Xcloud.id

kab/kota: Karet

  • Polda Metro sebut 24 saksi diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi

    Polda Metro sebut 24 saksi diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini sudah memeriksa sebanyak 24 saksi terkait laporan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) tentang tuduhan ijazah palsu.

    “Sampai dengan hari ini, setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman diproses penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Ade Ary menjelaskan laporan Jokowi pada Rabu (30/4) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya berawal adanya sebuah video di media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik.

    “Kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan yakni pelapor selaku korban mengetahui adanya video fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik pelapor,” katanya.

    Kemudian, pelapor meminta asisten pribadinya dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik.

    “Sebagaimana yang dinyatakan di antaranya oleh pelapor yaitu berinisial RHS, RSN, TT, ES, dan KTR,” kata Ade Ary.

    Atas dasar itulah pelapor membuat laporan, Ade Ary juga menyebutkan pihak pelapor telah membawa sejumlah barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik.

    “Antara lain ada satu buah ‘flashdisk’ berisikan 24 link video youtube dan konten pada media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada ‘print out’ legalisir dan juga ada fotokopi ‘cover’ dari skripsi dan lembar pengesahan,” katanya.

    Kemudian, saat dikonfirmasi mengenai siapa terlapor dalam kasus ini, Ade Ary menyebutkan masih dalam tahap penyelidikan.

    “Karena ini membutuhkan proses pembuktian. Jadi, ketika rekan-rekan bertanya, ‘apakah terlapor? Kapan terlapor?’. Ini semua adalah saksi dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan,” katanya.

    Sejauh ini Polda Metro Jaya telah memanggil Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Mikhael Benyamin Sinaga, Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Industri Keramik Lokal Kembali Bangkit, Ini Pemicunya – Page 3

    Industri Keramik Lokal Kembali Bangkit, Ini Pemicunya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan, utilisasi sektor keramik domestik pada kuartal I tahun 2025 telah menunjukkan perbaikan, yakni meningkat ke angka 75 persen dari sebelumnya 65 persen pada tahun 2024.

    “Tingkat utilisasi industri keramik kuartal I tahun 2025 ini telah menunjukkan perbaikan, meningkat ke level 75 persen,” kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dikutip dari Antara, Kamis (8/5/2025).

    Disampaikan dia, peningkatan ini diperoleh setelah mendapatkan dukungan pemerintah, yaitu berupa kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), serta kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk sektor keramik.

    Menurutnya, melalui kebijakan tersebut pihaknya memprediksi utilisasi sektor keramik bisa naik hingga 85 persen, namun terkendala oleh distribusi gas.

    Oleh karena itu, pihaknya ingin subsidi gas industri melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diimplementasikan sesuai regulasi yakni 7 dolar AS atau Rp115 ribu (kurs Rp16.502) per million british thermal unit (MMBTU) untuk bahan bakar, dan 6,5 dolar AS atau Rp107 ribu per MMBTU untuk bahan baku.

    “Terlebih untuk Jawa bagian Timur yang seharusnya tidak ada kendala tentang suplai gas namun dilaporkan adanya gangguan di hulu yang membutuhkan waktu perbaikan sampai dengan Oktober,” katanya.

    Sebelumnya, pihaknya menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23 hingga 26 persen.

    “Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja disamping kontribusi pembayaran pajak kepada negara,” kata Edy.

    Adapun dalam program HGBT menyasar tujuh subsektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet, dengan biaya yang ditetapkan yakni sebesar 6,5 dolar AS per MMBTU.

  • Menguak Rahasia Asap Hitam dan Putih Konklaf, Sains di Balik Pemilihan Paus Baru – Page 3

    Menguak Rahasia Asap Hitam dan Putih Konklaf, Sains di Balik Pemilihan Paus Baru – Page 3

    Energi dari nyala api awalnya dipakai untuk menguapkan air, membuat suhu api tetap rendah. Akibatnya, banyak molekul besar dalam tar tidak terbakar sempurna, sehingga menghasilkan jelaga dan asap hitam.

