kab/kota: Kediri

  • Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

    Agus Wahjudi Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Partai Golkar Kota Mojokerto Periode 2025–2030

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Mojokerto resmi menetapkan Agus Wahjudi Utomo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang memenuhi syarat dukungan.

    Kegiatan Musda yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pada Kamis (23/10/2025) itu dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, Ali Mufthi serta dihadiri sejumlah Ketua DPD Partai Golkar dari daerah sekitar. Diantaranya, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung.

    Ali Mufthi menyampaikan bahwa seluruh tahapan Musda telah berjalan sesuai mekanisme partai, mulai dari pra-Musda hingga proses pendaftaran calon ketua. Dari hasil verifikasi, hanya Agus Wahjudi Utomo yang mendaftar dan memenuhi ketentuan dukungan minimal 30 persen.

    “Proses Musda ini sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Karena hanya ada satu calon yang memenuhi syarat dukungan, maka yang bersangkutan sah ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto terpilih,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

    Ali berharap kepemimpinan Agus Wahjudi mampu membawa semangat baru bagi kader Golkar di Kota Mojokerto. Ia juga menargetkan partai berlambang pohon beringin itu dapat mengembalikan kejayaan dengan perolehan lima kursi pada Pemilu mendatang.

    Sementara itu, Agus Wahjudi Utomo menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur kepengurusan dan basis dukungan partai di tingkat bawah.

    “Setelah terpilih, kami segera melakukan konsolidasi untuk pembentukan pengurus baru. Alhamdulillah, sudah ada lima kader Golkar yang kembali bergabung. Kami akan berjuang maksimal agar di setiap daerah pemilihan Golkar bisa memperoleh kursi,” katanya.

    Agus juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan target yang diberikan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yaitu merebut lima kursi DPRD Kota Mojokerto pada Pemilu mendatang. Dengan kerja sama dan soliditas pengurus, ia optimis target perolehan lima kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang bisa terwujud.
    “Kami akan bekerja keras agar setiap Dapil bisa menyumbang kursi. Dengan kerja sama dan semangat gotong royong kader, saya yakin target itu bisa tercapai,” tegasnya. [tin/aje]

     

  • Wali Kota Kediri Ajak Masyarakat Beri Masukan RDTR Demi Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan

    Wali Kota Kediri Ajak Masyarakat Beri Masukan RDTR Demi Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui kegiatan Konsultasi Publik I RDTR Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Viva Hotel, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang akrab disapa Mbak Wali, dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam arahannya, Mbak Wali menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RDTR agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan menarik bagi investor. “RDTR merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tata ruang kota. Maka dari itu, kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu agar nantinya penyusunan RDTR benar-benar relevan dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa kegiatan konsultasi publik ini merupakan tindak lanjut dari revisi Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021–2041, yang kini dinilai sudah tidak lagi adaptif terhadap perkembangan kota.

    Revisi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan arah pembangunan berkelanjutan, serta menjaring isu strategis dari berbagai sektor. “Kegiatan ini penting untuk memastikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perumusan konsep awal RDTR,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa Kota Kediri saat ini sedang berada pada fase percepatan transformasi di berbagai sektor, baik infrastruktur, sosial-ekonomi, maupun tata ruang. Oleh karena itu, RDTR yang baru diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi ‘Membangun Kota Kediri yang MAPAN’. Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan konstruktif agar RDTR yang dihasilkan mampu memperkuat konektivitas pembangunan dengan daerah sekitar.

    “Masukan dari seluruh stakeholder akan menjadi landasan penting bagi penyusunan dokumen RDTR yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan serta pelestarian lingkungan. Nantinya, dokumen RDTR ini akan menjadi acuan bersama dalam pemanfaatan ruang Kota Kediri, tidak hanya tertib secara hukum tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mbak Wali.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Purnomo, Kepala Dinas PUPR Endang Kartikasari, serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait. Selain itu, hadir secara daring perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Kepala UPT PJJ Kediri Bina Marga Jawa Timur yang ikut memberikan pandangan teknis dalam penyusunan RDTR Kota Kediri. [nm/kun]

  • Antisipasi Kebakaran, Pemkot Kediri Sidak 20 Titik Hydrant

    Antisipasi Kebakaran, Pemkot Kediri Sidak 20 Titik Hydrant

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah hydrant di berbagai titik, Kamis (23/10/2025), sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini.

