Xcloud.id

kab/kota: Kediri

  • Daftar Tarif Bus PO Puspa Jaya, Gunung Mulia, Tunggal Dara untuk Arus Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Daftar Tarif Bus PO Puspa Jaya, Gunung Mulia, Tunggal Dara untuk Arus Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi mengenai tarif bus untuk angkutan Lebaran 2025.

    Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) telah merilis tarif yang akan berlaku selama Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Beberapa PO bus yang telah merilis tarif Lebaran 2025, yakni PO Puspa Jaya, Gunung Mulia Royal, dan Tunggal Dara Putera.

    Untuk lebih lengkapnya, simak daftar tarif bus untuk angkutan Lebaran 2025.

    Mengutip dari Instagram @puspajaya.transport, Perusahaan Otobus yang berbasis di Lampung ini telah merilis tarif untuk arus mudik Lebaran 2025.

    Tarif arus mudik PO Puspa Jaya dibedakan berdasarkan tujuan penumpang.

    Adapun rincian tarif PO Puspa Jaya untuk angkutan Lebaran 2025:

    *) Keberangkatan dari Lampung tanggal 21 Maret s/d 10 April 2025 dengan tujuan:

    – Tegal, Semarang, Magelang, Yogyakarta Rp 600.000

    – Kebumen, Purworejo, Yogyakarta Rp 600.000

    – Solo, Karanganyar, Sragen Rp 600.000

    – Ngawi, Madiun Rp 655.000

    – Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar Rp 675.000

    Catatan:

    – Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan

    – Tarif di atas juga berlaku untuk arah sebaliknya

    – Harga bisa berubah sewaktu-waktu

    – Pembelian tiket bisa dilakukan secara online atau melalui agen bus terdekat.

    Kemudian PO Gunung Mulia Royal juga telah mengumumkan tarif untuk angkutan Lebaran 2025.

    Tarif Lebaran 2025 PO Gunung Mulia Royal yakni sebagai berikut:

    *) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Solo, Sukoharjo Wonogiri via Semarang, Salatiga, dan Boyolali

    – 21 s/d 24 Maret 2025 Rp 420.000

    – 25 s/d 30 Maret 2025 Rp 510.000

    – 31 Maret s/d 1 April 2025 Rp 420.000.

    *) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Yogyakarta hingga Gunungkidul

    – 21 s/d 24 Maret 2025 Rp 420.000

    – 25 s/d 30 Maret 2025 Rp 510.000

    – 31 Maret s/d 1 April 2025 Rp 420.000.

    Catatan:

    – Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan

    – Tarif di atas juga berlaku untuk arah sebaliknya

    – Harga bisa berubah sewaktu-waktu

    – Pembelian tiket bisa dilakukan secara online atau melalui agen bus terdekat.

    3. PO Tunggal Dara Putera 

    Kemudian PO bus yang berbasis di Wonogiri, Jawa Tengah yakni Tunggal Dara Putera juga telah merilis tarif arus mudik Lebaran 2025.

    Tarif Lebaran PO Tunggal Dara Putera berlaku dari Jakarta tujuan Solo hingga Wonogiri.

    Adapun rincian tarif Lebaran PO Tunggal Dara Putera sebagai berikut;

    – 17 s/d 22 Maret 2025 Rp 350.000

    – 23 s/d 26 Maret 2025 Rp 500.000

    – 27 s/d 31 Maret 2025 Rp 560.000

    – 1 s/d 6 April 2025 Rp 500.000

    – 7 s/d 13 April 2025 Rp 450.000.

    Catatan:

    – Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan

    – Tarif di atas juga berlaku untuk arah sebaliknya

    – Harga bisa berubah sewaktu-waktu

    – Penukaran tiket BDB tidak berlaku selama angkutan Lebaran 2025.

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta –

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

    Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

    Kediri (ANTARA) – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melarang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerima bentuk gratifikasi apapun terkait Lebaran 2025.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa Larangan ini untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas seluruh pegawai di Pemerintah Kota Kediri.

