Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • Pasutri Asal Kediri Luka Kena Abu Panas Erupsi Gunung Semeru di Jembatan Gladak Lumajang

    Pasutri Asal Kediri Luka Kena Abu Panas Erupsi Gunung Semeru di Jembatan Gladak Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Pasangan suami istri (Pasutri) asal Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dilaporkan menjadi korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (19/11/2025).

    Kedua korban diketahui terdampak abu panas sisa muntahan erupsi saat sedang melintasi jembatan Gladak Perak di Kecamatan Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro.

    Akibatnya, kedua korban diketahui mengalami luka bakar di 20 persen bagian tubuhnya. Informasinya, saat ini korban sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Kecamatan Pasirian.

    Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Agus Triyono mengatakan, sebelumnya korban sempat mendapat penanganan awal di Puskesmas Candipuro.

    Kemudian, karena butuh penanganan lebih intensif, korban langsung dipindahkan rujukan ke RS Pasirian.

    “Jadi, kondisi mereka segera ditangani secara medis untuk luka bakarnya, namun karena membutuhkan perawatan lebih intensif korban kemudian dirujuk ke RS Pasirian,” terang Agus Triyono, Rabu malam (19/11/2025).

    Menurutnya, korban mengalami luka setelah sepeda motor yang dikendarai tergelincir akibat jalanan di jembatan yang licin dan tertutup abu panas.

    Beruntung, petugas bisa melakukan penanganan cepat dan berhasil mengevakuasi korban secepat mungkin.

    “Berkat penanganan cepat dari petugas, korban bisa terselamatkan dan sudah dievakuasi untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut,” tambah Agus.

    Atas peristiwa ini, masyarakat di kawasan terdampak diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan pasca erupsi Gunung Semeru.

    “Untuk itu penting agar masyarakat mematuhi imbauan evakuasi dan menghindari zona berbahaya,” ungkap Agus. [has/aje]

  • Ponpes Wali Barokah Mewakili Kota Kediri Ikuti Verifikasi ECO Pesantren Jatim

    Ponpes Wali Barokah Mewakili Kota Kediri Ikuti Verifikasi ECO Pesantren Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri menjadi salah satu dari delapan pesantren yang terpilih sebagai nominator peraih penghargaan Eco Pesantren dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dalam rangkaian penilaian, Ponpes Wali Barokah mengikuti sesi verifikasi daring pada Senin pagi (17/11) di Wisma Tentram.

    Acara tersebut dihadiri Ketua Ponpes Wali Barokah KH. Sunarto, Wakil Ketua Agung Riyanto, Agus DS, Humas Pondok Asyhari Eko Prayitno, serta pengurus lainnya. Turut mendampingi pula Ridwan Salimin, Pengawas Lingkungan Hidup dari DLHKP Kota Kediri, serta 3 Pilar Kelurahan Burengan.

    Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, Agung Riyanto yang juga Ketua LDII Kota Kediri, menjelaskan bahwa program Eco Pesantren sebenarnya sudah sejalan dengan kebiasaan yang telah lama diterapkan di pondok.

    “Sejak awal didirikan, pendiri pondok sudah menekankan kerapihan, kebersihan, dan kedisiplinan. Kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan sudah menjadi kebiasaan harian para santri, sehingga penerapan Eco Pesantren bukan hal baru bagi kami. Seandainya pun tidak ada penilaian, kami sudah terbiasa seperti ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan utama dari program ini adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas pondok dengan prinsip kelestarian lingkungan, mencakup pengelolaan sampah menuju zero waste, menjaga sanitasi sehat, hingga pemanfaatan lahan secara efektif dan berkelanjutan.

    “Pendampingan dari Dinas LHKP Kota Kediri, Kelurahan Burengan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait sangat kami butuhkan untuk terus melaksanakan kesehatan lingkungan seperti yang biasa kami lakukan,” ujarnya.

    “Saya berharap Ponpes Wali Barokah dapat memenuhi semua persyaratan dan meraih hasil terbaik, serta dapat menjadi percontohan bagi pesantren lainnya dalam menerapkan konsep Eco Pesantren. Ini juga selaras dengan program LDII di Bidang Lingkungan Hidup,” tambahnya.

    Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, dalam pemaparannya di hadapan verifikator dari DLH Jatim, mengatakan bahwa dalam verifikasi Eco Pesantren ini ada 10 bidang pengelolaan lingkungan di Ponpes Wali Barokah diperiksa secara mendalam oleh DLH Provinsi Jawa Timur.

    “Bidang-bidang tersebut meliputi kebersihan kamar santri dan toilet, tempat pengolahan sampah sementara (TPS), area pembibitan tanaman dan biopori, fasilitas resapan air, kondisi perpustakaan dan kantin, pemanfaatan energi listrik dengan PLTS, pengelolaan limbah air dan sanitasi, dan ruang terbuka hijau,” jelasnya.

    Ia menambahkan, selain aspek lingkungan, kemandirian ekonomi juga menjadi poin penilaian tambahan dari DLH Provinsi Jawa Timur.

    “Sejak 2019, Ponpes Wali Barokah telah memiliki unit usaha roti Alqomar Bakery yang dikelola bersama santri, sebagai bagian dari pendidikan karakter dan penguatan kemandirian pesantren serta mendukung program Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, yaitu One Pesantren One Product (OPOP),” imbuhnya.

    Sementara itu, Indun Munawaroh, Kepala DLHKP Kota Kediri memberikan apresiasi positif. Ia menilai pengelolaan lingkungan di Ponpes Wali Barokah sudah berjalan sangat baik, didukung oleh kesadaran aktif dari para santri dan kurikulum yang mengintegrasikan antara Pendidikan agama dengan pendidikan lingkungan.

    “Pengolahan lingkungan benar-benar bersinergi, antara pengurus, guru dan santri saling melakukan dan mendukung kebersihan lingkungan. Kebiasaan warga pondok pesantren yang bersih dan rapi, bisa menciptakan lingkungan pondok yang sehat,” kata Indun.

    Menurutnya, salah satu contoh kesadaran perilaku rapi adalah sandal yang berjajar tertata rapi. “Saat mau masuk masjid, santri dan warga secara mandiri menata sandalnya, tanpa ada pengawas, saya pun akhirnya terbawa dengan habbit tersebut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Indun berharap kebiasaan ini bisa terus terjaga sehingga dapat menginspirasi serta menjadi motivasi lembaga pendidikan yang lain di Kota Kediri untuk senantiasa sadar akan kebersihan, kerapihan dan kedisiplinan lingkungan. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Dorong Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

    Wali Kota Kediri Dorong Pelayanan Publik Berkualitas Melalui Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Selasa (18/11/2025).

    Terdapat 13 OPD yang menandatangani perjanjian kerja sama tipe 2, serta 4 OPD dan 1 BUMD dengan perjanjian kerja sama tipe 1. Perbedaan kedua tipe tersebut berkaitan hak akses tanpa atau memerlukan izin dari kementerian.

    “Alhamdulillah berdasarkan data yang dihimpun oleh Dispendukcapil Kota Kediri, masyarakat sudah tertib administrasi kependudukan. Ini terbukti dengan capaian kepemilikan KK, akta kelahiran, KIA dan perekaman KTP elektronik yang sudah melebihi target nasional. Saya mengapresiasi upaya dan kerja keras Dispendukcapil sehingga kita sudah melampaui target,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan terkait perjanjian kerja sama dan akses data, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.3/1642/SJ tanggal 11 Maret 2025 tentang pemanfaatan dan pengamanan data kependudukan di daerah, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan ini untuk mempermudah dan memastikan verifikasi identitas layanan, meminimalisir kesalahan input dan mencegah pemalsuan data atau duplikasi data, serta menghindarkan segala permasalahan hukum yang berisiko terjadi. Data kependudukan yang valid akan menghasilkan kualitas layanan publik yang baik dan terjamin bagi masyarakat Kota Kediri.

