kab/kota: Kartini

  • ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik Agustus 2025

    ESDM Ungkap 1,28 Juta Rumah Tangga Belum Dapat Akses Listrik Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap hingga saat ini terdapat 1,28 juta rumah tangga yang masih belum mendapat akses listrik.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM,  Dadan Kusdiana merinci 1,28 juta rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik itu tersebar di 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Di mana umumnya berada di wilayah terpencil.

    “Dari sisi akses, kita memang secara wilayah kan demikian besar. Secara tantangan juga demikian besar karena banyak lokasi-lokasi di wilayah-wilayah yang terpencil,” jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Minggu (24/8/2025).

    Dadan merinci, secara mayoritas sebaran masyarakat yang belum teraliri listrik itu berada di wilayah Indonesia Timur. Di mana, Program Ketahanan Energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dirumuskan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Dia menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bakal menyelesaikan persoalan pasokan aliran listrik di wilayah terpencil dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

    “Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas jadi dalam 5 tahun ke depan kami di Kementerian ESDM yang diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum terlistrik tersebut,” tambahnya.

    Berdasarkan paparan yang disampaikan, pemerintah bakal memasok listrik ke wilayah terpencil yang menyasar 1,28 juta rumah tangga lewat program Listrik Desa (Lisdes) periode 2025 – 2029.

    Perinciannya, sebesar 783.000 masyarakat akan diberikan akses listrik lewat program Pembangunan dan 503.000 rumah tangga lewat Bantuan Sambungan Listrik (BPBL).

    “Jadi kita akan mulai dari tahun ini untuk 1,287 juta calon pelanggan [yang belum teraliri Listrik],” tandasnya. 

    Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan ketahanan energi menjadi program prioritas yang akan digarap pemerintah tahun depan. Di mana, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo mengatakan, dukungan fiskal itu bakal disalurkan lewat subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga penyediaan listrik desa. 

    “Secara keseluruhan pada 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” ucap Prabowo.

    Dia menuturkan, untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas). Selain itu, harga energi juga tetap dijaga sambil melakukan transisi menuju EBT. 

    Prabowo juga mengingatkan bahwa subsidi energi harus adil dan tepat sasaran. Dia tak akan membiarkan subsidi dinikmati oleh golongan mampu. 

  • Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    Ruas jalan ini kerap dijuluki “jalur horor” oleh pengendara karena selalu padat pada jam sibuk, imbas dari proyek rekonstruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
    Kebijakan pertama yang diterapkan adalah pelarangan keberadaan “pak ogah” atau pengatur lalu lintas liar.
    Selama ini, aksi mereka justru dianggap memperburuk kondisi di persimpangan jalan.
    “Saya sudah instruksikan agar tidak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
    Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga memangkas sebagian trotoar di TB Simatupang untuk dijadikan jalur darurat kendaraan.
    “Saya setuju pemangkasan trotoar, bahkan ketika perlu membuka atau menutup outlet tol, saya izinkan. Yang terpenting kemacetan bisa diatasi,” ujar Pramono.
    Ia mengakui, banyak pejalan kaki kini merasa tidak nyaman akibat sempitnya ruang berjalan karena proyek yang sedang berlangsung.
    “Di TB Simatupang, pejalan kaki pasti juga merasa tidak nyaman,” tambahnya.
    Selain itu, Pramono meminta agar ukuran bedeng proyek galian di TB Simatupang diperkecil.
    Menurutnya, pembatas proyek yang terlalu besar memakan badan jalan sehingga memperparah kemacetan.
    “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilkan. Kalau perlu, saya siap tanda tangan,” ucap Pramono.
    Ia juga menekankan agar bedeng segera dibongkar setelah proyek selesai.
    Kebijakan lainnya adalah penerapan sistem buka-tutup pintu keluar (exit) Tol Cipete–Pondok Labu menuju TB Simatupang.
    Tujuannya untuk mencegah penumpukan kendaraan yang langsung menambah beban lalu lintas di jalan utama.
    “Ketika mau menutup atau membuka outlet tol, saya izinkan. Yang penting kemacetan bisa terurai,” jelas Pramono.
    Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan keputusan penutupan sementara pintu keluar tol diambil setelah analisis menunjukkan adanya titik penyempitan arus (bottleneck).
    “Setiap sore terjadi crossing kendaraan dari exit tol menuju Fatmawati, sementara arus di TB Simatupang mayoritas bergerak ke arah RA Kartini dan Fatmawati Utara. Kondisi ini menimbulkan kepadatan tinggi,” kata Syafrin.
    Sebagai alternatif, kendaraan dari arah timur yang biasa keluar di Cipete–Pondok Labu akan diarahkan menuju pintu keluar Lebak Bulus, lalu memutar kembali ke Jalan Fatmawati.
    Menurut Syafrin, wacana ini akan dikonsultasikan lebih lanjut oleh Gubernur Pramono dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan kepolisian sebelum diterapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Macet, Proyek Galian Kabel di Jalan Kartini Depok Dikerjakan Bertahap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Agustus 2025

