Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • Mlaku Bareng DPRD Jatim Sejalan dengan Kediri City Tourism, Mbak Wali: Kesempatan Mengenalkan Potensi Kota Kediri

    Mlaku Bareng DPRD Jatim Sejalan dengan Kediri City Tourism, Mbak Wali: Kesempatan Mengenalkan Potensi Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni melepas peserta Mlaku Bareng dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur dengan tema “Ayo Rangkulan Maneh, Jawa Timur Nyedulur lan Makmur”, Sabtu (8/11/2025). Kegiatan ini mengambil start dan finish di Tirtoyoso Park Kota Kediri, dan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah.

    Dalam sambutannya sebelum pemberangkatan, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya karena kegiatan tersebut diikuti tidak hanya oleh warga Kota Kediri, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitar seperti Blitar, Tulungagung, dan sekitarnya.

    “Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Kediri bisa menjadi tuan rumah kegiatan Mlaku Bareng ini. Temanya sejalan dengan semangat kebersamaan dan program Pemerintah Kota Kediri, yaitu Kediri City Tourism. Melalui kegiatan ini, kami berkesempatan memperkenalkan potensi Kota Kediri sekaligus menumbuhkan tarikan ekonomi baru. Karena di acara ini juga berjejer stand UMKM yang turut meramaikan,” tutur Mbak Wali.

    Lebih lanjut, wali kota termuda di Indonesia ini berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran DPRD Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kepercayaannya menjadikan Kota Kediri sebagai tuan rumah. Semoga ke depan tidak bosan menyelenggarakan kegiatan di sini,” imbuhnya.

    Mlaku Bareng dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni menuturkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. “DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendukung penuh kegiatan seperti ini, dan mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk hidup sehat dan terus semangat dalam kebersamaan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

    Pada Mlaku Bareng “Ayo Rangkulan Maneh, Jawa Timur Nyedulur lan Makmur”, para peserta yang beruntung bisa mendapatkan hadiah menarik seperti Paket Umroh, Motor Matic, Motor Bebek, Sepeda Listrik, Tablet, TV, gawai, dan doorprize menarik lainnya. Tak hanya itu, pada acara ini juga ada hiburan menarik dari Cak Sodiq, Sasa KDI, DJ Hakam, New Monata, dan lainnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur M. Ali Kuncoro, Kepala Bakorwil I Madiun R. Heru Wahono, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo, Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil, serta ribuan peserta Mlaku Bareng. [nm/beq]

  • Hadiri Pisah Sambut Kajari, Mbak Wali Ajak Perkuat Sinergi Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Hadiri Pisah Sambut Kajari, Mbak Wali Ajak Perkuat Sinergi Wujudkan Kota Kediri MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang digelar di Tegowangi Ballroom Grand Surya, Jumat (07/11/2025).

    Kini Kejaksaan Negeri Kota Kediri dinahkodai oleh Rr.Theresia Tri Widorini. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri periode 2023-2025 Andi Mirnawaty mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

    Mbak Wali mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Andi Mirnawaty atas seluruh dedikasinya selama memimpin Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan penuh integritas dan inovasi yang nyata.

    Banyak capaian program yang berhasil diraih Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Diantaranya, peningkatan kinerja penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan dengan restorative justice.

    Lalu optimalisasi pendampingan hukum dam legal opinion terhadap program strategis Pemerintah Kota Kediri. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Sekaligus penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

    “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kediri saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Andi Mirnawaty. Kami turut berbahagia atas amanah baru yang diemban. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan,” ujarnya.

    Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang baru Rr.Theresia Tri Widorini, Mbak Wali menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Kediri.

    Dimana kota ini memiliki sejarah panjang, potensi ekonomi yang berkembang pesat, dan masyarakat yang beragam latar belakang namun hidup rukun berdampingan. Disisi lain tantangan juga terus dihadapi, seperti adanya bandara dan pembangunan jalan tol. Tak hanya infrastruktur yang disiapkan namun juga penguatan ketahanan sosial, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan.

    “Kami percaya sinergi antara Pemkot Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan. Kami yakin dibawah Kepemimpinan Ibu Rr.Theresia Tri Widorini kolaborasi yang terjalin dapat semakin kuat. Sehingga dapat terwujud Kota Kediri yang MAPAN,” ungkapnya.

