Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • 2.595 PPPK Paruh Waktu Kota Kediri Terima SK, Mbak Wali Dorong Peningkatan Kompetensi dan Pelayanan Berkualitas

    2.595 PPPK Paruh Waktu Kota Kediri Terima SK, Mbak Wali Dorong Peningkatan Kompetensi dan Pelayanan Berkualitas

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 2.595 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri menerima Surat Keputusan (SK) yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Selasa (16/12/2025).

    Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tersebut berlangsung di GOR Jayabaya Kota Kediri dan dihadiri jajaran pimpinan Pemerintah Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima SK PPPK Paruh Waktu yang telah resmi bergabung sebagai aparatur sipil negara.

    Ia menegaskan bahwa sebagai ASN, PPPK Paruh Waktu dituntut memiliki integritas, semangat melayani, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. “Sebagai ASN, juga dituntut untuk memiliki integritas, semangat melayani, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Mbak Wali menekankan bahwa hakikat seorang ASN adalah melayani, bukan dilayani. Oleh karena itu, seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Kediri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan berkualitas kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, wali kota termuda ini mendorong seluruh PPPK Paruh Waktu untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, baik melalui pelatihan mandiri maupun pengalaman kerja sehari-hari.

    Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan cepat menjadi keharusan di tengah berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga percepatan pembangunan daerah.

    “Ini merupakan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, bersinergi, dan berkolaborasi,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Mbak Wali juga menitipkan pesan kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PPPK Paruh Waktu.

    Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta berorientasi pada kinerja dan kepuasan masyarakat. “Jika masyarakat merasa puas, berarti kinerja kita baik. Sebaliknya, jika belum, maka perlu dilakukan evaluasi,” jelasnya.

    Di akhir arahannya, Mbak Wali mengingatkan bahwa SK yang diterima bukan sekadar secarik kertas, melainkan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap PPPK Paruh Waktu.

    “Semangat untuk terus mengabdi kepada Kota Kediri. Saya yakin bapak ibu semua adalah orang-orang yang berkualitas,” tutupnya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta para penerima SK PPPK Paruh Waktu. [nm/beq]

  • Pemkot – Kejari Kota Kediri Teken PKS Pidana Kerja Sosial, Dorong Penegakan Hukum Humanis

    Pemkot – Kejari Kota Kediri Teken PKS Pidana Kerja Sosial, Dorong Penegakan Hukum Humanis

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri dalam penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum yang berorientasi keadilan dan kemanfaatan sosial.

    Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak bersama para kepala daerah dan kepala kejaksaan negeri se-Jawa Timur.

    Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait penerapan kebijakan pidana kerja sosial dalam kerangka restorative justice.

    Penandatanganan PKS berlangsung dalam pembukaan Bimbingan Teknis Capacity Building Penggerak Restorative Justice Adhyaksa Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan “Caraka Dharma Sasaka” di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Senin (15/12/2025).

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan di daerah.

    Penerapan pidana kerja sosial, menurutnya, tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Pidana kerja sosial diharapkan mampu membangun kesadaran, rasa tanggung jawab, serta kepedulian pelaku terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

    “Kerja sama ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri bersama Kejaksaan Negeri dalam mendukung penegakan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan sosial. Melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri kami berharap pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan tertib, terukur, dan selaras dengan upaya pembangunan serta ketertiban sosial di Kota Kediri,” ungkap wali kota termuda ini.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Pelaksana Tugas Direktur Utama Jamkrindo Abdul Barri, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat, Rektor Universitas Airlangga, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm]

  • Musda VII LDII Kota Kediri Dijadwalkan 17 Desember 2025, Bahas Program Kerja hingga Pemilihan Ketua

    Musda VII LDII Kota Kediri Dijadwalkan 17 Desember 2025, Bahas Program Kerja hingga Pemilihan Ketua

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Kediri memastikan Musyawarah Daerah (Musda) VII akan digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sebagai agenda lima tahunan organisasi untuk mengevaluasi kinerja, menyusun program kerja, dan memilih kepengurusan baru periode 2025 – 2030.

    Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto menyampaikan Musda VII direncanakan berlangsung selama satu hari dan diikuti ratusan peserta dari unsur internal maupun eksternal organisasi.

    “Nanti rencananya. Musdanya insyaallah hari Rabu tanggal 17 Desember. Satu hari cukup insyaallah,” ujar Agung Riyanto usai Media Gathering Road To Musda VII LDII Kota Kediri di Pondok Wali Barokah Kediri, pada Minggu 14 Desember 2025.

    Agung menjelaskan, peserta Musda berasal dari jajaran pengurus LDII di berbagai tingkatan, serta undangan dari luar organisasi.

    “Peserta yang hadir di Musdah itu nanti dari eksternal. Beberapa teman-teman dari pengurus pleno DPD, PC, PAC, kemudian dari pengurus Pondok Wali Barokah, kemudian juga ada teman-teman ya dari kabupaten juga kita undang,” katanya.

    Jumlah peserta Musda VII LDII Kota Kediri diperkirakan mencapai ratusan orang. “Kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang,” lanjutnya.

    Agenda Pokok Musda VII LDII Kota Kediri

    Menurut Agung, Musda merupakan amanah organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan sejumlah agenda strategis.

    “Musda itu kan helatan 5 tahun sebagai amanah organisasi kan. Ada tiga pokok bahasan di Musda, pola sistem kerja, kemudian membuat program kerja dan pemilihan pengurus periode 2025-2030 itu. Intinya kan seperti itu,” jelasnya.

    Ia menekankan Musda tidak semata-mata dimaknai sebagai agenda pemilihan kepemimpinan, tetapi juga ruang musyawarah yang memberi manfaat luas.

    “Bagaimana musyawarah ini kesannya tidak hanya melulu apa itu memilih kekuasaan, tetapi bagaimana lebih musyawarah ini bisa lebih bermanfaat,” ungkapnya.

    Dukung Program Pemerintah dan Visi Kota Kediri

    Agung menegaskan hasil Musda diharapkan sejalan dan mendukung program pemerintah, baik pusat, provinsi, hingga Pemerintah Kota Kediri.

    “Terutama dalam mendukung program visi-misi baik itu dari pemerintah pusat kemudian provinsi dan lebih-lebih kalau saya yang ada di Kota Kediri bagaimana mendukung program Mbak Wali kan gitu kan yang mapan itu kan,” ujarnya.

    Ia mengaitkan peran LDII dengan delapan bidang pengabdian yang menjadi fokus organisasi.

    “Kalau kita koneksikan dengan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa itu kan sudah nyambung terkait wawasan kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, syariah, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kemudian kesehatan vital, teknologi informasi dan energi baru terbarukan kan itu,” katanya.

    Kolaborasi dengan Ormas dan Stakeholder Kota Kediri

    Dalam implementasinya di tingkat kota, LDII Kota Kediri berencana memperkuat kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan.

    “Nah itu nanti pelaksanaannya kita bekerja sama dengan steak holder yang ada di Kota Kediri ya bersama-sama kan dengan organisasi masyarakat dengan NU, Muhammadiyah, KNPI dan lain-lain itu ya kita sama-samalah nanti bagaimana mewujudkan Kota Kediri ini lebih lebih MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangenu),” ucap Agung.

    Ia menyebut komunikasi awal terkait agenda dan arah Musda telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Kediri. “Kemarin sudah kita sampaikan ke Mbak Wulandari ke edensi kemarin,” katanya.

    Hadir dalam Media Gathering ini, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah H Sunarto, segenap panitia dan pengurus DPD LDII Kota Kediri. [nm/aje]

  • Curi Uang Kotak Amal, Pria Asal Kediri Ditangkap Warga Tulungagung

    Curi Uang Kotak Amal, Pria Asal Kediri Ditangkap Warga Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Tulungagung mengungkap kasus pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh seorang pria berinisial YW (48), warga Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

    Pelaku ditangkap warga saat hendak melakukan percobaan pencurian di wilayah Kecamatan Kalidawir. Berdasar hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah melakukan aksi pencurian di 3 masjid wilayah Kecamatan Tanggunggunung.

    Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana menjelaskan bahwa pelaku melakukan aksi dengan modus menjalankan ibadah salat dhuha di masjid tersebut. Pelaku diketahui telah mempersiapkan peralatan berupa obeng dan alat pahat yang dibawanya setiap kali beraksi. Setelah kotak amal berhasil dibuka, pelaku mengambil uang di dalamnya dan menyembunyikannya di dalam tas.

    “Modus yang digunakan pelaku adalah datang ke masjid, melaksanakan salat dhuha, kemudian saat situasi sepi pelaku mendekati kotak amal dan mencongkelnya menggunakan obeng yang sudah disiapkan di dalam tas,” ujarnya, Minggu (14/12/2025).

    Aksi pelaku akhirnya terhenti ketika warga memergoki pelaku sedang berupaya melakukan percobaan pencurian di salah satu masjid di Kecamatan Kalidawir. Warga kemudian mengamankan pelaku dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

    Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 3 buah kotak amal, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy merah, 1 tas ransel hitam, 1 tas selempang hitam, 1 buah obeng serta 1 alat pemahat.

    “Pelaku saat ini sudah kami tahan di Mapolres Tulungagung. Atas perbuatannya, pelaku kami jerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan jo Pasal 65 KUHP tentang perbuatan berlanjut,” tuturnya.

    Polres Tulungagung mengimbau masyarakat, khususnya takmir masjid, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan lingkungan tempat ibadah, termasuk menambah pengawasan terhadap kotak amal. [nm/aje]

  • Pemkot Bogor & INKA Segera Uji Coba Trem Perkotaan di Sekitar Stasiun Bogor

    Pemkot Bogor & INKA Segera Uji Coba Trem Perkotaan di Sekitar Stasiun Bogor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kota Bogor bersama PT Industri Kereta Api (INKA) bakal segera melakukan uji coba trem perkotaan di jalur sekitar Stasiun Bogor dan alun-alun, sebelumnya nantinya dikembangkan menjadi jalur yang lebih panjang.  

    Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan komitmennya dalam menghadirkan transportasi publik masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Bogor dan INKA terkait rencana pengembangan sistem transportasi massal berbasis trem di Kota Bogor.

    Dedie Rachim menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum penting setelah melalui proses panjang dalam upaya menghadirkan moda transportasi modern dan ramah lingkungan di Kota Bogor.

    “Dalam MoU yang tadi ditandatangani, rencana uji coba akan dilakukan di Kota Bogor. Harapannya PT INKA dapat melihat apa saja hal-hal yang harus dikembangkan secara teknologi,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (14/12/2025).  

    Dedie menjelaskan, MoU antara PT INKA dan PT Transpakuan Bogor mencakup rencana uji coba trem yang akan dimulai pada rute awal sekitar Stasiun Bogor dan Alun-alun Kota Bogor, sebelum nantinya dikembangkan menuju koridor satu sepanjang 7–8 kilometer.

    Sebagai informasi, trem yang dikembangkan PT INKA memiliki kandungan lokal lebih dari 60%, menggunakan teknologi baterai tanpa katenari, serta memiliki sistem pengisian daya modern yang akan membuat operasional transportasi publik lebih efisien. 

    “Teknologinya mumpuni, tanpa harus memakai catenary atau kabel atas, dan sistem charging-nya sangat modern. Dengan begitu, biaya operasional bisa jauh lebih hemat dan tidak membebani pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna transportasi publik masa depan ini,” kata Dedie. 

    Sebagai tahap awal uji coba, Pemkot Bogor akan menyiapkan lintasan sepanjang kurang lebih 450 meter yang ditempatkan di area strategis.