    “Namun tidak hanya fokus pada peningkatan pelayanan publik, adanya pemanfaatan data ini perlu memerhatikan keamanan dan kerahasiaan data penduduk. Melihat pentingnya NIK tersebut tentu diperlukan satu sistem terintegrasi agar pemanfaatan data lebih optimal namun tetap aman. Jangan sampai hanya karena mengejar optimalisasi program data kependudukan bocor dan berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat maupun negara,” jelasnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan terpenuhinya keamanan data terkait pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun lembaga swasta di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam memberikan layanan publik yang optimal.

    Seluruh pihak yang telah bekerja sama harus berkomitmen melindungi, menjaga kerahasiaan dan keutuhan data kependudukan. Salah satunya dengan memanfaatkan jaringan tertutup, menerapkan standar keamanan informasi dan memiliki sertifikat standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Saya berharap seluruh perangkat daerah penyelenggara layanan publik harus lebih tanggap dan luwes dalam melayani masyarakat. Masyarakat selalu mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.

    Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi menyampaikan harapannya data ini valid sesuai dengan realita masyarakat. Data yang valid ini dijaga, pada saatnya Pemkot Kediri melalui OPD membutuhkan data itu maka perlu dilakukan perjanjian kerja sama.

    “Intinya OPD bukan mengakses kepada bank data Dipendukcapil. Tetapi pemadanan data, kebutuhannya apa nanti kita validasi. Kalau ternyata membutuhkan izin Direktorat maka kami berikan link untuk bisa diakses sesuai kebutuhan,” ujarnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Ular Sanca Kembang 4 Meter Ditangkap Petugas Damkar Jombang Setelah Memangsa Hewan Ternak

    Ular Sanca Kembang 4 Meter Ditangkap Petugas Damkar Jombang Setelah Memangsa Hewan Ternak

    Jombang (beritajatim.com) – Warga Dusun Pagotan, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur, dikejutkan dengan penangkapan seekor ular sanca kembang sepanjang empat meter dan berbobot 30 kilogram, Rabu (19/11/2025).

    Ular yang selama ini meresahkan warga karena sering memangsa ayam ternak, berhasil diamankan oleh petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jombang setelah mendapat laporan dari masyarakat.

    Penangkapan ini berada di atas kandang ayam milik Yeni Sulistya, seorang warga setempat. “Ular ini sudah sering memangsa ayam milik warga, jadi keberadaannya sangat meresahkan,” ujar Ronaldo, petugas Damkar yang terlibat dalam evakuasi.

    Petugas Damkar yang segera tiba di lokasi langsung melaksanakan penangkapan. “Untuk menangkap ular sebesar ini, kami membutuhkan tiga orang petugas. Ular ini cukup agresif, jadi prosesnya cukup sulit,” jelas Ronaldo. Meskipun sempat mengalami kesulitan, ular tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan aman dan dibawa ke pos Damkar Jombang.

    Setelah diamankan, ular yang diperkirakan akan memangsa ayam lainnya segera diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kediri untuk penanganan lebih lanjut. Petugas Damkar pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan ular atau hewan berbahaya lainnya di sekitar pemukiman agar dapat segera ditangani dengan cepat dan aman. [suf]

  • Bawa ID Card Media, Pria Tertangkap Nyopet di Tulungagung

    Bawa ID Card Media, Pria Tertangkap Nyopet di Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Dua copet tertangkap saat pelaksanaan upacara adat Bersih Nagari di Tulungagung. Upacara ini menandai peringati Hari Jadi Tulungagung ke 820. Kedua pelaku diamankan petugas Satpol PP di tempat berbeda. Mereka memanfaatkan kerumunan masyarakat yang berebut nasi kotak dan tumpeng dalam upacara adat tersebut. Keduanya kini telah diserahkan ke Polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Korban juga dimintai keterangan terkait peristiwa ini.

    Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Tulungagung Agung Setyo Widodo mengatakan, kedua copet tersebut berinisial M warga Kediri dan Y warga Jombang. Mereka diamankan saat korban melaporkan adanya aksi pencopetan yang dilakukan pelaku. Pelaku M melakukan aksi pencopetan saat warga antri untuk mendapat nasi kotak, sedangkan pelaku Y beraksi saat warga berebut tumpeng.