    Namun, setelah kelembapan menguap seluruhnya, api mulai membakar dengan lebih efisien, sehingga asap yang dihasilkan warnanya jauh lebih terang. Kondisi ini pun sempat memicu kebingungan, seperti seperti pada konklaf tahun 1939 dan 1958.

    Untuk itu, pada 1970-an, metode itu digantikan dengan campuran kimia yang lebih presisi, sehingga warna asap yang dihasilkan bisa lebih jelas.

    Pada konklaf 2013, Vatikan pun sempat mengonfirmasi soal campuran yang dipakai untuk membuat asap yang berbeda warna.

    Untuk menghasilkan asap warna hitam, campuran bahan kimia yang digunakan adalah kalium perklorat, antrasena, serta sulfer. Ketika campuran itu dibakar bersama surat suara, proses pembakarannya menjadi tidak sempurna.

    Pembakaran itu akan menghasilkan sejumlah besar partikel karbon yang tidak terbakar. Dengan melimpahnya partikel karbon tersebut, yang dikenal sebagai jelaga, asap yang dihasilkan pun menjadi sangat pekat dan berwarna hitam.

    Asap hasil pembakaran ini mirip dengan asap yang muncul dari pembakaran minyak atau karet. Sebab, komponen itu memang dikenal kaya akan partikel berbasis karbon.

  • Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) membawa posisi industri padat karya RI semakin terjepit. Pemerintah pun mengaku sedang mengodok insentif baru, demi mengantisipasi agar sektor riil tak makin lesu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menjelaskan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu akan memberikan dampak nyata buat geliat industri padat karya nasional dari sisi pelemahan permintaan ekspor maupun domestik. 

    Terlebih, sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, hingga produk olahan daging dan ikan, betul-betul mengandalkan pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.

    “Jadi kebanyakan yang kena adalah industri padat karya, dan memang yang saat ini terbilang sedang susah karena mengalami pelemahan daya saing,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai contoh, produk pakaian dan aksesori pakaian rajutan mengapalkan sampai 61% dari total ekspornya buat pasar Negeri Paman Sam. Begitu juga dengan produk furnitur, lampu, dan lain-lain (59%); olahan daging, ikan, krustasea, dan mollusca (56%); barang-barang dari kulit (56%), tercatat mengirim lebih dari separuh porsi ekspornya buat AS.

    Di samping itu, produk lain yang mengandalkan porsi ekspor ke pasar AS secara signifikan, antara lain pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan (49%); mainan, permainan, dan perlengkapan olahraga (45%); alas kaki (33%); produk dari bahan anyaman (33%); karet dan barang dari karet (30%); serta barang dari batu, semen, asbes, dan mika, dll (30%).

    Berikutnya, di samping potensi penurunan permintaan ekspor, melemahnya permintaan domestik juga menjadi ancaman. Terlebih, karena pasar lokal dibanjiri produk impor dari negara-negara kompetitor.

    “Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai justru Indonesia menjadi tempat buangan produk-produk negara kompetitor yang tak bisa lagi ke AS, karena mereka melihat pasar di sini sangat besar,” ungkapnya.

    Dampak-dampak itu pun belum ditambah peningkatan beban produksi akibat volatilitas nilai tukar, turunnya minat investasi dan ekspansi bisnis sektor padat karya, hingga pelemahan ekonomi akibat minimnya penyerapan tenaga kerja.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap bahwa pemerintah tengah berupaya menjawab berbagai tantangan tarif Trump tersebut lewat guyuran insentif, demi mendukung dunia usaha menjadi semakin kompetitif.

    “Kemarin, baru saja kami evaluasi skema insentif untuk industri padat karya kita. Mulai dari TPT, furnitur, alas kaki, dan sebagainya, dari skema insentif fiskal yang sebelumnya kita berikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai pengingat, beberapa insentif tersebut, antara lain pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah, subsidi kredit modal kerja untuk revitalisasi mesin industri, juga bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ada empat sampai lima jenis insentif fiskal yang kita dedikasikan untuk industri padat karya, kemarin kita evaluasi kembali dan kita gulirkan di kuartal II/2025,” tambahnya.

