kab/kota: Kediri

Kebakaran Hebat Landa Toko Grabah Mulya di Jalan Doho Kediri, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Kediri (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda Toko Grabah Mulya di Jalan Doho, Kota Kediri, pada Rabu malam, 15 Oktober 2025, sekitar pukul 20.00 WIB. Api diduga berasal dari korsleting listrik di dalam toko yang menjual berbagai perlengkapan rumah tangga tersebut.

Menurut keterangan Wahyu, salah satu warga setempat, api tiba-tiba muncul dari bagian dalam toko dan dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar di lokasi.

“Awalnya kecil, tapi langsung membesar. Kemungkinan karena korsleting listrik,” ujarnya saat ditemui di sekitar lokasi kejadian.

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kediri yang mendapat laporan segera bergerak cepat menuju lokasi. Namun, upaya pemadaman sempat terkendala karena api sudah terlanjur membesar dan menyebar ke bagian atap toko. Untuk memperlancar proses pemadaman, arus lalu lintas di Jalan Doho sementara dialihkan ke jalur alternatif.

Nia, warga lain yang berada di lokasi, menuturkan bahwa kobaran api begitu besar hingga terlihat dari kejauhan. “Banyak warga datang melihat karena apinya tinggi sekali. Petugas terlihat kesulitan memadamkannya,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, api masih belum sepenuhnya padam dan petugas terus berupaya melakukan pendinginan di sekitar titik kebakaran agar tidak merambat ke bangunan lain.

Jalan Doho sendiri dikenal sebagai pusat pertokoan dan ekonomi di Kota Kediri, yang juga ramai dikunjungi warga saat malam hari karena deretan kuliner khas seperti nasi pecel tumpang dan nasi goreng anglo.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pemilik toko di kawasan padat seperti Jalan Doho untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) agar kejadian serupa tidak terulang. [nm/ian]

15/10/2025 22:10
GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kia.

“Kami menilai tayangan “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 memuat konten yang menghasut, mendiskreditkan, serta merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang usai menyerahkan laporan ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu.

Ia menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Terkait laporan dugaan pidana di bidang penyiaran, LBH PP GP Ansor meminta KPI untuk menindaklanjuti laporan ke Mabes Polri karena peran KPI berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara KPI-Polri mengenai penegakan hukum penyiaran.

“Kami menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana karena merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta tersebut.

Pihaknya juga mendesak KPI Pusat untuk bersikap tegas menghentikan secara permanen program ‘Xpose Uncensored Trans7 karena hingga saat ini gelombang protes dan kemarahan dari masyarakat semakin meluas.

“Kami meminta KPI Pusat responsif atas tayangan yang meresahkan ini,” kata dia.

LBH PP GP Ansor juga mendesak KPI meminta agar PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) melakukan tindakan tegas terhadap penanggung jawab program “Xpose Uncensored” dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program siaran lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

“Stasiun televisi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma agama, sosial, dan budaya yang selama ini dijaga dan dihormati masyarakat Indonesia,” kata Ketua KPID Sumatera Barat periode 2014-2018 tersebut.

Ketua LBH Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang, didampingi Idrus Maulana, Yapiter Marpi, Andi Muh Riski, Abdul Azis, dan Muhammad Arif Fathoni menyerahkan laporan terkait program Trans 7 ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu (15/10/2025) (ANTARA/HO-GP Ansor)

Sementara itu, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa menyatakan akan menindaklanjuti aduan LBH PP GP Ansor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Production Director Trans7, Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang menuai kecaman publik karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kiai di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (14/10).

Dalam video itu, pihak Trans7 menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama mana pun.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 20:41
Dorong Optimalisasi Pajak Daerah dan Pusat, Mbak Wali Tanda Tangani PKS OP4D

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara Pemda, Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Pelaksanaan penandatanganan ini dilakukan secara daring, sementara di Kota Kediri dilakukan di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Rabu (15/10/2025).

