HUT TNI ke-80 di Monas, Puluhan Ribu Penumpang Padati Stasiun Juanda dan Gondangdia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dua stasiun yang berada di sekitar kawasan Monas, yakni Stasiun Juanda dan Stasiun Gondangdia mengalami kepadatan pada Minggu (5/10/2025) pagi.
Lonjakan penumpang terjadi karena banyak pengguna Commuter Line yang bergerak menuju kawasan Monas untuk menyaksikan rangkaian acara peringatan HUT TNI ke-80.
Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan ribuan penumpang tercatat turun di Stasiun Juanda dan Stasiun Gondangdia.
“Hingga pukul 09.00 WIB tercatat sebanyak 38.004 orang yang turun di Stasiun Juanda, sedangkan di Stasiun Gondangdia sebanyak 15.168 orang,” ujar Leza dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).
Selain itu, jumlah pengguna transit di Stasiun Manggarai juga mengalami peningkatan sebanyak 25.640 penumpang, sementara di Stasiun Tanah Abang mencapai 12.652 penumpang.
Leza menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mengatur lonjakan pengguna tersebut.
Salah satunya dengan melakukan penyekatan antrean di area menuju peron, seperti yang diterapkan di Stasiun Manggarai.
Ia menyebut, KAI juga menyiagakan 269 petugas serta mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan Commuter Line sepanjang hari ini.
“Tenaga kesehatan dan mobil ambulans juga disiagakan untuk antisipasi lonjakan pengguna di stasiun-stasiun sekitar wilayah Monas,” kata Leza.
Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo Kemacetan parah terjadi kawasan Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di sepanjang Jalan Kebon Sirih hingga Bundaran Tugu Tani
Ia mengimbau masyarakat agar mempertimbangkan penggunaan stasiun alternatif jika kepadatan terjadi di sekitar Monas.
“Pengguna (dapat) naik atau turun menuju kawasan Monas di stasiun alternatif seperti Stasiun Sawah Besar pada lintas Bogor. Sedangkan pengguna lintas Bekasi/Cikarang diimbau untuk naik dan turun di Stasiun Sudirman dan BNI City,” jelasnya.
Leza menambahkan, pengguna juga diimbau tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, termasuk pengawasan terhadap anak-anak.
“Bagi pengguna yang membawa anak, pastikan anak-anak selalu dalam pengawasan selama perjalanan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Kebon Sirih
-

HUT ke-80 TNI: Hindari Monas, Ini Rekayasa Lalu Lintas dan Rute Alternatif
Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah titik mulai dari area Gambir, Tugu Tani hingga Harmoni. Pengaturan lalu lintas ini diharapkan dapat mengurai kepadatan kendaraan terkait acara HUT TNI ini.
“Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas agar arus lalu lintas selalu tertib dan lancar,” tulis Dishub dalam akun @dishubdkijakarta, dikutip Minggu (5/10/2025).
Oleh sebab itu, masyarakat yang ingin melintas di kawasan itu diharapkan dapat menghindari jalan kawasan Monas dan menggunakan rute alternatif yang telah disiapkan.
Nah, berikut ini rekayasa lalu lintas yang disiapkan Dishub Jakarta:
1. Lalu lintas dari Barat (RS. Budi Kemuliaan) menuju Timur (Gambir) dapat melalui jalan Abdul Muis – Jalan Majapahit – Jalan Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon dan seterusnya.
2. Lalu Lintas dari Timur (Tugu Tani) menuju Timur (RS Budi Kemuliaan) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Selatan – Jalan Agus Salim – Jalan Kebon Sirih – Jalan Abdul Muis dan seterusnya atau dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Perwira- Jalan Katedral – Jalan Veteran- Jalan Suryapranoto dan seterusnya.
3. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan Suryopranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Cideng Timur dan seterusnya.
4. Lalu Lintas dari Utara (Harmoni) menuju Selatan (Tugu Tani) dapat melalui Jalan Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon dan seterusnya.
Di lain sisi, kondisi lalu lintas di sekitaran lapangan Monumen Nasional (Monas) mulai macet menjelang upacara HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi, terlihat volume kendaraan di lokasi acara HUT TNI itu sudah meningkat di sejumlah titik. Misalnya, dari arah Tugu Tani menuju Gambir.