    Cegah Macet, Proyek Galian Kabel di Jalan Kartini Depok Dikerjakan Bertahap Megapolitan 23 Agustus 2025

    Cegah Macet, Proyek Galian Kabel di Jalan Kartini Depok Dikerjakan Bertahap
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Proyek galian relokasi kabel udara di Jalan Kartini dan Jalan Pemuda, Pancoran Mas, dikerjakan secara bertahap, Sabtu (23/8/2025).
    Salah satu petugas lapangan bernama Tata mengatakan pengerjaan proyek galian kabel bertahap demi mencegah kemacetan.
    “Ini masih bakal nambah galiannya, belum lagi nanti lanjut belok ke Jalan Pemuda. Sekarang baru sekitar tujuh area (galian),” ucap Tata saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu.
    Tata menjelaskan, titik galian pertama dilakukan sekitar seminggu lalu dan sudah ditutup lagi usai pemasangan pipa subduct HDPE 40/34 mm.
    Pipa itu yang nantinya akan menjadi pelindung kabel fiber optik saat dimasukkan ke bawah tanah.
    “Nanti pipa oren ini kalau sudah masuk bawah tanah, baru tutup (galian). Setelahnya, lanjut pasang pipa ini lagi di lubang berikutnya, disambungin,” ungkap Tata.
    “Kalau sudah dipasang semua, baru kabel optik yang di atas dimasukkin semua satu per satu,” sambungnya.
    Tata bercerita, proyek yang baru sekitar seminggu ini sudah menerima banyak teguran termasuk dari polisi lantaran area galian disebut memperparah macet.
    Namun, Tata juga tidak bisa berkutik banyak sebab pekerjaannya sebagai kuli fokus di penanganan pemasangan pipa.
    “Sudah beberapa kali kena tegur tapi saya cuma petugas, cuma bisa usahain karung sekitar galian dirapihin biar enggak ganggu jalan,” ujar Tata.
    Apalagi, kondisi di dalam galian juga tidak bisa diperkirakan dan hal itu menjadi salah satu faktor proyek galian kerap memakan waktu.
    “Kan pas sudah gali belum tentu bisa langsung lancar taro pipa, pastiin dulu enggak tabrakan sama pipa PDAM misalnya,” jelas Tata.
    Sebelumnya, Pemkot Depok mulai melangsungkan program relokasi kabel udara ke bawah tanah di Jalan Kartini dan Jalan Pemuda, Pancoran Mas.
    Proyek akan dilakukan pada periode Agustus hingga Desember 2025 dengan target kedua ruas jalan itu bebas kabel udara.
    Kepala Dinas PUPR Depok, Citra Indah Yulianty menjelaskan, relokasi kabel udara merupakan bagian dari penataan ulang jaringan utilitas agar lebih rapi, aman, dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
    “Selain meminimalkan potensi gangguan akibat kabel melintang di udara, langkah ini juga bertujuan memperindah wajah kota,” ungkap Citra, dikutip situs resmi Pemkot Depok.
    Proyek dikerjakan dengan sistem galian sedalam 1,5 meter, dilakukan bertahap setiap 200 meter lalu ditutup kembali sebelum berlanjut ke titik berikutnya.
    “Kami targetkan dua bulan untuk galian, setelah itu dilanjutkan pemasangan kabel bawah tanah,” jelas Adi, Manager Marketing Director PT Pragata Makmur Persada.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sebut Truk dan Mobil Kerap Tersangkut Kabel Semrawut di Jalan Kartini Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Agustus 2025

