngampel Diresmikan, Gus Qowim Tekankan Gizi Seimbang dan Ketahanan Pangan Lokal

    SPPG Ngampel Diresmikan, Gus Qowim Tekankan Gizi Seimbang dan Ketahanan Pangan Lokal

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngampel, Kamis (02/10/2025). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Wali Kota Kediri. Lalu dilanjutkan dengan meninjau satu per satu bagian dari SPPG Ngampel ini.

    “Terima kasih kepada Bapak Khusnul Arif dan Ibu Vena Patricia beserta seluruh keluarga besar SPPG Ngampel atas layanan mulia ini. Saat ini Kota Kediri terus memperkuat jejaring layanan gizi. Alhamdulillah Kota Kediri sekarang sudah memiliki sejumlah titik SPPG yang terus bertambah,” ujarnya.

    Gus Qowim mengungkapkan sejalan dengan visi misi Kota Kediri MAPAN, SPPG Ngampel ini memperkuat langkah dalam mendukung program MBG. Dimana program MBG ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. SPPG lebih dari sekedar layanan pemenuhan gizi tetapi memberikan tiga manfaat. Pertama, meningkatkan akses gizi seimbang, khususnya bagi kelompok prioritas. Seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Dengan gizi cukup maka dapat menekan angka stunting di Kota Kediri. Serta memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, serta siap menjadi generasi emas 2045.

    Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngampel, Kamis (02/10/2025).

    Kedua, membuka lapangan kerja dan peran baru di masyarakat. Kehadiran dapur gizi, tenaga pengolah makanan, hingga kader pendamping menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas yang berdampak sosial sekaligus ekonomi. Ketiga, program ini juga melibatkan UMKM dan supplier lokal. Artinya, hasil pertanian, peternakan, maupun produk olahan dari warga sekitar bisa terserap.

    Untuk mendukung penyediaan makanan bergizi. Dengan begitu, program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal dan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. “Namun ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seluruh SPPG harus benar-benar memperhatikan quality control dan food security. Kualitas makanan juga harus terjaga agar manfaat kesehatan dirasakan penerimanya,” ungkapnya.

    Tak kalah penting, Gus Qowim juga menekankan agar SPPG juga memperhatikan cita rasa makanan. Sebab makanan ini sebagai salah satu pondasi asupan bagi para pemerima manfaat. “Saya optimis dengan kualitas makanan yang disajikan SPPG Ngampel ini nantinya akan memenuhi standar yang telah ditentuka dan rasanya enak,” pungkasnya.

    Turut hadir, Anggota DPRD Provinsi Jatim Khusnul Arif, Lurah Ngampel Subagyo, Ketua Yayasan Bismillah Djoyo Mulyo Ach. Sidiq, Kepala SPPG Ngampel Vena Patricia Sari, pengurus dan relawan SPPG, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Perkuat Pelayanan Publik, Pemkab Kediri Angkat 204 PPPK Tahap II

    Perkuat Pelayanan Publik, Pemkab Kediri Angkat 204 PPPK Tahap II

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 204 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024. Penyerahan SK berlangsung di Gedung Bhagawanta Bhari, Rabu (1/10/2025).

    Mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa hadir menyerahkan SK sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima.

    “Mudah-mudahan amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dijaga, dan diimbangi dengan kinerja yang jujur, ikhlas, serta penuh prestasi,” ujar Mbak Dewi, sapaan akrabnya.

    Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

    Ia menekankan, status baru sebagai ASN dengan skema PPPK menuntut keseriusan dan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

    Dalam sambutannya, Mbak Dewi menyampaikan tiga pesan penting. Pertama, perubahan status dari tenaga kontrak menjadi ASN/PPPK harus diiringi dengan perubahan pola pikir serta kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang lebih besar.

    Kedua, tugas pelayanan publik bukanlah pekerjaan mudah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat, setiap pegawai dituntut memahami visi dan misi Kabupaten Kediri sebagai landasan dalam menjalankan tugas.

    Ketiga, setiap ASN perlu terus meningkatkan kompetensi sesuai jabatan serta melahirkan inovasi-inovasi yang mendukung efektivitas pelayanan.

    “Saya dan Mas Bupati berharap seluruh ASN bersama kepala dinas dapat saling peduli, saling menghargai, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kediri,” tegasnya.

    Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

    Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, Noor Rokhayati, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK tahap II ini merupakan bagian dari penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Kediri.

    Adapun jumlah PPPK yang diangkat pada tahap II sebanyak 204 orang, terdiri dari 2 guru, 27 tenaga kesehatan, dan 175 tenaga teknis. Mereka akan ditempatkan di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kediri.

    “Sebagai tindak lanjut, seluruh PPPK yang telah diangkat baik tahap I maupun tahap II akan mengikuti orientasi yang rencananya dilaksanakan pada November mendatang,” terangnya.

    Acara penyerahan SK PPPK turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin, Asisten Administrasi Umum Dede Sujana, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. [ADV PKP/nm/but]

  • Hadiri Haul KH Sahlan, Gus Qowim: Warisan Ulama Kediri Adalah Amanah Bangun Peradaban Pesantren

    Hadiri Haul KH Sahlan, Gus Qowim: Warisan Ulama Kediri Adalah Amanah Bangun Peradaban Pesantren

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-7 Almagfirullah KH. Sahlan Aidy Siroj yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Haji Sahlan Al-Fakkar pada Selasa (30/9/2025).

    Kehadiran Wakil Wali Kota Kediri ini merupakan bentuk penghormatan dan dukungan langsung terhadap kegiatan keagamaan, sekaligus mengenang jasa ulama besar yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan Islam di Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Gus Qowim menyampaikan rasa syukur atas kesempatan dapat hadir dalam Haul KH. Sahlan Aidy Siroj, seorang sosok yang dinilainya memiliki jasa besar. Beliau menggarisbawahi tantangan dan keberhasilan almarhum dalam mendirikan institusi pendidikan agama di tengah wilayah perkotaan.

    “Alhamdulillah, hari ini kita memperingati haul ke-7 KH. Sahlan Aidy Siroj. Beliau adalah sosok luar biasa karena mampu merintis sebuah pondok pesantren di tengah kota, sesuatu yang tidak mudah. Warisan beliau bukan berupa harta benda, melainkan tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengembangkan pondok pesantren ini. Saya mendoakan semoga para penerusnya mampu dan sanggup melanjutkan perjuangan yang telah beliau rintis,” tutur Gus Qowim.

    Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), bersama para tokoh ulama pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-7 Almagfirullah KH. Sahlan Aidy Siroj.

    Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Kediri tersebut menekankan bahwa peran pondok pesantren sangat vital dalam membentuk karakter masyarakat yang religius. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang penting bagi pembangunan di Kota Kediri. Gus Qowim berharap pengembangan pesantren di Kediri dapat terus berlanjut.

    “Harapan saya, di Kediri semakin banyak tumbuh pesantren yang berkembang, menjadi bunga-bunga indah di bawah pohon yang besar dan rindang, yaitu Ponpes Lirboyo,” ujarnya.

    Gus Qowim juga menggunakan kesempatan tersebut untuk memohon doa dari para ulama dan hadirin agar dirinya bersama Wali Kota Kediri dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kota yang Mapan (Maju, Produktif, Aman, dan Ngangeni).

    “Kami berharap Kota Kediri menjadi kota yang maju dan agamis, banyak pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang di sini, menghasilkan alumni-alumni luar biasa. Kota Kediri harus menjadi kota yang produktif, aman bagi siapa pun yang datang, dan pada akhirnya menjadi kota yang ngangeni,” imbuhnya.

    Acara peringatan Maulid Nabi dan Haul ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk KH. Mahin Thoha, KH. Zubaddus Zaman, KH. Reza Ahmad Zahid, KH. Muh. Faruq, Ketua PCNU Kota Kediri KH. Abu Bakar Abdul Jalil, KH. Abdul Hamid dari Pondok Pesantren Maunah Sari, Gus Riza Ahlan Siroj selaku shohibul hajat, perwakilan Polres Kediri Kota, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Didampingi Penasihat Hukum, 4 Anak Terdakwa Kerusuhan Kediri Bisa Ikuti UTS di Lapas Kelas II A

    Didampingi Penasihat Hukum, 4 Anak Terdakwa Kerusuhan Kediri Bisa Ikuti UTS di Lapas Kelas II A

    Kediri (beritajatim.com) – Empat anak yang menjadi terdakwa dalam kasus kerusuhan di Kediri terpaksa menjalani Ujian Tengah Semester (UTS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri.

