Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan mulai Oktober 2025, mendapat respons beragam dari para pengurus RT.
Alih-alih lega, sebagian mengaku tambahan Rp 500.000 tidak cukup menutup kebutuhan operasional yang terus meningkat. Sejumlah ketua RT di Jakarta Pusat menilai insentif baru itu masih jauh dari ideal.
“Kalau hitungan matematika, dengan segitu masih kurang. Bukan enggak bersyukur, tapi realitanya memang berat,” ujar Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kusmoro menambahkan, insentif yang baru keluar ini bahkan harus “tergerus” sejak awal karena langsung diminta menyetor Rp 500.000 untuk sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Jadi naiknya Rp 500.000, tapi kami disodori (iuran) PMI Rp 500.000. Sama aja, kan? Baru mau nikmati (insentif) naik, langsung ada iuran lagi. Kesannya dadakan banget,” ungkapnya.
Selain itu, kebutuhan operasional RT sering kali melebihi insentif yang diterima, terutama saat ada acara besar seperti peringatan 17 Agustus atau warga yang membutuhkan bantuan darurat.
“Kalau ada acara nasional atau musibah di warga, duit bisa habis sebelum sebulan. Akhirnya kami irit-iritin,” kata Kusmoro.
Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kebon Sirih, Menteng, juga menyoroti ketidakjelasan status insentif tersebut.
“Makanya saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujarnya.
Zulfikar menilai tambahan Rp 500.000 per bulan tidak signifikan mengingat biaya operasional terus naik, mulai dari rapat, kegiatan warga, hingga dukungan sosial saat ada warga sakit atau meninggal.
“Beras naik, semua naik. Kalau buat hidup sehari-hari manusia mana ada cukup-cukupnya. Kami cukup-cukupin aja. Tapi kalau ditanya, ya masih kurang,” katanya.
Meski demikian, Kusmoro dan Zulfikar berharap janji pemerintah untuk menggandakan insentif RT dan RW dapat terealisasi.
Jika benar terjadi, mereka menilai insentif tersebut bisa membuat pengurus RT bekerja lebih fokus tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
“RT RW itu tulang punggung pelayanan warga. Kalau benar naik sampai UMR seperti janji kampanye, ya semoga bisa bikin kita lebih semangat,” tutur Kusmoro.
Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Kebon Sirih
-
/data/photo/2022/06/21/62b1c3c6b5fd0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025
-
/data/photo/2025/09/18/68cb5f3b9dc6a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nanik S Deyang Dapat Pesan Khusus dari Prabowo Usai Jadi Wakil Kepala BGN Nasional 18 September 2025
Nanik S Deyang Dapat Pesan Khusus dari Prabowo Usai Jadi Wakil Kepala BGN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengaku mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai wakil kepala BGN di Istana Presiden pada Rabu (17/0/2025).
“Arahan dari Presiden, untuk memperkuat organisasi di BGN dalam rangka mempercepat realisasi MBG,” kata Nanik saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (18/9/2025).
Nanik mengatakan, padahari pertama menjabat sebagai wakil kepala BGN, dia akan menyelesaikan tugasnya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil I BP Taskin.
“Saya selesaikan dulu tugas di BP Taskin, baru nanti ke BGN. Kebetulan kantornya kan bersebelahan di Kebon Sirih,” ujar Nanik.
Setelah itu, ia akan membahas tugas-tugasnya di BGN bersama Kepala BGN Dadan Hindayana.
Nanik menyebutkan, pembagian tugas dengan dua wakil kepala BGN lainnya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Brigjen Pol Sony Sonjaya, bisa juga turut dibahas.
“Setelah dilantik kemarin, saya langsung diundang Kepala BGN untuk rapat dengan kepala badan berkait dengan tugas saya,” kata dia.
Saat dihubungi terpisah, Dadan menyebutkan bahwa Nanik akan ditugaskan untuk fokus pada komunikasi publik dan investigasi.
“Ini contoh saja ya, Bu Nanik S Deyang akan fokus di komunikasi publik dan investigasi,” ujar Dadan.
Namun demikian, Dadan masih belum menjawab terkait tugas khusus yang diberikan kepada dua Wakil Kepala BGN lainnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
“Akan saya jawab setelah Senin,” lanjut Dadan.
Sebagai informasi, pelantikan Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Sementara itu, Lodewyk Pusung sudah menjabat sebagai wakil kepala BGN sejak Oktober 2024.
Berdasarkan laman resmi BGN, Wakil Kepala BGN mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin Badan Gizi Nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala BGN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5337524/original/086812300_1756901246-IMG_8878.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Anung soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Saya Tunggu Keputusan Dewan – Page 3
Mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Aksi itu dilakukan untuk menuntut DPRD DKI Jakarta agar mengurangi besaran tunjangan perumahan para para pimpinan dan anggota dewan.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi, Muhammad Ihsan, mengatakan aksi itu dilakukan untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari DPRD DKI Jakarta.
