kab/kota: Kebayoran Baru

Polisi Persilakan Roy Suryo Cs Ajukan Praperadilan Kasus Ijazah Jokowi

GELORA.CO – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mempersilakan Roy Suryo Cs ajukan praperadilan bila keberatan dengan hasil penyidikan serta penetapan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra peradilan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP,” ucap Iman, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Iman menegaskan bahwa penyidikan telah berjalan transparan, profesional, dan proporsional.

Polda Metro Jaya telah melakukan dua gelar perkara, dua asistensi Bareskrim, hingga gelar perkara khusus sesuai permintaan tersangka.

Pihak kepolisian juga menyita 17 jenis barang bukti, 709 dokumen, dan 22 keterangan ahli dari berbagai bidang.

“Kemudian setelah gelar perkara khusus ini penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus dalam penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Adapun gelar perkara khusus tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, sebagai tindak lanjut permohonan Roy Suryo Cs.

Salah satu poin penting dalam gelar perkara khusus adalah ditunjukkannya ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ijazah tersebut ditunjukkan di hadapan forum setelah disita secara resmi dari pelapor.

“Penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, yang disita dari pelapor,” tegas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (18/12/2025).

Bersamaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan.

Selain itu untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin profesionalitas penanganan perkara.

“Gelar perkara khusus ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal guna menjamin objektivitas penyidikan,” kata Budi

18/12/2025 19:24
Fakta-fakta Terbaru Sidang Kasus Minyak Mentah Kerry Andrianto Cs

Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan perkara dugaan megakorupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret anak saudagar minyak tersohor Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto masih bergulir.

Sejauh ini, persidangan dengan kerugian negara sebesar Rp285 triliun masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Terakhir, saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut berasal dari mantan pejabat Pertamina hingga pejabat Bank Mandiri.

Adapun, terdakwa yang disidangkan bersama dengan Kerry yaitu Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Berikut ini fakta-fakta persidangan Kerry Cs di PN Tipikor Jakarta Pusat

1. Negosiasi Sewa Kapal VLCC

Mantan Asisten Manajer Import Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Ryan Adityara menjelaskan soal skema sewa kapal. Dia dihadirkan dalam persidangan, Selasa (16/12/2025).

Ryan menjelaskan skema sewa kapal VLCC untuk proyek pengangkutan minyak mentah Escravos pada 3-4 Januari 2023. Kala itu, estimasi angkutan sekitar US$7,4 juta hingga US$7,8 juta untuk pengangkutan VLCC.

Kemudian, karena penggunaan pengangkutan hanya setengah kapasitas, maka perhitungan estimasi biaya angkut dari fungsi Market Research and Data Analysis (MRDA) yang ditawarkan PT KPI US$3,7 juta.

Singkatnya, setelah dilakukan negosiasi, angka yang disepakati untuk penyewaan kapal mencapai US$6,6 juta. Angka itu berdasarkan arahan dari Agus Purwono.

Sebelumnya, salah satu pengangkutan kargo crude import secara FOB yang dilakukan oleh PT PIS, yaitu kargo Escravos pada tanggal 3-4 Januari 2023 itu menggunakan kapal Olympic Luna.

Penggunaan kapal itu berdasarkan clean fixture recap antara PISPL dan Sahara Energy International. Dalam hal ini, terdapat Pembayaran sewa kapal lebih besar dari yang seharusnya hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar US$1,2 juta.

2. Alasan Pemilihan Kapal Suezmax

Mantan Asisten Manajer Settlement PT Pertamina International Shipping (PIS), Sida Pradipta mengemukakan alasan pihaknya memilih penyewaan kapal Suezmax dari perusahaan Kerry Andrianto yakni PT Jenggala Maritim Nusantara.

Sida menjelaskan pemilihan kapal Suezmax PT JMN dibandingkan kapal dengan daya angkut lebih kecil yakni Aframax karena semata-mata untuk efisiensi karena berkaitan dengan kebutuhan pengangkutan.

Pasalnya, kata Sida, penggunaan kapal dipengaruhi oleh fluktuasi harga market. Namun, ketika harga tinggi, kapal Aframax tidak bisa mengangkut beban full Suezmax.

“Nah, dari situ, itu yang pertama, artinya kita harus menyiap kapal tonase pengganti tipe Suezmax. Terus yang kedua, ketika kapalnya itu Aframax tidak digunakan, tentunya dia ada potensi idle [tidak terpakai],” ujar Sida di persidangan pada Selasa (16/12/2025).