    “Jadi ada korban yang merasa dompetnya hilang dan melihat pelaku kemudian melaporkan kepada petugas Satpol PP,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

    Salah seorang pelaku berinisial M bahkan sedang mengenakan id card sebuah media. Dari tangan pelaku tersebut petugas menemukan barang bukti berupa handphone dan dompet yang dicurinya. Saat dikonfirmasi korban juga membenarkan dompet tersebut miliknya. Dari hasil pemeriksaan kedunya mengaku tidak saling kenal.

    “Namun untuk pendalaman lebih lanjut kita serahkan ke polisi untuk pemeriksaannya, saat ini kedua pelaku copet sudah dibawa polisi,” tuturnya.

    Agung sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sebuah acara yang ramai. Mereka diminta selalu memperhatikan tas dan barang bawaan lainnya. Masyarakat diharapkan dapat segera melaporkan kepada petugas jika terjadi kehilangan barang.

    “Kita siagakan petugas di setiap acara keramaian, kalau ada kehilangan warga bisa segera melapor,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Pencurian Kabel Tower XL di Tuban Terungkap, Salah Satu Pelaku Ternyata Orang Dalam

    Pencurian Kabel Tower XL di Tuban Terungkap, Salah Satu Pelaku Ternyata Orang Dalam

    Tuban (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar material telekomunikasi milik PT Kairos Inti Daya. Dari pengungkapan tersebut, diketahui bahwa salah satu pelaku merupakan orang dalam atau karyawan perusahaan.

    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin (17/11/2025). Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono, membenarkan adanya pencurian kabel tower XL Smart–ZTE di dua lokasi, yaitu Desa Bejagung dan Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 18.00 WIB.

    “Sebanyak tujuh tersangka telah kami amankan, dan dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran serta telah ditetapkan sebagai DPO,” ujar AKP Bobby.

    Adapun tujuh pelaku tersebut masing-masing berinisial:

    NA (37), warga Brebes, Jawa Tengah
    FF (39), warga Cirebon, Jawa Barat
    JA (35), warga Pesawahan, Lampung
    AS (20), AV (23), dan MVI (22), ketiganya warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur
    ES (23), warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

    “Ketujuh pelaku tersebut kami amankan saat berada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Sabtu kemarin,” imbuhnya.

    Pelapor berinisial BS (35), perwakilan PT Kairos Inti Daya, melaporkan bahwa kabel tembaga jenis power 2×10 mm dengan panjang total 1.000 meter telah dikupas dan diambil tembaganya oleh para pelaku. Selain itu, sejumlah perlengkapan kerja penting seperti laptop, HP, GPS, kompas, alat climbing, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hingga material milik ZTE turut dibawa kabur. “Modusnya, para pelaku berpura-pura sebagai pekerja, kemudian bersama-sama melakukan pencurian di lokasi,” jelas Bobby.

    Saat ditanya mengenai adanya pelaku dari internal, Kasatreskrim yang baru menjabat di Polres Tuban tersebut mengonfirmasi bahwa sebagian pelaku memang merupakan pekerja perusahaan, sementara lainnya berasal dari eksternal. Total kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp50 juta.

    “Para pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara,” pungkasnya. [dya/kun]

  • Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan penjelasan atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kediri tahun anggaran 2026, Senin (17/11/2025). Penjelasan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, yang diselenggarakan di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berjenjang dan partisipatif. Tahapan tersebut meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menyampaikan bahwa berdasarkan RKPD Kota Kediri Tahun 2026, pemerintah daerah mengusung tema pembangunan “Penguatan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur, dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kota yang MAPAN.”

    Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemerintah Kota Kediri menetapkan delapan prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu pemerataan pembangunan kewilayahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas infrastruktur dan pariwisata, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan inovasi dan kinerja aparatur serta birokrasi untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman, peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan karakter kebangsaan dan kerukunan masyarakat.

    Pada Tahun Anggaran 2026, Wali Kota termuda ini menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena terjadi penurunan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp178.872.202.000 dari proyeksi yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS.

    Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tersebut, Mbak Wali menuturkan bahwa akan berdampak pada penyusutan ruang fiskal daerah yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian baik dari sisi skala maupun waktu pelaksanaannya. Kondisi ini juga meningkatkan tekanan bagi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

    Sebagai tindak lanjut dari kondisi fiskal dan kebijakan penyesuaian, Pemerintah Kota Kediri melakukan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 baik pada sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

    Pada sisi pendapatan daerah, dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program, dan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif. Pada sisi pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Lalu pada sisi belanja daerah, Pemkot Kediri mengarahkan kebijakan untuk pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan rumah sakit, pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan program bina sosial, bina lingkungan dan padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, penyediaan sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik, peningkatan ekonomi melalui pelatihan kerja dan penciptaan wirausaha baru. Kemudian peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial, serta pengalokasikan/penganggaran dana transfer sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” terang Mbak Wali.

    Wali Kota Kediri mengungkapkan nota keuangan ini memuat gambaran awal mengenai kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan, yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada sisi pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar Rp1.255.176.269.827,15. Untuk sisi belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1.577.591.720.459,81 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

    Dari gambaran perangkaan tersebut di atas, sisi Pendapatan Daerah direncanakan apabila dibandingkan dengan sisi Belanja Daerah yang direncanakan, maka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp322. 415.450.632,66.

    “Demikian gambaran umum RAPBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. Semoga proses pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya.

    Hadir pula, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/kun]

  • 8.000 Pernikahan Siri di Kediri: Mbak Wali Genjot Program ‘Koper Pengantin’ untuk Nol Kasus

    8.000 Pernikahan Siri di Kediri: Mbak Wali Genjot Program ‘Koper Pengantin’ untuk Nol Kasus

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memberikan arahan saat Sosialisasi Koper Pengantin (Kolaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Perkawinan Tidak Tercatat Negara), Senin (17/11/2025).

    Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri ini menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama Kota Kediri, yakni hakim Harun Joyo Pranoto, untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai isbat nikah dari pernikahan siri.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali menegaskan bahwa pencatatan perkawinan yang sah sesuai hukum merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh diabaikan. Pada tahun 2025, jumlah pasangan di Kota Kediri yang telah menikah namun belum tercatat secara resmi oleh negara mencapai sekitar 8.000 penduduk, dan kini menurun menjadi kurang lebih 6.000 penduduk.

    “Inilah pentingnya kita terus memberikan pemahaman dan sosialisasi. Pemkot Kediri berkomitmen untuk memberikan edukasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pengadilan Agama agar angka pernikahan yang belum tercatat bisa ditekan, bahkan kalau bisa menjadi nol,” ujarnya.

    Mbak Wali menambahkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan pengakuan hak pasangan dan administrasi kependudukan. “Tanpa pencatatan yang jelas, keluarga bisa mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum dalam berbagai urusan keluarga. Inilah mengapa inovasi Koper Pengantin menjadi sangat penting dan relevan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa inovasi ini bukan sekadar menyediakan paket dokumen, melainkan simbol hadirnya Pemkot Kediri dalam menguatkan fondasi keluarga. Melalui Koper Pengantin, proses administrasi yang sebelumnya panjang dan berbelit-belit kini diintegrasikan dalam satu layanan terpadu. Pasangan pengantin baru dapat langsung menerima KTP-el dengan status terbaru, Kartu Keluarga, serta akta perkawinan dalam satu rangkaian pelayanan yang efisien.

    “Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluarga di Kota Kediri yang memulai kehidupan rumah tangga tanpa perlindungan hukum yang memadai. Program ini juga sangat membantu Pemkot Kediri memperbarui data kependudukan secara cepat dan akurat. Data yang valid akan memengaruhi keberhasilan banyak program strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga perencanaan pembangunan Kota Kediri secara keseluruhan,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj. Sekretaris Daerah Ferry Djatmiko, Asisten Pemerintahan dan Kesra Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil Marsudi Nugroho, kepala OPD terkait, serta seluruh peserta sosialisasi. [nm/kun]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan saat Pimpin Apel Pagi

    Wali Kota Kediri Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan saat Pimpin Apel Pagi

    Kediri (beritajatim.com) – Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kembali digelar pada Senin (17/11/2025). Pada kesempatan kali ini, apel diikuti oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

    Saat memberikan amanat, Mbak Wali mengingatkan bahwa saat ini memasuki musim penghujan. Karena itu, meminta dinas terkait untuk memastikan seluruh drainase di Kota Kediri bekerja secara optimal. “Harus kita cek. Kita juga perlu memetakan daerah-daerah yang berpotensi banjir,” tegasnya.