    Warga Sebut Truk dan Mobil Kerap Tersangkut Kabel Semrawut di Jalan Kartini Depok Megapolitan 23 Agustus 2025

    Warga Sebut Truk dan Mobil Kerap Tersangkut Kabel Semrawut di Jalan Kartini Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Truk dan mobil disebut kerap tersangkut kabel semrawut di Jalan Kartini, Kota Depok.
    Juru parkir liar bernama Herdi (bukan nama sebenarnya) mengaku beberapa kali menyaksikan kabel fiber optik menyangkut di bagian atas mobil dan truk.
    Saat itu, kondisi kabel semrawut menjuntai lebih parah sebab berdekatan dengan kepala pejalan kaki.
    “Pas itu pernah beberapa kali mobil kena sangkut kabel, yang kena omel kadang saya tuh kalau mobil dari parkiran karena saya yang bantu keluarin (mobil) kan,” ucap Herdi saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (23/8/2025).
    Herdi juga mengatakan kerap kali menegur petugas jika sedang mengecek tiang untuk merapikan kabel tersebut.
    Meski tidak pernah ada insiden parah, Herdi menyebut upaya penataan kabel udara memang diperlukan, terlebih di ruas jalan yang selalu ramai kendaraan.
    Oleh karena itu, ia menyetujui relokasi kabel udara ke bawah tanah agar meminimalisir risiko kecelakaan. 
    “Tiap ada petugas ke sini jadi saya coba minta kabelnya coba dinaikkin lagi, ini jadi udah dalam kondisi mendingan,” ujar Herdi. 
    “Setuju sih sama proyeknya, tapi semoga cepet beresnya. Kan katanya ini digalinya satu per satu ya, semoga enggak lamban aja pengerjaannya,” lanjut dia.
    Senada dengan Herdi, pengendara motor bernama Adinda (25) juga menyetujui proyek galian tanah dan berharap Pemkot bisa menyelesaikannya secepatnya.
    “Semoga galiannya cepat diberesin aja. Kalau sudah beres juga dirapihin yang benar biar jalanan enggak licin khususnya karena kena tanah galian,” terang Adinda.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, fiber optik yang semrawut ini terlihat di sepanjang Jalan Kartini, terutama di seberang Halte Stasiun Depok Lama.
    Tumpukan kabel tampak diikat agar tidak menjuntai, namun tetap terlihat merusak pemandangan lantaran semrawut di setiap simpul atau tiang listrik.
    Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, menjelaskan relokasi kabel udara merupakan bagian dari penataan ulang jaringan utilitas agar lebih rapi, aman, dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. 
    “Selain meminimalkan potensi gangguan akibat kabel melintang di udara, langkah ini juga bertujuan memperindah wajah kota,” ujar Citra, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok. 
    Proyek dikerjakan dengan sistem galian sedalam 1,5 meter, dilakukan bertahap setiap 200 meter, lalu ditutup kembali sebelum berlanjut ke titik berikutnya. 
    “Kami targetkan dua bulan untuk galian, setelah itu dilanjutkan pemasangan kabel bawah tanah,” jelas Adi, Manager Marketing Director PT Pragata Makmur Persada.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sebut Truk dan Mobil Kerap Tersangkut Kabel Semrawut di Jalan Kartini Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Agustus 2025

    Bikin Macet, Warga Depok Minta Proyek Galian di Jalan Kartini Segera Diselesaikan Megapolitan 23 Agustus 2025