3. Ajukan Kredit US$126 Juta

Pengajuan kredit jumbo ke Bank Mandiri itu terungkap dari kesaksian Commercial Banking Center Manager Bank Mandiri, Aditya Redho Ichsanoputra dalam persidangan lanjutan yang digelar pada Selasa (2/12/2025).

Di persidangan itu, Aditya mengungkap adanya permintaan kredit senilai US$126 juta dari perusahaan milik Kerry PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN).

Kredit senilai Rp2 triliun diajukan PT JMN untuk pembayaran kapal oleh PT JMN di antaranya kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Gas Beryl, Ridgebury Lessley B dan MRGC Nashwan.

Kemudian, Aditya menjelaskan soal peminjaman senilai US$126 juta diperoleh dari total pinjaman yang diajukan oleh PT JMN untuk kredit kapal VLGC sebesar US$50 juta. Angka ini tercatat sebesar 90% dari nilai kapal VLGC US$59,2 juta.

Adapun, kapal Suezmax dengan pengajuan kredit senilai US$49 juta dari nilai kapal US$54,5 juta. Sementara itu, kapal MRGC diajukan dengan permohonan kredit senilai US$27 juta dari nilai kapal US$30,3 juta. Pemberian kredit itu dilakukan pada medio April-Oktober 2023.

4. Alasan Pengajuan Kredit Diterima

Selanjutnya, Aditya bercerita kasus ini bergulir saat dirinya menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Commercial Banking Shipping Industry Bank Mandiri.

Kala itu, Aditya mendapatkan permohonan kredit dari PT JMN. Permohonan itu dilakukan untuk membiayai

Dalam permohonan ini, Aditya menyatakan tidak serta-merta mengiyakan permohonan dari PT JMN. Sebab, Bank Mandiri telah melakukan verifikasi, profiling PT JMN, dan menganalisis visibilitas kredit untuk pembelian tiga kapal itu.

“Kemudian meskipun PT baru, company tree itu grup usahanya seperti PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi, terus PT Navigator Khatulistiwa yang memang juga sudah beroperasi di industri sejenis yaitu di industri perkapalan,” ujar Aditya.

Tak hanya melakukan profiling, Aditya juga mengaku pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada PT Pertamina International Shipping (PIS) terkait kebutuhan kapal.

Tindakan konfirmasi itu dilakukan karena PT PIS bakal melakukan penyewaan dengan PT JMN. Total, dua kali Aditya mengonfirmasi kebutuhan kapal itu secara langsung ke PT PIS pada Maret dan Juni atau Juli 2023.

Salah satu proses konfirmasi itu pun langsung ditemani oleh Kerry dan Komisaris PT JMN, Gading. Sementara itu, dari PIS bertemu langsung dengan Yoki Firnandi yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT PIS. Hasilnya, pada pertemuan itu telah terkonfirmasi bahwa akan kebutuhan kapal dari PT PIS.

“Terus dijelaskan kan terkait impor LPG-nya, karena VLGC itu buat angkut LPG, kebutuhan impor kita berapa, kapal yang digunakan berapa banyak, sehingga kami mendapatkan kesimpulan memang butuh kapal VLGC tersebut,” tutur Aditya.

Setelah itu, jaksa bertanya soal adanya SOP pelelangan tender untuk proyek penyewaan kapal PT PIS. Namun, Aditya menyatakan telah mengesampingkan proses tender itu karena proses penerimaan permohonan kredit terhadap PT JMN sudah dilakukan analisis.

“Nah itu memang dianalisa kita, ya memang business judgment kita ya karena butuh, ini ada peluang untuk menang tender,” kata Aditya.

5. Jaminan Kredit Perusahaan Kerry

Selanjutnya, jaksa mendalami soal jaminan PT JMN ke Bank Mandiri. Aditya mengemukakan tiga kapal yang akan dibeli menjadi jaminan dalam kredit ini.

“Pertama, jaminan utamanya itu yang tiga objek kapal kami biayai,” ujar Aditya.

Jaksa kemudian mempertanyakan apakah objek barang yang akan dibeli bisa menjadi penjamin kredit. Dalam hal ini, Aditya menjelaskan skema penarikan jaminan dengan skema “balik bendera”.

“Itu kan mau dibeli, bisa dijaminkan?” tanya jaksa.