    “Saya telah memerintahkan Pak Sekda untuk membuat surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi di hari raya. Ini menindaklanjuti surat edaran dari KPK tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya,” katanya di Kediri, Jumat.

    Wali Kota menjelaskan surat edaran tersebut telah dikeluarkan. Surat itu juga sejalan dengan visi misi “Mapan”, salah satunya mewujudkan Kota Kediri yang lebih aman, yakni dengan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

    “Surat edaran ini sejalan dengan visi misi saya bersama Gus Qowim. Saya ingin mewujudkan good governance dengan pemerintahan yang bersih dari berbagai bentuk praktik korupsi,” ungkapnya.

    Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Permintaan dana atau hadiah seperti tunjangan hari raya (THR) atau sebutan lain baik secara individu atau mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

    Di surat itu juga dijelaskan apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

    Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, serta melaporkan ke Unit Pengenali Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan ke KPK.

    dalam surat juga ditambahkan bahwa melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

    Kemudian memberikan imbauan kepada internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.

    Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor WhatsApp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telpon 198.

    Sedangkan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau melalui UPG Kota Kediri Inspektorat Kota Kediri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • JNK tambah gardu di GT Madiun dan Nganjuk saat libur Lebaran 2025

    JNK tambah gardu di GT Madiun dan Nganjuk saat libur Lebaran 2025

    Kami menyiapkan tambahan 33 personel serta menambah 2 hingga 3 gerbang transaksi di setiap gerbang tol untuk mengurai antrean

    Madiun (ANTARA) – PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) menambah gardu di Gerbang Tol (GT) Madiun dan Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama libur arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025.

    Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri Arie Irianto di Madiun, Jumat, mengatakan bahwa JNK meningkatkan kapasitas gardu menjadi lima lajur untuk masuk dan keluar di masing-masing GT di bawah pengelolaannya, yakni GT Madiun, GT Caruban, dan GT Nganjuk, dari sebelumnya ada tiga.

    “Kami menyiapkan tambahan 33 personel serta menambah 2 hingga 3 gerbang transaksi di setiap gerbang tol untuk mengurai antrean,” ujar Arie Irianto usai menggelar Apel Siaga Mudik Lebaran 2025 di halaman kantor PT JNK Madiun.

    Menurut dia, tiga gerbang tol di bawah pengelolaan PT JNK, yaitu Gerbang Tol Madiun, Gerbang Tol Caruban, dan Gerbang Tol Nganjuk, akan diperkuat dengan tambahan petugas serta layanan transaksi guna mengantisipasi kemungkinan lonjakan kendaraan.

    Penambahan personel tersebut dilakukan selama masa mudik dan balik berlangsung, yakni pada H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.

    Selain itu, PT JNK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kecelakaan di sepanjang Jalan Tol Madiun. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang lurus, sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi pengemudi.

    “Kami telah mengantisipasi potensi kecelakaan dengan memasang rambu tambahan di titik-titik rawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengemudi dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan tol,” tambah Arie Irianto.

    Tak hanya fokus pada arus mudik, PT JNK juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi kepadatan pengguna tol saat periode silaturahmi Lebaran, yang biasanya terjadi setelah hari raya. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan perjalanan para pemudik dapat berjalan lancar dan aman.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petugas tol JNK ditambah 50 persen selama masa angkutan mudik lebaran

    Petugas tol JNK ditambah 50 persen selama masa angkutan mudik lebaran

    ANTARA –  PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) menambah jumlah petugas untuk berjaga di  gerbang keluar serta jembatan tiga gardu tambahan selama masa angkutan mudik  lebaran. Total penambahan petugas tersebut mencapai 50 persen dari jumlah sebelumnya, yang ditujukan untuk memperlancar arus kendaraan baik masuk maupun keluar. (Rindhu Dwi Kartiko/Dudy Yanuwardhana/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap ada 9 pengusaha mengurangi takaran beras tahun ini. Sembilan pengusaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kemendag.

