Cerita Penumpang Transjabodetabek Terjebak Macet 1 Jam dari Tol Desari ke Sawangan
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Penumpang
Transjabodetabek
D41 mengeluhkan kemacetan yang dilalui rute Lebak Bulus-Terminal
Sawangan
tersebut.
Dina (25), karyawan swasta di Cilandak, Jakarta Selatan yang rutin naik Transjabodetabek rute Lebak Bulus-Sawangan mengaku pernah menempuh waktu satu jam dari pintu keluar Tol
Depok
-Antasari (Desari) hingga Terminal Sawangan.
“Paling parah tuh pernah kayaknya pas besoknya libur panjang kalo enggak salah, itu satu jam dari keluar tol sampai terminal doang,” ucap Dina kepada
Kompas.com
di Terminal Sawangan, Kamis (26/6/2025).
Pada hari biasa, kata Dina, “hanya” butuh waktu sekitar 20 menit untuk bus Transjabodetabek melaju dari pintu keluar Tol Desari hingga Terminal Sawangan. Meski macet, kepadatan kendaraan dinilai masih masuk akal.
“Kalau lagi hari biasa, misal pulang pukul 17.30 WIB juga ya dari keluar tol ke titik akhir cuma 20 menitan kok,” ujarnya.
Pada sore ini, menurut Dina, kemacetan juga lebih padat dari biasanya, terutama sejak pintu keluar Tol Desari hingga depan Kompleks BDN Sawangan.
“Tadi tuh yang macet banget cuma dari keluar tol sampai ke BDN sih, dari pas belokan Parung Bingung malah enggak gitu
stuck
,” ungkapnya.
Dina menduga, kemacetan itu terjadi karena hari ini merupakan malam menuju libur panjang. Selain itu, anak sekolah juga tengah libur semester.
Dari Terminal Sawangan, Dina akan melanjutkan perjalanan naik ojek online (ojol) atau menunggu jemputan keluarga menuju rumahnya yang berjarak sekitar 7-10 menit di daerah Bedahan, Sawangan.
Meski harus bermacet ria, Dina mengaku terbantu dengan Transjabodetabek ini karena dinilai lebih efisien secara waktu dan jarak.
“Sebelum ada TJ, aku dianter ke arah Bojongsari terus naik angkot 106 tujuan Lebak Bulus. Dari situ baru naik ojol,” terangnya.
“Kalau sekarang, sudah tinggal ke terminal terus turun di halte deket Jalan RA Kartini, tinggal jalan dikit,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Kartini
-
/data/photo/2025/06/26/685d600b8fe72.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Cerita Penumpang Transjabodetabek Terjebak Macet 1 Jam dari Tol Desari ke Sawangan Megapolitan
-

Pramono Cek Kesiapan JAKIM 2025, 31 Ribu Pelari Maraton Siap Meramaikan
Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Jakarta International Marathon (JAKIM) 2025 di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Event lari terbesar di Ibu Kota ini akan diikuti oleh lebih dari 31 ribu peserta dari dalam dan luar negeri.
“Ini luar biasa. Jumlah peserta mencapai lebih dari 31 ribu. Full maraton saja ada 4 ribu orang. Ini menunjukkan bahwa Jakarta sekarang menjadi destinasi olahraga,”kata Pramono di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa JAKIM tahun ini mencatat rekor baru untuk jumlah pelari internasional. Tercatat 631 pelari dari 51 negara ikut serta dalam event ini, jumlah tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan JAKIM.
“Kita beri apresiasi ke BTN dan panitia. Ini rekor, dan mudah-mudahan penyelenggaraannya lancar,” ungkapnya.
Di sisi lain, beberapa ruas jalan protokol akan ditutup selama penyelenggaraan JAKIM, mulai pukul 03.30 sampai 11.30 WIB. Selain itu, kegiatan car free day (CFD) resmi ditiadakan pada hari pelaksanaan.
“Kami yakin tidak akan mengganggu lalu lintas secara keseluruhan, apalagi ini hari Minggu,” ucapnya.
