kab/kota: Karet

  • Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA— BPI Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN membentuk pusat koordinasi untuk memetakan, menginventarisir, dan menyalurkan bantuan seluruh BUMN untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Pusat koordinasi tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu untuk membentuk pusat koordinasi untuk memetakan kebutuhan mendesak, menginventarisasi ketersediaan bantuan di seluruh BUMN, sekaligus menyiapkan jalur distribusi alternatif setelah akses darat dilaporkan tidak dapat dilalui. 

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya membuka jalur udara agar bantuan dapat bergerak cepat.

    Dengan terbukanya jalur udara, mobilisasi cepat logistik antar-BUMN, serta upaya teknis pemulihan jaringan dan listrik yang terus berlangsung, operasi kemanusiaan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak titik terdampak dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di Aceh dan Sumatra bagian utara. 

    “Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,” ujarnya. 

    Rosan menegaskan bahwa upaya penyaluran bantuan dan pemulihan layanan BUMN terus diperkuat. 

    “Ini baru tahap awal. Kami akan terus bekerja dengan BP BUMN dan seluruh BUMN agar bantuan tersampaikan dan masyarakat di Aceh maupun Sumatra lainnya dapat segera pulih,” ujarnya. 

    Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pengiriman bantuan BUMN telah dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, termasuk Aceh bagian utara. Pengiriman pertama dimulai pada gelombang awal akhir pekan, disusul oleh pengiriman lanjutan yang dikonsolidasikan pada Senin (1/12/2025). 

    Melalui dukungan pesawat khusus dari Garuda-Citilink, sebanyak 9,4 ton bantuan berhasil diberangkatkan menuju Aceh melalui Kualanamu untuk kemudian diteruskan ke Lhokseumawe. 

    Seluruh bantuan diterima oleh BPBD dan unsur TNI, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko, fasilitas publik, serta wilayah yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan tinggi atau perahu.

    “Secara total, puluhan ton bantuan telah dikonsolidasikan, meliputi perlengkapan bayi, selimut, bahan pangan pokok, susu formula, makanan siap saji, obat–obatan serta vaksin, dan kebutuhan logistik lain bagi pengungsian dan kecamatan terisolasi, termasuk pembukaan dapur umum hingga tim yang membantu evakuasi warga,” paparnya.

    Posko tanggap darurat juga didirikan di berbagai titik untuk menyaluarkan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Pemulihan layanan publik juga menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.  

    Telkom Group melaporkan 12 Sentral Telepon Otomatis (STO) yang blackout dan menyebabkan ribuan base transceiver station (BTS) terdampak. Upaya pemulihan terus berlangsung meski beberapa lokasi hanya bisa diakses dengan perahu karet. 

    Sementara itu, PLN yang mengerahkan material jaringan dan genset, bersama TNI AU, menggunakan Hercules dan helikopter agar 41 genset bisa terpasang di lokasi vital seperti rumah sakit, pelabuhan, dan posko logistik.

    Pertamina memperkuat suplai BBM dan LPG dengan mengerahkan awak mobil tangki (AMT) tambahan dari berbagai daerah, meningkatkan suplai dari Padang, serta mengirim 30 skid tank LPG dari Dumai. 

    Pertamina juga menyalurkan BBM darurat untuk alat berat, 5.000 liter Dexlite di Tapanuli Utara, serta 6.000 liter avtur untuk mendukung misi penerbangan BNPB. 

  • Dirut Inhutani V Bantah Beli Rubicon Pakai Duit Suap
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    Dirut Inhutani V Bantah Beli Rubicon Pakai Duit Suap Nasional 1 Desember 2025