“Jadi habis selesai kami transfer uangnya ke seller, itu dilakukan perubahan balik bendera, balik nama kapal, terbit gross akta, kita ikat hipotik,” jawab Aditya.

Adapun, aset lainnya yang menjadi penjamin ini adalah aset tanah dan bangunan berupa sejumlah unit di gedung kantor di Sentinel Tower, Plaza Asia, Rumah di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, hingga tujuh set kapal tug and barge milik PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi.

18/12/2025 14:46
Entitas Miliki Riza Chalid Kantongi Kredit dari Bank Mandiri, Ini Fakta-fakta Persidangannya

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan pengajuan kredit Bank Mandiri bernilai fantastis terungkap di persidangan anak saudagar minyak tersohor Riza Chalid yakni Muhamad Kerry Adrianto Riza.

Hal itu terungkap dari kesaksian Commercial Banking Center Manager Bank Mandiri, Aditya Redho Ichsanoputra dalam persidangan lanjutan yang digelar pada Selasa (2/12/2025).

Di persidangan itu, Aditya mengungkap adanya permintaan kredit senilai US$126 juta dari perusahaan milik Kerry PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Kredit senilai Rp2 triliun diajukan PT JMN untuk pembayaran kapal oleh PT JMN.

Aditya bercerita kasus ini bergulir saat dirinya menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Commercial Banking Shipping Industry Bank Mandiri. Kala itu, Aditya mendapatkan permohonan kredit dari PT JMN. Permohonan itu dilakukan untuk membiayai tiga kapal PT JMN yakni kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Gas Beryl, Ridgebury Lessley B dan MRGC Nashwan.

Dalam permohonan ini, Aditya menyatakan tidak serta-merta mengiyakan permohonan dari PT JMN. Sebab, Bank Mandiri telah melakukan verifikasi, profiling PT JMN, dan menganalisis visibilitas kredit untuk pembelian tiga kapal itu.

“Kemudian meskipun PT baru, company tree itu grup usahanya seperti PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi, terus PT Navigator Khatulistiwa yang memang juga sudah beroperasi di industri sejenis yaitu di industri perkapalan,” ujar Aditya.

Tak hanya melakukan profiling, Aditya juga mengaku pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada PT Pertamina International Shipping (PIS) terkait kebutuhan kapal. Tindakan konfirmasi itu dilakukan karena PT PIS bakal melakukan penyewaan dengan PT JMN. Total, dua kali Aditya mengonfirmasi kebutuhan kapal itu secara langsung ke PT PIS pada Maret dan Juni atau Juli 2023.

Salah satu proses konfirmasi itu pun langsung ditemani oleh Kerry dan Komisaris PT JMN, Gading. Sementara itu, dari PIS bertemu langsung dengan Yoki Firnandi yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT PIS. Hasilnya, pada pertemuan itu telah terkonfirmasi bahwa akan kebutuhan kapal dari PT PIS.

“Terus dijelaskan kan terkait impor LPG-nya, karena VLGC itu buat angkut LPG, kebutuhan impor kita berapa, kapal yang digunakan berapa banyak, sehingga kami mendapatkan kesimpulan memang butuh kapal VLGC tersebut,” tutur Aditya.

Setelah itu, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal adanya SOP pelelangan tender untuk proyek penyewaan kapal PT PIS. Namun, Aditya menyatakan telah mengesampingkan proses tender itu karena proses penerimaan permohonan kredit terhadap PT JMN sudah dilakukan analisis. Oleh sebab itu, Bank Mandiri mengambil langkah bisnis dalam

“Nah itu memang dianalisa kita, ya memang business judgment kita ya karena butuh, ini ada peluang untuk menang tender,” kata Aditya.

Setelah itu, Aditya menjelaskan soal peminjaman senilai US$126 juta diperoleh dari total pinjaman yang diajukan oleh PT JMN untuk kredit kapal VLGC sebesar US$50 juta. Angka ini tercatat sebesar 90% dari nilai kapal VLGC US$59,2 juta.

Kemudian, kapal kapal Suezmax dengan pengajuan kredit senilai US$49 juta dari nilai kapal US$54,5 juta. Sementara itu, kapal MRGC diajukan dengan permohonan kredit senilai US$27 juta dari nilai kapal US$30,3 juta. Pemberian kredit itu dilakukan pada medio April-Oktober 2023.

Selanjutnya, jaksa mendalami soal jaminan PT JMN ke Bank Mandiri. Aditya mengemukakan tiga kapal yang akan dibeli menjadi jaminan dalam kredit ini.