“Cukup buka Google Maps, rutenya sudah diarahkan. Selain itu kami siagakan 7.000 petugas di sepanjang rute,” kata Satrio.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara BTN JAKIM 2025 yang akan digelar pada Minggu (29/6), dengan titik start di Silang Barat Laut Monumen Nasional (Monas) dan garis finish di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
(bel/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Ganti Direktur, Ini Susunan Direksi Baru Lippo Karawaci
Jakarta, Beritasatu.com – PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025). Dalam RUPST tersebut, LPKR mengumumkan perubahan susunan direksi serta menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024.
Untuk tahun buku 2024, LPKR berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 11,5 triliun, naik 7,5% dari target sebesar Rp 10,7 triliun yang ditetapkan sebelumnya. Perseroan juga berhasil mencatatkan Ebitda dan laba bersih tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 2,5 triliun dan Rp 18,7 triliun.
Agenda RUPST juga menyetujui pengunduran diri Gita Irmasari selaku direktur perseroan dan menyetujui pengangkatan Fendi Santoso sebagai direktur perseroan.
Adapun susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya RUPST tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Ginandjar KartasasmitaKomisaris Independen : Anangga W Roosdiono, Kartini SjahrirKomisaris : Anand Kumar, Kin Chan, George Raymond Zage III, Ketut Budi Wijaya
Direksi
Presiden Direktur : Marlo BudimanDirektur : Marshal Martinus Tissadharma, Surya Tatang, Dominique Dion Leswara, David Iman Santosa, Fendi Santoso
Manajemen LPKR berharap kolaborasi serta kepemimpinan yang kuat dari para profesional ini akan membawa nilai tambah signifikan bagi pengembangan bisnis ke depan, khususnya di sektor properti yang terus menunjukkan potensi besar.
-

Fadli Zon Minta Salinan Digital Koleksi Diponegoro Saat Berkunjung ke Perpustakaan Universitas Leiden
LEIDEN — Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta Perpustakaan Universitas Leiden membagikan salinan digital koleksi penting tentang Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Berkunjung langsung ke lokasi, salinan itu rencananya akan ditampilkan di Pameran Nasional 200 Tahun Perang Diponegoro yang digelar Juli 2025 di Indonesia.
Fadli Zon juga meninjau koleksi warisan dokumenter Indonesia yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Sabtu, 14 Juni. Dalam kunjungan itu, ia juga berdiskusi dengan Direktur Perpustakaan Kurt De Belder dan Direktur KITLV Prof. Dr. Wim van den Doel.
“Leiden adalah pusat pengetahuan dunia tentang Asia Tenggara. Kita perlu menjembatani koleksi ini dengan generasi muda Indonesia melalui digitalisasi dan keterbukaan akses,” kata Menbud Fadli Zon dalam siaran resmi yang diterima VOI, 14 Juni.
Perpustakaan Leiden memiliki lebih dari separuh koleksi digital mereka yang berkaitan dengan Indonesia, mulai dari surat kabar, majalah, naskah kuno, hingga arsip penting sejarah nasional. Koleksi ini banyak digunakan oleh akademisi, mahasiswa, seniman, hingga masyarakat umum dari Indonesia.
Beberapa koleksi langka dari Indonesia bahkan telah diakui UNESCO melalui program Memory of the World, seperti Hikayat Aceh, Panji Manuskrip, Babad Diponegoro, La Galigo, dan surat-surat Kartini. Seluruh proses ini melibatkan kolaborasi aktif dengan Perpustakaan Nasional RI (PNRI) dan Arsip Nasional RI (ANRI).
Teknologi modern seperti IIIF (International Image Interoperability Framework) dan kecerdasan buatan (AI) juga telah digunakan untuk membuka akses lebih luas, termasuk dalam pembacaan naskah lontar. Perpustakaan Leiden juga membuka program fellowship tahunan bagi peneliti Indonesia, meski partisipasi dari Indonesia masih minim.
Fadli menilai, saatnya Indonesia lebih aktif mengambil peran. Ia mendorong pembangunan Indonesian Global Digital Library sebagai pusat akses satu pintu koleksi digital Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Ia juga menekankan pentingnya penerjemahan metadata koleksi ke dalam Bahasa Indonesia agar dapat diakses lebih luas oleh publik dalam negeri.
“Kami ingin kerja sama ini diperluas, termasuk dalam pertukaran keahlian, pengembangan riset, dan pelatihan sumber daya manusia,” ujar Fadli.