    Dirut Inhutani V Bantah Beli Rubicon Pakai Duit Suap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yana Rady membantah membeli mobil Rubicon menggunakan uang dari terdakwa sekaligus Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) Djunaidi Nur.
    Dicky mengatakan, mobil itu dibelinya menggunakan uang tabungan dari gaji.
    Hal ini, Dicky sampaikan saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi kasus
    korupsi
    kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT
    Inhutani
    V tahun 2024-2025.
    “Yang mobil
    Rubicon
    , itu bayar dalam rupiah, bukan uang dollar Singapura?” tanya salah satu pengacara terdakwa Djunaidi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Dicky mengatakan, mobil Rubicon itu sepenuhnya dibayar menggunakan uang rupiah.
    Awalnya, ia lebih dahulu membayar uang down payment (DP) senilai Rp 50 juta. Kemudian, pelunasannya menggunakan uang dari rekening miliknya.
    “Itu uang asalnya dari mana?” tanya pengacara Djunaidi lagi.
    Dicky mengaku, uang pelunasan Rubicon berasal dari gajinya.
    “Uang gaji saya pak,” jawab Dicky.
    Asal usul uang pelunasan Rubicon ini menjadi perhatian karena peristiwa yang terjadi sebelum pembelian mobil dan di tengah pelunasan.
    Sebelum memutuskan untuk membeli mobil Rubicon, awalnya Dicky meminta Djunaidi untuk membeli Pajero miliknya.
    Kepada Djunaidi, Dicky mengaku hendak membeli sebuah mobil baru yang bisa digunakan di kota sekaligus kuat dibawa ke hutan.
    Mendengar pernyataan Dicky, Djunaidi pun menyuruh untuk berkoordinasi dengan Aditya Simaputra, asisten pribadi Djunaidi sekaligus staf perizinan di PT Sungai Budi Group.
    Tidak lama setelah penyampaian itu, Dicky dan Aditya pun menjalin komunikasi.
    Atas arahan Djunaidi, Adit sempat memberikan beberapa rekomendasi. Mulai dari mobil Palisade, Fortuner, hingga Subaru.
    Namun, merek-merek yang disebutkan Adit belum memuaskan Dicky. Ia pun mencari sendiri mobil yang diinginkan sampai akhirnya Dicky melihat sebuah iklan tentang mobil Rubicon.
    Saat itu, tertera harga Rp 2,3 miliar, belum termasuk diskon dan promo khusus. Tertarik dengan iklan tersebut, Dicky segera menghubungi nomor marketing yang tertera.
    Tak memakan waktu lama, ia sudah menyambangi diler dan langsung membayar down payment (DP) senilai Rp 50 juta.
    Usai membayar DP, Dicky langsung menghubungi asisten Djunaidi, Adit untuk menginformasikan kalau ia sudah tidak perlu dibantu lagi untuk mencari mobil.
    “Lalu saya kontak Adit, ‘Dit,’ saya bilang, ‘Untuk kendaraan enggak usah dibantu lagi, karena saya sudah beli mobil Rubicon,’ saya bilang. Dan, sudah saya DP,” lanjutnya.
    Setelah menyatakan hal itu, Adit mendatangi Dicky di Kantor Inhutani V di Jalan Villa Karet Semanggi, Jakarta Selatan.
    Pertemuan ini terjadi pada 1 Agustus 2025. Saat itu, Adit mengantarkan sebuah ‘titipan’ dari Djunaidi untuk Dicky.
    “Terus beliau menyampaikan, ‘Ini pak ada titipan dari Pak Djun’. Saya terima semacam bingkisan begitu, pak. Terus saya tanya, ‘Loh ini apa Dit?’ (Jawab Adit) ‘Ya uang Singapura’ katanya, pak,” kata Dicky.
    Di hadapan majelis hakim, Dicky mengelak pernah membuka titipan itu.
    Tapi, saat menerima bingkisan dari Adit, Dicky mengaku asisten Djunaidi ini sempat memberitahu isi titipan tersebut.
    “(Kata Adit) Dolar Singapura. 189.000 (dollar Singapura),” kata Dicky.
    Dicky membantah menggunakan uang 189.000 dollar Singapura untuk membayar Rubicon yang baru saja dipesan.
    Tapi, setelah menerima uang dari Djunaidi ini, Dicky memang sempat menelepon pihak diler untuk menanyakan apakah bisa pelunasan Rubicon memakai mata uang asing.
    Pihak diler mengatakan tidak bisa sehingga pelunasan menggunakan uang rupiah dari rekening atas nama Dicky.
    Sementara, uang 189.000 dollar Singapura itu disimpan di rumah Dicky yang berada di Bandung, Jawa Barat hingga akhirnya disita penyidik ketika ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT)
    KPK
    pada Rabu, 13 Agustus 2025 lalu.
    “Pakai rekening dari rekening saya sendiri. Uang dolarnya yang dari Pak Djun tetap di rumah,” kata Dicky.
    Mobil Rubicon ini diketahui sudah disita oleh KPK bersama dengan uang tunai sebesar 189.000 Dolar Singapura atau sekitar Rp 2,4 miliar, uang tunai Rp 8,5 juta.
    Saat ini, Dicky sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, berkas perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan.
    Dilansir ANTARA, Selasa (11/11/2025),
    suap
    ini diungkapkan jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan.
    Jaksa penuntut umum dari KPK itu adalah Tonny Pangaribuan dan dua pengusaha swasta itu adalah Djunaidi Nur dan Aditya Simaputra.
    Suap dari mereka berdua senilai 199 ribu Dolar Singapura atau bila menggunakan kurs Rp 12.800 per dollar Singapura maka nilainya setara Rp 2,55 miliar.
    Tonny Pangaribuan menyatakan dua pengusaha tersebut memberikan suap kepada Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady.
    “Suap diberikan dengan maksud supaya Dicky dapat mengondisikan atau mengatur agar PT PML tetap dapat bekerja sama dengan PT Inhutani V dalam memanfaatkan kawasan hutan pada register 42, 44, dan 46 di wilayah Provinsi Lampung,” ujar JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.
    Adapun Djunaidi Nur merupakan salah satu direktur di PT PML, sedangkan Aditya Simaputra merupakan asisten pribadi Djunaidi serta staf perizinan di PT Sungai Budi Group.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

    Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

    Jakarta

    Banjir bandang yang terjadi di Sumatra pada November 2025 menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah.

    Hal ini disampaikan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU. Disebutkan Hatma, penataan dan pengendalian kawasan yang lemah turut berpengaruh mengakibatkan maraknya perambahan hutan dan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta illegal logging di kawasan hulu sehingga menjadi penyebab berbagai bencana hidrometeorologi kerap muncul di wilayah tersebut.

    Hutan-hutan lindung di ekosistem Batang Toru yang semestinya menjadi area tangkapan air banyak dikonversi menjadi perkebunan, atau dibabat oleh para pembalak liar mengakibatkan saat hujan lebat, air yang melimpah tak bisa lagi tertahan secara alami di hulu dan langsung menghantam pemukiman di hilir.

    “Banjir bandang di November 2025 di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat mungkin tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah seiring akumulasi deforestasi dan perubahan iklim,” ujarnya seperti dikutip dari situs UGM, Senin (1/12/2025).

    Secara geografis, Pulau Sumatra beriklim tropis basah, dan hal ini akan selalu rentan terhadap hujan lebat. Sementara kerusakan lingkungan seperti pembukaan hutan di pegunungan dan penyempitan sungai menjadikan wilayah ini ibarat menyimpan bom waktu bencana. Tanpa pembenahan serius, setiap puncak musim hujan bisa mendatangkan petaka serupa di masa mendatang.

    “Alam memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas untuk menahan gempuran cuaca ekstrem, dan kapasitas itu sangat bergantung pada kelestarian lingkungannya. Ketika manusia merusak lingkungan melebihi ambang batas maka alam akan ‘membalas’ dengan bencana yang dahsyat. Oleh sebab itu, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana ke depan harus menyeimbangkan antara pendekatan struktural (infrastruktur teknis) dan pendekatan ekologis,” paparnya.

    Banjir Lebih Parah

    Peringatan banjir akan terjadi lebih sering dan lebih parah sudah sering disuarakan ilmuwan dan para pemerhati lingkungan. Laporan sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal Ecology and Society pada Agustus 2020 mengungkapkan penyebab kenapa Indonesia dilanda bencana banjir lebih sering dan lebih parah.