Pemerintah Kota Kediri masuk pada tahap VII. Dimana penandatanganan ini diikuti oleh 109 pemda. Terdiri dari 6 Provinsi, 71 Kabupaten, dan 32 Kota. Dari 109 pemda ini, 32 adalah pemda dengan format baru PKS OP4D, dan 77 lainnya adalah pemda dengan format perpanjangan PKS OP4D.

Perjanjian kerjasama tersebut memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, serta data atau informasi lainnya. Lalu, mengoptimalkan penyampaian data Informasi Keuangan Daerah (IKD) dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, serta pemanfaatan program dan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik adanya PKS OP4D ini. Diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersama-sama bergandeng tangan, menyamakan tujuan melalui pengoptimalan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak.

“Semoga dengan adanya PKS OP4D ini membawa dampak positif bagi Kota Kediri. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa disinkronkan agar lebih optimal lagi hasilnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu menjelaskan untuk Pemkot Kediri ini formatnya perpanjangan PKS OP4D. Sebelumnya sudah ada penandatanganan di 26 Agustus 2020. Dengan adanya PKS OP4D ini banyak manfaat yang sudah dirasakan.

Salah satunya meningkatnya tingkat kepatuhan di Kota Kediri hingga 23 persen. Dimana sebelumnya berada di angka 59 persen, kini berada di angka 70 hingga 80 persen.

“Lalu ada juga kegiatan peningkatan kapasitas SDM yaitu dalam bentuk bimtek dan pelatihan. Seperti saat ini ada bimtek terkait Coretax dari KPP Pratama,” jelasnya.

Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Kepala KPP Pratama Kediri Mulyanto Budi Santosa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Bahri, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

15/10/2025 19:31
Delapan Ekor Kambing Antarkan Seorang Residivis ke Tahanan Polres Jombang

Jombang (beritajatm.com) – Delapan ekor kambing senilai Rp23 juta menjadi barang bukti yang mengantarkan seorang residivis berinisial MS (42) ke tahanan Polres Jombang. MS ditangkap di Nganjuk setelah melancarkan aksi penipuan dengan modus berpura-pura membeli pakan ternak.

Aksi penipuan ini bermula dari transaksi jual beli kambing yang dilakukan melalui media sosial Facebook. MS yang berpura-pura ingin membeli pakan ternak kemudian menemui korban, Yuliatin (47), seorang ibu rumah tangga asal Kediri.

Korban sepakat untuk menjual delapan ekor kambing dengan harga Rp23 juta. Namun, saat proses pembayaran, MS menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia mengajak korban beserta suami dan anak kandungnya untuk ikut ke Jombang dengan alasan mengambil uang.

Setibanya di Kecamatan Tembelang, MS beralasan ingin membeli pakan kambing dan mengajak suami korban ke lokasi lain. Namun, setelah sampai di Kecamatan Gudo, MS berbuat licik. Ia berpamitan untuk memutar mobil Grand Max agar lebih dekat, namun justru tancap gas dan kabur meninggalkan suami korban di lokasi. Puncak penipuan terjadi di situ, meninggalkan korban dalam kebingungannya.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, menjelaskan bahwa pelaku berhasil diamankan berkat laporan dari korban dan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan Polres Jombang. “Atas arahan dan petunjuk pimpinan Bapak Kapolres Jombang, pelaku berhasil kami amankan di Nganjuk lengkap dengan barang buktinya,” ujar AKP Margono dalam konferensi pers, Rabu (15/10/2025).

MS yang merupakan residivis dengan catatan kriminal pada kasus pencurian tahun 2002 dan penipuan mobil pada tahun 2023 kini terancam dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun, MS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tim Resmob Polres Jombang berhasil menyita barang bukti berupa satu unit mobil Grandmax warna hitam (N-8148-RF), delapan ekor kambing, dan satu unit sepeda motor Honda Beat (S-2391-OBI). Pelaku yang kembali beraksi setelah bebas dari penjara kini harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat.

