kab/kota: Kebayoran Baru

  • Sarungan, Nusron Wahid Menyambangi Gedung Kementerian ATR/BPN Saat Kebakaran – Halaman all

    Sarungan, Nusron Wahid Menyambangi Gedung Kementerian ATR/BPN Saat Kebakaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid langsung mendatangi kantornya saat terjadi kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Nusron terlihat mengenakan pakaian kemeja koko berwarna putih, peci kotak hitam, dan sarung batik saat datang ke kantornya tersebut.

    Dia terlihat mengecek lokasi gedung yang terbakar.

    “Tadi di Gedung ATR/BPN tadi sekitar pukul 23.00 lewat ada kebakaran kecil,” kata Nusron kepada wartawan, Minggu (9/2/2025) dini hari.

    Saat ini, kata Nusron, api sudah berhasil dipadamkan dan masih dilakukan penanganan oleh petugas pemadam kebakaran.

    “Saya dapat kabar tadi abis mengikuti acara haul di Jakarta Barat. Udah padam ini, sekarang lagi ditangani,” tuturnya.

    Sebelumnya, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 23.29 WIB, sejumlah mobil pemadam kebakaran (damkar) masuk ke dalam kawasan gedung melalui pintu samping.

    “Objek sementara Gedung (Kementerian ATR) BPN,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi, Sabtu.

    Adapun pihaknya menerima laporan sekira pukul 23.09 WIB. Lalu, sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi.

    “Pengerahan Unit 21 unit, 62 personel,” tuturnya.

    Terlihat, terdapat asap sedikit mengepul di bagian gedung tersebut. Namun, hingga kini belum terlihat adanya api yang menyala.

    Petugas pemadam kebakaran pun masih melakukan penyisiran terhadap titik api tersebut.

  • Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN Diduga Disebabkan Korsleting Perangkat AC
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Februari 2025

    Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN Diduga Disebabkan Korsleting Perangkat AC Megapolitan 9 Februari 2025

    Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN Diduga Disebabkan Korsleting Perangkat AC
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisimangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025) malam, diduga diakibatkan oleh korsleting pada perangkat AC.
    Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi.
    “Betul, diduga (disebabkan oleh) korsleting perangkat AC,” ungkap Satriadi. 
    Api dilaporkan terlihat pertama kali di ruang humas lantai dasar.
    Pihak sekuriti yang menyadari keberadaan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan apar. Namun, api terlanjur bertambah besar.
    “Namun api sudah telanjur membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan menghasilkan asap tebal. Sekuriti kemudian melaporkan ke Damkar untuk meminta bantuan,” ungkap Satriadi.
    Petugas Damkar sendiri menerima laporan kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN itu sekitar pukul 23.10 WIB. 
    Usai menerjunkan sekitar 20 unit mobil pemadam dengan total 62 personel, api berhasil dikendalikan pukul 23.55 WIB. Pemadaman pun dinyatakan usai sekitar pukul 00.05 WIB dan petugas kembali ke markas.
    Setelah itu, dilaporkan luas area di lantai satu yang terbakar, yakni 8 x 6 meter persegi.
    Perihal dokumen apa yang terbakar, Satriadi mengaku, tidak tau. Ia menyerahkan informasi seputar itu ke pihak Kementerian ATR/BPN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Februari 2025

    Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Mobil Damkar Dikerahkan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebakaran melanda Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi, mengatakan bahwa peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 23.09 WIB.
    “Informasi dari masyarakat, waktu terima berita pukul 23.09 WIB,” ujar Satriadi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025) dini hari.
    Sebanyak 20 unit mobil pemadam dengan 80 personel dikerahkan dalam operasi pemadaman api yang membakar gedung kementerian tersebut.
    “Api sudah berhasil dipadamkan. Waktu pendinginan pukul 23.50 WIB,” kata Satriadi.
    Namun, Satriadi belum dapat memastikan titik awal api serta penyebab kebakaran yang terjadi di gedung kementerian yang dipimpin oleh Nusron Wahid.
    “Update akan kami sampaikan,” kata Satriadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titik Api Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN Berhasil Dipadamkan, Kini Proses Pendinginan – Halaman all

    Titik Api Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN Berhasil Dipadamkan, Kini Proses Pendinginan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA – Titik api kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berhasil dipadamkan.