    Proses ujian ini terlaksana berkat pendampingan tim penasihat hukum yang memastikan hak pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut tidak terabaikan.

    Mohamad Rofian, salah satu penasihat hukum, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata upaya menjaga masa depan kliennya agar tetap mendapat hak yang sama seperti siswa lain.

    “Kami tim penasihat hukum, ini kami mengantar empat anak berhadapan dengan hukum. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mendampingi agar mereka tetap jalan sisi pendidikannya. Bahwa dia mendapatkan haknya di sekolah ini, pada saat ini itu adalah ujian, ujian tengah semester,” terangnya.

    Rofian menjelaskan prosesnya tidak mudah, mulai dari mengambil soal ujian langsung di SMP 2 Wates hingga berkoordinasi dengan pihak lapas. Hal ini menjadi rumit karena status mereka masih sebagai tahanan kejaksaan.

    “Jadi meskipun ini berada di tempat yang berbeda, berada di lapas, hak anak jangan sampai terabaikan. Oleh karena itu kami bersama tim ini memperjuangkan agar anak-anak ini bisa mengikuti pendidikan maupun dapat mengikuti ujian,” imbuhnya.

    UTS yang semestinya digelar sejak Senin (29 September 2025) baru bisa dilaksanakan di lapas hari ini karena para terdakwa masih menjalani proses persidangan. Salah satu terdakwa, DE, mengaku kesulitan mengerjakan soal lantaran tidak sempat belajar.

    “Nggak dikasih tau ujian hari ini. Susah karena nggak belajar selama di sini,” katanya.

    Momen mengharukan terjadi saat penasihat hukum, Dinar, membacakan surat motivasi dari guru dan teman-teman sekolah. Surat itu berisi kerinduan sekaligus semangat agar para terdakwa tetap tegar.

    “Tadi juga ada pesanan dari ibu gurunya, pesanan dari wali kelasnya dan teman-temannya, bahwasannya teman-teman dan wali kelas, semua bapak ibu gurunya itu menunggu di sekolah,” ujarnya.

    Pihak lapas pun menunjukkan kepedulian dengan memberikan kelonggaran, termasuk kesempatan bertanya kepada sesama teman maupun petugas.

    “Mereka juga bisa bertanya-tanya kepada teman-temannya, atau kepada masyarakat dari petugas lapas ini, kelihatannya aware juga terhadap mereka,” lanjut Rofian.

    Tim penasihat hukum menutup dengan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberikan izin pelaksanaan ujian khusus ini.

    “Kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolahan SMP 2 Wates yang memberikan izin untuk klien kami untuk berujian atau pun di tempat yang berbeda. Itu saja, terima kasih untuk semuanya,” pungkas penasihat hukum Mahendra Adi Bintoni. [nm/ian]

  • Dari Jombang ke Tanah Suci, 410 Guru TPQ Berangkat Umrah dengan Subsidi Khusus

    Dari Jombang ke Tanah Suci, 410 Guru TPQ Berangkat Umrah dengan Subsidi Khusus

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah suasana pagi yang basah akibat hujan yang baru saja reda, gema azan terdengar merdu, mengisi udara di depan kantor PT Annisa Ahmada (ITS Grup) yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang, Selasa (30/9/2025).

    Sesaat setelah azan, lantunan talbiyah mengalun, mengiringi langkah para jemaah yang berseragam batik biru, berkumpul di halaman kantor tersebut. Ratusan jemaah umrah, yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci, tampak dengan penuh harapan di wajah mereka, diiringi doa dan air mata yang menetes dari mata keluarga yang melepasnya.

    Pemandangan haru semakin terasa saat bus-bus besar berderet di sepanjang jalan, siap mengantarkan ratusan jemaah menuju bandara. Nama demi nama dipanggil melalui pengeras suara, satu per satu, para jemaah memasuki bus yang sudah menunggu dengan penuh semangat.

    Meski langit masih mendung, namun semangat mereka tak surut. Semua doa dilantunkan dengan khusyuk, mengiringi langkah mereka menuju perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup mereka.