    Bikin Macet, Warga Depok Minta Proyek Galian di Jalan Kartini Segera Diselesaikan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sejumlah pengendara mengeluhkan macet di Jalan Kartini, Kota Depok, Sabtu (23/8/2025) akibat proyek galian relokasi kabel udara ke bawah tanah.
    Salah satunya pemotor bernama Adinda (25) meminta proyek galian tersebut cepat diselesaikan agar tidak menyebabkan kemacetan.
    “Semoga galiannya cepat diberesin aja. Kalau sudah beres juga dirapihin yang benar biar jalanan enggak licin khususnya karena kena tanah galian,” ujar Adinda kepada Kompas.com, Sabtu.
    Adinda mengaku selalu terjebak macet di Jalan Kartini meski sedang melintas di luar jam sibuk.
    “Galiannya kayaknya baru tapi ya macet jadi enggak kenal waktu sih, ini lagi weekend dan bukan jam sibuk tapi padat,” kata Adinda.
    Di akhir pekan, Adinda memerlukan 10 menit untuk keluar dari macet sepanjang kurang lebih satu kilometer ini.
    Namun, saat mengetahui tujuan proyek galian, Adinda juga turut menyambut dan setuju dengan langkah Pemkot.
    Sementara itu, seorang juru parkir bernama Herdi (bukan nama sebenarnya) juga meminta proyek diselesaikan secepatnya.
    Pasalnya kondisi jalan macet dan volume kendaraan meningkat di jam berangkat dan pulang kerja.
    “Setuju sih sama proyeknya, tapi semoga cepet beresnya. Kan katanya ini digalinya satu per satu ya, semoga enggak lamban aja pengerjaannya,” tutur Herdi.
    Sehari-hari, kata Herdi, kondisi macet bisa membuat kendaraan sulit bergerak dan menghambat waktu tempuh perjalanan.
    “Ini kan proyek sudah sekitar seminggu, wah itu kalau sore macetnya makin luar biasa. Kendaraan dari ruko susah keluar,” ujar Herdi.
    “Mobil dan motor bisa enggak gerak itu kemarin, namanya juga galian sampai makan jalan kan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, menjelaskan relokasi kabel udara merupakan bagian dari penataan ulang jaringan utilitas agar lebih rapi, aman, dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. 
    “Selain meminimalkan potensi gangguan akibat kabel melintang di udara, langkah ini juga bertujuan memperindah wajah kota,” ujar Citra, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok. 
    Proyek dikerjakan dengan sistem galian sedalam 1,5 meter, dilakukan bertahap setiap 200 meter, lalu ditutup kembali sebelum berlanjut ke titik berikutnya. 
    “Kami targetkan dua bulan untuk galian, setelah itu dilanjutkan pemasangan kabel bawah tanah,” jelas Adi, Manager Marketing Director PT Pragata Makmur Persada.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

    IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

    Bisnis.com, JAKARTA – Perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) diklaim akan mengerek nilai ekspor Indonesia dengan Eropa ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan melalui perjanjian dagang ini, barang-barang Indonesia yang akan diekspor ke Eropa akan dikenakan bea masuk 0% alias bebas tarif.

    “Kita tahun depan masuk ke dalam IEU-CEPA, di mana IEU-CEPA itu barang Indonesia ke Eropa 0%,” kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

    Alhasil, kata Airlangga, adanya perjanjian dagang IEU-CEPA justru akan mendongkrak nilai ekspor Indonesia dengan Eropa.

    Terlebih, Airlangga mengungkap saat ini rata-rata tarif bea masuk yang dikenai Eropa terhadap barang-barang Indonesia berkisar di rentang 10–20%.

    Sayangnya, dia tidak mengungkap berapa besaran peningkatan ekspor yang bakal dikantongi Indonesia dengan adanya IEU-CEPA.

    “Maka tentu kenaikan daripada perdagangan dengan Eropa diperkirakan akan meningkat,” ujarnya.

    Selain IEU-CEPA, Airlangga membeberkan pemerintah juga telah menyelesaikan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) hingga perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, dan Belarus.

    “Seluruhnya tahun ini [perjanjian dagang] diselesaikan maka pasar-pasar perebut ke depan juga bea masuk barang kita menjadi 0%,” tuturnya.

    Dengan begitu, lanjut dia, sejumlah perjanjian dagang ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor Indonesia dengan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong mitra dagang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (Indonesia-Peru CEPA/IP-CEPA) pada Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perdagangan Indonesia dengan Peru bisa mencapai US$960 juta atau Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) pada tahun pertama perjanjian ini berjalan. Nilainya naik dua kali lipat dari total perdagangan pada 2024.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa total perdagangan Indonesia dengan Peru mencapai US$480 juta pada 2024. Jika diperinci, total perdagangan Indonesia dengan Peru terdiri dari nilai ekspor yang mencapai US$331,2 juta dan nilai impor sebesar US$149,6 juta pada 2024.