    Dedie Rachim juga menyampaikan bahwa Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melihat kemungkinan perluasan lintasan uji coba di sekitar Kebun Raya Bogor.

    Tujuannya, agar masyarakat bisa teredukasi dan terbiasa bahwa trem perkotaan adalah solusi transportasi publik masa depan yang ramah lingkungan, efisien, dan tidak mahal. 

    Dirinya  memastikan bahwa aspek infrastruktur telah diperhitungkan, termasuk memastikan kemampuan jembatan Otista dan Jalak Harupat untuk menopang beban trem yang memiliki bobot serupa kendaraan roda empat besar.

    Meski demikian, Dedie belum menyampaikan terkait kapan waktu uji coba akan dilakukan. 

    Adapun, pemanfaatan trem milik INKA di Kota Bogor ini sebelumnya telah dibahas sejak 2020. Sementara prototipe yang INKA kembangkan sejak 2018 ini telah diuji coba di Solo dan Kediri,

    Direktur Utama PT INKA Eko Purwanto menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan uji coba dan pengembangan trem di Kota Bogor.

    “Ini trem baterai ya, jadi teknologi ini sudah kami miliki. Tinggal kami kembangkan dengan engineer Indonesia. Semuanya dikerjakan oleh anak-anak bangsa,” ucapnya.

  • Gus Yahya Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

    Gus Yahya Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU mengatur pemberhentian pimpinan PBNU di tengah jalan dari masa jabatan, hanya bisa dilakukan melalui forum Muktamar Luar Biasa (MLB) dengan didasarkan pada pelanggaran berat yang terbukti.

    Selain menegaskan posisi hukumnya, Gus Yahya menyatakan tetap memilih jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga martabat dan keutuhan jamiyah NU, sejalan dengan nasihat para kiai sepuh NU yang disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani langsung oleh KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU, tertanggal 13 Desember 2025.

    “Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” kata Gus Yahya. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Pernyataan sikap itu diterbitkan sebagai respons terhadap keputusan Rapat Pleno yang digelar pada 9 Desember 2025, yang menyatakan pemberhentian dirinya telah final dan menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU.

    Dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tersebut, Gus Yahya menegaskan dia bersama Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar merupakan pemegang mandat sah hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021, dengan masa jabatan 5 tahun hingga Muktamar berikutnya.

    “Karena itu, keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai KemenkumHAM,” ucapnya.

    Gus Yahya mengimbau seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, dari pengurus wilayah hingga anak ranting, serta seluruh warga Nahdliyin agar tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempererat silaturahmi.

    Dia juga meminta agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU, demi menghindari kebingungan organisasi.

    Selain itu, Gus Yahya mengimbau pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan agar tidak menindaklanjuti kebijakan yang berasal dari pihak yang tidak memiliki kewenangan sah, karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

  • Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Kerja Ke-III Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri yang diselenggarakan di Aula Gedung E Universitas Islam Kadiri, Sabtu (13/12/2025). Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Ke-III ini mengusung tema “Khidmah Jam’iyyah Menuju Nahdlatul Ulama Kota Kediri yang Adaptif, Kolaboratif, dan Inklusif di Era Keberlanjutan.”

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PCNU Kota Kediri yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan sosial-keagamaan serta memperkuat ketahanan masyarakat di Kota Kediri.

    Mbak Wali juga menuturkan bahwa Kota Kediri saat ini tengah menghadapi berbagai dinamika penting. Pertama, di bidang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Pemerintah Kota Kediri menyambut baik kolaborasi dengan pesantren, Lembaga Ma’arif, serta seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

    “Di tengah derasnya arus digital dan tantangan degradasi moral, peran dan bimbingan para kiai dinilai sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah,” imbuhnya.