Dengan penangkapan MS, polisi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi secara online dan selalu waspada terhadap modus-modus penipuan yang kerap muncul di tengah masyarakat. [suf]

15/10/2025 16:02
Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

“KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

(kil/kil)

15/10/2025 14:08
Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu.

Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto yang hadir langsung di lokasi, menegaskan keikutsertaan PKB dalam aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren.

“Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dia mengatakan PKB tidak bisa tinggal diam ketika muruah para ulama dilecehkan. Terlebih, kata dia, PKB lahir dari rahim para kiai, sehingga pembelaan terhadap kehormatan mereka adalah bagian dari jati diri partai.

“PKB lahir dari rahim para kiai, maka ketika muruah ulama dilecehkan, kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar aksi, melainkan panggilan nurani untuk menjaga kehormatan guru-guru kami,” katanya.

Ia juga mengatakan membela kiai bukan hanya mengenai loyalitas terhadap guru spiritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa.

“Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa,” katanya menekankan.

Sebelumnya, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 viral karena dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.

Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.

“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.

Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran “Xpose Uncensored”.

“KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 12:57
Gubernur Khofifah Tuntaskan Penyematan Satyalancana Karya Satya ke 653 ASN

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) di hari kedua kepada 653 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upacara penyematan penghargaan yang sama sehari sebelumnya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, serta kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan masa pengabdian 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim, dengan mayoritas penerima berasal dari sektor kesehatan.

Adapun prosesi penyematan pengharhaan di hari kedua ini dilakukan dalam tiga sesi, mulai dari sesi pertama sebanyak 219 ASN, sesi kedua 216 ASN, dan sesi ketiga 218 ASN.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh ASN penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa tanda kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan langsung dari negara atas dedikasi dan kerja keras ASN Jawa Timur.

“Selamat dan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalitas Panjenengan semua. Karena kontribusi Panjenengan, Jawa Timur mampu menjadi provinsi terdepan di antara seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Khofifah.

Khofifah menyebut, berbagai capaian positif yang diraih Jawa Timur saat ini tidak terlepas dari pengabdian ASN di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga penguatan sumber daya manusia.

Namun demikian, ia mengajak ASN Pemprov Jatim untuk menjaga dan memperkuat keberhasilan melalui filosofi kerja ‘JATIM BISA’ (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) sebagai arah baru pembangunan Jawa Timur ke depan.

“Filosofi kerja ini bertujuan menjadikan Jawa Timur sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dengan semangat agar tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind,” tegasnya.

Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam menopang distribusi logistik nasional. Dari 39 jalur tol laut di Indonesia, 21 di antaranya berasal dari Jawa Timur, yang juga menyalurkan kebutuhan logistik ke 21 provinsi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berperan penting sebagai simpul konektivitas dan pusat pergerakan ekonomi nasional.

“Lokomotif pembangunan yang kuat itu adalah Provinsi Jawa Timur, karena punya aparatur sipil negara seperti Panjenengan semua,” ungkap Khofifah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan makna dari setiap unsur dalam filosofi JATIM BISA. Berdaya, artinya memiliki energi, kemampuan, dan kapasitas luar biasa untuk terus tumbuh. Inklusif, berarti membuka ruang interaksi dan dialog yang luas dengan berbagai pihak, menghindari sikap eksklusif yang justru membatasi kemajuan.

Kemudian ada Sinergis, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Serta, Adaptif, bermakna mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lokal, nasional, maupun global tanpa kehilangan jati diri.

“Kita punya keberdayaan luar biasa, infrastruktur bagus, SDM hebat. Tapi akhlak dan integritas harus tetap dijaga sebagai fondasi utama,” pesan Khofifah.

Menurut Khofifah, seluruh ASN harus memiliki intensitas dan kebersamaan satu dengan yang lain. Sebab kita adalah Jawa Timur dan Jawa Timur adalah kita yang kemudian mengerucut tema ‘Jatim Tangguh Terus Bertumbuh’.