Merujuk Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.
Tercatat, besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sedangkan tunjangan untuk anggota DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.
“Itu perlu dikaji ulang. Menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar,” kata dia saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta, Kamis.
-
/data/photo/2025/08/23/68a9d4a0395df.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepulan Asap Muncul dari Area Proyek di Kebon Sirih, Ini Penjelasan MRT Megapolitan 23 Agustus 2025
Kepulan Asap Muncul dari Area Proyek di Kebon Sirih, Ini Penjelasan MRT
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Viral video menampilkan kepulan asap tebal di sekitar area proyek MRT Fase 2A, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Dalam video yang diunggah akun Instagram @jakpus.terkini, menunjukkan kepulan asap berwarna abu membubung tinggi dari balik pagar proyek MRT.
Asap itu terlihat mengerubungi sekitar area bahkan ke jalan protokol di dekat proyek.
Sejumlah petugas yang mengenakan helm pelindung dan rompi tampak berada di tepi pintu masuk area proyek.
Lalu, petugas-petugas itu keluar area proyek dan menutup rapat pintu tersebut.
Plt Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo menjelaskan, kepulan asap bukan muncul berasal dari area proyek MRT Jakarta Fase 2A Kebon Sirih.
“Kami sampaikan bahwa kejadian tersebut bukan berasal dari aktivitas konstruksi MRT Jakarta Fase 2A,” ucap Ahmad dalam keterangannya, Sabtu.
Pekerjaan konstruksi MRT Jakarta di area tersebut sedang libur. Menurut Ahmad, kepulan asap diakibatkan karena kebakaran kabel.
“Terjadi kebakaran pada utilitas kabel listrik milik pihak lain yang melintas di area proyek MRT Jakarta Fase 2A,” ujar Ahmad.
Saat ini, kepulan asap telah ditangani pihak terkait dan dilanjutkan penyelidikan oleh pemilik utilitas untuk mencari penyebab kebakaran.
“Saat ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pemilik utilitas terkait,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Jangan hambat transformasi PAM Jaya
Sumber foto: Suara Nusantara
PDI Perjuangan Sentil PSI: Jangan hambat transformasi PAM Jaya
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:50 WIBElshinta.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jakarta balik mengkritik langkah Fraksi PSI yang menolak perubahan status hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda).
Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga menilai penolakan PSI justru kontraproduktif dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan layanan air bersih di ibu kota.
Menurut Pandapotan, transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti meninggalkan orientasi pelayanan publik, melainkan membuka ruang bagi efisiensi, transparansi, dan akses pendanaan yang lebih luas.
“PSI selalu bicara soal pelayanan publik, tapi lupa bahwa pelayanan yang baik butuh modal besar. Tanpa struktur usaha yang kuat, PAM Jaya akan terus jalan di tempat,” ujar Pandapotan, Jumat (22/8/2025).
Dia menegaskan, Jakarta masih menghadapi persoalan serius dalam distribusi air bersih. Karena itu, opsi Perseroda dipandang lebih realistis untuk memperkuat kinerja perusahaan.
“Kalau hanya bertahan sebagai Perumda, PAM Jaya sulit berkembang. Perseroda memberi peluang ekspansi usaha, efisiensi, bahkan kolaborasi dengan sektor swasta. Itu semua pada akhirnya kembali ke rakyat juga,” katanya.
Pandapotan juga menyinggung tudingan PSI soal adanya ambisi politik di balik usulan Gubernur Pramono Anung. Menurut politisi senior di parlemen Kebon Sirih itu sikap PSI terlalu tendensius.
“Jangan semua dibawa ke isu politik. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi nyata bagi masyarakat. Air minum bukan isu ideologis, tapi soal kebutuhan dasar,” ujarnya.
Dia menilai kekhawatiran PSI mengenai privatisasi dan orientasi keuntungan terlalu dibesar-besarkan. Regulasi nasional, kata Pandapotan, tetap menempatkan air minum sebagai layanan publik yang dilindungi.
“Tidak ada yang bisa semena-mena menaikkan tarif tanpa persetujuan pemerintah daerah. Jadi, narasi PSI soal rakyat dibebani itu menyesatkan,” tegasnya.
Bagi PDI Perjuangan, perubahan badan hukum PAM Jaya justru akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam memenuhi target layanan air bersih. Pandapotan meminta PSI tidak menghalangi pembahasan Ranperda ini di Propemperda 2025.