    “Alhamdulillah titik api sudah di temukan dan sudah padam. Saat ini sedang proses menghalau asap untuk keluar,,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi, Sabtu (8/2/2025) malam.

    Saat ini, kata Satriadi, petugas pemadam kebakaran tengah melakukan pendinginan di lokasi.

    Adapun sebanyak 21 unit mobil dan 62 personel pemadam kebakaran diturunkan untuk proses pemadaman api tersebut.

    Namun, Satriadi mengatakan saat ini belum diketahui titik api berasal dari mana.

    “Nanti informasi akan diupdate,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 23.29 WIB, sejumlah mobil pemadam kebakaran (damkar) masuk ke dalam kawasan gedung melalui pintu samping.

    “Objek sementara Gedung (Kementerian ATR) BPN,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi, Sabtu.

    Adapun pihaknya menerima laporan sekira pukul 23.09 WIB. Lalu, sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi.

    “Pengerahan Unit 15 unit, 60 personel,” tuturnya.

    Terlihat, terdapat asap sedikit mengepul di bagian gedung tersebut. Namun, hingga kini belum terlihat adanya api yang menyala.

    Petugas pemadam kebakaran pun masih melakukan penyisiran terhadap titik api tersebut.

  • Api Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN Padam, Kini Proses Pendinginan

    Api Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN Padam, Kini Proses Pendinginan

    Jakarta

    Kebakaran terjadi di gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran kini telah berhasil memadamkan api di lokasi.

    “Titik api sudah ditemukan dan sudah padam,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

    Informasi kebakaran itu diterima Damkar Jakarta Selatan pada Sabtu (8/2) sekitar pukul 23.09 WIB. Petugas lalu melakukan operasi pemadaman mulai pukul 23.18 WIB.

    Api kemudian berhasil dilokalisir sekitar pukul 23.45 WIB. Satriadi mengatakan petugas saat ini masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran.

    “Dilanjutkan proses pendinginan dan proses mengeluarkan asap,” jelas Satriadi.

    Total 20 unit mobil pemadam dan 80 personel kebakaran diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • BREAKING NEWS: Ada Kepulan Asap di Gedung Kementerian ATR/BPN, 60 Personel Damkar Diturunkan – Halaman all

    BREAKING NEWS: Ada Kepulan Asap di Gedung Kementerian ATR/BPN, 60 Personel Damkar Diturunkan – Halaman all

    Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran terhadap titik api tersebut.

    Tayang: Minggu, 9 Februari 2025 00:05 WIB

    Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti

    DIDUGA KEBAKARAN – Kepulan asap cukup tebal terjadi di gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam. Diduga terjadi kebakaran di lantai 1 gedung. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diduga kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 23.29 WIB, sejumlah mobil pemadam kebakaran (damkar) masuk ke dalam kawasan gedung melalui pintu samping.

    “Objek sementara Gedung (Kementerian ATR) BPN,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi, Sabtu.

    Adapun pihaknya menerima laporan sekira pukul 23.09 WIB. Lalu, sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi.

    “Pengerahan Unit 15 unit, 60 personel,” tuturnya.

    Terlihat, terdapat asap sedikit mengepul di bagian gedung tersebut. Namun, hingga kini belum terlihat adanya api yang menyala.

    Petugas pemadam kebakaran pun masih melakukan penyisiran terhadap titik api tersebut.

    “Status asap tebal, masih pencarian titik api di lantai 1 gedung,” jelasnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Februari 2025

    Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg Megapolitan 7 Februari 2025

    Pengecer di Jaksel Mengaku Belum Didatangi Pertamina untuk Jadi Subpangkalan Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beberapa pengecer gas 3 kilogram (kg) di Jakarta mengaku belum didatangi oleh pihak Pertamina untuk mengubah status usaha mereka menjadi subpangkalan.
    Sya’bani (31), pemilik toko kelontong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengaku hanya sempat didatangi oleh pihak kelurahan.
    Akan tetapi, tidak ada pembahasan mengenai perubahan status pengecer menjadi subpangkalan yang dibicarakan.
    “Kemarin dari kelurahan, tapi nanya-nanya aja, enggak nanya nomor usaha,” kata Sya’bani saat ditemui di lapaknya, Jumat (7/2/2025).
    Sementara itu, Hus (60), pedagang kelontong lainnya di Kebayoran Baru, mengaku tidak pernah didatangi oleh Pertamina setelah terjadi kelangkaan
    gas 3 kg
    .
    Sebelumnya, dia kerap kali didatangi oleh pihak Pertamina untuk memastikan harga jual gas 3 kg di lapaknya.
    “Waktu dulu saya masih ngecer Rp 20.000, sering (Pertamina) ke sini, ngontrol. Dia bilang, ‘Pak ini dijual jangan lebih dari Rp 22.000 ya’ dari Pertamina gitu,” kata Hus.
    Akan tetapi, semenjak gas 3 kg menjadi langka, Hus tidak pernah lagi didatangi oleh Pertamina.
    Padahal, dia berharap untuk dapat menjelaskan permasalahan yang dialaminya ke Pertamina.
    “Enggak sempet (didatangi Pertamina), kalau didatangi kan enak,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa.
    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Etik Bongkar Aliran Dana Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro ke Anak Bos Prodia