    Kegiatan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Kediri bersama Dinas PUPR dan PDAM Tirta Dhaha untuk memastikan ketersediaan serta kesiapan pasokan air dalam penanganan kebakaran di wilayah kota.

    Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik. “Melalui sidak ini kita juga ingin memastikan koordinasi antarinstansi terkait berjalan dengan baik, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, petugas dapat lebih sigap dan mengetahui sumber suplai air yang dapat dimanfaatkan,” terangnya.

    Paulus menyebut, terdapat 20 titik hydrant yang terpasang di seluruh wilayah Kota Kediri. Pada sidak kali ini, petugas mengambil sampling di beberapa lokasi, antara lain di Jalan Medang Kamulan, Jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol, Perumnas Ngronggo, Jalan MT Haryono Baruna, Jalan Dhoho, dan Perumahan Mojoroto Indah.

    “Dari hasil sampling yang dilakukan, semua hydrant berfungsi dengan baik, artinya tekanan air yang keluar sudah cukup bagus. Namun memang untuk di wilayah kota ini karena penduduknya padat dan sumber air utama dibagi untuk kebutuhan masyarakat maka alirannya memang sedikit lebih kecil,” jelasnya.

    Menurut Paulus, sesuai kebijakan pimpinan, suplai air untuk hydrant selama ini dibantu oleh PDAM Tirta Dhaha, di luar tugas utamanya dalam pelayanan air bersih untuk masyarakat.

    “Kita juga akan mengusulkan ke pimpinan yakni Wali Kota Kediri agar ada teknologi baru sebagai alternatif selain hydrant, dengan memanfaatkan air Sungai Brantas untuk membantu mensuplai kebutuhan air apabila terjadi kebakaran. Untuk teknisnya akan kita pikirkan bersama dinas terkait,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Dinas PUPR tengah meninjau penataan ruang yang berkaitan dengan sistem hydrant berbasis air bawah tanah. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) akan mendorong agar setiap pengembang perumahan baru di Kota Kediri wajib menyediakan fasilitas hydrant di kawasan perumahan dan fasilitas umum.

    “Jadi hydrant juga terpasang di fasilitas umum sehingga jika terjadi kebakaran bisa segera diatasi. Harapannya, seluruh OPD terkait dapat sejalan dalam mempercepat penanganan risiko kebakaran agar dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang ditimbulkan,” tutupnya.

    Dalam kesempatan itu, Paulus juga mengimbau masyarakat agar ikut menjaga keberadaan hydrant di lingkungannya. “Saya harap kita bisa sama-sama saling menjaga karena dibutuhkan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat,” pesannya. [nm/suf]

  • Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Cegah Maraknya Judi Online, Pemkot Kediri dan OJK Gelar Sosialisasi Digital Sehat untuk

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus memperkuat upaya pencegahan judi online dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Maraknya Judi Online bertema Digital Sehat Tanpa Judi Online, Kamis (23/10/2025).

    Kegiatan yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri ini menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Acara menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan Dinas Sosial Kota Kediri.

    Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) RI Meutya Hafid dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif melaksanakan sosialisasi pencegahan judi online secara serentak. Ia menilai langkah ini mencerminkan kepedulian dan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman judi online di ruang digital.

    Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Rony Yusianto yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa maraknya judi online kini menjadi ancaman serius bagi keamanan data pribadi masyarakat. Ia mengungkapkan, fenomena ini bahkan berdampak langsung pada program bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Ironisnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret bukanlah pemain judi aktif, melainkan korban eksploitasi data. Identitas mereka, seperti KTP dan KK, dengan mudah diberikan kepada pihak lain hanya demi iming-iming yang kemudian digunakan untuk transaksi judi,” jelasnya. Berdasarkan data PPATK, di Kota Kediri tercatat 467 penerima bantuan yang terindikasi terlibat judi online.

    Menurut data Kementerian Komdigi RI, selama enam bulan terakhir pemerintah telah memblokir 1,3 juta konten judi online, 1,19 juta situs judi online, serta 127 ribu promosi judi online di media sosial.

    Dari sisi ekonomi, laporan PPATK kuartal I 2025 mencatat total deposit transaksi judi online mencapai Rp 2,7 triliun, dengan pelaku terbanyak berada pada rentang usia 31–40 tahun. Sebanyak 71,6 persen di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan sebagian besar terjerat pinjaman online (pinjol).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024 yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Satgas ini berperan mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, menjalin kerja sama internasional, serta menyelaraskan kebijakan strategis terkait pemberantasan judi online.