Nampak, petugas kepolisian hingga dinas perhubungan (Dishub) Jakarta mengatur lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Kemacetan juga terjadi di Stasiun Gambir.
Antrean kemacetan itu terlihat mengular hingga ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Selain itu, titik yang sudah nampak mengalami peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalan sekitar Lapangan Banteng.
-

Ini rekayasa lalu lintas saat HUT ke-80 TNI di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa arus lalu lintas secara situasional pada beberapa ruas jalan dalam rangka HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan sekitarnya, pada Minggu (5/10).
“Akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional pada beberapa ruas jalan yang bersinggungan dengan tempat pelaksanaan Upacara HUT ke-80 TNI,” ujar Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.
Syafrin menjelaskan rangkaian kegiatan HUT TNI akan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) dan akan dilakukan penempatan alutsista di ruas Jalan Medan Merdeka Utara baik Jalan Medan Merdeka sisi utara maupun Jalan Medan Merdeka sisi selatan.
Lebih lanjut Syafrin memaparkan, ruas jalan yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas antara lain Simpang Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Medan Merdeka Timur, Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Ridwan Rais, Simpang Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Medan Merdeka Barat, Simpang Jalan Veteran lll-Jalan Veteran, Jalan Perwira, Jalan Katedral dan Jalan Majapahit sisi timur.
Adapun rincian pengalihan arus lalu lintas dalam rangka HUT ke-80 TNI sebagai berikut:
1. Lalu lintas dari barat (RS. Budi Kemuliaan) menuju timur (Gambir) dapat melalui jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon- dan seterusnya (dst);
2. Lalu lintas dari timur (Tugu Tani) menuju timur (RS Budi Kemuliaan) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Selatan-Jalan Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-dst atau dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Surya Pranoto- dst;
3. Lalu lintas dari utara (Harmoni) menuju ke selatan (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan Suryopranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng Timur-dst
4. Lalu lintas dari utara (Harmoni) menuju selatan (Tugu Tani) dapat melalui Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-dst
“Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” kata Syafrin.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/28/68d8837442c43.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bundaran HI Dipadati Warga Minggu Pagi, Pramono-Rano Hadir Ramaikan Jakarta Penuh Warna Megapolitan 28 September 2025
Bundaran HI Dipadati Warga Minggu Pagi, Pramono-Rano Hadir Ramaikan Jakarta Penuh Warna
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menghadiri acara Jakarta Penuh Warna yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025).
Rano tiba sekitar pukul 07.00 WIB didampingi Sekretaris Daerah Marullah Matali serta sejumlah kepala dinas.
Kehadiran Wakil Gubernur Jakarta itu langsung disambut meriah masyarakat yang menunggu di depan panggung utama.
Sejumlah warga, mulai dari remaja hingga ibu-ibu, terlihat meminta berfoto bersama Rano.
Setelah melayani permintaan foto, ia bersama rombongan menuju tribun VVIP untuk menyaksikan berbagai pertunjukan.
Selain masyarakat yang memenuhi area panggung utama, suasana Bundaran HI juga dipadati warga yang ingin menyaksikan pawai budaya, pertunjukan seni, hingga aktivitas olahraga dalam rangkaian Jakarta Penuh Warna.
Pada kesempatan itu, Rano sempat menyampaikan sambutan di atas panggung. Tidak lama kemudian, Gubernur Jakarta tiba di lokasi usai mengikuti agenda lari pagi.
“Selamat datang Gubernur Jakarta,” ucap Rano Karno di hadapan warga yang memadati kawasan Bundaran HI.
Kegiatan Jakarta Penuh Warna juga berdampak pada layanan transportasi. Sejumlah halte Transjakarta di koridor 1 (Blok M–Kota) ditutup sementara pada Minggu pagi.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan layanan bus tidak berhenti di Halte Kebon Sirih hingga Halte Polda Metro Jaya mulai pukul 05.00 hingga 10.00 WIB.
Sebagai alternatif, penumpang dapat menggunakan halte di jalur pengalihan seperti Petojo, Tomang, Kota Bambu, Kemanggisan, Petamburan, dan Gerbang Pemuda.