    “Kan sekarang total trade-nya US$480 juta [perdagangan Indonesia dengan Peru pada 2024]. Ya, nanti setelah implementasi CEPA berjalan ya minimal 2 kali lipat total trade-nya. Setelah implementasi, tahun pertama minimal dua kali lipat total trade-nya,” kata Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Budi menilai, dengan adanya IP-CEPA, maka akan semakin memudahkan kerja sama antara kedua negara. Bahkan, Budi menyebut tekstil dan alas kaki dalam negeri memiliki peluang besar untuk diekspor ke Peru.

    “Akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru termasuk alas kaki itu besar. Kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Ini salah satu untuk mendorong akses pasar kita di luar negeri,” pungkasnya.

  • Harga Mobil Listrik Bekas Terjun Bebas, Ini Dia Penyebabnya

    Harga Mobil Listrik Bekas Terjun Bebas, Ini Dia Penyebabnya

    Jakarta

    Harga mobil listrik bekas anjlok. Apa penyebabnya?

    Harga mobil listrik bekas terjun bebas. Sebagai gambaran, harga baru BYD Seal Premium senilai Rp 639 juta dan Seal Performance AWD Rp 750 juta. Namun, satu tahun setelah peluncuran, harga kendaraan tersebut di marketplace turun Rp 200 jutaan.

    Selanjutnya ada Wuling BinguoEV berumur satu tahun harga bekasnya kini Rp 200 jutaan. Padahal harga barunya untuk varian tertinggi Rp 330 jutaan. Direktur OLXMobbi Agung Iskandar tak menampik harga jual mobil listrik memang turun sangat tajam. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran banyak mobil listrik baru bermunculan.

    “Menurut kami, hal ini menjadi tantangan bagi pemilik mobil listrik yang menjual kembali kendaraannya. Hal ini dikarenakan harga mobil listrik baru yang cenderung turun karena persaingan yang sangat kompetitif,” kata Agung kepada detikOto belum lama ini.

    Kondisi ini menurutnya tak seperti harga jual kembali mobil bermesin konvensional yang cenderung stabil. Misalnya untuk Avanza yang berumur satu tahun, harga bekasnya di rentang Rp 230-250 jutaan. Padahal harga barunya juga tak jauh berbeda yakni mulai Rp 240 hingga Rp 280 juta.

    “Harga jual mobil listrik bekas di pasaran saat ini terpantau mengalami tingginya depresiasi, bahkan lebih tinggi dibandingkan mobil hybrid dan mobil konvensional atau non-listrik,” tutur Agung lagi.

    Di lain pihak, Founder National Battery Research Institute Evvy Kartini mengungkap anjloknya harga mobil listrik itu adalah baterainya. Baterai merupakan komponen termahal yang terdapat di mobil listrik. Banderol komponen tersebut bisa 40-50 persen dari total harga jual kendaraan. Itulah mengapa, kata Evvy, mulai banyak produsen yang menjual mobil listrik dengan sistem sewa baterai.

    “Harga baterai setengah harga mobil, jenis LFP dan semua. Jadi ketika harga baterai turun pasti mobil listrik turun,” tutur Evvy.

    (dry/din)

  • Beras Oplosan Marak, Pedagang Pasar Tradisional Semringah Omzet Naik

    Beras Oplosan Marak, Pedagang Pasar Tradisional Semringah Omzet Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pedagang pasar tradisional mengalami peningkatan omzet imbas kasus beras yang tak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kasus beras oplosan membawa berkah bagi pedagang di pasar tradisional, lantaran masyarakat berbondong-bondong beralih membeli beras di pasar tradisional.

    “Ada yang menarik. Ini berkah bagi pedagang tradisional. Itu omzetnya naik, karena banyak yang beralih [membeli beras] ke [pasar] tradisional,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Amran menuturkan dengan masyarakat membeli beras di pasar tradisional, ini justru bisa menghidupkan penggilingan kecil di Tanah Air. Apalagi, penggilingan kecil mendominasi dari total penggilingan.