    Rony Yusianto berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, keluarga, dan aset dari bahaya judi online. Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya digital sehat yang berlandaskan literasi dan tanggung jawab bersama di era transformasi digital. [nm/aje]

  • Vonis Seumur Hidup untuk Tiga Terdakwa Pembunuhan Berencana Disertai Rudapaksa di Jombang

    Vonis Seumur Hidup untuk Tiga Terdakwa Pembunuhan Berencana Disertai Rudapaksa di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara seumur hidup kepada tiga terdakwa kasus pembunuhan berencana disertai rudapaksa terhadap siswi SMA asal Sebani, Sumobito, berinisial PRA (19), Kamis (23/10/2025). Vonis ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

    Tiga terdakwa, yakni Adriansyah Putra Wijaya (pacar korban dan otak kejahatan), Achmad Thoriq Firmansyah, dan Lutfi Inahnu Feda, dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Tuntutan seumur hidup oleh JPU, yang juga mewajibkan terdakwa membayar restitusi sebesar ratusan juta rupiah.

    Sidang yang digelar di ruang Kusuma Atmaja PN Jombang, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Faisal Akbarudin Taqwa, dengan hakim anggota Luki Adrianto dan Satrio Budiono. Dalam persidangan tersebut, Hakim Faisal membacakan putusan satu persatu di hadapan para terdakwa.

    “Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada masing-masing terdakwa,” tegas Hakim Faisal dalam persidangan.

    Setelah putusan dibacakan, ketiga terdakwa diberikan waktu untuk berdiskusi dengan kuasa hukum terkait langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

    Mendengar niat banding tersebut, Ketua Hakim Majelis kemudian bertanya kepada JPU terkait sikap mereka terhadap keputusan ini. JPU menyatakan akan memikirkan lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil.

    Setelah itu, Ketua Majelis Hakim mengungkapkan bahwa perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Karena para terdakwa mengajukan banding dan penuntut umum masih pikir-pikir, maka perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk diperiksa kembali,” kata Hakim Faisal menutup persidangan.

    Kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang perempuan yang ditemukan di Sungai Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, pada 12 Februari 2025. Peristiwa bermula pada Senin, 10 Februari 2025. Saat itu, Ardiansyah Putra mengajak korban bertemu di depan SDN Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pada petang hari.

    Setelah pertemuan, korban dibawa ke wilayah Kecamatan Perak dan sempat singgah di sebuah kedai kopi. Ketika malam tiba, korban tidak diizinkan pulang dan justru diajak ke Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, ke rumah kerabat salah satu terdakwa. Di sana, Ardiansyah, AT, dan Lutfi menyusun rencana kejahatan mereka.

    Sekitar pukul 22.00 WIB, korban dibawa ke area persawahan di Kunjang. Di tempat sepi itu, korban dipaksa menenggak minuman keras dan ketika menolak, ia dipukul dan diperlakukan kasar.

    Korban kemudian diperkosa secara bergiliran oleh ketiga terdakwa. Masing-masing pelaku melakukan pelecehan terhadap korban sebanyak tiga kali. Setelah korban tak sadarkan diri, tubuhnya dibuang ke Sungai Brantas di wilayah Purwoasri, Kabupaten Kediri.

    Keesokan harinya, Selasa, 11 Februari 2025, jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Dusun Peluk, Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi korban sebagai Putri Regita Amanda, gadis muda yang sebelumnya berpamitan kepada keluarganya untuk melakukan transaksi COD pada Senin sore. [suf]

  • 35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35.673 warga Kota Kediri akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Sosial (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

    Dari jumlah tersebut, 23.328 penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sementara 12.345 keluarga lainnya adalah penerima baru. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4.

    Saat rapat verifikasi data, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bagian dari Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan IV Tahun 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kami meminta seluruh petugas benar-benar teliti agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.

    Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah diberi waktu hingga 27 Oktober 2025 untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Imam menegaskan pentingnya integritas dan ketelitian petugas verifikator agar tidak ada warga yang layak tetapi terlewatkan.

    Rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Kediri tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat visi Kediri Mapan, dengan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” tegas Imam.

    Ia juga mengingatkan bahwa penerima BLTS Kesra harus sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025. Bantuan tidak diberikan kepada warga yang telah meninggal dunia, tidak ditemukan alamatnya, maupun yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pejabat negara, atau memiliki penghasilan tetap tinggi.