    “Sejak undang-undang Cipta Kerja kan kita lebih mengedepankan sanksi administratif. Jangan sampai, masuk perusahaan berisiko rendah. (Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga merinci 9 pelaku usaha beras itu berada di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    (ada/ara)

  • Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    2025, ada sembilan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras, sehingga tidak sesuai dengan label pada kemasan.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 telah ditemukan sembilan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

    “2025, ada sembilan,” ujar Moga, di Jakarta, Jumat.

    Moga menyampaikan sembilan pelaku usaha beras tersebut telah diberikan sanksi administratif. Pelaku usaha tersebut berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Lebih lanjut, kata Moga, Kemendag melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Selain itu, pada Selasa (18/3), Kemendag kembali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Moga menegaskan sebagai tindak lanjut pengawasan apabila ada indikasi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

    “Setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu koordinasi dengan kementerian/lembaga, tinggal nanti dikolaborasi saja. Cuma karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan kami lebih mengedepankan sanksi administratif,” katanya pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lulus dengan IPK 4.0, Sabila Rusdiana Jadi Wisudawan Terbaik Apoteker Unwahas

    Lulus dengan IPK 4.0, Sabila Rusdiana Jadi Wisudawan Terbaik Apoteker Unwahas

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang baru saja menggelar pengambilan sumpah apoteker ke-27.

    Menariknya, salah satu lulusan kali ini berhasil meraih IPK sempurna 4.0.

    Sabila Rusdiana, gadis kelahiran Kediri tahun 2000, menjadi lulusan terbaik dari 99 mahasiswa yang diambil sumpahnya pada Sabtu (15/03/2025) pagi.

    Sebelumnya, Sabila menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi di Unwahas pada 2023.

    Ia kemudian melanjutkan ke jenjang profesi apoteker di kampus yang sama dan lulus pada 2025.

    Sabila mengungkapkan bahwa keberhasilannya meraih IPK sempurna tidak terlepas dari doa restu orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh.

    “Saya sempat ikut bimbel, dan tentunya doa restu dari orang tua sangat penting dalam karier pendidikan saya,” ujarnya.

    Keinginannya bekerja di bidang kesehatan mendorong Sabila memilih Fakultas Farmasi Unwahas sebagai tempat menimba ilmu.

    “Ini cita-cita saya yang ingin bekerja di bidang kesehatan. Akhirnya, saya memantapkan diri untuk menjadi apoteker,” sebutnya.

    Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Unwahas menjadi salah satu program favorit masyarakat.

    Bukan hanya alumni Farmasi Unwahas, tetapi juga lulusan dari kampus lain banyak yang melanjutkan studi profesi di PSPA Unwahas.

    Sabila mengaku bangga menjadi bagian dari Unwahas.

    Ia menyebut dukungan dosen menjadi salah satu faktor yang membantunya berkembang.

    “Bukan hanya dukungan dosen yang profesional, perkembangan Unwahas juga sangat pesat, terbukti dengan akreditasi unggul yang diraih kampus,” katanya penuh syukur.

    Sejak akhir 2024, Unwahas telah mendapatkan akreditasi unggul dari BAN-PT dan terus berupaya menjadi World Class University dengan pengembangan sarana dan prasarana.

    “Menariknya, kuliah di Unwahas membuat saya memiliki teman dari seluruh Indonesia bahkan berbagai negara di dunia,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa faktor lokasi kampus yang dekat dengan rumah menjadi salah satu alasannya memilih Unwahas.

    “Orang tua saya sangat mendukung saya kuliah di Unwahas. Ayah saya seorang penjual mie ayam keliling yang sering melintas di sekitar kampus, sehingga kami sangat mengenal lingkungan kampus dan perkembangannya,” tambahnya.

    Sabila juga berbagi pengalaman magangnya yang penuh tantangan tetapi memberikan banyak pelajaran berharga.