    Turut hadir, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD, Kepala Kemenag A.Zamroni, KH.Abu Bakar Abdul Jalil, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Wali Kota Kediri Sidak MBG di SMPN 8, Ini Hasilnya

    Wali Kota Kediri Sidak MBG di SMPN 8, Ini Hasilnya

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kota Kediri, Jumat (7/11/2025).

    Mbak Wali mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar higienis dan aman dikonsumsi. “Saya lihat MBG-nya juga baik dan bergizi. Anak-anak makannya habis semua, baik sayur maupun buah juga dimakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, wali kota termuda di Indonesia ini menuturkan harapannya agar program MBG dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Kota Kediri. “Kami ingin anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan bersemangat belajar. Program MBG ini bukan hanya soal memberi makanan, tapi juga menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Vinanda juga berdialog dengan para siswa dan pihak sekolah untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan program MBG di lapangan.

    Sementara itu, Penanggung Jawab MBG di SMPN 8 Kediri, Dewi, menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG di sekolahnya berjalan dengan baik. “Jumlah penerima MBG di SMPN 8 sebanyak 1.085 siswa. Namun karena ada aturan baru bahwa penanggung jawab juga mendapat jatah satu porsi, totalnya menjadi 1.086,” terangnya.

    Dewi menambahkan, sejak awal pelaksanaan program, pihak sekolah terus melakukan penyesuaian agar distribusi berjalan lancar. “Alhamdulillah selama ada MBG di SMPN 8 tidak ada kendala berarti. Di awal memang sempat ada penyesuaian waktu pengiriman, tapi kini sudah berjalan normal,” jelasnya.

    Dewi juga menyampaikan bahwa para siswa sangat antusias dengan adanya program MBG. “Anak-anak selalu menanyakan menu MBG setiap hari. Menunya sangat bervariasi, dan kami terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kualitas dan selera tetap terjaga. Pihak SPPG pun juga mau menerima masukan dari kami,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri menerima kunjungan kerja (kunker) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Jumat (7/11). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Disperdagin dengan agenda pembahasan Pengawasan Industri Kecil Menengah Rokok.

    Dikonfirmasi usai pertemuan, Moh Ridwan, Kepala Disperdagin Kota Kediri menyampaikan maksud dan tujuan kunker tersebut ialah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana cukai sekaligus pembinaan pelaku usaha yang bergerak di dunia pertembakauan di Kota Kediri. Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan terhadap industri kecil menengah rokok di Kota Kediri dimulai dari perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan dari konteks pengawasan pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap industri melalui pelatihan-pelatihan.

    “Jadi harapannya dengan pembinaan seperti itu kegiatan bisa berjalan dengan lancar, kaidah-kaidah mulai dari teknis memproduksi, keamanan dan keselamatan kerja, manajerial kita bantu fasilitasi,” ucapnya. Upaya tersebut juga terjalin melalui kolaborasi bersama DPRD Kota Kediri. Dukungan berkaitan dengan penentuan kebijakan. “Dari sisi Pemkot kami berupaya agar pabrik rokok bisa survive, menjalankan aktivitas dengan kaidah yang ada,” kara Ridwan.

    Melalui pertemuan singkat tersebut, Dirinya berharapan agar antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kabupaten Temanggung dapat berbagi data dan informasi mengenai pengawasan industri rokok.

    Di kesempatan yang sama, Riyadi Kaunaen, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung, menyampaikan maksud kehadiran Komisi D dalam rangka mencari referensi terkait industri rokok kecil menengah, baik dukungan pemerintah di bidang pelatihan, permodalan, pemasaran sebagai bekal untuk diimplementasikan di Kabupaten Temanggung. “Kami tadi sudah mendapat beberapa substansi materi, ternyata Kota Kediri juga luar biasa jadi nanti kita terapkan di Temanggung,” terangnya.

    Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, Ia mengutarakan industri rokok yang ada di Kota Kediri memiliki dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah, selain itu hasil cukai yang diterima pemerintah juga diperuntukkan untuk industri rokok kecil menengah di Kota Kediri. “Pengawasan terhadap rokok skala kecil menengah sangat penting dibahas karena masih banyak rokok ilegal. Bagi pengusaha supaya marketingnya luas dan cukai masuk ke pemerintah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, serta sejumlah kepala OPD yang terintegrasi dalam layanan darurat dan pengaduan publik tersebut.

    Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik di Kota Kediri. Ia menyebut, program ini bukan sekadar sistem pelaporan atau inovasi teknologi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah yang cepat, tanggap, dan peduli terhadap warganya.

    “Program ini adalah simbol komitmen kita dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tuntas. Ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan responsif,” ujarnya.

    Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lebih dari 86 ribu panggilan diterima oleh layanan darurat 112 selama periode April hingga Oktober 2025. Meskipun sebagian besar panggilan masih didominasi oleh ghost call dan prank call, terdapat 496 panggilan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani dengan baik oleh petugas di lapangan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa layanan 112 berfungsi efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat: response time atau kecepatan waktu tanggap, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap OPD kegawatdaruratan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Call Center, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar SOP penanganan cepat berjalan tanpa hambatan komunikasi.

    “Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus solid,” tegasnya.

    Selain itu, Ferry meminta agar peningkatan sarana dan prasarana seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, serta sistem pelacakan lokasi terus dilakukan agar manfaat layanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kediri. Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tindak lanjut laporan, baik berupa foto lapangan, hasil penanganan, maupun surat balasan kepada pelapor. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata dari kerja pemerintah,” tambahnya.

    Ferry juga menekankan agar Lapor Mbak Wali 112 ke depan tidak hanya menjadi kanal reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem prediktif dan solutif yang mampu memetakan tren permasalahan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

    “Program ini harus menjadi wajah pelayanan publik terbaik Kota Kediri modern secara teknologi, namun tetap hangat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Ronny Yusianto, dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2025, Call Center 112 telah menerima total 86.161 panggilan, terdiri dari 496 panggilan valid, 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), dan 2.084 panggilan informasi umum (2,42%).

    “Laporan darurat yang paling sering diterima meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, serta permasalahan sosial seperti ODGJ dan orang terlantar, dimana untuk wilayah didominasi di Kecamatan Kota disusul Kecamatan Mojoroto dan Pesantren” ungkapnya.

    Ronny juga menambahkan bahwa selain layanan darurat, Chatbot WhatsApp Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi kanal penting untuk aduan non-kegawatdaruratan. Laporan terbanyak datang dari lima kategori utama, yakni bantuan sosial, penerangan jalan umum, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. Dari sisi instansi, Dinas Sosial menjadi OPD dengan aduan terbanyak, diikuti Dinas Perhubungan dan DLHKP.

    “Tingginya partisipasi masyarakat dalam melapor menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kanal aduan resmi pemerintah,” jelasnya.

    Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan capaian yang membanggakan. Program Lapor Mbak Wali 112 meraih nilai rata-rata 4,86 dari 5 berdasarkan 1.185 responden. “Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kecepatan dan keandalan layanan 112,” kata Ronny.

    Ia juga menyoroti berbagai langkah peningkatan yang telah dilakukan, seperti migrasi penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp Chatbot dari 0851-4228-1103 menjadi 0811-364-112 dengan status verifikasi resmi Meta (centang biru), serta penerapan fitur “Filter 0” untuk menekan panggilan iseng dan tidak valid.

    Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan sosialisasi langsung ke seluruh kelurahan dengan melibatkan LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna agar masyarakat memahami penggunaan layanan 112 secara bijak dan tepat. Upaya branding layanan juga digencarkan melalui media sosial, media massa, serta billboard dan banner di ruang publik.

    Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Pemkot Kediri optimistis slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap” akan semakin terasa manfaatnya bagi seluruh warga. [nm/aje]

  • Komitmen Wujudkan D’CITO, Mbak Wali Terima Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji

    Komitmen Wujudkan D’CITO, Mbak Wali Terima Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada ajang detikjatim Award 2025, Pemkot Kediri berhasil meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji kategori Akselerasi Wisata Kota Terintegrasi.

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, pada ajang bergengsi detikjatim Award 2025 di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Rabu (5/11/2025).

    Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Kediri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam mendorong terwujudnya Kediri City Tourism (D’CITO), yakni konsep wisata perkotaan terintegrasi yang memanfaatkan berbagai potensi daerah. Pemkot Kediri memulainya dengan mengembangkan Jalan Dhoho sebagai ikon wisata potensial yang diharapkan bisa dikembangkan layaknya Malioboro yang ada di Yogyakarta.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Kediri, bisa mendapatkan penghargaan ini. Tentunya, penghargaan ini bukan hanya milik Pemerintah Kota Kediri, melainkan hasil kerja keras seluruh masyarakat yang telah bersama-sama mempromosikan potensi pariwisata di Kota Kediri.