Tangguh menunjukkan sudah melewati berbagai rintangan berbagai ujian. Kemudian tumbuh harus terus melakukan ikhtiar adaptif dengan berbagai perubahan-perubahan.

“Oleh karena itu saya menyebut Jatim akan naik kelas dan naik kelasnya Jawa Timur adalah sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada ASN Tenaga Pendidik dan Tenaga Medis. Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya sikap sinergis dan adaptif di kedua sektor terdepan tersebut.

Di bidang pendidikan, Gubernur Khofifah memberikan contoh akan kesuksesan sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim dengan Instansi vertikal terkait.

Berdasarkan data resmi dari berbagai instansi, tercatat lima dari sebelas SMA yang disebut akan menyiapkan pemimpin masa depan berada di Jawa Timur. Kelimanya adalah SMAN Taruna Nala Malang, SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi, SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri dan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan.

“Kita ini menyiapkan generasi emas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Intinya kita terus lakukan penguatan, kerja keras dan doa meskipun guru-guru di Jatim ini sudah sangat luar biasa,” puji Khofifah.

Sementara di bidang kesehatan, Gubernur Khofifah diharapkan bisa terus adaptif terhadap percepatan teknologi kedokteran yang luar biasa.

Untuk itu, kita telah melakukan partnership bersama berbagai institusi dalam dan luar negeri.

“Ini bukti bahwa kita tengah membangun partnership luar biasa. Dimana percepatan dunia kedokteran sangat luar biasa. Maka We have to improve,” ucapnya optimis.

“Jadi kalau bisa berdaya, inklusif dan sinergis dimana merupakan kebutuhan. Kemudian adaptif terhadap berbagai teknologi kedokteran yang luar biasa,” pungkas Khofifah. (tok)

15/10/2025 09:31
Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespon video viral santri ngesot dan kiai terima amplop yang tayang di Trans7. Dia merasa prihatin atas tayangan tersebut. Nasaruddin meminta media tidak mengusik kehidupan pesantren, apalagi dengan narasi yang negatif.

Nasaruddin mengatakan pesantren adalah lembaga pendidikan yang menanamkan adab kepada santrinya. Untuk itu dia kecewa dengan tayangan yang menggambarkan aktivitas pesantren tersebut, apalagi disertai dengan narasi yang tendensius.

“Kenapa mengusik orang yang mengajak orang beradab. Kenapa yang tidak diusik adalah orang-orang yang berkebalikannya (tidak beradab),” kata Nasaruddin di komplek Bandara Halim Perdanakusuma (15/10) pagi. Dia mengatakan di masyarakat banyak kelompok yang kehilangan adab. Seharusnya kelompok-kelompok yang tidak beradab seperti, diangkat untuk dikritisi.

Dia menegaskan, selaku Menteri Agama merasa sangat kaget dan prihatin atas tayangan itu. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan dari sekian ratus tahun berdirinya pondok pesantren di Indonesia, sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat di Indonesia yang beradab. Menurut Nasaruddin keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia. Di dalam pesantren dibudayakan bagaimana seorang murid menghargai seorang guru. Bagaimana seorang santri menghormati kiainya.

“Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ. Tetapi energi spiritual yang diperoleh melalui pesantren,” jelasnya. Dari pembiasaan adab di pesantren, para santri memahami bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua. Lebih jauh lagi, bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpin.

“Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang beribawa,” katanya. Suasana kebatinan seperti itu yang diperkenalkan pondok pesantren, hingga Indonesia jadi bangsa yang berkadilan dan beradab ini.

Dia menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Nasaruddin menyebut sudah tiga abad pondok pesantren berbiasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun. “Tidak pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren,” katanya.

“Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita memberikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren. Karena guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren,” jelasnya. Nasaruddin berharap kejadian tayangan Trans7 itu terakhir kali dan tidak terulang di kemudian hari. Harus jadi pelajaran bagi media dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas.