“Transjakarta mendukung penuh acara Jakarta Penuh Warna yang menggabungkan olahraga, budaya, serta ruang ekspresi bagi masyarakat. Kami imbau pelanggan menyesuaikan perjalanan agar mobilitas tetap lancar,” kata Ayu, Sabtu (27/9/2025).
Transjakarta juga menyarankan pelanggan memanfaatkan aplikasi TJ:Transjakarta di perangkat iOS maupun Android untuk memantau jadwal perjalanan secara
real time
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Saya Mohon Maaf, Berjanji Tak Akan Terjadi Lagi
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang tak kuasa menahan tangisnya saat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kasus-kasus gejala keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak mau membela diri, Nanik mengaku BGN bersalah atas insiden gangguan kesehatan para siswa yang mengonsumsi MBG.
“Pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi insiden keamanan pangan” kata Nanik di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September.
Nanik berjanji BGN akan memperketat pengawasan prosedur pembuatan MBG yang dibagikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG kepada para siswa di seluruh Indonesia.
Nanik kembali meminta maaf kepada semua masyarakat. tangis Nanik pecah di tengah rasa bersalahnya.
“Sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi,” ucap Nanik lirih.
“berikutnya kami tidak akan berusaha keras, sekarang tidak akan mentoleransi siapa pun yang melanggar SOP kami,” tambah dia.
Berdasarkan pencatatan BGN, sedikitnya terdapat 70 kasus gejala keracunan dan insiden kesehatan usai mengonsumsi MBG hingga 25 September 2025 dengan 5.914 orang terdampak.
-

PWI gelar tasyakuran usai kembali berkantor di lantai 4 Dewan Pers
“Kami niatkan agar jalannya kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala,”
Jakarta (ANTARA) – Tasyakuran menjadi kegiatan pertama yang digelar oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Akhmad Munir selaku ketua umum, bertempat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat.
Sebuah tradisi sederhana namun penuh makna, menyambut kembalinya organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu ke “rumah lama” mereka.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya menyebut momen tasyakuran ini sebagai bagian dari ruwatan, sebuah ikhtiar spiritual agar perjalanan PWI ke depan berjalan lebih lancar.
Menurut Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini, Tasyakuran tersebut juga merupakan hajat atas kelancaran dari proses pemilihan hingga menempati kantor PWI di Lantai 4 Gedung Dewan Pers.
“Kami niatkan agar jalannya kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala,” kata Munir di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusar, Jumat.
“Atas niat itu kami hari ini sengaja berdoa bersama atas bimbingan Dr. Firdaus Turmudzi dan kami juga memberikan santunan kepada adik-adikku Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita doakan ini menjadi awal yang baik,” harapnya.
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 menggelar Tasyakuran di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). (ANTARA/HO-PWI)
Sekitar pukul 09.30 wib sebanyak 72 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid yang didampingi para pembinanya telah memadati markas PWI Pusat.
Membuka tasyakuran tersebut, Firdaus Turmudzi menyampaikan bahwa jika kita mendapat hikmah dari Allah maka syukurilah.
Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat umum, Ia mengatakan bahwa perjalanan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini merupakan tugas mulia.
“Mudah-mudahan profesi ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta’ala,” harapnya.
“Saya sangat gembira hari ini yang akan mendoakan kita adalah anak-anak yatim yang insyaallah doanya akan diterima,” ujarnya.
Acara penuh khidmat yang dimulai dengan doa bersama tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan PWI. Kini, pintu kaca di lantai 4 Gedung Dewan Pers tak lagi terkunci. Lampu-lampu kembali menyala, meja-meja kembali terisi, dan riuh percakapan wartawan kembali terdengar. Setelah setahun hening, “rumah lama” PWI kembali hidup, kali ini dengan doa dan harapan baru.
Sebelumnya, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini sempat terasa sunyi. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi pusat aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, sejak 1 Oktober 2024 lalu ditutup rapat-rapat. Kursi-kursi tertata rapi tanpa penghuni, meja-meja penuh berkas tak tersentuh, dan suasana seolah berhenti dalam ruang hampa.