“Itu kan mau dibeli, bisa dijaminkan?” tanya jaksa.

“Jadi habis selesai kami transfer uangnya ke seller, itu dilakukan perubahan balik bendera, balik nama kapal, terbit gross akta, kita ikat hipotik,” jawab Aditya.

Adapun, aset lainnya yang menjadi penjamin ini adalah aset tanah dan bangunan berupa sejumlah unit di gedung kantor di Sentinel Tower, Plaza Asia, Rumah di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, hingga tujuh set kapal tug and barge milik PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi.

16/12/2025 05:58
Imigrasi Jaksel Dorong Transformasi Digital, PNBP Capai 169,81% di 2025

Jakarta –

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terus mendorong transformasi digital keimigrasian guna menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayan masyarakat. Sepanjang 2025, Imigrasi Jaksel merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 169,81 persen.

“Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berhasil merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp224.706.745.336 atau 169,81 persen dari target PNBP 2025 sebesar Rp132.330.900.000. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas transformasi digital layanan keimigrasian serta meningkatnya kepercayaan masyarakat,” pernyataan Imigrasi Jaksel dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Sejauh ini, Imigrasi Jaksel mengembangkan sejumlah inovasi digital unggulan. Beberapa inovasinya di antaranya:

1. SI SULTAN SHARING yang merupakan sarana penyebaran informasi keimigrasian dengan UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan terintegrasi;
2. SIMPLE (South Jakarta Immigration Stay Permit Lounge) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta Selatan, yang mempermudah layanan izin tinggal khususnya bagi investor dan pemegang Golden Visa;
3. Aplikasi SULTAN PRIMA sebagai sistem pendukung kinerja internal berbasis data
terintegrasi;
4. WASPADA (Web Application Sistem Peta Digital Orang Asing) yakni aplikasi pemetaan digital orang asing secara real-time untuk memperkuat pengawasan berbasis data;
5. Dual Monitor Service yakni inovasi transparansi proses input dan verifikasi data layanan paspor dan izin tinggal;
6. Immigration Lounge Kebayoran Park Mall, unit layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan yang diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Republik Indonesia, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara lebih nyaman dan mudah diakses

Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat sejumlah capaian layanan, di antaranya penerbitan Paspor RI sebanyak 151.014 paspor, terdiri dari paspor elektronik, dan paspor polikarbonat; serta Layanan Eazy Passport sebanyak 23 kegiatan, dengan total 2.408 pemohon, sebagai bagian dari pelayanan jemput bola kepada masyarakat dan instansi.

Terkait layanan izin tinggal Warga Negara Asing, tercatat Imigrasi Jaksel menerbitkan izin tinggal 79.996 dokumen dan perpanjangan izin tinggal sebanyak 23.431 dokumen.

Foto: Konferensi pers Imigrasi Jaksel (dok istimewa)

Dari penerbitan dokumen itu, di antaranya Izin Tinggal Kunjungan (penerbitan 68.087 dokumen, perpanjangan 8.040 dokumen), Izin Tinggal Terbatas (penerbitan 9.899 dokumen, perpanjangan 15.124 dokumen), dan Izin Tinggal Tetap (penerbitan 10 dokumen, perpanjangan 307 dokumen).

Kemudian, Imigrasi Jaksel juga melayani 247 permohonan Affidavit, 4.394 permohonan Exit Permit Only (EPO), dan 2.142 permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali.

“Lima kewarganegaraan terbanyak penerbitan izin tinggal, yakni berasal dari China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan India, dengan konsentrasi WNA terbanyak berada di wilayah Kebayoran Baru, Setiabudi, Tebet, Kebayoran Lama, dan Cilandak,” sambungnya.

Di bidang pengawasan dan penindakan, sepanjang tahun 2025, Imigrasi Jaksel
telah melaksanakan 129 kegiatan pengawasan keimigrasian, 166 tindakan administratif keimigrasian, 11 penindakan pro justitia, serta 166 tindakan deportasi terhadap Warga Negara Asing. Selain itu, melalui operasi gabungan pengawasan orang asing di sejumlah lokasi strategis, ada 35 WNA yang diamankan usai terbukti melakukan pelanggaran, dengan jenis pelanggaran terbanyak berupa kegiatan tidak sesuai izin tinggal, mengganggu ketertiban umum, overstay, serta pelanggaran administratif lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menyampaikan transformasi digital yang dilaksanakan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui Panca Carana Laksya Imigrasi, serta berlandaskan perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan Core Value PRIMA.