    “Kalau dia belanja di tradisional, menghidupkan pengilingan kecil. Penggilingan kecil jumlahnya itu 95% dari total penggilingan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Amran menuturkan bahwa Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga telah menurunkan harga beras premium sebesar Rp1.500 per kemasan 5 kilogram.

    “Premium kan sudah turun Rp1.500 [per 5 kilogram], ada suratnya aku terima. Dan itu statement ketua asosiasinya itu. Aprindo, turun Rp1.500 [per 5 kilogram],” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengeklaim kini pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tak lagi takut berjualan beras imbas adanya kasus beras oplosan. Dia memastikan sudah tidak ada lagi masalah terkait beras oplosan. Dia juga mengeklaim permasalahan ini sudah tertangani.

    “Sudah-sudah, nggak ada masalah. Sudah tertangani dengan baik,” ujar Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail seperti apa proses penanganan kasus beras oplosan yang telah menggegerkan masyarakat.

    Omzet Turun

    Sementara itu, Ombudsman sebelumnya menemukan adanya penurunan signifikan omzet pedagang beras di PIBC saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (11/8/2025). Adapun, sidak ini dilakukan untuk memantau kondisi perdagangan beras di tengah polemik beras oplosan.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menuturkan sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20–50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.

    “Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6–10 ton beras perhari,” ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Berdasarkan data Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, perbandingan in-out beras di PIBC pada 1–10 Juli 2025 dan 1–10 Agustus 2025 terjadi penurunan beras yang masuk 22,97% dan yang keluar 20,84%.

    Dari sisi harga, Yeka menemukan terjadi kenaikan harga beras di PIBC. Harga jual termurah Rp13.150 per kilogram dan harga termahal tembus Rp14.760 per kilogram, dengan rata kenaikan harga beras sebesar Rp200 dalam dua pekan terakhir.

    Selain itu, Yeka menyebut penurunan penjualan ini juga berdampak pada turunnya tenaga kerja di sektor bongkar muat. Merujuk data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, sebanyak 80% dari sekitar 1.200 anggota tidak bekerja karena menurunnya volume pembelian beras di PIBC.

    “Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” tuturnya.

    Adapun, Ombudsman akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

    Yeka menyatakan langkah ini untuk mencari solusi agar pasar kembali bergairah, sekaligus memastikan perdagangan beras tetap transparan dan sesuai ketentuan.

  • Kolaborasi OXSI-Pijar Foundation Soroti Peran Strategis Indonesia dalam Geopolitik Global

    Kolaborasi OXSI-Pijar Foundation Soroti Peran Strategis Indonesia dalam Geopolitik Global

    Jakarta: Oxford Society Indonesia (OXSI) mengadakan Community of Practice (CoP) Discussion Series on Foreign Policy and Geopolitics – Indonesia Perspective bekerja sama dengan Pijar Foundation, menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dari akademisi, kebijakan publik, dan jaringan internasional untuk membahas posisi dan peluang Indonesia di panggung global. 

    Pijar Foundation bergabung untuk menyelaraskan acara ini dengan misinya dalam mendorong dialog publik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi masa depan, yang menghubungkan berbagai sektor dalam menghadapi tantangan nasional dan global yang kompleks. 

    Para pembicara meliputi Dr. Vishnu Juwono, alumnus Oxford yang saat ini menjabat sebagai Ketua UI Greenmetric dan Associate Professor di bidang Public Governance di Universitas Indonesia, serta Abid Abdurrahman Adonis, Peneliti di Oxford Internet Institute dan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Oxford (2022–2023). 

    Mereka membahas posisi strategis Indonesia di tengah pergeseran dinamika kekuatan, warisan kebijakan luar negeri pasca-Trump, dan meningkatnya relevansi middle powers dalam tatanan dunia yang terfragmentasi.

    “OXSI pada dasarnya adalah wadah bagi mereka yang pernah menempuh studi di Oxford untuk saling bertukar pengetahuan baik secara internal maupun kepada publik. Kami percaya bahwa diaspora dan returnee Indonesia memiliki peran penting dalam memperkaya wacana kebijakan dan mendorong solusi atas tantangan nasional. Acara seperti ini adalah salah satu sarana bagi kami untuk menghubungkan perspektif global dengan prioritas lokal,” kata Presiden OXSI, Alfi Naufida. 