    Riset ini menyebutkan bahwa perubahan tata guna lahan yang cepat di Indonesia telah berdampak pada siklus air lokal di negeri ini, salah satu dampaknya adalah berupa banjir. Riset multidisiplin ilmu yang dikerjakan tim peneliti gabungan dari University of Göttingen, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini menunjukkan bahwa perluasan perkebunan monokultur, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet, menyebabkan banjir di Indonesia terjadi lebih sering dan lebih parah.

    Dalam laporannya, tim peneliti menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi dan keparahan banjir terkait dengan proses ekohidrologi dan sosial yang saling memengaruhi, termasuk degradasi tanah di area pertanian monokultur, perluasan perkebunan kelapa sawit ke area lahan basah, dan pembangunan bendungan pelindung banjir.

    Dalam studi ini, para peneliti melakukan hampir 100 wawancara dengan petani kecil Indonesia, penduduk desa, dan para pengambil keputusan di Provinsi Jambi, Sumatra. Mereka kemudian membandingkan dan melengkapi analisis hasil-hasil ini dengan pengukuran ilmiah curah hujan, muka air sungai dan air tanah, sifat-sifat tanah, serta pemetaan penggunaan lahan dari wilayah tersebut.

    “Banyak studi tentang hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan banjir hanya didasarkan pada analisis dari masing-masing disiplin ilmu dan dengan demikian hanya memberikan wawasan yang terpisah-pisah tentang proses yang mendasarinya,” ujar penulis utama studi Jennifer Merten, dari Department of Human Geography, University of Göttingen, dikutip dari Science Daily.

    “Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menggunakan data seluas mungkin dari berbagai disiplin ilmu dan juga untuk memasukkan observasi dari penduduk setempat,” sebutnya.

    Dalam laporan hasil riset ini, para ilmuwan dari German-Indonesian Collaborative Research Centre EFForTS (Ecological and Socio-Economic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems) menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit dan karet saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus air lokal.

    “Perubahan penggunaan lahan skala besar menyebabkan pemadatan tanah, sehingga lebih sedikit hujan yang diserap oleh tanah dan air dengan cepat mengalir ke permukaan. Secara khusus, penghancuran lahan di daerah rawan banjir yang semakin parah berdampak besar dalam proses siklus air lokal ini,” jelas Christian Stiegler dari Bioclimatology Group di University of Göttingen yang juga menjadi anggota peneliti dalam tim riset ini.

    Dari perspektif penduduk desa, pembangunan bendungan banjir dan saluran drainase juga berkontribusi pada perubahan pola banjir lokal. Karena perkebunan-perkebunan kelapa sawit semakin banyak dibudidayakan di lahan basah seperti dataran bantaran sungai atau lahan gambut. Pemilik perkebunan yang lebih besar kemudian mencoba mengendalikan banjir di lahan mereka melalui pembangunan konstruksi semacam itu.

    “Namun, bendungan seperti itu sering kali menyebabkan peningkatan banjir di perkebunan petani kecil di sekitarnya,” jelas Merten, melaporkan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama mengunjungi daerah tersebut.

    Menurutnya, peningkatan banjir semacam ini pada akhirnya juga menyebabkan ketegangan sosial dan konflik baru di antara lapisan masyarakat. Terutama antara petani kecil dengan pemilik perkebunan sawit yang lebih besar.

    Untuk mengurangi dampak perubahan penggunaan lahan pada siklus air, para peneliti dalam riset ini menyarankan perlindungan tanah dan perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik, terutama di daerah rawan banjir dan lahan basah. Hal ini sangat penting diterapkan karena dapat berpengaruh besar dalam mencegah banjir.

    Selain itu, penting juga untuk mengatur lanskap wilayah dan mengontrol pembangunan saluran air untuk perlindungan banjir terhadap masyarakat. Kalau hal ini tidak diatur dan dikontrol, masyarakat sekitar dan golongan miskin menjadi kalangan yang paling terdampak oleh efek peningkatan banjir, seperti yang terjadi saat ini.