    Pada hari itu, sebanyak 410 jemaah diberangkatkan oleh PT Annisa Ahmada Travelindo, biro perjalanan yang telah berdiri sejak 2020 dan terkenal dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan fisik dan spiritualitas.

    Jemaah yang berasal dari Jombang, Kediri, dan Mojokerto ini akan menjalani ibadah umrah selama 12 hari. Mereka adalah para guru TPQ (Taman Pendidikan Alquran), guru Madin (madrasah diniyah), serta pendidik lainnya yang setia mengajarkan nilai-nilai agama dan cinta Alquran kepada generasi muda. Mereka bukan hanya berangkat sebagai jemaah, tetapi sebagai insan yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik umat.

    “Ini adalah keberangkatan yang istimewa,” ujar Direktur Utama PT Annisa Ahmada, Hj. Erny Khoirun Nisa atau Ning Nisa. “Hari ini, 410 jemaah kami berangkat, dan kami merasa sangat berbahagia bisa memberikan mereka kesempatan untuk merasakan keberkahan ibadah di Tanah Suci.”

    Para jemaah umrah berangkat ke Bandara Juanda menggunakan bus

    Yang membedakan perjalanan umrah kali ini adalah adanya program subsidi khusus untuk para guru TPQ itu. PT Annisa Ahmada memberikan potongan harga yang signifikan bagi guru-guru agama.

    Program ini membuat biaya normal umrah yang seharusnya mencapai Rp27,5 juta, bisa ditekan menjadi hanya Rp17,5 juta. Ini adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengabdikan diri dalam mengajarkan Alquran dan pendidikan agama.

    Salah satu jemaah yang sangat merasakan manfaat dari program ini adalah Sava (23), asal Pare, Kabupaten Kediri. “Saya sangat terbantu dengan adanya subsidi ini. Saya berangkat bersama ibu dan kakak untuk menjalankan ibadah umrah,” kata Sava.

    Bagi para guru TPQ dan Madin, ibadah umrah bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Pengalaman spiritual ini menjadi hadiah tak ternilai bagi mereka yang telah berdedikasi mengajarkan Alquran dan menginspirasi generasi muda untuk mencintai agama.

    Dengan langkah penuh doa dan harapan, ratusan jemaah umrah ini melanjutkan perjalanan mereka. Keberangkatan mereka bukan hanya perjalanan fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga perjalanan menuju kedamaian batin yang akan membekas seumur hidup. [suf]

  • Sidang Kerusuhan Kediri, Empat Anak Dituntut 2 Bulan Penjara

    Sidang Kerusuhan Kediri, Empat Anak Dituntut 2 Bulan Penjara

    Kediri (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri kembali menggelar sidang kasus kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025 lalu. Sidang tertutup yang digelar Senin, 29 September 2025 itu menghadirkan empat terdakwa anak yang dituntut dua bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syaecha Diana.

    Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU, para terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Namun, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan terhadap pasal yang diterapkan.

    Mohamad Rofian, penasihat hukum terdakwa, menilai penerapan pasal tidak tepat karena nilai barang yang diambil tidak memenuhi unsur kerugian besar. “Karena ini merupakan tindak pidana ringan kalau kami menganggap. Karena apa? Karena nilai dari barang tersebut itu tidak memenuhi parameter nilainya Rp2 juta setengah, ya ini di bawah Rp1 juta,” tegasnya.

    Pada sidang sebelumnya, pihak penasihat hukum juga menghadirkan saksi adecat atau saksi meringankan untuk menyangkal keterangan saksi yang dihadirkan JPU.

    “Dan dari tuntutan itu sebelumnya memang sudah ada beberapa rangkaian saksi ya, mulai dari saksi yang dari JPU, itu saksinya kita sangkal, ada beberapa yang kita sangkal, yang mana memberatkan dari anak yang berhadapan dengan hukum. Dan kita juga mendatangkan saksi adecat atau saksi yang meringankan, di mana itu menjelaskan barang yang dibawa itu nilainya tidak besar, nilainya hanya di bawah Rp1 juta,” imbuhnya.

    Mohamad Rofian, penasihat hukum terdakwa.

    Tim penasihat hukum lainnya, Muhammad Ridwan Said Abdullah, menambahkan bahwa terdakwa sejatinya tidak mengambil barang hasil pengerusakan, melainkan hanya memungut barang yang sudah berserakan.