“Kalau PSI menolak, artinya mereka juga menolak upaya kita mempercepat akses air bersih bagi jutaan warga Jakarta. Jangan hanya bisa mengkritik tanpa menawarkan jalan keluar,” pungkasnya. (BAI)
Sumber : Radio Elshinta
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5152339/original/026774700_1741245690-IMG_20250306_101216.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rekayasa Lalu Lintas dan Pengamanan Ketat Warnai Perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta – Page 3
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat Pesta Rakyat dan malam perayaan HUT ke-80 RI pada Minggu, 17 Agustus 2025.
Rekayasa lalu lintas akan berlaku di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan MH Thamrin (Simpang Patung Kuda-Simpang Kebon Sirih), Jalan Veteran I, Jalan Veteran II, Jalan Veteran III, dan Jalan Majapahit sisi Timur (Arah Utara menuju Selatan).
Sementara itu, pada hari yang sama juga akan ada Malam Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 pada pukul 19.30-23.00 WIB. Nantinya akan dilaksanakan Karnaval Kendaraan Hias dengan melalui ruas Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur-Jalan MH Thamrin sisi Timur-Jalan Jenderal Sudirman sisi Timur-Simpang Susun Semanggi.
Syafrin menyebut, guna menunjang kegiatan tersebut akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas dan pengalihan lalu lintas bersifat situasional di 31 lokasi ruas jalan mulai pukul 18.00 WIB sampai 24.00 WIB.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310162/original/006259300_1754662493-IMG_7472.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
HUT ke-80 RI, Pramono Anung Jalani Dua Upacara di Jakarta – Page 3
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat Pesta Rakyat dan malam perayaan HUT ke-80 RI pada Minggu, 17 Agustus 2025.
Menurut Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 akan dimulai pada pukul 12.00-16.00 WIB dan 17.30-23.00 WIB di sekitar kawasan Istana, Monas, hingga Bundara HI.
“Untuk menunjang kegiatan tersebut akan dilakukan rekayasa lalu lintas bersifat situasional,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/8/2025).
Rekayasa lalu lintas akan berlaku di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan MH Thamrin (Simpang Patung Kuda-Simpang Kebon Sirih), Jalan Veteran I, Jalan Veteran II, Jalan Veteran III, dan Jalan Majapahit sisi Timur (Arah Utara menuju Selatan).
-

Alih fungsi Lapangan Bola Kedoya jadi arena padel akhirnya dibatalkan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola pilar di Jalan Pilar Baru, RT 04 RW 03 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi arena padel.
Menurut Lurah Kedoya Selatan, Aryan Safari, pembatalan itu telah dibahas dalam rapat yang digelar di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, beberapa hari lalu.
Hasilnya, tidak ada alih fungsi sarana olahraga dengan luas kurang lebih 4.725 meter persegi menjadi lapangan padel.
“Sudah beres itu. Tidak dibikin lapangan padel, tetap dipakai buat lapangan sepak bola. Itu sudah dibahas dalam rapat di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov DKI Jakarta.
“Yang penting kami bersama warga sudah memperjuangkan, jadi jangan dibikin sarana padel. Tetap difungsikan sebagai lapangan bola buat masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Warga RW 03 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menolak keras rencana pengubahan lapangan bola di lokasi tersebut menjadi area padel.
Seorang warga RT 05 bernama Iskandar (45) menyebut bahwa lapangan itu merupakan satu-satunya arena olahraga warga sekitar.
“Lapangan olahraga warga ya cuma ini doang, enggak ada lagi. Kalau ini jadi lapangan padel, warga gimana olahraganya,” kata Iskandar yang tengah jeda bermain bola, Kamis (24/7).
Menurutnya, padel adalah olahraga kelas menengah ke atas. Dengan dijadikannya lapangan bola RW 03 menjadi arena padel, maka akses warga akan semakin terbatas.
“Ya kalau saya sama warga sini menolak keras. Padel itu kan olahraga kelas menengah ke atas ya. Kalau di sini kan warga bisa main bola tiap sore. Kalau lapangan padel kan sudah ada dekat sini. Jadi ini buat warga aja,” kata Iskandar.
Pantauan ANTARA di lokasi pada pukul 17.30 WIB, penolakan warga setempat juga nampak dari coretan mural di tembok lapangan bola RW 03.
Sejumlah tulisan seperti “padel is not my style (padel bukan gaya saya)”, “olahraga bukan hanya milik si kaya”, “rakyat kecil butuh ruang bersenang-senang” dan sejumlah mural lainnya memenuhi satu sisi tembok luar lapangan.
Adapun Komisi E DPRD DKI Jakarta telah menolak tegas alih-fungsi lapangan sepak bola RW 03 Kedoya Selatan menjadi area padel.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Gedung Parlemen, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
“Saya menyampaikan kepada Pak Kadis, tolong kajiannya harus benar-benar final. Dan libatkan warga sekitar, karena sekarang sudah ada friksi-friksi. Di lapangan (sudah ada) spanduk banner penolakan pembangunan lapangan padel,” ujar Yudha.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