    Salah satu tantangan besar baginya adalah tinggal jauh dari orang tua.

    “Sebelumnya, saya tidak pernah jauh dari orang tua. Kali ini saya harus tinggal di kos yang sebelumnya sama sekali belum pernah saya alami,” katanya.

    Ia menjalani magang selama delapan bulan di empat kota dan enam tempat berbeda.

    Di tengah kesibukan tersebut, ia tetap belajar dan menyusun laporan, yang sering kali menyita waktu istirahatnya.

    “Hal ini menjadi tantangan sekaligus pengalaman yang menyenangkan, karena saya bertemu banyak orang baru dan harus beradaptasi dengan suasana baru,” tuturnya.

    Namun, ia bersyukur memilih PSPA Unwahas karena bimbingan dosen selalu ada hingga akhir.

    “Dosen selalu membimbing hingga selesai, dan itu yang membuat saya semakin yakin dengan pilihan saya,” pungkasnya.

  • Hadapi Puncak Panen, Bulog Kediri Realisasikan Penyerapan Gabah dan Beras Petani Terbesar di Jatim

    Hadapi Puncak Panen, Bulog Kediri Realisasikan Penyerapan Gabah dan Beras Petani Terbesar di Jatim

    Kediri, Beritasatu.com – Menjelang akhir maret 2025 akan menjadi puncak panen bagi beberapa daerah produksi di Indonesia. Tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Pimpinan Perum Bulog Kancab Kediri Imam Mahdi menyampaikan, saat ini Bulog Kancab Kediri sangat siap dan serius menyerap gabah beras petani. 

    Perihal isu bahwa Bulog Kediri tidak mau menyerap gabah petani itu tidak benar. Untuk diketahui, Kantor Bulog cabang Kediri setiap hari telah menyerap lebih dari 1.500 ton GKP.

    “Kami sudah membangun komunikasi yang baik, jaringan informasi juga sudah kami jalin baik dengan para stakeholders, harapan kami kita semua dapat bersama-sama menjalankan amanat pemerintah dengan baik,” ujar Imam. 

    “Terkait isutersebut, kami sudah berkomunikasi dengan asosiasi para kepala desa dan juga terjun ke desa di mana berita itu berawal muncul dan Kami sudah sepakat bahwa untuk penyerapan di daerah tersebut akan kami fasilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami untuk pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang penyerapan gabah dan beras,” tambah Imam menegaskan. 

    Tentunya, lanjut Imam, Bulog Kediri mempunyai strategi dalam melakukan Penyerapan Gabah Beras, yakni dengan melakukan kolaborasi dengan semua pihak baik TNI, Pemda, Dinas Pertanian melalui PPL-nya dan Bulog. Kolaborasi kongkrit yang dilakukan adalah penjadwalan prioritas panen oleh petani. 

    Tujuannya, lanjut Imam adalah setiap petani melaksanakan panen maka harus langsung diproses di pengeringan sesuai dengan umur panen yang cukup. Karena, jika ditunda atau didahulukan sebelum waktunya akan berpotensi hasil yang kurang maksimal, terlebih lagi saat ini puncak panen dibarengi dengan intensitas hujan yang sangat tinggi.

    “Terakhir Bulog Kancab Kediri sudah membentuk 18 Tim Jemput Gabah yang setiap harinya keliling menjemput hasil panen petani di titik Panen dan melakukan pembayaran secara tunai, secara capaian kami juga sudah melebihi target yang diberikan dan kami akan tetap melakukan penyerapan di wilayah kerja kami,” pungkasnya.

    Penyesuaian kapasitas pengeringan yang sudah siap di Kancab Kediri meliputi wilayah kerja di Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk yaitu sejumlah 450 Ton per hari. Strategi penjadwalan prioritas panen ini adalah upaya efektif dalam mengakomodir jumlah produksi yang melimpah berdasarkan data Dinas Pertanian yaitu sekitar 5.600 Ton perhari pada periode puncak panen medio maret sampai dengan April 2025.