Dalam kunjungannya, Fadli juga melihat pameran mini koleksi dokumenter Indonesia di Leiden. Koleksi tersebut mencakup Babad Diponegoro, lukisan awal Pangeran Diponegoro, laporan penangkapannya oleh Jenderal De Kock (1830), serta surat-surat Melayu untuk Sultan Sumenep.
Menbud secara khusus meminta agar salinan digital koleksi ini segera dikirim ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerja sama semacam ini penting bukan hanya untuk diplomasi arsip, tapi juga untuk mengembalikan warisan pengetahuan bangsa kepada rakyatnya.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat kerja sama internasional, mendorong digitalisasi manuskrip, dan membuka kembali akses warisan dokumenter Indonesia yang selama ini terpisah dari ruang publik nasional.
-

Preman Intimidasi Jukir Resmi Minimarket di Surabaya, Polisi Buru Pelaku
Surabaya (beritajatim.com) – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tegalsari tengah memburu para pelaku komplotan preman yang mengintimidasi seorang juru parkir (jukir) resmi di sebuah minimarket kawasan Jalan Kartini, Surabaya, Kamis (12/6/2025).
Korban, bernama Hadi Purwanto, bekerja sebagai jukir resmi yang ditugaskan oleh pihak minimarket sesuai aturan baru dari Pemerintah Kota Surabaya.
Kapolsek Tegalsari, Kompol Rizki Santoso membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pihak minimarket terkait kejadian dugaan intimidasi yang dialami jukir resmi tersebut.
“Betul ada pengaduan salah satu minimarket mendapat intimidasi dari jukir liar atau preman. Saat ini tengah dilakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku,” terang Rizki, Kamis (12/6/2025).
Insiden intimidasi itu terjadi pada Kamis malam, 5 Juni 2025. Hadi Purwanto mengaku didatangi oleh delapan orang tidak dikenal yang memaksa meminta jatah lahan parkir. Mereka datang dengan sikap mengancam dan membentak-bentak korban.
“Intimidasi minta lahan, minta tempat buat makan sehari-hari. Kami arahkan untuk mediasi bahwasannya ini tempat Indomaret,” kata Hadi kepada wartawan usai ditemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (11/6).
Hadi bersyukur tidak sampai mengalami kekerasan fisik dalam kejadian tersebut, meskipun tekanan psikologis akibat ancaman yang diterimanya cukup besar. “Bentak-bentak iya, tidak ada kekerasan. Mengancam minta lahan parkir,” urainya.
Menanggapi kasus ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap aksi premanisme yang mengganggu ketertiban serta rasa aman pekerja jukir resmi di minimarket. “Makanya kalau ada jukir di minimarket tak bela,” tegas Eri.
Lebih lanjut, Eri memastikan bahwa pihak kepolisian telah menangani kasus ini dan akan mengambil langkah tegas kepada para pelaku. “Pak Kapolrestabes sudah menyampaikan enggak ada preman. Dipastikan akan ditangkap jika ada preman. Bahkan akan melakukan tindakan tegas terukur,” tandasnya.
Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh minimarket di kota tersebut menyediakan jukir resmi berseragam. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik parkir liar dan pungutan liar yang merugikan masyarakat.
Namun, implementasi kebijakan tersebut rupanya memunculkan gesekan di lapangan, terutama dengan kelompok-kelompok preman yang selama ini memanfaatkan celah di sektor parkir informal.
Pihak kepolisian pun kini tengah mendalami identitas para pelaku dan terus melakukan penyelidikan intensif guna menjaga keamanan dan kenyamanan warga, khususnya pekerja jukir resmi. [ram/suf]
-
/data/photo/2025/06/11/684988000772a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Jukir Resmi Minimarket di Surabaya Disatroni Preman, Eri Cahyadi: "Ojo Wedi", Kita Lawan! Surabaya
Jukir Resmi Minimarket di Surabaya Disatroni Preman, Eri Cahyadi: “Ojo Wedi”, Kita Lawan!
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
meminta kepada para juru parkir (jukir) resmi minimarket, untuk melawan para preman yang memaksa meminta lahan.
Diketahui, Eri meminta seluruh minimarket di Surabaya, agar menggunakan jukir dengan rompi perusahaan.
Akan tetapi, kelompok preman mengintimidasi para petugas resmi tersebut.