    Hal ini sejalan dengan misi Pijar Foundation untuk memperkuat perannya sebagai organisasi nirlaba dan ekosistem yang bekerja mengakselerasi visi Indonesia Maju 2045, dengan fokus pada Future Talent dan Future Planet. 
     

    Melalui tiga pilar programnya, pengembangan talenta, inkubasi kewirausahaan inovatif, dan advokasi kebijakan publik, Pijar Foundation mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi bagi masa depan Indonesia.

    Mewakili Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil menjelaskan, pihaknya berkolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, industri swasta, hingga akademisi dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan menjawab tantangan yang mendesak. 

    “Cakupan kerja kami beragam, termasuk kolaborasi dengan perusahaan modal ventura untuk program khusus kecerdasan buatan, mengingat perannya yang krusial dalam membentuk masa depan industri. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Inggris melalui E-Tech Hub untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi, serta melalui program kebijakan publik kami memfasilitasi diskusi mengenai tantangan kebijakan Indonesia, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kompleksitas masa depan,” ujar Casadira. 

    Lebih lanjut, diskusi ini menyoroti perlunya Indonesia menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif, memperkuat keamanan ekonomi dan kemampuan teknologi, serta membangun koalisi strategis middle power untuk mempertahankan multilateralisme. 

    Para pembicara juga menekankan peran diaspora Indonesia sebagai jembatan menuju kolaborasi global, khususnya dalam menghadapi dampak berkepanjangan dari kebijakan “America First”, ketegangan AS–Tiongkok, dan perubahan geopolitik lainnya. 

    “Ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, prinsip pertama adalah memahami apa yang terjadi di dalam negeri suatu negara, karena itulah yang membentuk apa yang mereka inginkan di kancah internasional. Prinsip kedua adalah bahwa keamanan ekonomi dan teknologi kini menjadi kunci utama dalam kebijakan luar negeri, mirip dengan dinamika yang kita lihat selama Perang Dingin,” terang Abid Abdurrahman Adonis yang menjadi pembicara. 

    Kegiatan ini menjadi kolaborasi kedua antara OXSI dan Pijar Foundation. Awal tahun ini, kedua organisasi bermitra dalam Kartini Day Talk 2025: Networking Brunch, yang merayakan kepemimpinan perempuan dan pembangunan komunitas.

    Jakarta: Oxford Society Indonesia (OXSI) mengadakan Community of Practice (CoP) Discussion Series on Foreign Policy and Geopolitics – Indonesia Perspective bekerja sama dengan Pijar Foundation, menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dari akademisi, kebijakan publik, dan jaringan internasional untuk membahas posisi dan peluang Indonesia di panggung global. 
     
    Pijar Foundation bergabung untuk menyelaraskan acara ini dengan misinya dalam mendorong dialog publik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi masa depan, yang menghubungkan berbagai sektor dalam menghadapi tantangan nasional dan global yang kompleks. 
     
    Para pembicara meliputi Dr. Vishnu Juwono, alumnus Oxford yang saat ini menjabat sebagai Ketua UI Greenmetric dan Associate Professor di bidang Public Governance di Universitas Indonesia, serta Abid Abdurrahman Adonis, Peneliti di Oxford Internet Institute dan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Oxford (2022–2023). 

    Mereka membahas posisi strategis Indonesia di tengah pergeseran dinamika kekuatan, warisan kebijakan luar negeri pasca-Trump, dan meningkatnya relevansi middle powers dalam tatanan dunia yang terfragmentasi.
     
    “OXSI pada dasarnya adalah wadah bagi mereka yang pernah menempuh studi di Oxford untuk saling bertukar pengetahuan baik secara internal maupun kepada publik. Kami percaya bahwa diaspora dan returnee Indonesia memiliki peran penting dalam memperkaya wacana kebijakan dan mendorong solusi atas tantangan nasional. Acara seperti ini adalah salah satu sarana bagi kami untuk menghubungkan perspektif global dengan prioritas lokal,” kata Presiden OXSI, Alfi Naufida. 
     