Pengosongan itu bukan tanpa alasan. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 melarang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menggunakan kantor mereka, menyusul dualisme kepengurusan yang berkepanjangan antara kubu Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
Tak hanya dilarang berkantor, PWI juga kehilangan kewenangan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu, menandatangani keputusan yang membuat lantai 4 bak dikosongkan.
Namun, Kamis (25/9), suasana berbeda. Setelah setahun gelap, ruangan itu kembali terang. Dewan Pers yang kini dipimpin Komaruddin Hidayat secara resmi menyerahkan kembali kunci kantor kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang dikomandoi Akhmad Munir.
“Lantai 4 seperti ruang horor bila dibiarkan kosong. Kami lega akhirnya PWI bisa kembali beraktivitas di sini,” ujar Komaruddin, yang sore itu hadir bersama jajaran Dewan Pers lainnya, termasuk Wakil Ketua Totok Suryanto, Abdul Manan, dan Muhammad Jazuli.
Bagi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, momen itu lebih dari sekadar serah terima kunci. Ia menyebutnya sebagai “kembali ke rumah lama” setelah perjalanan penuh dinamika.
“Kami keluarga besar PWI berterima kasih kepada Dewan Pers. Ini momentum penting untuk melanjutkan agenda organisasi, konsolidasi, penyelesaian dualisme, verifikasi anggota, hingga penyempurnaan PD/PRT,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberadaan kembali di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan simbol kebangkitan PWI untuk berkontribusi lebih besar pada pers nasional. Ia menyebut program andalan seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan pelatihan jurnalistik harus segera dijalankan kembali demi lahirnya wartawan profesional yang berintegritas.
“Pers yang kuat, sehat, dan beretika hanya bisa dibangun lewat wartawan yang kompeten. Itulah tugas besar PWI ke depan,” katanya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/23/68d226a6b2773.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil Nasional 23 September 2025
Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi keracunan yang dinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut dugaan kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
Namun, Charles berharap agar tim investigasi tersebut juga melibatkan masyarakat sipil agar bisa lebih objektif.
“Kami berharap agar tim investigasi ini juga melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta empiris,” kata Charles saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi anggota tim investigasi BGN yang bakal diisi oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, dan sebagainya.
“Tapi secara umum ya, kembali lagi, kami mendukung ada tim investigasi,” jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memastikan bahwa tim investigasi yang bertugas untuk mengecek masalah dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) akan dibentuk pekan ini.
Setelah dibentuk, kata Nanik, tim investigasi yang berisikan anggota ahli kimia dan farmasi akan langsung turun ke lapangan.
“Insya Allah tim investigasi dalam minggu ini kami akan buat dan segera akan turun (lapangan),” kata Nanik saat ditemui di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Menurut Nanik, hasil penelitian resmi terkait kasus keracunan MBG dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan waktu lama.
Tim investigasi ini diharapkan dapat mempercepat temuan dugaan keracunan sembari menunggu hasil resmi dari BPOM.
“Tim ini terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ada pengalihan arus lalu lintas saat aksi buruh di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di depan gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.
“Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus di Jakarta, Senin.
Kendati demikian, kata Robby, masyarakat tetap bisa menuju arah DPR/MPR RI dengan menggunakan skema memutar di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Kalau masyarakat mau ke DPR, enggak masalah putar balik di Kemenpora. Jadi silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur,” kata Robby.
Sementara itu, untuk aksi buruh di kawasan Patung Kuda, kepolisian juga melakukan pengalihan arus lalu lintas, khususnya di Jalan Merdeka Selatan.
“Iya seperti biasa. Kalau di Patung Kuda, kalau seandainya Merdeka Selatan ada massa aksi, maka dari Patung Kuda mengarah ke Merdeka Selatan tidak bisa (dilintasi). Jadi, bagi masyarakat ke arah Kebon Sirih atau ke Patung Tani lewat dari Kebon Sirih,” imbuh Robby.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/06/22/6857b425728e6.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025
Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
“Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
“Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
“Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
“Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
“Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
“Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
“Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
“Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
“Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
“Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/10/6847df089c90a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/05/68e1defac39c3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)