    Imam menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sukses. “Rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menegakkan keadilan sosial. Mari pastikan bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi warga miskin ekstrem dan rentan di Kota Kediri,” ujarnya.

    Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan keseriusannya memperkuat koordinasi antar sektor untuk memastikan BLTS Kesra tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat ketahanan sosial masyarakat di penghujung tahun 2025. [nm/ian]

  • Dari Lorong Pesantren ke Stadion: Cerita Penjaga Gawang Asal Kediri, Nadeo Argawinata
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        22 Oktober 2025

    Dari Lorong Pesantren ke Stadion: Cerita Penjaga Gawang Asal Kediri, Nadeo Argawinata Surabaya 22 Oktober 2025

    Dari Lorong Pesantren ke Stadion: Cerita Penjaga Gawang Asal Kediri, Nadeo Argawinata
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Di balik sorotan lampu stadion dan gemuruh suporter, Nadeo Argawinata menyimpan sisi lain yang tidak banyak diketahui masyarakat.
    Sebelum dikenal sebagai penjaga gawang tangguh di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, ia tumbuh dalam suasana relijius.
    Akrab dengan suara lantunan ayat suci dan suasana Pondok Pesantren Al Husan yang ada di sekitar rumahnya di Kediri.
    “Ya, waktu kecil dulu sempat ikut ngaji di pondok. Memang di sekitar rumah ada pondok pesantren,” kenang penjaga gawang Borneo FC itu kepada
    Kompas.com.
    Meskipun tidak menetap sebagai santri mukim, pengalaman masa kecil itu meninggalkan jejak kuat dalam kehidupannya.
    “Seperti halnya anak-anak lainnya, pelajaran membaca Al Quran yang baik dan benar, juga soal akhlak, itu yang masih saya pegang sampai sekarang,” katanya.
    Baginya, semangat Hari Santri bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan pengingat bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, termasuk dari pesantren.
    Di tengah karier cemerlangnya sebagai atlet profesional, nilai-nilai yang dipelajari di masa kecil masih menjadi pegangan dalam menjalani hidup.
    “Pada dasarnya ilmu datang dari manapun, apalagi soal ilmu agama yang sangat penting bagi anak-anak zaman sekarang. Jadi kegiatan apa pun yang membawa ke arah kebaikan dalam beragama, terutama dari para santri, pasti bagus dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Nadeo Argawinata.
    Apalagi, kehidupan pesepak bola profesional tentu tidak lepas dari tekanan dan jadwal padat. Namun, ia menjaga spiritualitas adalah bagian penting dari keseimbangan diri.
    Doa dan disiplin menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Sebab di balik setiap penyelamatan di bawah mistar, ada ketenangan batin yang dirawat sejak kecil.
    “Untuk spiritualitas itu wajib, ya. Jadi bukan cuma di lapangan, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun sangat berguna. Apa pun kegiatan yang dilakukan, spiritual itu pasti diperhatikan,” kata dia. 
    Saat momen Hari Santri, selain menjadi waktu refleksi diri, Nadeo Argawinata juga menyemangati para generasi muda yang tengah menuntut ilmu di pondok pesantren.
    Ia berharap para santri masa kini tidak ragu untuk bermimpi besar dan terus membawa nilai-nilai luhur pondok pesantren dalam setiap langkah hidupnya.
    “Percaya diri itu sangat penting. Jadilah apa pun sesuai dengan apa yang kalian sukai tanpa meninggalkan ajaran yang sudah dipelajari. Semoga santri di negara ini bisa membuat perubahan besar yang baik untuk bangsa dan negara ke depannya,” kata penjaga gawang Timnas Indonesia itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Orang Mengaku Adik Kapolri Janjikan Lolos Akpol, Warga Pekalongan Ditipu Rp 2,6 Miliar
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Oktober 2025

    Orang Mengaku Adik Kapolri Janjikan Lolos Akpol, Warga Pekalongan Ditipu Rp 2,6 Miliar Regional 22 Oktober 2025