    Sidang Etik Bongkar Aliran Dana Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro ke Anak Bos Prodia

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau langsung sidang kode etik terhadap AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung pada hari ini, Jumat (7/2/2025).

    Dua mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu diduga memeras anak bos Prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan, Arif Nugroho.

    Anggota Kompolnas Chairul Anam mengatakan, sidang etik terhadap Bintoro dan Gogo digelar di tempat berbeda dengan melibatkan dua Majelis Etik.

    “Saya sendiri di AKBP B tadi melihat langsung dari awal sampai ditunda karena solat jumat dengan bacaan persangkaan yang kurang lebih hampir dua jam,” kata Anam di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    Anam mengungkapkan, Majelis Etik membacakan persangkaan kepada AKBP Bintoro secara detail termasuk mengurai jumlah uang dan aliran dana.

    “Cukup detail ya, mengurai peran siapa saja yang ada di situ, jumlah uang, terus uang itu mengalir ke mana, terus juga di momen-momen apa. Jadi itu dijelaskan semua,” ungkap dia.

    Hanya saja, Anam belum membeberkan siapa saja yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan ini.

    Ia menyebut persangkaan itu nantinya bakal diuji dengan keterangan para saksi, alat bukti, dan kesaksian dari AKBP Bintoro.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

    “Kita kira kita bisa berharap banyak atas kerja-kerja paminal yang memeriksa itu, dan kita berharap banyak ini majelis etiknya bisa bekerja secara maksimal, mengurai peristiwanya dan mendudukkan sanksinya secara tepat dan maksimal. Itu yang kami harapkan,” ujar Anam.

    Selain Bintoro dan Gogo, mantan Kanit dan Kasubnit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKP Z dan Ipda ND, serta eks Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana juga terseret kasus pemerasan dan menjalani sidang kode etik hari ini.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • AKBP Bintoro Cs Jalani Sidang Etik Kasus Pemerasan Hari Ini, Kompolnas Harap Aliran Dana Terungkap

    AKBP Bintoro Cs Jalani Sidang Etik Kasus Pemerasan Hari Ini, Kompolnas Harap Aliran Dana Terungkap

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang kode etik pada hari ini, Jumat (7/2/2025).

    Bintoro disidang etik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap anak bos prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan, Arif Nugroho.

    Anggota Kompolnas Chairul Anam mengatakan, pihaknya akan mengawal sidang kode etik tersebut agar berlangsung transparan.

    “Kami datang ini juga atas komunikasi yang baik antara propam khusunya Bidpropam Polda Metro yang memang sejak awal teman-teman kepolisian komitmen adanya aspek pengawasan untuk akuntabilitas dan transparansi,” kata Anam.

    Anang berharap sidang kode etik ini membuat peristiwa dugaan pemerasan semakin terang.

    Menurut Anam, sidang etik diharapkan dapat mengungkap aliran dana dan alasan mandeknya kasus pembunuhan yang ditangani Bintoro.

    “Harapan kami memang klaster-klaster penting terkait bagaimana kasus ini kok bisa lambat ditangani, aliran dana, siapa saja aktornya. Baik yang anggota maupun non anggota bisa diurai dengan baik dengan bukti yang cukup kuat. Sehingga standing peristiwanya jadi semakin jelas,” ujar dia.

    Selain Bintoro, AKBP Gogo Galesung yang merupakan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga terseret kasus pemerasan dan menjalani sidang kode etik hari ini.

    Begitupun dengan mantan Kanit dan Kasubnit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z dan ND, serta eks Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.