    (rns/rns)

  • Prabowo Bertolak ke Daerah Terdampak Bencana Banjir di Sumatra Hari Ini

    Prabowo Bertolak ke Daerah Terdampak Bencana Banjir di Sumatra Hari Ini

    Pemerintah mengirimkan bantuan bencana alam ke tiga provinsi terdampak bencana banjir yakni, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/11/2025). Pengiriman bantuan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun bantuan dikirim melalui tiga pesawat Hercules dan Air Bus A400 dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat pukul 07.30 WIB. Bantuan yang dikirim berupa 150 tenda, perahu karet untuk evakuasi korban terdampak bencana, genset, alat komunikasi, makanan siap saja, obat-obatan, hingga dokter dan perawat.

    “Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhannya ini tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar signal komunikasi bisa dimulai kembali,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wihaya di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat pagi.

    “Bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis tadi dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan,” sambungnya.

  • Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap korban jiwa banjir di Sumatra terus bertambah. Berdasarkan data sementara hingga 30 November 2025, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian. Termasuk mengirim tim pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

    Secara terperinci, dia menyebut dari data ini korban terbesar tercatat di di Sumatera Utara yang mencapai 217 jiwa meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.

    Kemudian untuk korban hilang juga mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah.

    “Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/30/2025).

    Sementara itu, pengungsi di wilayah ini tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

    BNPB juga mencatat akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Di Tapanuli Utara, jalan Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adiankoting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak.

    “Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.

    Di Mandailing Natal, jalur Singkuang–Tabuyung serta ruas Batang Natal–Muara Batang Gadis terputus pada beberapa titik sehingga sejumlah kecamatan terisolasi. Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas jalan nasional Sibolga–Padang Sidempuan, Sibolga–Tarutung, serta jembatan yang rusak di beberapa titik.

    Dia menyebut logistik tahap pertama untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah mencapai 100%. Meski demikian, bantuan untuk Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan masih terkendala akses darat.

    Sebagai solusi, pengiriman udara masih dilanjutkan menggunakan tiga helikopter BNPB dan TNI AD, termasuk distribusi sembako, peralatan dapur, BBM, genset, dan perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink. Beberapa sorti udara juga ditujukan khusus untuk wilayah terisolasi seperti Sopotinjak dan Muara Siabu. Total lima helikopter perbantuan BNPB dan TNI telah beroperasi dari Bandara Silangit, bersama pesawat Caravan dan alat berat dari berbagai instansi untuk pembukaan akses menuju desa yang masih terisolasi.

     

    Korban Meninggal di Aceh dan Sumatra Barat 

    Sedangkan ke Provinsi Aceh, tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang hingga kemarin. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.

    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelasnya.

    Sejumlah jalur utama masih terputus total, termasuk perbatasan Sumut–Aceh Tamiang, jembatan Meureudu di perbatasan Pidie Jaya–Bireuen, serta jalan nasional di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Akses Subulussalam–Aceh Selatan masih tergenang tanpa jalur alternatif. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

    BNPB mengaktifkan perangkat komunikasi darurat Starlink di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang, sementara mobilisasi perangkat ke wilayah lain masih berlangsung.

    Sebanyak 11 dari 17 kabupaten/kota telah menerima bantuan logistik. Operasi udara dari Lanud SIM telah melakukan lima sorti, sementara pengiriman dari Kualanamu dan jalur laut juga terus berjalan.

    Bantuan Presiden berupa 28 unit Starlink, 28 genset, 20 perahu karet, serta paket makanan dan tenda telah diterima dan sebagian didistribusikan. Penguatan buffer stock juga disiapkan untuk kebutuhan respons lanjutan.

    Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan pesawat Cessna Caravan telah dijalankan. Tiga helikopter TNI dan satu helikopter yang berada di Kualanamu dikerahkan untuk pengiriman logistik ke wilayah yang terputus akses daratnya.

    “Hari ini kita lihat di lapangan, cuacanya cerah ya,” kata Suharyanto.

    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, termasuk ruas Koto Mambang–Balingka, Pasar Baru–Alahan Panjang, Panti–Simpang IV, serta jalan nasional Padang Panjang–Sicincin dan Simpang Taman–batas Lubuk Sikaping. Upaya pembukaan akses terus dilakukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh titik terdampak.

    “Secara umum masih bisa dilalui lewat jalur darat,” ungkap Suharyanto.