“Kemarin petugas parkir (resmi)
iki diparani
(ini didatangi) preman, ditekan untuk mereka menggantikan tempat jukirnya. Saya bilang lawan,” kata Eri, di salah satu minimarket, Kamis (12/6/2025).
Eri mengatakan, para preman tersebut melakukan intimidasi karena berusaha menguasai lahan parkir minimarket.
Oleh karena itu, dia mengajak
jukir resmi
untuk melawan bersama.
“Kenapa petugas parkir
iki
ditekan? Ya karena ingin menguasai lahan minimarket ini. Tapi saya sampaikan,
ojok wedi
(jangan takut) mas,
awakdewe
(kita) lawan preman itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Eri, preman tersebut tidak tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) manapun di Surabaya.
Mereka kelompok yang hanya ingin mencari lahan untuk parkir liar.
“Jadi preman itu bukan orang ormas. Kalau ormas sukunya macam-macam, tapi semuanya menjaga,
nek ono sing
(kalau ada yang) premanisme itu berarti bukan ormasnya Surabaya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa jukir resmi di sejumlah minimarket mengaku didatangi preman untuk meminta lahan parkir.
Yakni jukir resmi di minimarket di Jalan Kartini dan Jalan Dharmahusada, Kota Surabaya.
Jukir resmi
salah satu minimarket Jalan Kartini, Hadi Purwanto mengatakan, awalnya didatangi oleh beberapa preman yang meminta lahan parkir di lokasi itu, Kamis(5/6/2025) malam.
“Pertama datang sekitar satu sampai dua orang, setelah itu datang gerombolan kurang lebih 8 sampai 9 orang. (Minta) jaga sini, minta diambil alih,” kata Hadi, di lokasi, Rabu (11/6/2025).
Sedangkan, Hadi mengaku, tidak mengetahui sejumlah preman tersebut berasal dari kelompok mana.
Sebab, beberapa orang tersebut sama sekali tidak menjawab ketika ditanya.
“Kalau ditanyai nggak ngaku, takut mungkin,
enggak
dari organisasi masyarakat (ormas) intinya segerombolan orang. Logatnya ya umum, kita enggak bisa bilang satu ras,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Hadi, sekelompok orang yang datang tersebut mengintimidasi dan mengancamnya.
Namun, dia tak menjelaskan secara detail ucapan yang dilontarkan beberapa preman itu.
“Intimidasi
kayak
biasa kayak minta lahan, minta tempat buat untuk makan sehari-hari begitu. (Omongan) kerasnya ya minta lahan, bahwasanya lahan sini punya saya, bilang begitu,” ujarnya.
”
Enggak
,
enggak
ada kekerasan fisik, (ancaman) senjata tajam masih belum, kalau ancaman sih ya memang iya. Untuk sampai saat ini
enggak
ada kekerasan, bentak-bentak iya,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Jukir Resmi Minimarket Surabaya Diintimidasi Preman, Wali Kota Eri Cahyadi: Akan Saya Bela!
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam menertibkan praktik parkir liar di wilayahnya. Setelah mewajibkan seluruh minimarket dan tempat usaha modern mempekerjakan juru parkir (jukir) resmi berseragam, muncul gangguan dari kelompok tak dikenal terhadap para jukir resmi tersebut.
Salah satunya dialami oleh Hadi Purwanto, jukir resmi di salah satu minimarket di Jalan Kartini, Surabaya. Ia mengaku mengalami intimidasi dari delapan orang pria tak dikenal yang mendatanginya pada Kamis malam (5/6/2025).
“Intimidasi minta lahan, minta tempat buat makan sehari-hari. Kami arahkan untuk mediasi bahwasannya ini tempat Indomaret,” kata Hadi kepada wartawan, Rabu (11/6/2025), usai bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Menurut Hadi, para pria tersebut membentak dan mengancam, meski tidak sampai melakukan tindakan kekerasan secara fisik. “Bentak-bentak iya, tidak ada kekerasan. Mengancam minta lahan parkir,” urainya.
Hadi menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai jukir resmi atas arahan dari Pemerintah Kota. Ia menegaskan bahwa parkir di lokasi minimarket tempatnya berjaga sudah ditetapkan bebas pungutan liar.