    Pelaku Industri Waswas

    Sisi lain, pelaku industri RI kompak ketar-ketir dengan kondisi ketidakpastian global terkini, terutama mereka yang terdampak langsung oleh potensi pelemahan ekspor ke AS, maupun efek tak langsung dari fenomena perang dagang AS-China.

    Mewakili sektor TPT, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menekankan kepastian hukum dari pemerintah merupakan kunci, terutama dalam rangka membendung impor ilegal.

    “Pasar TPT domestik Indonesia sangat besar, sehingga penguatan market buat industri dalam negeri sangat penting. Kepastian sangat ditunggu dunia usaha. Terlebih, negara lain produsen TPT dan pakaian jadi pun akan terus membidik market domestik Indonesia,” ungkapnya.

  • BI dampingi UMKM potensial guna perkuat ekspor Jabar

    BI dampingi UMKM potensial guna perkuat ekspor Jabar

    Mereka telah melakukan ujian karya dan kita berharap ekspornya meningkat. Tahun lalu ada 30 pesertanya dan 15 bisa ekspor. Tahun ini ada sekitar 50 pesertanya untuk didampingi ekspor coaching

    Bandung (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat melakukan pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) potensial guna memperkuat ekspor provinsi tersebut

    Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar Muslimin Anwar dalam acara Kick Off West Java Economic Society (WJES) 2025 di Bandung, Rabu, mengatakan, dalam usaha tersebut, sejauh ini sebanyak 15 UMKM fashion telah difasilitasi untuk belajar di ESMOD Jakarta yang merupakan institusi pendidikan fashion, dari 200 UMKM yang dikurasi, untuk bisa ekspor produknya.

    “Mereka telah melakukan ujian karya dan kita berharap ekspornya meningkat. Tahun lalu ada 30 pesertanya dan 15 bisa ekspor. Tahun ini ada sekitar 50 pesertanya untuk didampingi ekspor coaching,” ujar Muslimin.

    Muslimin berharap pelaku UMKM bisa melakukan ekspor dengan sebagian besar diharap bisa menjangkau pasar non-tradisional yang belum pernah dilakukan ekspor masif selama ini seperti Afrika dan Timur Tengah.

    “Namun dengan beberapa persyaratan misalnya kita bisa melakukan korespondensi atau perbankannya dapat mendukung dengan dikeluarkannya Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen (SKD) untuk transaksi perdagangan internasional dapat diterima, termasuk permasalahan hukumnya,” ucap Muslimin.

    Dengan tekanan global yang masih jadi tantangan usai terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS yang berdampak pada ekspor Jabar, khususnya sektor tekstil, alas kaki, karet, dan elektronik, BI Jabar optimistis tekanan bisa diatasi dengan strategi diversifikasi pasar dan peningkatan permintaan domestik.

    Terlebih, kata Muslimin, berdasarkan data BPS kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan I tetap positif yakni tumbuh 4,98 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 4,7 persen. BI Jabar pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2025 berada dalam kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen.

    “Meskipun melambat dari perkiraan kami sebelumnya sejalan dengan perlambatan yang terjadi di global dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen pada tahun 2025. Amerika dan China sebagai seteru daripada trade war ini juga mengalami koreksi, Amerika dari 2,3 persen menjadi 2 persen dan China dari 4,6 persen menjadi 4,0 persen,” tutur Muslimin.