    Bantuan logistik ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba, sementara delapan titik lainnya dalam perjalanan dan dikawal oleh Polda Sumbar. Pengiriman logistik tahap dua sebanyak 120 ton tengah dilakukan melalui jalur darat. Bantuan Presiden berupa 39 unit Starlink, 39 genset, tenda, LCR, dan 2.000 dus mie instan telah tiba di Bandara Minangkabau.

    BNPB mengerahkan pesawat Caravan 208B dan helikopter Bell 505 untuk mendukung mobilisasi logistik, khususnya menuju wilayah yang masih tertutup akses darat. Proses mobilisasi helikopter tambahan juga sedang berjalan.

  • Komisi IV DPR Dorong Fokus Percepatan Tangani Bencana Sumatera

    Komisi IV DPR Dorong Fokus Percepatan Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta

    Wakil Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong koordinasi dan percepatan dalam penanganan bencana di utara Sumatera, bukan fokus kepada status kedaruratan. Dia menilai pemerintah pusat sudah mengerahkan bantuan untuk melakukan penanganan.

    “Menurut saya, saat ini pemerintah daerah masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Yang dibutuhkan bukan status tetapi pendataan dan koordinasi yang baik dalam masa tanggap darurat,” kata Alex kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

    “Bapak Presiden sudah mengirimkan bantuan dan juga helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terisolir. Selanjutnya kementerian teknis sudah bisa melakukan pembukaan jalur yang terputus,” imbuhnya.

    Alex mengatakan dirinya juga ikut memantau kondisi bencana di Sumatera Barat. Menurutnya TNI/Polri juga berpartisipasi aktif dalam penanganan.

    “Dalam hal ini TNI dan Polri juga berpartisipasi aktif seperti beberapa lokasi yang saya kunjungi di Sumatera Barat, di mana TNI dan Polri membuka dapur umum dan membuka akses jalan yang tertutup. Ini terkait Sumbar. Saya tidak ingin bicara tentang Aceh atau Sumut karena belum berkunjung ke sana,” ucap dia.

    “Dalam pembicaraan dengan Pemda dan Pangdam serta Kapolda tadi di Padang juga disampaikan perihal daerah-daerah terisolir seperti di Agam dan Tanah Datar, bantuan dikirim lewat udara dan juga ada yang gunakan perahu karet menyeberangi Danau Singkarak untuk mencapai nagari yang terisolir akibat banjir. Kabupaten yang masih ada daerah terisolir adalah di Agam, Padang Pariaman dan Tanah Datar,” ujar dia.

    Menurut Alex, pemerintah dan DPR mengerahkan upaya maksimal untuk penanganan bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar. Dia yakin upaya percepatan penanganan terus dilakukan.

    Data Korban Bencana di Aceh-Sumut-Sumbar

    Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini data korban akibat bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, korban jiwa di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang.

    “Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam jumpa pers, Minggu (30/11).

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh sendiri total 96 orang meninggal dunia dan 75 lainya masih hilang. Data korban jiwa tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

    Terakhir, untuk wilayah Sumatera Barat jumlah korban tewas menjadi 129, sementara 118 lainnya masih hilang. Suharyanto menyebut kondisi Sumatera Barat sudah lebih puluh dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara.

    “Korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka,” ujarnya.

    (lir/gbr)

  • Mendagri Tito Sebut Logistik untuk Lhokseumawe dan Aceh Utara Harus Ditambah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 November 2025

    Mendagri Tito Sebut Logistik untuk Lhokseumawe dan Aceh Utara Harus Ditambah Regional 30 November 2025