    Hal ini sejalan dengan misi Pijar Foundation untuk memperkuat perannya sebagai organisasi nirlaba dan ekosistem yang bekerja mengakselerasi visi Indonesia Maju 2045, dengan fokus pada Future Talent dan Future Planet. 
     

     
    Melalui tiga pilar programnya, pengembangan talenta, inkubasi kewirausahaan inovatif, dan advokasi kebijakan publik, Pijar Foundation mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi bagi masa depan Indonesia.
     
    Mewakili Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil menjelaskan, pihaknya berkolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, industri swasta, hingga akademisi dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan menjawab tantangan yang mendesak. 
     
    “Cakupan kerja kami beragam, termasuk kolaborasi dengan perusahaan modal ventura untuk program khusus kecerdasan buatan, mengingat perannya yang krusial dalam membentuk masa depan industri. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Inggris melalui E-Tech Hub untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi, serta melalui program kebijakan publik kami memfasilitasi diskusi mengenai tantangan kebijakan Indonesia, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kompleksitas masa depan,” ujar Casadira. 
     
    Lebih lanjut, diskusi ini menyoroti perlunya Indonesia menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif, memperkuat keamanan ekonomi dan kemampuan teknologi, serta membangun koalisi strategis middle power untuk mempertahankan multilateralisme. 
     
    Para pembicara juga menekankan peran diaspora Indonesia sebagai jembatan menuju kolaborasi global, khususnya dalam menghadapi dampak berkepanjangan dari kebijakan “America First”, ketegangan AS–Tiongkok, dan perubahan geopolitik lainnya. 
     
    “Ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, prinsip pertama adalah memahami apa yang terjadi di dalam negeri suatu negara, karena itulah yang membentuk apa yang mereka inginkan di kancah internasional. Prinsip kedua adalah bahwa keamanan ekonomi dan teknologi kini menjadi kunci utama dalam kebijakan luar negeri, mirip dengan dinamika yang kita lihat selama Perang Dingin,” terang Abid Abdurrahman Adonis yang menjadi pembicara. 
     
    Kegiatan ini menjadi kolaborasi kedua antara OXSI dan Pijar Foundation. Awal tahun ini, kedua organisasi bermitra dalam Kartini Day Talk 2025: Networking Brunch, yang merayakan kepemimpinan perempuan dan pembangunan komunitas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Kata Mendag Budi soal Pedagang Daging Sapi Gulung Tikar: Enggak Ada Laporan

    Kata Mendag Budi soal Pedagang Daging Sapi Gulung Tikar: Enggak Ada Laporan

    JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait kabar pedagang daging sapi yang berguguran alias gulung tikar.

    Dia bilang belum ada laporan terkait fenomena tersebut.

    Karena itu, Budi mengaku akan mengecek langsung untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

    “Ah siapa bilang? Kita sering tiap hari melakukan pantauan kok ke pasar, enggak ada masalah. Coba nanti kami cek lagi. Tapi selama ini enggak ada masalah, enggak ada laporan, teman-teman (pedagang) oke-oke aja kok,” tuturnya ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 12 Agustus.

    Lebih lanjut, Budi juga bilang sejauh ini tidak ada masalah dengan harga kebutuhan pokok, termasuk juga daging sapi.

    “Harga barang-barang juga gak ada masalah. Daging juga oke, gak ada masalah,” ucapnya.

    Sebelumnya, ketua umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengungkapkan banyak pedagang daging sapi yang gulung tikar.

    Mereka beralih profesi dengan menjual dagangan lain.

    Menurut Asnawi, penyebab pedagang daging sapi gulung tikar salah satunya karena daya beli masyarakat lesu dan berdampak pada sepinya pasar.

    Selain itu, permintaan untuk daging sapi juga berkurang. Sementara, pasokannya cukup melimpah.

    “Demand-nya rendah, tapi ketersediaan stok atau suplainya melimpah. Itu yang jadi penyebab,” ujar Asnawi.

    Berdasarkan catatan APDI, jumlah pedagang daging sapi di Indonesia mencapai 1,25 juta orang.

    Namun, kini tersisa hanya 462.500 orang. Artinya, berkurang sebanyak 787.500 orang.