“Transformasi digital kami maknai sebagai perubahan menyeluruh, tidak hanya pada sistem teknologi, tetapi juga pada pola kerja, budaya organisasi, serta cara menghadirkan layanan keimigrasian yang transparan, humanis, dan akuntabel,” ujar Bugie.

Ke depan, Imigrasi Jaksel berkomitmen untuk terus memperkuat digitalisasi layanan, inovasi berbasis data, serta sinergi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan media massa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Halaman 2 dari 2

(isa/imk)

10/12/2025 13:01
“Langkah Membumi Ecoground” di Taman Peruri kumpulkan 16 ribu mangrove

Jakarta (ANTARA) – Festival daur ulang “Langkah Membumi Ecoground 2025” yang berlangsung di Taman Kota Peruri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berhasil mengumpulkan sebanyak 16.000 pohon mangrove untuk ditanam di wilayah pesisir Indonesia.

“Langkah Membumi Ecoground” di Taman Peruri bertema “CollaborAction for the Earth” merupakan aksi lingkungan yang diusung oleh Bibli bersama tiket.com, Ranch Market dan Dekoruma dengan membawa isu “waste management”, “circularity” dan “clean air”.

“Pencapaian 16.000 mangrove ini adalah buah nyata dari gotong royong,” ujar COO dan Co-Founder Blibli, Lisa Widodo dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Ia menjelaskan, 16.000 pohon mangrove berasal dari 10.500 mangrove yang dikumpulkan melalui gerakan “Langkah Membumi Ecoground” dengan rincian 6.000 pohon dari pembelian tiket dan 1.000 pohon dari “community run” bersama Brodo Active.

Selain itu 1.000 pohon dari “community cycling” WCC Seli dan 2.500 pohon dari pelari “Fresh Track” dalam rangka “Ranch Market anniversary”.

Adapun 5.500 pohon lainnya berasal dari partisipasi masyarakat melalui program tukar tambah, misi tanam pohon dan “take back packaging”.

“Kami sangat mengapresiasi kontribusi pelanggan, komunitas, mitra bisnis, hingga pemerintah yang bersama-sama menunjukkan bahwa aksi kecil ketika dilakukan secara kolektif, dapat menghadirkan dampak besar bagi bumi,” katanya.

Ia menerangkan, fase pertama penanaman 16.000 mangrove dilakukan bersama platform perubahan iklim “Jejakin” di Desa Ujung Alang, Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kawasan itu merupakan wilayah pesisir yang mengalami tekanan lingkungan cukup tinggi serta menghadapi degradasi ekosistem mangrove yang signifikan. Hal itu menyebabkan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan terdampak langsung.

Karena itu, penanaman mangrove atau bakau ini menjadi sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon, melindungi wilayah pesisir, serta meningkatkan biodiversitas dan hasil laut seperti ikan, udang dan kepiting yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Selain di Taman Kota Peruri, gerakan Langkah Membumi diperluas melalui program “Goes to University” yang telah menjangkau lebih dari 800 mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara, President University dan Universitas Indonesia (UI).

“Langkah Membumi Ecoground 2025” juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong gaya hidup berkelanjutan, meliputi keterlibatan pemerintah, produsen produk, lembaga finansial dan masyarakat itu sendiri.

“Tahun ini, Taman Kota Peruri menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat melahirkan ruang hijau yang hidup, penuh energi, dan berdampak. Mari terus melangkah, dengan semangat ‘CollaborAction for the Earth’, kita bisa melangkah lebih jauh untuk menjaga bumi kita bersama,” kata Lisa.

“Terima kasih kepada pemerintah, para ‘business leaders’, ‘ecopreneurs’, ‘impact partners’ dan seluruh ‘changemakers’ sejati yang langkahnya berarti bagi masa depan bumi,” katanya.

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 19:48
Terbakar cemburu, pria di Jaksel tusuk istri siri dan teman kencan

Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial MTH (50) menusuk istri sirinya yang berinisial AS (49) beserta seorang pria teman kencannya berinisial HP (45) di Jalan Cipayung II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (3/12) malam karena motif cemburu.

“Untuk motif, hasil pemeriksaan, ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut karena didasari perbuatan cemburu,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Kompol Suparmin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia juga membenarkan korban pria merupakan orang yang berjalan bersama istri siri pelaku.