    Mendagri Tito Sebut Logistik untuk Lhokseumawe dan Aceh Utara Harus Ditambah
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkejut menyaksikan dahsyatnya bencana yang melanda kabupaten/kota di Aceh.
    Sejumlah akses darat putus total dan terkendala logistik bahan pangan.
    “Dan kami sudah cek itu, jadi di sini (
    Aceh Utara
    dan Lhokseumawe) sangat diperlukan adalah pangan, logistik harus kita tambah stok nya,” kata Tito di Lhokseumawe, Minggu, (30/11/2025).
    Dia menyebutkan, logistik makanan untuk Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara segera didistribusi lewat jalur laut dan udara. 
    Dia menyebutkan kapal Basarnas telah tiba di Lhokseumawe dan dengan perahu karet segera mendistribusi bahan makanan.
    “Di sini kan perlu stok, beras memang ada, tapi perlu stok tambahan lagi dan seperti kebutuhan lainnya yaitu susu, pampes dan pakaian juga,” sebutnya.
    Dia menyebutkan setiba di Jakarta segera melaporkan kondisi itu ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Sedangkan seperti Pidie dan Pidie Jaya bisa dipasok dari Banda Aceh, untuk Banda Aceh sendiri dipasok lewat udara,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, saat ini banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disparbud Jabar Siapkan 7 Desa Wisata Berbasis Agrikultural di #7elajahlembur

    Disparbud Jabar Siapkan 7 Desa Wisata Berbasis Agrikultural di #7elajahlembur

    Jakarta

    Kabupaten Subang menyiapkan tujuh desa wisata berbasis agrikultural melalui program #7elajahlembur. Langkah ini diperkuat dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 500.13.1/Kep.400-Disparpora/2025 mengenai Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Subang.

    Produk hukum tersebut tercatat dalam JDIH Jawa Barat dan JDIH Kabupaten Subang sebagai dasar arah pengembangan pariwisata berbasis desa.

    Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang mengonfirmasi ada tujuh desa yang siap dikembangkan menjadi desa wisata agrikultural. Tujuh desa ini tersebar di Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Sagalaherang, dengan karakter alam, budaya, dan potensi pertanian yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi dalam satu klaster wisata, berikut daftarnya

    1. Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan

    Desa pertama yang diproyeksikan menjadi desa agrowisata adalah Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan. Desa ini dikenal memiliki kekuatan pada wisata berbasis budaya Sunda yang hidup di tengah lanskap pertanian.

    2. Desa Situsari, Kecamatan Dawuan

    Foto: Dok. Disparbud Jabar

    Desa ini menawarkan suasana kampung adat dengan deretan rumah bambu di area hijau. Desa ini memiliki potensi wisata alam dan sejarah, antara lain Situ Cikadongdong sebagai titik rekreasi perairan, serta Situs Megalitikum Gurudug yang menyimpan jejak budaya masa lampau dan menjadi daya tarik wisata edukasi.

    Pemkab Subang juga menyiapkan Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan sebagai bagian dari klaster agrowisata. Desa ini memiliki lahan kebun karet yang luas dan dinilai potensial untuk wisata berbasis perkebunan. Potensi yang sudah dikenal masyarakat antara lain Bumi Perkemahan Cijuhung serta Pemancingan Saung Nyumput Citugu.

    4. Desa Margasari, Kecamatan Dawuan

    Foto: Dok. Disparbud Jabar

    Wilayah ini memiliki bentang pertanian yang dominan dan menyimpan potensi wisata sejarah-budaya di tengah lanskap agraris. Margasari memiliki Situs Budaya Patenggeng dan Taman Agro Cisampih, serta beberapa potensi pendukung seperti ritual Ruatan Bumi, makam Eyang Bahu Reksa, hingga aktivitas budidaya ikan nila dan lele. Desa ini diarahkan menjadi desa wisata dengan narasi jejak sejarah dan kesuburan alam.

    5. Desa Cisampih, Kecamatan Dawuan

    Desa ini membawa daya tarik wisata alam hijau dengan titik unggulan Situ Peron dikenal dengan nama Situ Love. Desa ini juga sudah dikenal lewat Cinangling Bike Park, camping ground, serta keberadaan PLTA Cinangling. Dengan kombinasi kebun, sawah, dan fasilitas pendukung tersebut, Cisampih diarahkan menjadi agrowisata kebun-sawah terintegrasi.

    6. Desa Jambelaer, Kecamatan Dawuan

    Desa Jambelaer, Kecamatan Dawuan yang berjarak sekitar 15,5 km dari pusat kota Subang. Desa ini memiliki potensi buah-buahan dan UMKM olahan hasil pertanian seperti pisang.