    Guna memperkuat ekspor yang implikasinya pada pertumbuhan ekonomi, BI Jabar mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten, serta kantor pusat Bank Indonesia untuk mencari strategi yang ampuh dan responsif pada perkembangan global salah satunya melalui West Java Economy Society (WJES) yang tahun ini adalah edisi keenam.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan kinerja ekspor Jabar mengalami penurunan, utamanya di sembilan negara tujuan termasuk Amerika Serikat (AS).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jabar Darwis Sitorus, di Bandung, Jumat (2/5), menjelaskan nilai ekspor Jabar secara total (migas dan nonmigas) pada Maret 2025 tercatat 3,09 miliar dolar AS yang turun 3,51 persen dibanding Februari 2025. Jika dibandingkan Maret 2024, turun 3,29 persen.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Ekspor Jabar hadapi tantangan atas kebijakan AS utamanya tekstil

    BI: Ekspor Jabar hadapi tantangan atas kebijakan AS utamanya tekstil

    Bandung (ANTARA) – Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat mengakui ekspor Jabar menghadapi tantangan berat seiring terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, yang memunculkan kembali kebijakan tarif resiprokal, utamanya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, hingga elektronik.

    Seperti diketahui, Indonesia termasuk dalam negara yang terdampak dari kebijakan tersebut di mana ada Indonesia akan diberlakukan tarif 32 persen (tengah dalam penundaan 90 hari), sementara tarif 10 persen untuk sekitar 75 negara.

    “Kami mencatat, TPT terkena dampak 5 persen, elektronik 3 persen, dan alas kaki juga 3 persen,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar Muslimin Anwar dalam acara Kick Off West Java Economic Society (WJES) 2025 di Bandung, Rabu.

    Menurut Muslimin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Dalam hal ini Indonesia bisa mencari peluang relokasi ekspor dari AS ke negara yang terkena tarif lebih tinggi dari Indonesia.

    “Tapi minusnya, yang juga merupakan tantangan, negara-negara terdampak lainnya juga akan memikirkan hal yang sama. Sehingga diperlukan dalam hal ini ide-ide atau kebijakan-kebijakan inovatif dan kreatif agar domestik kita terlindungi khususnya untuk Jawa Barat yang terkena dampak itu industri TPT, alas kaki, karet dan elektronik,” ujarnya.

    Guna memperkuat ekspor itu, BI Jabar mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemda kota dan kabupaten, serta kantor pusat Bank Indonesia untuk mencari strategi agar tetap memperkuat ekspor Jabar.

    “Baik melakukan peningkatan jumlah negara-negara diversifikasi tadi maupun inovasi-inovasi dari barang yang akan diekspor kemudian juga kemungkinan apabila menjadi tempat relokasi dari barang-barang yang akan diekspor untuk diberikan dukungan semisal ke Eropa, dan juga negara-negara ASEAN yang juga tinggi potensinya. Dan kita juga mendorong apa kebutuhan pada saat ini yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan ekspor kita,” ucapnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 3: Harga Boneka Barbie Bakal Naik Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Harga Boneka Barbie Bakal Naik Bikin Penasaran – Page 3

    Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.

    Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.

    Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini.

    Menurut dia, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • 79 Pabrik Kendaraan Listrik Dibangun di RI, Total Investasinya Rp 5,6 T

    79 Pabrik Kendaraan Listrik Dibangun di RI, Total Investasinya Rp 5,6 T

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, sudah ada puluhan pabrik kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut membuktikan ekosistem kendaraan ramah lingkungan mulai terbangun di Tanah Air.

    Hingga tahun ini, kata dia, sudah ada 79 pabrik kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia. Sementara rincinannya adalah 63 pabrik motor listrik, sembilan pabrik mobil listrik dan tujuh pabrik bus listrik.

    “Untuk itu kita sama-sama harus memastikan, produk-produk otomotif kita punya daya saing lebih tinggi, sehingga akan memperkuat pasar kita di internasional melalui kualitas produk dan strategi yang tepat,” ujar Agus Gumiwang di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Lebih jauh, Agus juga mengurai kapasitas produksi dari masing-masing pabrik kendaraan listrik tersebut. Dia mengungkap, tujuh pabrik bus listrik mampu memproduksi 3.100 unit kendaraan per tahun dan sembilan pabrik mobil listrik mampu membuat 70.060 unit kendaraan per tahun.

    “Lalu untuk 63 pabrik motor listrik punya kapasitas hingga 2,28 juta unit kendaraan per tahun,” ungkapnya.