Awalnya, pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui layanan cepat Polri 110. Kemudian, kepolisian langsung mengerahkan personel untuk menuju ke tempat kejadian perkara (TKP).

Setibanya di lokasi kejadian, petugas mendapati kedua korban sudah dalam kondisi bersimbah darah.

“Sesampainya di lokasi, kita mendapatkan korban sudah tergeletak, ya, berlumuran darah. Korban sendiri dua orang, salah satunya istri siri dari pelaku tersebut,” ujar Suparmin.

Dia menjelaskan sebelum penusukan itu terjadi, pelaku, korban perempuan, dan korban laki-laki sempat bertemu di sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Blok M.

Namun kemudian terjadi adu mulut hingga akhirnya pelaku emosi dan mengeluarkan pisau, lalu menusuk korban perempuan.

Korban pria yang berusaha menolong selanjutnya juga menjadi sasaran penusukan.

“Untuk TKP penusukannya, yang perempuan di depan garasi rumah, terus korban yang satu lagi, yang laki-laki di dapur rumah,” terang Suparmin.

Mengingat banyaknya massa di sekitar lokasi kejadian, pelaku langsung diamankan warga. Saat polisi tiba, pelaku segera dibawa ke kantor Polsek Metro Kebayoran Baru.

Kedua korban itu kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan.

“Untuk kondisi korban sendiri sampai sekarang masih dirawat di RSPP dan belum bisa dimintai keterangan,” tutur Suparmin.

Saat ini, pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan itu diketahui telah disiapkan sebelumnya.

Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 12:19
PLN Buka Lelang Penerbitan Jaminan di Lingkungan Perusahaan

Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memberikan kesempatan kepada bank umum yang tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan bank asing yang beroperasi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam seleksi Penerbit Jaminan di lingkungan perseroan.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi persyaratandalam perjanjian kerja sama akan dimasukkan dalam Daftar Penerbit Jaminan Terseleksi PLN (“DPJT”). Daftar ini akan diakui sebagai Penerbit Jaminan dalam proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan/atau pelaksanaanpembayaran pekerjaan di lingkungan PT PLN (Persero).

Sekretariat Tim Seleksi Penerbit Jaminan PT PLN menyatakan Penerbit Jaminan Terseleksi yang dinyatakan lulus melalui tahap kualifikasi (meliputi administrasi, teknis dan finansial) harus menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PLN yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama hasil evaluasi masih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bagi bank umum dan bank asing yang ingin mengikuti seleksi ini dapat mendaftar kepada Tim Seleksi Penerbit Jaminan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan tiga ketentuan.

Pertama, tidak sedang menjalankan sanksi Blacklist PT PLN (Persero). Kedua, pendaftaran dilakukan oleh Pejabat Bank yang mempunyaikewenangan atau oleh perwakilan bank yang dilengkapi dengan surat kuasa. Ketiga, proses pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dapat dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 28 November 2025 sampai dengan 3 Desember 2025, pukul 10.00 – 15.00 WIB.

Adapun pendaftaran dapat dikirimkan ke Sekretariat Tim Seleksi Penerbit Jaminan PT PLN (Persero) yang beralamat di Kantor Pusat PLN, Gedung Utama Lantai 6, Divisi Perbendaharaan jalan Jl. Trunojoyo Blok M1/135 – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160

PLN adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi terintegrasi, melalui upaya pertumbuhan usaha, digitalisasi end-to-end, serta transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

28/11/2025 16:49
Ngeri! Wagub Rano Sebut Kemang Terancam Tenggelam Gegara Hal Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, normalisasi Kali Krukut menjadi penting apabila tak ingin wilayah Kemang, Jakarta Selatan tenggelam dalam waktu dekat.

Rano Karno menuturkan, banjir yang rutin terjadi setiap hujan di wilayah Kemang sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk itu, dia menyatakan normalisasi Kali Krukut yang melintasi wilayah Jakarta Selatan, tepatnya Kemang, Cilandak Timur, dan Cipete Selatan perlu segera dilakukan.

“Kali Krukut itu kalau enggak lakukan normalisasi, daerah Kemang akan tenggelam,” kata Rano dalam acara tanam pohon yang digelar Bisnis Indonesia Group di Taman Menteng, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pasalnya, Kali Krukut telah mengalami penyempitan dari yang semula memiliki lebar 20 meter, kini sebagian kali hanya tersisa tiga meter. Tak ayal bila air di kali tersebut meluap di wilayah Kemang.