    Selain itu, desa ini punya aliran sungai yang deras sebagai daya dukung wisata alam. Pengembangan Jambelaer dirancang lewat konsep ‘Taman Buah Lembur’ untuk memperkuat wisata berbasis kebun produktif dan ekonomi warga.

    7. Desa Curugagung, Kecamatan Sagalaherang

    Desa Curugagung masuk dalam daftar desa agrowisata dengan karakter wisata kebun, hutan, dan alam. Beberapa titik yang jadi magnet wisata di Curugagung meliputi Agrowisata Durian, Pemandian Air Panas Batu Kapur, serta Curug Cina. Dengan tambahan area persawahan, Curugagung diharapkan menjadi destinasi yang memadukan wisata buah, alam, dan air terjun dalam satu jalur.

    Program #7elajahlembur ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa lewat pariwisata berbasis potensi lokal, terutama pertanian, kebun, dan lanskap alam. Pemkab Subang menilai pendekatan agrowisata dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, mulai dari homestay, kuliner lokal, edukasi pertanian, hingga penjualan produk UMKM.

    Dengan adanya penguatan regulasi dari provinsi dan kabupaten, Pemkab Subang memastikan pengembangan tujuh desa wisata agrikultural ini akan berjalan bertahap, menyesuaikan kesiapan desa dan dukungan infrastruktur. Selain memperluas destinasi wisata di Subang, program ini juga ditargetkan menjadi model pengembangan desa yang berkelanjutan, berbasis partisipasi warga, serta menjaga nilai budaya dan lingkungan setempat.

    (akn/ega)

  • Polri kirim 4,4 ton logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara

    Polri kirim 4,4 ton logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara

    Jakarta (ANTARA) – Polri mengirimkan kembali bantuan logistik seberat 4.459 kilogram untuk memperkuat operasi tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera Utara, Minggu.

    Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menegaskan bahwa pengiriman hari kedua ini merupakan bentuk konsistensi Polri dalam mendukung penanganan bencana.

    “Hari ini adalah pengiriman hari kedua, dan Polri terus memastikan seluruh kebutuhan perlengkapan lapangan terpenuhi agar operasi tanggap darurat berjalan optimal,” kata Erdi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu

    Ia menjelaskan bahwa berbagai kebutuhan pokok dan peralatan operasional kembali dikirim.

    “Kami mengirimkan Gajahfood 684 kilogram (57 koli), perahu karet 280 kilogram (4 koli), tiang tenda 630 kilogram (14 koli), tenda 316 kilogram (4 koli), serta besi konektor tenda 200 kilogram (4 koli),” jelasnya.

    Selain itu, pengiriman juga mencakup perlengkapan hunian sementara. berupa 15 unit velbed dengan total bobot 450 kilogram untuk mendukung akomodasi personel di lapangan.

    Erdi menerangkan bahwa perlengkapan teknis turut menjadi prioritas.

    “Kami menyalurkan MTP-FT 850 kilogram (50 koli), pemanas MTP-FT 75 kilogram (25 koli), genset portabel 129 kilogram (3 koli), serta panel surya 105 kilogram (7 koli),” ujarnya.

    Selain itu juga dikirim jas hujan 620 kilogram (17 koli), goni 90 kilogram (2 koli), dan lampu penerangan 30 kilogram (3 koli).

    Seluruh logistik tersebut telah dikemas dalam puluhan koli agar pendistribusian berjalan cepat dan tepat sasaran.

    “Kami berharap bantuan pada hari kedua ini dapat segera digunakan di area terdampak dan mempercepat penanganan di titik-titik kritis,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di beberapa wilayah Sumatera akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya.

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.

    Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang.

    Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

    Sementara itu, Di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Di sisi lain, korban meninggal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam.

    Sedangkan jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.

    Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Daerah
    Meninggal Dunia
    Orang Hilang

    DI Aceh
    47 orang
    51 orang

    Sumatra Utara
    166 orang
    143 orang

    Sumatra Barat
    90 orang
    85 orang

    Total
    303 orang
    276 orang

    Sumber: BNPB, per 30 November 2025

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.

    “Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

    Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.

    “Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bantuan yang disalurkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya.

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.