    “Jadi barang yang diambil itu adalah bukan barang dari hasil pengerusakan, bukan. Tapi barang yang sudah berserakan tapi diambil, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia mengambil barang itu bukan untuk dijual ataupun untuk didistribusikan pada orang lain. Istilahnya zaman sekarang itu anak-anak FOMO hanya untuk gagah-gagahan saja,” jelasnya.

    Meski demikian, pihak kuasa hukum tetap mengapresiasi langkah JPU yang hanya menuntut dua bulan penjara bagi terdakwa anak di bawah umur. “Kalau tuntutannya sih oke, kita mengapresiasi. Cuma kalau penerapan pasalnya yang kurang pas kalau menurut kami. Kalau yang 2 bulan kok, oke lah kita mengapresiasi,” terangnya.

    Rofian menegaskan, penegakan hukum memang harus memberi sanksi tegas, tetapi tetap objektif sesuai fakta persidangan.

    “Jadi artinya di fakta dibersihkan itu, klien kami satu itu tidak melakukan aksi, yang kedua tidak melakukan penjarahan, ketiga tidak merusak. Jadi klien kami itu kebetulan ada bareng ya, kebetulan anak-anak berserakan, terus dibawa pulang gitu, dan nilainya pun tidak besar. Tidak seberapa,” tandasnya.

    Sidang lanjutan dijadwalkan pada Rabu, 1 Oktober 2025, dengan agenda pembacaan pembelaan (pledoi) dari pihak kuasa hukum. [nm/ian]

  • Polda Jatim Tangkap Aktivis Yogyakarta, Diduga Terlibat Aksi Anarkis di Kediri

    Polda Jatim Tangkap Aktivis Yogyakarta, Diduga Terlibat Aksi Anarkis di Kediri

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menangkap tersangka berinisial MF alias P yang diduga terlibat dalam serangkaian aksi anarkis di Kota Kediri pada 30 Agustus 2025 lalu. Penangkapan dilakukan pada Sabtu (27/9/2025) di rumah tersangka yang terletak di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar pukul 15.00 WIB.

    Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, menjelaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, penyidik telah berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat. Proses penangkapan berlangsung tanpa gangguan, dan tersangka yang ditangkap dalam kondisi sendirian, tanpa anggota keluarga.

    “Setelah dilakukan penangkapan, penyidik langsung menghubungi pihak keluarga tersangka, dalam hal ini kakak yang berada di Batam. Komunikasi dilakukan melalui video call, dan bukti dokumentasi telah disimpan penyidik,” ungkap Kombes Pol Jules pada Senin (29/9/2025).

    Tersangka MF alias P kemudian dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan awal, MF alias P didampingi oleh penasihat hukum dari YLBHI Surabaya dan adik kandungnya yang hadir langsung di Mapolda Jatim.

    Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik Polda Jawa Timur sebelumnya telah menggelar perkara sehari sebelum penangkapan, yang menetapkan MF alias P sebagai tersangka. Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan serta untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti.

    Peran MF alias P dalam aksi anarkis di Kediri diketahui terkait erat dengan tersangka lain berinisial SA yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan di Kediri.

    “Yang bersangkutan aktif berkomunikasi dengan SA, menghasut untuk melakukan tindakan melawan hukum, termasuk pembakaran dan penyerangan fasilitas umum,” jelas Jules.

    Aksi anarkis yang dimaksud meliputi pembakaran Kantor Polres Kediri Kota, penyerangan Kantor DPRD Kota Kediri, perusakan pos polisi, hingga pelemparan molotov ke arah aparat kepolisian. Atas tindakannya, MF alias P dijerat dengan sejumlah pasal, yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, serta Pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam tindak pidana.

    Selain menangkap tersangka, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Yogyakarta, yang menghasilkan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita antara lain satu unit handphone, laptop MacBook, tablet, lima kartu ATM, dan satu buku tabungan BCA milik tersangka.

    Sementara itu, beberapa buku bacaan milik tersangka yang tidak terkait langsung dengan perkara kemungkinan akan dikembalikan kepada tersangka atau keluarganya.

    Dengan penangkapan ini, Polda Jawa Timur berharap dapat menyelesaikan rangkaian kasus kerusuhan yang terjadi di Kediri dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serupa di masa mendatang. [uci/suf]