    Kedua, di sektor ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian besar terhadap penguatan UMKM, koperasi, serta kemandirian ekonomi keluarga. Untuk itu, Wali Kota termuda ini mengajak PCNU beserta badan otonom dan lembaga-lembaga NU untuk bersama-sama memperkuat dan menumbuhkan usaha berbasis jamaah, mendorong digitalisasi UMKM, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid, musala, dan pesantren.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa dengan adanya Muskercab ini menjadi ruang bermusyawarah untuk menentukan arah besar khidmah PCNU bagi umat dan Kota Kediri. Rangkaian agenda yang tersusun, mulai dari iftitah, pleno tata tertib, sidang komisi, hingga bahtsul masail, merupakan ikhtiar Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan zaman.

    Menutup sambutannya, Wali Kota Kediri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Kerja Ke-III PCNU Kota Kediri Tahun 2025. “Saya berharap seluruh rangkaian musyawarah dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Rais Syuriah PCNU Kota Kediri KH Abdul Hamid Abdul Qodir, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri A. Zamroni, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Manisrenggo David Hendra, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Kepemimpinan Inovatif Mbak Wali, Kota Kediri Melesat di IGA 2025

    Kepemimpinan Inovatif Mbak Wali, Kota Kediri Melesat di IGA 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri meraih prestasi membanggakan dengan ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Kota Kediri berhasil dinobatkan dengan predikat Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dimana sejak tahun 2021-2024 hanya menempati predikat kota inovatif.

    Innovative Government Award (IGA) merupakan ajang penghargaan tahunan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui pengukuran IID, pemerintah daerah dinilai dari aspek tata kelola pemerintahan, ekosistem inovasi, dan kualitas serta jumlah inovasi yang diimplementasikan bagi masyarakat.

    Predikat Kota Sangat Inovatif diberikan kepada pemerintah daerah yang meraih skor Indeks Inovasi Daerah di atas ambang batas yang ditetapkan dalam pedoman IGA 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan keberhasilan penyelenggaraan berbagai terobosan di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi tematik daerah.

    Bagi Kota Kediri, pencapaian ini sekaligus menjadi bukti penguatan pelaksanaan Misi “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas” yang mencerminkan keberhasilan penguatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari pemanfaatan teknologi digital dalam layanan, pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjawab isu strategis pembangunan kota secara kreatif dan adaptif. Di tahun 2025 ini Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati telah menetapkan 150 inovasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

    Mbak Wali mengungkapkan penghargaan IGA 2025 ini bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai pendorong untuk terus memperkuat ekosistem inovasi daerah. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memperluas replikasi inovasi, mengakselerasi transformasi digital, serta memastikan setiap kebaruan kebijakan dan program pembangunan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga kota. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan penguatan daya saing daerah.

    “Penghargaan ini bukan akhir, tetapi dorongan agar kami semakin cepat menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Melalui predikat Sangat Inovatif tersebut Kota Kediri menegaskan posisinya sebagai daerah yang progresif dan siap menjawab tantangan pembangunan masa kini,” ungkap wali kota termuda ini, Jumat (12/12/2025).[nm/kun]

  • Total Hadiah Rp114 Juta, Pemkot Kediri Siapkan Apresiasi Maksimal di Gerak Jalan Napak Tilas Kediri–Bajulan

    Total Hadiah Rp114 Juta, Pemkot Kediri Siapkan Apresiasi Maksimal di Gerak Jalan Napak Tilas Kediri–Bajulan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri memaksimalkan pelaksanaan Gerak Jalan Napak Tilas Route Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman Kediri–Bajulan Tahun 2025 dengan menyiapkan total hadiah uang penghargaan sebesar Rp114 juta. Kegiatan yang akan digelar pada Sabtu Legi, 20 Desember 2025 ini diharapkan mampu menarik partisipasi luas masyarakat sekaligus memberikan apresiasi nyata bagi para peserta.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri, Bambang Priambodo kepada pers, Jum’at (12/12) mengatakan besarnya hadiah yang disiapkan merupakan bentuk komitmen Pemkot Kediri dalam memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan napak tilas agar semakin diminati masyarakat.