    Ke depan, Mbak Wali berharap pencapaian ini menjadi semangat baru, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk terus memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Kediri. “Kami ingin potensi tersebut dapat menjadi daya tarik ekonomi baru sekaligus menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Kediri,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota termuda di Indonesia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menghadirkan strategi-strategi yang dapat mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Kediri. “Harapannya, akan semakin banyak prestasi yang bisa diraih. Maka dari itu, mari kita bergandengan tangan menjadikan Kota Kediri semakin dikenal dan diminati sebagai destinasi wisata yang menarik,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, detikjatim Award 2025 merupakan ajang penghargaan bagi tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Jawa Timur. Selain Anugerah Program Ekonomi Terpuji, penghargaan ini juga mencakup Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, dan Anugerah Adiluhung. [nm/kun]

  • Regenerasi Petani Muda: Pemkab Kediri Kembangkan Kebun Melon Hidroponik di Pare

    Regenerasi Petani Muda: Pemkab Kediri Kembangkan Kebun Melon Hidroponik di Pare

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan aset daerah. Salah satu upaya terbaru adalah pemanfaatan lahan kosong milik Pemkab di kawasan UPTD Benih, Desa Darungan, Kecamatan Pare, yang kini dikembangkan menjadi kebun melon hidroponik bernilai ekonomi tinggi.

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, memimpin panen perdana kebun tersebut sekaligus menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Ia mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) yang mampu mengubah lahan idle menjadi lahan produktif dengan konsep pertanian modern.

    “Alhamdulillah, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini bisa menghasilkan komoditas bernilai tinggi. Hari ini kita panen tiga jenis melon, yaitu Inthanon, Honey Globe, dan Golden,” ujarnya.

    Lahan seluas 800 meter persegi itu menampung sekitar 2.300 tanaman dengan estimasi hasil panen mencapai 3,5 ton. Dengan harga jual rata-rata Rp25.000 per kilogram, hasil pertanian ini dinilai mampu menambah pendapatan petani lokal.

    Mbak Dewi, sapaan akrab Wakil Bupati Kediri, menjelaskan bahwa sistem hidroponik menjadi terobosan penting dalam pertanian modern. Metode ini menggunakan media serabut kelapa dan sistem pengairan otomatis yang dapat dikendalikan melalui gawai. Proses pemberian nutrisi pun dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan tanaman.

    Selain berfokus pada produktivitas, program ini juga menyoroti pentingnya regenerasi petani di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data, dari total 226.104 petani, hanya 0,8% berusia 15–24 tahun dan 7% berusia 25–34 tahun.

    “Pertanian modern ini bisa menjadi peluang bagi anak muda. Bertani sekarang tidak harus ke sawah membawa cangkul. Mereka bisa belajar sambil sekolah, bahkan sudah bisa produktif,” ungkapnya.

    Mbak Dewi menambahkan bahwa kondisi tanah dan iklim di Kabupaten Kediri sangat mendukung pengembangan hortikultura. Kehadiran Bandara Dhoho juga diyakini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian lokal.

    Sementara itu, Plt Kepala Dispertabun Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa proyek melon hidroponik ini melibatkan siswa SMK pertanian sejak awal penanaman hingga masa panen.

    “Anak-anak SMK pertanian sudah terlibat penuh. Harapannya setelah lulus, mereka bisa terus menanam sambil kuliah. Ini langkah nyata membangun regenerasi petani muda di Kediri,” ujar Sukadi.

    Ia menambahkan, pihaknya juga menerima bantuan 10 unit traktor roda empat dari Kementerian Pertanian untuk mendukung efisiensi produksi kelompok tani dan mempercepat adopsi teknologi di sektor pertanian daerah. [ADV PKP/nm]

  • Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terpilih mewakili Jawa Timur dalam ajang bergengsi Kampung Pancasila tingkat nasional tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat desa dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengembangkan inovasi di sektor pertanian dan perikanan.

    Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canggu, Moh Saikhuabadi, mengatakan pencapaian ini bukan hal yang mudah. Pihaknya harus melalui serangkaian seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga akhirnya lolos ke tingkat nasional.

