kab/kota: Kebayoran Baru

  • DKI prioritaskan bangun lima puskesmas pada APBD 2026

    DKI prioritaskan bangun lima puskesmas pada APBD 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta memprioritaskan untuk membangun lima puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

    “Setelah adanya proses efisiensi kita sisir kembali dan kita ambil lima yang prioritas,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pada pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Dinkes DKI sudah memasukkan 12 puskesmas untuk dibangun.

    Akan tetapi kata Ani, setelah adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, maka disepakati pengurangan pembangunan puskesmas yang semula 12 menjadi lima puskesmas.

    “Kami harus mempertimbangkan kondisi lahan, apakah sudah siap untuk dilakukan pembangunan itu yang jadi urutan prioritas,” ujarnya.

    Ani menambahkan bahwa untuk pembangunan lima puskesmas yang masih masuk dalam APBD 2026 yaitu Puskesmas Kebayoran Baru, Sunter Jaya, Kedoya Utara, Slipi dan Puskesmas Tegal Alur.

    Pada pembahasan sebelumnya, Dinkes DKI diproyeksikan mendapatkan anggaran pada APBD 2026 Rp11 triliun lebih, namun setelah adanya pemotongan DBH, maka anggaran sementara turun menjadi Rp10,4 triliun.

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rp81,2 triliun setelah DBH dipangkas Rp15 triliun dari Rp26 triliun.

    “Setelah ada pengurangan DBH kita harus menyesuaikan diri,” kaya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin (20/10).

    DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebanyak Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

    Namun, kata Khoirudin, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemotongan DBH, maka Banggar bersama TPAD DKI Jakarta telah menyepakati adanya Perubahan APBD 2026 menjadi Rp81,2 triliun.

    Penyesuaian pun ada landasan hukumnya dan kini menjadi Rp81,2 triliun. “Perubahan itu harus kita sepakati bersama,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Parkir liar di Kyai Maja ditertibkan

    Parkir liar di Kyai Maja ditertibkan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 36 personel gabungan menertibkan parkir liar di Jalan Kyai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Mereka dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, Satpol PP, TNI, dan Polri,” kata Pengendali Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Ebenezer Lumban Tobing di Jakarta, Selasa.

    Ebenezer mengatakan, sebanyak tujuh kendaraan baik roda dua dan roda empat ditindak oleh petugas dalam penertiban ini.

    Rinciannya, dua kendaraan roda empat mendapatkan BAP langsung dan lima kendaraan roda dua diangkut jaring.

    Selain melakukan penertiban, Ebenezer menambahkan, dalam kegiatan ini para petugas juga turut melakukan teguran kepada para pengendara kendaraan umum, yang mangkal sembarangan.

    “Harapannya dengan kegiatan ini, masyarakat pengguna jalan dan trotoar dapat menggunakan haknya dengan baik, sehingga semua nyaman dan aman,” ucapnya.

    Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menderek sebanyak 842 kendaraan roda dua dan empat dalam penertiban parkir liar sejak Januari hingga Juli 2025 di wilayah tersebut.

    Dari total penindakan tersebut, sebanyak 500 kendaraan diderek melalui penerbitan Surat Perjanjian (SP).

    Sedangkan 211 kendaraan diangkut langsung ke kantor Sudinhub setempat.

    Penindakan derek tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan 134 kendaraan, sementara penindakan angkut puncaknya terjadi pada Mei dengan 104 kendaraan.

    Kemudian, sebanyak 1.403 kendaraan telah dicabut pentilnya oleh petugas Sudinhub Jakarta Selatan dalam Operasi Cabut Pentil (OCP) yang berlangsung sejak Januari hingga Juli 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta Grab-Gojek Cs Bersaing Secara Sehat, Lindungi Pengemudi Ojol

    Prabowo Minta Grab-Gojek Cs Bersaing Secara Sehat, Lindungi Pengemudi Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam momen tersebut, Prabowo mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam forum itu

    Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. 

    Gojek sendiri tercatat memiliki lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

    Isu mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

    Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja. Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar, menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

    Di sisi lain, kedua perusahaan mengklaim telah menerapkan sistem komisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah. 

    Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan ini disebut telah menemui hambatan regulasi.

    Pernyataan Prabowo kali ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi satu tahun masa pemerintahannya. 

    Dalam konteks yang lebih luas dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi daring, merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi inklusif.

  • Prabowo Ingatkan Penegak Hukum Tak Kriminalisasi Rakyat Kecil

    Prabowo Ingatkan Penegak Hukum Tak Kriminalisasi Rakyat Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan agar lembaga penegak hukum di Indonesia tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil.

    Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu mengingatkan Kejaksaan dan Kepolisian agar berhati-hati dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan, bukan sekadar penindakan formalitas hukum.

    “Kami tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apa pun. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat,” tegasnya.

    Kepala negara pun menyinggung sejumlah kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil, seperti anak di bawah umur yang ditangkap karena mencuri ayam dan seorang ibu yang diproses hukum karena mencuri pohon. Ia menyebut penegakan hukum tanpa empati sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan.

    “Hakim, jaksa, ada apa ngejar anak kecil mencuri ayam? Itu tidak masuk akal. Penegak hukum harus punya hati, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, angkara murka, jahat,” ucapnya dengan tegas.

    Prabowo juga mengingatkan agar aparat penegak hukum di daerah melakukan introspeksi dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan bahwa rakyat kini semakin cerdas dan memiliki akses langsung untuk melapor kepada presiden melalui teknologi.

    “Sekarang rakyat kita pandai dan punya gadget. Kalau ada apa-apa, mereka bisa langsung lapor ke presiden. Jadi jangan macam-macam. Saya harus bereaksi karena itu rakyat saya, saya harus membela mereka,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengajak seluruh jajaran pemerintah dan penegak hukum untuk bersama-sama menjaga kekayaan bangsa dengan keberanian dan integritas. Menurutnya, Indonesia akan cepat bangkit apabila sumber daya nasional dikelola secara adil dan bertanggung jawab.

    “Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu,” tandas Prabowo.

    Acara di Kejaksaan Agung tersebut juga menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Momentum itu disebutnya sebagai pengingat bahwa penegakan hukum dan keadilan sosial harus berjalan beriringan dalam membangun bangsa.

  • Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung. 

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar pukul 10.43 WIB dengan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Dengan mengenakan safari berwarna cokelat, Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Ada momen menarik di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir terlambat yakni pada pukul 10.52 WIB. Dengan mengenakan kemeja putih, Purbaya keluar dari elevator dan berjalan cepat merapat ke arah Kepala negara.

    Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Tiga Belas Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 grup korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin akan diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Turut hadir termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himbara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto. Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.

  • Prabowo Bakal Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun di Kejagung

    Prabowo Bakal Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun di Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya kepada industri kelapa sawit. 

    Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). 

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 group korporasi total sebesar 13 triliun yang sudah disita senin diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Sekadar informasi, sejumlah pejabat akan hadir mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himabara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto.

    Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.

  • Sejumlah Menteri Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

    Sejumlah Menteri Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet merah putih untuk rapat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (19/10).

    Sejumlah tokoh mulai berdatangan pada pukul 15.45 WIB. Mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • Profil Romo Syafii, Wamenag yang Nikahi Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar – Page 3

    Profil Romo Syafii, Wamenag yang Nikahi Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i mengikat janji suci dengan Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Acara akad nikah Romo Syafi’i digelar pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan dengan tasyakuran di Aula Buya Hamka.

    Pernikahan ini dihadiri banyak tokoh nasional, ulama, dan habaib. Di antara mereka, Habib Rizieq Syihab menjadi salah satu saksi pernikahan.

    Sebelum dengan Maya Suhasni, Romo Syafi’i pernah menikah dengan Khairina Rosita. Namun, Khairina Rosita meninggal dunia pada 2023 setelah berjuang melawan kanker. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai tujuh anak dan kini juga memiliki cucu.

    Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengaku sangat bahagia melihat Romo Syafi’i kini menikah lagi setelah dua tahun tanpa pendamping.