    “Gerak jalan napak tilas ini bukan sekadar lomba. Kami ingin peserta merasakan nilai perjuangan para pahlawan, sekaligus mendapatkan apresiasi yang layak atas usaha dan ketangguhan mereka,” ujarnya,

    Bambang menjelaskan, total hadiah Rp114 juta tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori perlombaan. Untuk kategori kelompok atau beregu, juara pertama akan menerima Rp10 juta, juara kedua Rp9 juta, dan juara ketiga Rp8 juta.

    Sementara pada kategori perorangan usia 16–30 tahun, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta. Nominal hadiah yang sama juga diberikan pada kategori perorangan usia 31–60 tahun, dengan rincian juara pertama Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta.

    Selain hadiah juara utama, panitia juga menyiapkan hadiah nominasi terbaik sebagai bentuk apresiasi yang lebih luas. Sebanyak 10 nominasi terbaik kelompok atau beregu masing-masing akan memperoleh Rp3 juta, dengan total Rp30 juta. Sementara itu, 16 nominasi terbaik perorangan usia 16–30 tahun dan 16 nominasi terbaik perorangan usia 31–60 tahun masing-masing mendapatkan Rp1 juta, atau total Rp16 juta untuk setiap kategori. Seluruh hadiah uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai ketentuan panitia.

    Gerak jalan napak tilas ini akan dimulai dari Balai Kota Kediri dan berakhir di Pesanggrahan Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sepanjang rute, panitia menyiapkan tujuh pos pelayanan yang dilengkapi layanan kesehatan, logistik, serta kesiapsiagaan evakuasi untuk memastikan keselamatan peserta.

    Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, hingga masyarakat umum dengan rentang usia 13 hingga 60 tahun, baik kategori perorangan maupun beregu.

    “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun kesiapan fisik, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi perhatian utama,” tegas Bambang.

    Meski menawarkan hadiah yang besar, kegiatan ini tetap mengedepankan nilai historis dan edukatif melalui tema “Menapak Jejak Perjuangan, Menjaga Alam Kediri” dengan tagline “Melangkah Bersama, Menuju Kota Kediri Mapan”.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Kediri berharap semangat perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun karakter kebangsaan. [nm/kun]

  • Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara resmi menegaskan posisi hukumnya sebagai pemegang mandat sah kepemimpinan PBNU periode 2021-2026. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (13/12/2025), Gus Yahya merespons dinamika internal organisasi dengan menyerukan jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam’iyyah, alih-alih memperuncing konflik pasca munculnya klaim pemberhentian dirinya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah pemimpin yang dipilih secara sah melalui Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Mandat tersebut bersifat mengikat selama lima tahun dan dilindungi oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 yang menunjuk pejabat pengganti dirinya tidak memiliki dasar konstitusional.

    “Keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” tegas Gus Yahya dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025.

    Menurutnya, pemberhentian ketua umum di tengah masa jabatan memiliki mekanisme ketat yang hanya bisa dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) jika terbukti ada pelanggaran berat. Hingga detik ini, Gus Yahya juga memastikan namanya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

    Meski memegang legitimasi hukum yang kuat, Gus Yahya memilih pendekatan persuasif untuk meredam gejolak. Ia menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur damai sesuai arahan para ulama senior (kiai sepuh) yang sebelumnya telah bertemu di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

    Sikap islah ini diambil untuk mencegah perpecahan di akar rumput dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar. Gus Yahya meminta seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), hingga Anak Ranting, untuk tetap tenang dan solid.

    “Saya mengimbau agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU demi menghindari kebingungan organisasi,” imbaunya.

    Gus Yahya juga mengingatkan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra strategis PBNU, untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini. Ia meminta agar tidak ada tindak lanjut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah, guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

    Menutup pernyataannya, Gus Yahya mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mendoakan agar badai internal ini segera berlalu dengan solusi yang bermartabat. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat tali silaturahmi di tengah ujian organisasi. [beq]