“Mediasi bahwasannya di sini sudah diberi arahan dari Pak Eri bebas parkir. Responnya mereka menyanggupi. Saat ini belum datang lagi,” katanya.
Hadi menambahkan bahwa para pelaku tidak mengungkapkan identitas mereka saat diminta. “Saat ditanya (identitasnya), mereka tidak mengaku, mungkin takut. Bukan (ormas) ngakunya. Cuma segerombolan orang,” imbuhnya.
Menanggapi insiden ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta para jukir resmi agar tidak gentar menghadapi aksi premanisme. Ia menegaskan komitmennya untuk membela para jukir yang bekerja secara sah di minimarket. “Makanya kalau ada jukir di minimarket tak bela,” tegas Eri.
Ia juga menyampaikan bahwa kasus ini telah ditangani oleh aparat kepolisian setempat dan pihaknya tidak akan mentoleransi keberadaan preman di Surabaya.
“Pak Kapolrestabes sudah menyampaikan enggak ada preman. Dipastikan akan ditangkap jika ada preman. Bahkan akan melakukan tindakan tegas terukur,” tandas Eri.
Kejadian ini menjadi perhatian publik, terutama dalam upaya Pemerintah Kota Surabaya menciptakan ketertiban dan rasa aman di ruang-ruang publik. Warga pun diimbau untuk mendukung kebijakan parkir resmi dan melaporkan jika menemukan praktik intimidasi serupa. [ram/suf]
-

Walkot Surabaya Eri Beber Alasan Mengapa Minimarket Tanpa Jukir Resmi Disegel
Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan mengapa pemerintah kota (pemkot) menyegel lahan parkir minimarket, yang belum menyediakan juru parkir (jukir) resmi.
Menurut Eri, penyegelan dilakukan berlandaskan hukum Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2023 dan perda nomor 3 tahun 2018, yang mengatur semua tempat usaha memiliki tempat parkir.
“Di pasal 14-nya, maka disebutkan di sana di ayat 1 H, bunyi di pasal 14 itu semua tempat parkir yang di luar ruang jalan harus disiapkan oleh pemilik usaha. Di ayat tersebut juga bunyi disediakan petugas parkir resmi dan menggunakan identitas dari perusahaan itu,” kata Eri saat sidak minimarket di Jalan Kartini, Rabu (11/6).
Kemudian, aturan untuk menyediakan jukir resmi juga ditindaklanjuti dengan Perwali nomor 116 tahun 2023.
“Di situ disebutkan toko swalayan harus menyediakan tempat parkir. Nah, berarti harus mengacu kepada Perda nomor 3 tahun 2018 maka menyediakan petugas parkir yang menggunakan identitas. Dan ketika Jika dia mengajukan izin, maka dia mempunyai kewajiban dan janji di izinnya itu menyediakan petugas parkir,” jelas Eri.
Namun, selama ini kenyataannya tidak semua minimarket menyediakan parkir dan juru parkir resminya, serta menjadi pro – kontra di masyarakat. Maka dari di situ, Eri menyebut, pihak minimarket terindikasi melanggar Perda.
“Ternyata di perda parkir tadi itu bahwa ketika toko swalayan itu buka maka harus menyediakan parkir dan petugas parkir, tetapi ternyata tidak semua toko swalayan, hanya sebagian kecil yang mengurus izin penyelenggaraan parkir. Berarti dia melanggar perda dan melanggar syarat perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya,” katanya.
Selain itu, jika pemilik usaha telah menyediakan lahan parkir. Namun, tidak dibarengi dengan jukir resmi juga terindikasi melanggar.
“Maka ketika dia (pelaku usaha) tidak menyiapkan lahan parkir dan tidak menyediakan petugas parkir, maka dia melanggar perizinan. Maka sanksinya ketika dia melanggar perizinan termasuk IMB maka dicabut perizinannya,” ungkapnya.
Eri juga menambahkan bahwa, selama ini dirinya memilih untuk memberikan peringatan kepada pihak minimarket, sehingga diharapkan pelaku usaha harus taat menyediakan juru parkir resmi.
“Saya berikan kesempatan dulu sing tak silang adalah tempat parkirnya. Kemarin ada yang bilang jukir yang masalah yang ditutup tempat usahanya. Saya jawab karena tempat usaha ini melanggar aturan,” tutup Eri. [ram/ian]