    “Kita sangat senang dan lega, Romo yang selama ini sendiri sekarang ada pendampingnya,” kata Nasaruddin Umar dikutip dari Instagramnya @nasaruddin_umar, Minggu (19/10/2025).

    Nasaruddin mengatakan, Kemenag akan menyambut bahagia kedatangan Maya Suhasni yang kini berstatus istri Romo Syafi’i.

    “Ibu Maya, selamat bergabung nanti dengan keluarga besar kita di Kemenag,” ucapnya.

  • Koperasi Merah Putih Pulo tampung minyak jelantah dari warga

    Koperasi Merah Putih Pulo tampung minyak jelantah dari warga

    Jakarta (ANTARA) – Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menampung minyak jelantah dari warga.

    “Saat ini koperasi telah memiliki beberapa unit usaha potensial, di antaranya pengelolaan kantin dan pengumpulan minyak jelantah yang dikerjasamakan dengan pihak pabrik pengolah,” kata Ketua KKMP Kelurahan Pulo, Djoko Budi Setiawan di Jakarta, Ahad.

    Selama tiga bulan berjalan, pihaknya terus mengembangkan usaha di berbagai sektor potensial guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

    Salah satu bentuk dukungan kelurahan terhadap keberlangsungan KKMP adalah dengan menyediakan kantin dan tempat pengumpulan minyak jelantah di sekitar kantor kelurahan.

    Untuk mendukung operasional dan permodalan, KKMP melibatkan 70 anggota aktif yang berpartisipasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

    Untuk membangun kantin dan menjalankan kegiatan usaha lainnya, seluruh pembiayaan dilakukan secara mandiri oleh anggota. “Mereka sangat antusias karena merasakan langsung manfaat dari KKMP ini,” katanya.

    Ke depannya, diharapkan KKMP dapat mengembangkan unit simpan pinjam dengan menjalin kerja sama melalui program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) dari BUMD, BUMN maupun pihak swasta.

    “Harapan kami yang telah dilakukan KKMP dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendorong peningkatan ekonomi keluarga,” katanya.

    Lurah Pulo, Sumarni mengatakan, keberadaan KKMP sudah mulai memberikan dampak positif bagi warga.

    Dalam kurun beberapa bulan terakhir, sejumlah sektor usaha yang dijalankan koperasi menunjukkan perkembangan menggembirakan.

    “Kami sangat mendukung keberadaan KKMP ini. Pihak kelurahan turut membantu, mulai dari penyediaan tempat usaha hingga fasilitas lain agar koperasi ini terus tumbuh dan tidak stagnan,” ujar Sumarni.

    Melalui semangat pengurus dan anggota, mulai dari manajemen hingga administrasi, diharapkan KKMP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Pulo.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9
                    
                        Prabowo Kembali Panggil Menteri di Hari Libur, Apa yang Dibahas?
                        Nasional

    9 Prabowo Kembali Panggil Menteri di Hari Libur, Apa yang Dibahas? Nasional

    Prabowo Kembali Panggil Menteri di Hari Libur, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggelar rapat di hari libur.
    Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (19/10/2025) sore ini.
    “Direncanakan ada (rapat),” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Minggu.
    Pras menjelaskan, rencananya, rapat akan membahas soal pengembangan sumber daya manusia berbasis science, technology, engineering, mathematics (STEM).
    Selain Prasetyo, menteri lain yang juga akan dipanggil ialah Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
    Diketahui, beberapa pekan terakhir, Prabowo kerap memanggil menterinya di akhir pekan.
    Pada Minggu (12/10/2025) lalu, Prasetyo menekankan pertemuan dengan menteri di malam hari sebenarnya rutin dilakukan Prabowo.
    Menurutnya, setiap ada waktu kosong, baik itu hari Sabtu atau Minggu, Prabowo akan memanggil menteri.
    Pekan lalu, Prabowo memanggil para menteri untuk meng-update program yang sudah dikerjakan pemerintah.
    “Tapi memang terus terang malam ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita,” jelas Prasetyo.
    “Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.