    Di kesempatan yang sama, Agus juga mengungkap, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga akhir 2024 sudah mencapai 207 ribu unit. Angka tersebut meningkat 78 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dampak Pasar Otomotif RI Turun

    Agus menegaskan, penurunan penjualan kendaraan bermotor tahun lalu berdampak langsung ke hilangnya nilai ekonomi negara. Tak tanggung-tanggung, angkanya sampai triliunan rupiah!

    Tahun lalu, kata Agus, penjualan kendaraan bermotor baru di Indonesia selama 2024 turun 3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi negara hilang Rp 10 triliun.

    “Data mengungkap, tahun lalu ada penurunan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini berdampak langsung terhadap backward maupun forward linkage dalam industri otomotif. Ini berdampak terhadap nilai ekonomi sebesar Rp 10 triliun,” kata dia.

    Dari angka tersebut, Rp 5,4 triliun berasal dari sektor hulu seperti karet, logam dan perangkat elektronik. Sementara sisanya, atau sekira Rp 4,6 triliun bersumber dari sektor hilir seperti logistik, perdagangan dan servis.

    Sayangnya, Agus tak mengurai lebih detail mengenai penurunan pasar kendaraan sebesar 3,1 persen tersebut. Hanya saja, kemungkinan besar, angka itu berasal dari seluruh sektor otomotif, termasuk mobil, motor dan industri pendukung.

    (sfn/rgr)

  • Penjualan Kendaraan Turun, Nilai Ekonomi RI Lenyap Rp 10 T

    Penjualan Kendaraan Turun, Nilai Ekonomi RI Lenyap Rp 10 T

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin RI) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap penurunan penjualan kendaraan bermotor tahun lalu berdampak langsung ke hilangnya nilai ekonomi negara. Tak tanggung-tanggung, angkanya sampai triliunan rupiah!

    Tahun lalu, kata Agus, penjualan kendaraan bermotor baru di Indonesia turun 3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi negara hilang Rp 10 triliun.

    “Data mengungkap, tahun lalu ada penurunan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini berdampak langsung terhadap backward maupun forward linkage dalam industri otomotif. Ini berdampak terhadap nilai ekonomi sebesar Rp 10 triliun,” ujar Agus Gumiwang di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Dari angka tersebut, Rp 5,4 triliun berasal dari sektor hulu seperti karet, logam dan perangkat elektronik. Sementara sisanya, atau sekira Rp 4,6 triliun bersumber dari sektor hilir seperti logistik, perdagangan dan servis.

    Sayangnya, Agus tak mengurai lebih detail mengenai penurunan pasar kendaraan sebesar 3,1 persen tersebut. Hanya saja, kemungkinan besar, angka itu berasal dari seluruh sektor otomotif, termasuk mobil, motor dan industri pendukung.

    Khusus untuk mobil, penjualannya tahun lalu memang mengalami penurunan signifikan. Karuan saja, menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, total penjualan mobil secara wholesales selama tahun lalu tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9 persen secara year on year atau YoY dari periode sama tahun lalu yang tembus 1.005.802 unit.

    Kemudian untuk penjualan ritel selama 2024 juga turun 10,9 persen menjadi 889.680 unit. Padahal, tahun sebelumnya, mencapai 998.059 unit. Meski turun, penjualan tersebut sudah melampaui target Gaikindo yang telah direvisi, yakni 850 ribu unit setahun.

    “Dengan populasi mencapai 278 juta jiwa atau 25 persen populasi ASEAN dan penjualan mobil tertinggi di kawasan, Indonesia menjadi pasar otomotif terbesar di ASEAN,” tuturnya.

    “Namun, rasio kepemilikan mobil masih rendah, artinya potensi pertumbuhan kendaraan bermotor masih sangat besar,” kata dia menambahkan.

    (sfn/rgr)

  • Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa – Page 3

    Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.

    Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.

    Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini.

    Menurutnya, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai.

    Eliza menjelaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 45% tenaga kerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang sekitar 38% terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi sebesar 3–4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih jauh, Eliza menyoroti peran krusial perkebunan rakyat sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di pedesaan. “Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).