    Orang Mengaku Adik Kapolri Janjikan Lolos Akpol, Warga Pekalongan Ditipu Rp 2,6 Miliar
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.co
    m – Seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah, Dwi Purwanto (42), melaporkan empat orang ke Polda Jawa Tengah, usai menjadi korban penipuan dengan modus jalur khusus masuk Akademi Kepolisian (Akpol).
    Kerugian yang dialami Dwi mencapai Rp 2,65 miliar. 
    Dwi melaporkan empat orang terduga pelaku, dua di antaranya adalah polisi aktif di Pekalongan, yakni Aipda F alias Rohim, dan Bripka AUK alias Alex.
    Dua terlapor lain adalah warga sipil yakni Joko serta Agung yang mengaku sebagai adik dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Kasus bermula pada Desember 2024, ketika Dwi menerima pesan dari Rohim, anggota Polres Pekalongan (Kajen).
    Tanpa diminta, Rohim menawarkan bantuan agar anak Dwi bisa lolos Akpol lewat jalur istimewa yang disebutnya “kuota Kapolri.”
    “Beliau menawarkan untuk membantu mengurus anak saya supaya bisa masuk Akpol,” ujar Dwi di Semarang, Rabu (22/10/2025).
    Namun, jalan pintas itu tidak gratis.
    Dwi diminta menyediakan Rp 3,5 miliar, dengan Rp 500 juta dibayarkan di awal sebagai tanda jadi dan sisanya setelah anaknya lolos seleksi pusat (Panpus).
    Awalnya Dwi menolak. Tetapi setelah diyakinkan Rohim dan rekannya Alex, ia akhirnya menyerahkan Rp 500 juta pada 21 Desember 2024.
    Uang tambahan sebesar Rp 1,5 miliar kemudian diminta pada Januari 2025 untuk alasan “proses administrasi di Jakarta.”
    Beberapa waktu kemudian, Dwi dipertemukan dengan seorang pria bernama Agung, yang disebut sebagai adik dari Kapolri.
    “Setelah ketemu dengan Agung selang satu hari saya dipertemukan dengan saudara Joko di Kediri, Jawa Timur. Kalau Agung ini menurut keterangan dari Alex ini kan adiknya Pak Kapolri, dia sipil. Kalau saudara Joko itu saya kurang paham untuk pekerjaannya apa,” jelas Dwi.
    Dalam pertemuan itu, Agung memperkuat keyakinan Dwi bahwa anaknya akan “diperjuangkan langsung” oleh pihak Mabes Polri.
    Ia bahkan menyebut ada sosok “Babe”, seorang jenderal purnawirawan, yang disebut bisa mengatur kuota kelulusan.
    Atas bujukan itu, Dwi kemudian mentransfer uang sebanyak empat kali ke rekening Joko dengan total Rp650 juta.
    Namun, setelah anaknya menjalani seleksi tahap pertama, hasilnya dinyatakan gagal.
    Demi memenuhi permintaan para pelaku, Dwi mengaku menjual dua mobil mewah, Rubicon dan Mini Cooper, serta meminjam uang dari keluarganya.
    “Saya sampai pontang-panting. Mereka sering datang mendadak malam hari, menekan agar uang segera disiapkan,” ujarnya.
    Setelah kegagalan anaknya diumumkan, para pelaku saling lempar tanggung jawab.
    “Totalnya semua Rp 2,65 miliar. Dua miliar diserahkan tunai ke Alex, sisanya ke rekening Joko. Saya langsung klarifikasi, dan mereka berjanji akan mengembalikan uang. Tapi sampai sekarang belum ada itikad baik,” kata Dwi.
    Ia mengaku kecewa karena sudah mengenal Rohim sejak 2011, dan tak menyangka orang yang dikenalnya bisa menipunya.
    Dwi berharap laporan yang ia buat bisa ditindaklanjuti.
    “Perkembangan penyidik kemarin naik ke Sidik, tingkat sidik. Tetapi kelihatannya belum, belum diproses lagi. Kalau saya sudah dimintai keterangan juga. Sekarang salah satu pelakunya malah sedang pendidikan,” ujarnya.
    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut.
    “Ini sedang saya cek dulu ke Krimum dan Propam. Nanti kalau sudah lengkap saya kabari,” kata Artanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Strategi Pemkot Kediri Promosikan UMKM Jadi Contoh, DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja

    Kediri (beritajatim.com) – Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan dan memasarkan produk unggulan daerah seperti tahu kuning, getuk pisang, dan tenun ikat menarik perhatian DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 10 anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri pada Rabu (22/10/2025).

    Rombongan diterima langsung oleh Kepala Disperdagin Kota Kediri, Moh Ridwan, di ruang pertemuan kantor setempat. Kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi terkait strategi Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong kemitraan, memperluas pemasaran produk UMKM, serta memperkuat kebijakan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

    Dalam sambutannya, Moh Ridwan menjelaskan bahwa Pemkot Kediri berkomitmen menjaga keberlanjutan UMKM dengan berbagai program intervensi. Salah satunya dengan menghubungkan para pengrajin tenun kepada pelaku usaha kreatif agar produk mereka tidak hanya dijual sebagai sarung atau kain, tetapi juga dikembangkan menjadi fashion seperti pakaian, tas, sepatu, hingga aksesori.