    Wali Kota termuda ini juga menyampaikan bahwa pada Subuh tadi, BPBD telah bergerak menangani banjir di salah satu kawasan Kota Kediri, yaitu tepatnya di Kelurahan Gayam. Untuk itu, pengecekan terhadap saluran drainase harus dipastikan kembali, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Jika ditemukan kerusakan, harus segera diperbaiki, termasuk upaya normalisasi saluran di titik-titik yang diperlukan.

    Selain curah hujan, angin kencang juga perlu diwaspadai. Mbak Wali menekankan pentingnya mengidentifikasi pohon-pohon yang berpotensi membahayakan. “Ini membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab kita bersama. Kita tinggal di Kota Kediri, kita punya lingkungan masing-masing. Apalagi kita bekerja di pemerintahan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Wali Kota Kediri menghimbau seluruh ASN untuk aktif memberikan informasi melalui layanan 112 Lapor Mbak Wali, apabila terdapat masalah di lingkungan. OPD juga harus responsif dan segera menindaklanjuti apabila ada laporan dari masyarakat, namun harus mengetahui prioritas masalah yang harus segera ditangani. “Siapa pun yang melapor harus kita cek dan tindaklanjuti,” ujarnya.

    Di akhir amanatnya, Mbak Wali menegaskan bahwa keberhasilan akan terwujud apabila seluruh OPD bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, dan berinovasi. “Kalau kita bekerja sama dan bekerja keras, insyaallah Kota Kediri akan menjadi kota yang lebih Mapan lagi. Saya juga mengingatkan agar para ASN harus selalu menjaga kedisiplinan dan loyalitasnya,” pungkasnya.

    Hadir pula, Pj Sekretaris Daerah M/ted.Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, serta pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, DPM PTSP, Disperdagin dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. [nm/ted]

  • Semarak Fun Run RS Bhayangkara Kediri, Mbak Wali Dorong Gaya Hidup Sehat

    Semarak Fun Run RS Bhayangkara Kediri, Mbak Wali Dorong Gaya Hidup Sehat

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberangkatkan peserta RS Bhayangkara Kediri Fun Run 2025, Minggu (16/11/2025). Ajang lari sehat yang start dan finish di Tirtayasa Park ini digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 RS Bhayangkara Kediri.

    Fun run ini menghadirkan dua kategori, yaitu 5K dan 3K, yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Selain berolahraga, para peserta juga berkesempatan mendapatkan berbagai doorprize menarik seperti motor, sepeda listrik, dan sejumlah hadiah hiburan lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Mbak Wali menyampaikan selamat ulang tahun RS Bhayangkara Kediri yang telah menempuh perjalanan panjang dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kediri selama 54 tahun, “RS Bhayangkara juga terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kota Sehat khususnya di Kota Kediri,” ujarnya. “kegiatan fun run ini merupakan wujud komitmen dan ikhtiar untuk menyehatkan masyarakat,” imbuhnya.

    Wali Kota Kediri beserta rombongan turut meninjau pelaksanaan Bhakti Kesehatan RS Bhayangkara, sekaligus menyapa masyarakat yang sedang periksa kesehatan.

    Hadir pula Sekretaris Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Sespusdokkes) Polri Brigjen Pol. Farid Amansyah; Kabiddokkes Kombes Pol. Mohammad Khusnan Marzuki; Kepala RS Bhayangkara Kediri Kombes Pol. Agung Hadi Wijanarko; Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim; Danbrigif 16 Wira Yudha Letkol Inf. Muhammad Sujoko; Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan; para tamu undangan; serta seluruh peserta fun run. [nm/but]