Sebelumnya kecaman datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, 13 Oktober 2025.

Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme. Tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Dia menilai isi tayangan tersebut secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

Tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga Nahdliyin

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak stasiun televisi bersangkutan. Respon tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10).

Masduki mengatakan tindakan tegas dari KPI diperlukan, karena tayangan Trans7 melalui program Expose dianggap menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri KH Anwar Manshur.

Masduki sangat menyayangkan tayangan tersebut. Karena dinilai tidak cover both side, crosscheck, profesional dan sangat tendensius. Dia menegaskan MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar KPI menegur Trans 7. “Karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU,” kata Masduki.

Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu menilai tayangan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak main-main. Pasalnya terjadi tayangan yang tidak bermutu. Bahkan cenderung menghina tradisi yang ada di pesantren.

“Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Saya kira jangan sampai terjadi,” sambungnya. Masduki mengungkapkan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah mengadukan persoalan ini ke MUI. Dia menegaskan bahwa tayangan tersebut sangat tendensius.

MUI meminta KPI harus segera memanggil dan menegur Trans 7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam tayangan tersebut. “Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang secara idelogis,” jelasnya. Sehingga akhirnya menimbulkan siaran seperti itu. Baginya kondisi seperti itu sangat berbahaya.

15/10/2025 08:51
Wali Kota Kediri Tegaskan Larangan Gaya Hidup Hedon bagi Pejabat

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswari menegaskan pentingnya integritas dan profesionalitas bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan dan penandatanganan pakta integritas yang digelar di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (14/10/2025).

Dalam acara yang dihadiri para kepala dinas, camat, lurah, serta pejabat pengawas ini, dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen pejabat untuk mendukung visi-misi Wali Kota, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bekerja sesuai koridor hukum, bersinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta tidak bergaya hidup hedon dan melakukan flexing di media sosial.

Isi pakta integritas tersebut menegaskan delapan poin komitmen, di antaranya menjaga integritas, menolak praktik korupsi, suap, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme, serta siap menerima konsekuensi hukum apabila melanggar sumpah jabatan.

Secara simbolis, dokumen pakta integritas ditandatangani oleh Kepala Bappeda M. Ferry Djatmiko, Kepala Bagian Hukum Anita Puji, Camat Pesantren Judi Kuntjoro, Lurah Tempurejo Sri Handayani, dan Kasi Ekbang Kelurahan Sukorame Wildan Mukholadun.

“Dengan acara ini, ke depan Kota Kediri bisa lebih kuat dalam menerapkan good and clean governance. Harapannya para pejabat menambah wawasan agar dalam melaksanakan tugas tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Wali Kota Kediri.

Vinanda menjelaskan bahwa rotasi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi. Ia berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru dan mampu menemukan solusi efektif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

“Saya minta program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi memperhatikan output dan outcome-nya,” tegasnya.

Wali Kota termuda di Indonesia itu juga mengingatkan bahwa para pejabat yang mengikuti arahan ini adalah wajah Pemerintah Kota Kediri. Ia meminta agar seluruh ASN menjaga profesionalitas dan tidak melakukan pamer kekayaan di media sosial.

“Saya mohon jangan sampai flexing dan viral. Mari kita gotong royong membangun dan mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN,” ujarnya.

Vinanda menambahkan bahwa Pemkot Kediri telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait gratifikasi, dan dalam waktu dekat akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Sementara pakta integritas ini disesuaikan dengan aturan hukum agar pejabat melaksanakan amanahnya sesuai peraturan dan mencegah hal-hal yang berlawanan dengan hukum,” imbuhnya.

Usai pengarahan, para pejabat menerima materi good governance dan implementasi merit system dari akademisi Universitas Brawijaya, Priya Djatmika. Camat Pesantren, Judi Kuntjoro, mengapresiasi kegiatan ini dan menilai bahwa penandatanganan pakta integritas dapat memperkuat komitmen pejabat dalam menjaga tanggung jawab publik.