Rano Karno menegaskan pihaknya akan mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tahunan di kawasan Kemang dan sekitarnya tersebut.

Bukan hanya Kemang, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Baik banjir karena air laut atau banjir rob, hujan lokal, serta hujan kiriman. Sekalipun pemerintah telah menyiagakan mesin pompa untuk mengatasi banjir, tetapi pembuangan air pun menjadi masalah.

“Sekarang mesin pompa kami sediakan. Mau buangnya juga kemana? Air laut naik, sungainya wah udah [sempit], itulah Jakarta,” terangnya.

Belum lagi, Jakarta dilewati oleh 13 kali—termasuk Kali Krukut. Rano Karno memandang pembenahan dan normalisasi kali perlu segera ditindak agar banjir tak lagi terjadi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek normalisasi Kali Krukut di Jakarta Selatan kembali diprioritaskan oleh pemprov setelah insiden banjir besar di kawasan Kemang pada akhir Oktober 2025.

Pramono menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer, dimulai dari Kelurahan Petogogan hingga Jembatan Tendean.

Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak bangunan berdiri di atas atau di badan kali, sehingga menyebabkan penyempitan aliran dan genangan saat hujan deras.

Rencananya, proses pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok) dimulai tahun 2026, dengan pendekatan dialog, kompensasi, dan relokasi jika diperlukan. Normalisasi akan dilakukan secara bertahap, didukung Dinas Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR.

Dengan normalisasi ini, harapannya banjir di wilayah terdampak seperti Kemang dan Kebayoran Baru bisa berkurang hingga 50% dalam 3–5 tahun ke depan.

21/11/2025 19:30
Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

“Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. “Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak.

Kejadian Berulang

Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan ‘penindakan’ terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin, sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

“Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan,” ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

Kasus Handang

Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak.

Handang ditangkap KPK seusai menerima ‘angpao’ dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

“Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan,” ungkapnya.

Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

21/11/2025 16:08
Pendapatan UMKM Naik 25 Persen Jika Punya Kapabilitas Finansial dan Digital

Liputan6.com, Jakarta – UMKM memegang peran sentral dalam perekonomian nasional, namun kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang besar dari transformasi digital. Isu ini dibahas tuntas dalam diskusi panel bertajuk “Membangun Ketahanan Finansial untuk UMKM di Era Digital” yang digelar di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Deputi Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana, menekankan bahwa masalah mendasar yang menghambat pertumbuhan UMKM seringkali berakar pada data dan pencatatan. Oleh karena itu, pemerintah kini memprioritaskan program Satu Data UMKM sebagai agenda strategis.

Menurut Temmy, integrasi data sangat krusial agar kebijakan pemberdayaan dan akses pembiayaan bisa lebih tepat sasaran. Ia menilai masih banyak pelaku UMKM yang sulit mendapatkan modal usaha dari lembaga formal akibat lemahnya administrasi.

“Kita ingin data UMKM terintegrasi agar intervensi bisa lebih tepat. Masalah terbesar masih pada pembukuan yang tidak rapi, terutama bagi UMKM perempuan,” ujar Temmy dikutip Jumat (21/11/2025)

Isu pencatatan keuangan ini menjadi sorotan tajam mengingat dominasi perempuan dalam ekosistem bisnis mikro. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa 60 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Sayangnya, mayoritas masih menghadapi kendala literasi finansial dasar.

Sementara itu, Elwyn Panggabean dari Women’s World Banking (WWB) memaparkan dampak nyata dari inklusi keuangan terhadap profitabilitas usaha. Menurutnya, kepemilikan rekening bank saja tidak cukup; pelaku UMKM harus didorong untuk aktif menggunakan layanan keuangan digital.

“Riset global kami menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas finansial dan digital dapat meningkatkan pendapatan UMKM perempuan hingga 20-25 persen. Penggunaan layanan keuangan yang tepat membuat pencatatan lebih tertib dan keputusan usaha lebih akurat,” ungkap Elwyn.

Elwyn menambahkan, teknologi digital menjadi “game changer” bagi perempuan pelaku UMKM. Dengan digitalisasi, mereka dapat menjalankan bisnis secara efisien dari rumah tanpa harus meninggalkan tanggung jawab mengurus keluarga atau menyewa toko fisik yang mahal.

21/11/2025 13:00