    “Alhamdulillah bisa dilaksanakan Kampung Pancasila tingkat nasional. Jadi, ini enggak semena-mena langsung seperti ini. Untuk tahun kemarin, kami juga mulai dari awal dan nanti kan tingkat kabupaten, terus lolos eh provinsi, baru untuk tahun ini di tingkat nasional,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan penilaian oleh tim Mabesad, pada Kamis (6/11/2025).

    Tahun ini, ajang Kampung Pancasila diikuti oleh 45 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Penilaian meliputi aspek ketahanan pangan, kemandirian desa, pembinaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal. Desa Canggu menonjol dengan tiga sektor unggulan: hidroponik sayur, hidroponik melon, dan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila.

    “Seluruh kegiatan ini kami jalankan secara mandiri. Kami hanya mempresentasikan apa yang benar-benar kami lakukan di bidang pertanian dan perikanan,” jelas Saikhuabadi.

    Ia menambahkan, program hidroponik di Desa Canggu mulai beroperasi sejak tahun 2024, dimulai dengan greenhouse melon pada awal tahun, kolam bioflok pada Agustus 2024, hidroponik sayur pada Desember 2024, dan fasilitas terbaru yang diresmikan Juli 2025. Melalui ajang ini, pihaknya berharap Desa Canggu semakin dikenal dan dapat memperluas jaringan pemasaran produk lokal.

    “Harapannya nanti ee setelah ada Kampung Pancasila ini, tadi masukan dari Bapak penilai, harapannya bisa ditindak lanjuti dan juga kami lebih dikenal masyarakat lebih luas lagi,” ungkapnya.

    Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int, M.H, turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian di Desa Canggu. Ia menilai apa yang dipresentasikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

    “Harapannya tentunya dari 45 peserta seluruh Indonesia tingkat nasional, ya harapannya juara satu. Dan insyaallah, saya optimis kita bisa mendapatkan juara satu Kampung Pancasila,” katanya.

    Menurutnya, penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan karang taruna, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana. “Kemudian tadi di Desa Canggu sendiri, beliau menilai ketahanan pangan, mulai dari sektor perikanan, kemudian ada hidroponik, bioflok, dan juga melihat cagar budaya, salah satu cagar budaya, yaitu peninggalan Candi Suruwono,” imbuhnya.

    Pemimpin tim penilai dari Mabesad, Brigjen TNI Edy Rochmatullah, juga mengaku terkesan dengan sinergi masyarakat Desa Canggu. “Jadi, kami baru melihat sekilas, tapi Alhamdulillah ini sudah bisa memberikan gambaran, bagaimana penyambutan dari depan, Pak Kades bisa sinkronisasi, mengerahkan kerja sama anak-anak sekolah menyambut kita semua. Berarti ini menandakan yang menyambut saya ini dari semua tokoh FKUB agama di daerah bisa bersatu, sinergi itulah yang kami harapkan,” ujarnya.

    Ia menilai Desa Canggu telah memenuhi berbagai indikator penilaian, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM. “Harapannya nanti jadi ikon, jadi contoh daerah lain untuk meniru seperti Kampung Pancasila yang sudah dilaksanakan di Desa Canggu ini. Ini menjadi motivasi bagi yang lain,” tutup Brigjen Edy.

    Kegiatan penilaian Kampung Pancasila merupakan agenda tahunan TNI Angkatan Darat, dan hasil akhir lomba akan diumumkan pada Agustus mendatang di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. [nm]

  • Inflasi Mojokerto Capai 0,46 Persen pada Oktober 2025, di Atas Rata-rata Jatim dan Nasional

    Inflasi Mojokerto Capai 0,46 Persen pada Oktober 2025, di Atas Rata-rata Jatim dan Nasional

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto mencatat tingkat inflasi daerah pada Oktober 2025 mencapai 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 0,30 persen dan inflasi nasional yang berada di level 0,28 persen.

    Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas rumah tangga yang masih fluktuatif. “Pergerakan harga komoditas yang masuk dalam kelompok kebutuhan rumah tangga masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi daerah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menuturkan, pemantauan harga dilakukan melalui Indeks Fluktuasi Harga (IFH), yang digunakan untuk memantau perubahan harga pada 357 komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan ke dalam 11 kelompok dan 39 subkelompok pengeluaran rumah tangga, meliputi makanan, minuman, pakaian, biaya perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, jasa komunikasi, pendidikan, rekreasi, hingga perawatan pribadi.