“Dengan adanya pakta integritas tadi, semua pejabat akan lebih berhati-hati. Kita tidak boleh terpancing dengan iming-iming apa pun agar tidak terjadi KKN,” katanya.

Acara turut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

15/10/2025 07:17
Okky Madasari Jenguk Ahmad Faiz Yusuf di Polres Kediri Kota: Tubuh Bisa Dipenjara, Tapi Pikiran Tidak

Kediri (beritajatim.com) – Penulis dan sastrawan ternama Indonesia, Okky Madasari, mengunjungi Polres Kediri Kota, Selasa (14/10/2025), untuk menjenguk Ahmad Faiz Yusuf, pelajar SMA sekaligus penulis muda yang saat ini ditahan.

Dalam kunjungan tersebut, Okky menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan memberikan dukungan moral dan semangat menulis bagi Faiz yang dikenal sebagai sosok kritis di dunia literasi.

“Saya datang ke sini tadi khusus untuk memelihara api keberanian Faiz dalam menulis, memelihara daya pikir Faiz. Pikiran kritisnya enggak boleh dibungkam, enggak boleh dihilangkan, dan kemampuan menulisnya harus terus dipelihara,” ujar Okky usai bertemu Faiz di ruang tahanan Polres Kediri Kota.

Menurut Okky, penahanan yang dialami Faiz membuatnya kehilangan keleluasaan untuk menulis karena tidak bisa mengakses laptop. “Penahanan ini membuat Faiz kehilangan keleluasaannya dalam menulis. Dia hanya bisa menulis di kertas, dan tentu saja itu terbatas,” katanya dengan nada prihatin.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Okky membawakan enam buku karyanya untuk Faiz, termasuk novel Entrok, Pasung Jiwa, dan 86. Pada halaman depan novel Entrok, Okky menulis pesan menyentuh: “Mereka bisa memenjarakan tubuhmu, tapi tidak pikiran dan keberanianmu.”

Pesan itu, menurutnya, menjadi simbol bahwa semangat literasi tak bisa dibungkam oleh ruang penjara.

Okky juga mendorong Faiz untuk tetap produktif selama masa penahanan. “Saya semangati dia untuk tetap menulis. Misalnya, satu hari satu puisi. Kalau 40 hari penahanan, bisa terkumpul 40 puisi yang nanti bisa dibukukan,” ungkapnya.

Ia memuji Faiz sebagai penulis muda berbakat yang kerap mengkritisi sistem pendidikan nasional. “Tulisan Faiz itu selalu menyuarakan kritik terhadap kurikulum dan cara belajar di sekolah. Pikiran seperti ini masih langka di Indonesia,” tutur Okky.

Okky menambahkan, Faiz adalah pembaca yang mendalam, telah memahami karya-karya besar seperti Albert Camus dan Michel Foucault. “Penahanan ini bukan sekadar menahan tubuh seseorang, tapi juga berpotensi mematikan potensi besar yang dimiliki Indonesia,” tegasnya.

Setelah bertemu langsung, Okky memastikan kondisi fisik dan mental Faiz baik. “Dia tampak lebih kuat, dewasa, dan matang. Saya yakin ini akan menjadi proses yang menguatkannya,” katanya.

Okky juga mengapresiasi Polres Kediri Kota karena tetap menghormati hak-hak Faiz, termasuk memberikan fasilitas agar ia tetap bisa mengikuti ujian sekolah secara daring. “Dia masih aktif ikut try out dan ujian online karena kini kelas 3 SMA,” jelasnya.

Meski demikian, Okky tetap mengkhawatirkan keberlanjutan pendidikan Faiz yang membutuhkan akses kamera dan laptop. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebebasan dan hak pendidikan Faiz.

“Faiz harus bebas, harus dapat ijazah SMA, dan melanjutkan kuliah. Kalau tidak, dia akan kehilangan hak-hak dasarnya,” pungkas Okky. [nm/suf]

15/10/2025 06:55