    “Seperti produk unggulan kami, tenun, kami dorong pengrajin untuk berinovasi dan berkolaborasi agar produknya bisa masuk ke dunia fashion,” jelas Ridwan.

    Ia menambahkan, Pemkot Kediri telah melakukan sejumlah terobosan pemasaran, baik secara online maupun offline. Melalui kerja sama dengan berbagai marketplace dan lembaga pendidikan, pelaku UMKM dibekali kemampuan digital marketing agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Pemkot juga rutin memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran di tingkat kota hingga nasional.

    “Teman-teman UMKM juga terus kami latih agar bisa memanfaatkan platform digital. Pemasaran offline tetap berjalan melalui pameran dan event promosi,” ujarnya.

    Ridwan menyebut bahwa sektor pembiayaan juga menjadi prioritas Pemkot Kediri. Melalui program KUMAPAN (Kredit Usaha Mikro Aman dan Penanggulangan), pemerintah menyediakan dana bergulir berbunga ringan. Selain itu, pelaku UMKM difasilitasi untuk bekerja sama dengan perbankan, mendapatkan pelatihan, serta melalui proses kurasi produk agar memiliki daya saing tinggi, termasuk yang berpotensi ekspor.

    Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya terhadap strategi Kota Kediri dalam menjaga keberlanjutan produk unggulan yang telah menjadi ikon daerah.

    “Kami ingin belajar dari Kota Kediri yang berhasil mengembangkan tahu, getuk pisang, dan tenun ikat hingga mampu menghasilkan produk turunan yang tetap bertahan di tengah persaingan,” ujarnya.

    Sally menambahkan bahwa Bojonegoro juga memiliki produk khas seperti Ledre dan Batik, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pemasaran dan peningkatan kualitas. Salah satu hal yang menjadi perhatian pihaknya adalah keberadaan payung hukum yang kuat di Kota Kediri untuk melindungi kemitraan antara UMKM dan toko modern.

    “Di Bojonegoro kami masih sebatas advokasi ke para pemilik waralaba. Tapi di sini, semua sudah ada payung hukumnya melalui Perda dan Perwali. Ini yang akan kami pelajari agar UMKM kami ke depan bisa lebih berdaya saing,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Mbak Cicha Dampingi Puluhan Anak AMPK Kediri, Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dan Cinta Tanpa Batas

    Mbak Cicha Dampingi Puluhan Anak AMPK Kediri, Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dan Cinta Tanpa Batas

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, memberikan pendampingan langsung kepada puluhan anak yang memerlukan pendampingan khusus (AMPK) dengan menghadirkan tenaga psikolog profesional di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (22/10/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Cicha ini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat 73 anak yang masuk kategori AMPK di Kabupaten Kediri. Dari jumlah tersebut, 30 anak dihadirkan langsung untuk mengikuti kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas bersama keluarga.

    Dalam kegiatan bertajuk “Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga”, Mbak Cicha menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pendamping utama dalam tumbuh kembang anak. Ia berharap para orang tua mampu memperkuat komunikasi, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan memperdalam pemahaman terhadap perlindungan anak.

    “Memperkuat komunikasi, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan memperdalam pemahaman tentang perlindungan khusus anak,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa dalam kondisi apapun — termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik berstatus anak korban maupun anak saksi — mereka harus terus mendapatkan pendampingan dan penguatan moral.

    “Setiap anak punya hak yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti bermimpi. Apa pun kondisinya, masa depan cerah akan menjadi milik mereka yang berani berdiri dan berlari,” pesan Mbak Cicha penuh semangat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Arianto, menambahkan bahwa kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri dan semangat anak-anak AMPK agar dapat kembali beradaptasi di lingkungan sosialnya.

    “Kegiatan ini bertujuan supaya anak-anak AMPK lebih percaya diri, lebih semangat, dan berani bermimpi. Kami akan melaksanakan kegiatan serupa secara berkala dengan melibatkan psikolog dan pekerja sosial,” jelasnya.

    Melalui kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Kediri berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan keluarga, sehingga setiap anak di Kediri dapat tumbuh dengan bahagia dan bermartabat. [kun]