    “IFH membantu pemerintah melihat secara langsung komoditas mana yang sedang bergejolak. Dari situ kami bisa menentukan langkah intervensi yang paling sesuai, baik melalui operasi pasar, fasilitasi distribusi, maupun koordinasi dengan pedagang dan pelaku pasokan,” jelas Bambang.

    Berdasarkan data Bappeda, seluruh 11 kota dan kabupaten dengan pemantauan IFH di Jawa Timur mengalami inflasi pada periode Oktober 2025. Sumenep mencatat tingkat inflasi tertinggi sebesar 0,62 persen, disusul Kota Probolinggo (0,43 persen), Kota Kediri (0,40 persen), Kota Madiun dan Kota Surabaya (0,35 persen).

    Sementara Kabupaten Bojonegoro dan Kota Malang masing-masing mencatat inflasi 0,31 persen, diikuti Kabupaten Tulungagung (0,24 persen), Jember (0,23 persen), Banyuwangi (0,22 persen), serta Kabupaten Gresik (0,20 persen).

    Bambang menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto tetap menjadi prioritas utama, terutama menjelang peningkatan permintaan masyarakat pada akhir tahun. Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk pemantauan pasokan dan distribusi bahan pangan.

    “Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus kami perkuat, termasuk monitoring pasokan dan distribusi bahan pangan,” tambah Bambang.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar berbelanja kebutuhan secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan terhadap komoditas tertentu agar stabilitas harga tetap terjaga. [tin/beq]

  • KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

    KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melanjutkan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan akurasi data pemilih di lokasi khusus pasca-pelaksanaan Pilkada.

    Rombongan KPU terdiri dari Nia Sari (Divisi Perencanaan Data), Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM & Sosialisasi), Adib Seimatus Sofie (Divisi Teknis), dan Imam Murofid (Divisi Hukum).

    Sambutan Ketua KPU diwakili Nia Sari yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Ponpes Wali Barokah dalam menyukseskan Pilkada Kota Kediri. “Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan,” ujar Nia.

    Ia juga menyebutkan adanya satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan Ponpes Wali Barokah. “Alhamdulillah santri Wali Barokah tergolong aktif melakukan pemungutan suara, menunjukkan dukungan pondok terhadap proses demokrasi di lokasi TPS khusus pondok ini,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, Nia menjelaskan progres PDPB KPU Kota Kediri yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, dengan DPT Pilkada sebelumnya sebanyak 222.265 pemilih. Total pemilih saat ini (pasca-pleno Oktober) mencapai 228.080 pemilih, mengalami kenaikan 5.815 pemilih.

    “Dari total tersebut, terdapat 1.388 pemilih dari lokasi khusus, termasuk Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah yang sebelumnya tercatat 231 pemilih,” lanjutnya.

    Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI untuk mengkoordinasikan data terkini di lokasi khusus.
    “Harapan kami, apabila dari 231 pemilih tersebut kini sudah tidak lagi berada di Kota Kediri, pihak Pondok dapat memberikan informasi kepada kami agar nama-nama tersebut dapat dihapus dari DPT,” tegas Nia.

    Ia menambahkan, KPU dijadwalkan akan melaksanakan pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember.

    Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Sunarto, menyambut baik langkah KPU dan menyatakan komitmennya untuk memastikan partisipasi santri dalam setiap pesta demokrasi.

    “Kami ingin terus mendorong agar para santri yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan kegiatan konstitusional yang wajib dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pergerakan santri yang cukup tinggi, sehingga data perlu selalu diperbarui.

    “Kami selalu berupaya agar penyelenggaraan pemilu berlangsung aman, lancar, dan partisipasi pemilih bisa meningkat,” tambahnya.

    Menanggapi permintaan pemutakhiran data 231 pemilih, pihak Ponpes Wali Barokah siap melakukan verifikasi ulang.
    “Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan melakukan penyisiran ulang, dan jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” jelas H. Sunarto.

    Ia memohon waktu sekitar satu minggu untuk menyiapkan data tersebut agar seluruh santri yang memenuhi syarat usia dapat tercatat dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pilpres berikutnya.

    “Semoga waktu yang diberikan untuk pemutakhiran data pemilih di TPS khusus cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga data tersebut bisa segera menyerahkannya kepada pihak KPU,” tutupnya. [nm/ian]