Xcloud.id

kab/kota: Karet

  • Sampaikan Duka Cita, Dishub Ungkap Kronologi Pejabat SKK Migas Tabrak Bus Transjakarta 

    Sampaikan Duka Cita, Dishub Ungkap Kronologi Pejabat SKK Migas Tabrak Bus Transjakarta 

    JAKARTA – Seorang pesepeda meninggal dunia setelah menabrak bus listrik Transjakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pagi tadi. Diketahui, pengguna sepeda tersebut adalah Vice President Sekretaris SKK Migas Hudi Dananjoyo.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut. Pemprov DKI akan mengikuti penanganan perkara yang kini berada di bawah penyelidikan Polda Metro Jaya.

    “Atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi. Saat ini kasus sedang ditangani Polda Metro Jaya, dan kami akan terus mengawal seluruh prosesnya,” kata Syafrin dalam keterangannya, Selasa, 9 Desember.

    Syafrin menjelaskan, insiden ini terjadi sekitar pukul 06.20 WIB di depan Halte Transjakarta Karet Sudirman, saat kawasan tersebut tengah ramai oleh aktivitas warga yang berangkat kerja.

    Kecelakaan terjadi ketika korban melaju dari arah Selatan menuju Utara. Di saat bersamaan, bus listrik Transjakarta non-BRT rute 4C yang dioperasikan Damri dengan nomor polisi B-7058-SGX sedang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

    Tabrakan terjadi tepat di depan Halte Karet Sudirman, benturan terjadi. Petugas di lapangan menyebut korban mengalami luka berat dan tidak dapat diselamatkan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pemeriksaan visum et repertum guna memastikan identitas dan penyebab kematian.

    Dari peristiwa ini, Syafrin mengingatkan pentingnya kewaspadaan seluruh pengguna jalan, terutama di kawasan yang menjadi perlintasan berbagai moda transportasi.

    “Selalu patuhi aturan dan rambu lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan, jaga jarak aman, dan selalu utamakan keselamatan,” imbuhnya.

     

  • Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    GELORA.CO –  Sumatera Utara tengah diguncang kehebohan besar setelah fakta mengejutkan mencuat.

    Anggaran penanganan bencana ternyata dipangkas habis-habisan di era Bobby Nasution.

    Temuan ini sontak memantik kegaduhan publik, terutama setelah banjir dan longsor di akhir 2025 menggulung puluhan wilayah dengan kerugian mencapai Rp 9,98 triliun.

    Laporan lembaga analisis anggaran FITRA Sumut mengungkap bahwa Belanja Tak Terduga (BTT) dikutip inilah.com

    anggaran yang menjadi tulang punggung penanganan darurat mengalami penurunan paling drastis dalam lima tahun terakhir.

    Data menunjukkan bahwa Sebelum era Bobby, BTT berada di kisaran Rp 843,1 miliar.

    Dalam Perubahan APBD 2025, angkanya anjlok menjadi Rp 98,3 miliar. kemudian Di APBD 2026, dipangkas lagi menjadi hanya Rp 70 miliar.

    Angka itu hanyalah 0,8 persen dari total belanja daerah Rp 12,5 triliun.

    Para pengamat menyebut pemangkasan ini sebagai langkah yang “tidak berimbang dengan risiko bencana Sumut”.

    Risiko Meningkat, Anggaran Menyusut

    Padahal sejak September 2025, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan ekstrem yang diprediksi menghantam Sumatera Utara.

    BNPB juga menempatkan beberapa kabupaten dalam status siaga banjir dan longsor.

    Alih-alih memperkuat mitigasi, pemerintah provinsi justru memangkas pos anggaran yang paling dibutuhkan ketika risiko meningkat.

    Keputusan itu kini dipandang sebagai salah satu penyebab lemahnya respons pemerintah saat bencana benar-benar terjadi.

    Bencana Menggulung, Warga Kewalahan

    Ketika hujan ekstrem melanda, sungai-sungai besar di Sumut meluap dan merendam ribuan rumah. Longsor memutuskan akses jalan di berbagai daerah.

    Kerugian ditaksir mencapai hampir Rp 10 triliun, meliputi rusaknya infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga lahan pertanian dan perkebunan.

    Tak hanya itu, puluhan warga dilaporkan meninggal dan hilang, ribuan mengungsi, dan lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak langsung.

    Banyak warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah.

    Sejumlah daerah mengaku tidak segera mendapat tenda, logistik, perahu karet, maupun alat berat untuk membuka jalur yang tertutup longsor.

    Kondisi darurat ini memicu perdebatan besar mengenai kesiapan Sumut menghadapi bencana.

    Publik Geram: “Kok Anggaran Mitigasi Dipotong?”

    Kemarahan publik makin memuncak ketika mengetahui bahwa beberapa proyek infrastruktur justru mendapat porsi anggaran lebih besar di periode yang sama.

    Ini menimbulkan pertanyaan besar.

    mengapa pos mitigasi bencana yang menyangkut keselamatan warga justru yang dikurangi paling drastis?

    Sejumlah pihak menyebut pemangkasan itu mencerminkan “salah prioritas anggaran”.

    Bahkan anggota DPRD Sumut menegaskan bahwa pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan anggaran 2025–2026.

    Pengamat: “Pemangkasan Ini Bom Waktu”

    Pengamat kebijakan fiskal menilai keputusan tersebut sebagai “bom waktu yang akhirnya meledak.”

    Menurut mereka, Sumut adalah daerah rawan bencana yang seharusnya justru memperkuat kesiapsiagaan, bukan menguranginya.

    Mereka menegaskan bahwa penentuan anggaran bencana harus berbasis data risiko, bukan sekadar keputusan politik.

    Terlebih ketika cuaca ekstrem dan potensi bencana meningkat tajam.

    Ketika Anggaran Dipotong, Warga Jadi Korban

    Dari rangkaian fakta yang muncul, gambaran besar tampak jelas pemangkasan anggaran bencana telah melahirkan dampak yang sangat serius.

    Minimnya kesiapsiagaan dan lambatnya respons menjadi konsekuensi yang kini dibayar mahal oleh warga Sumatera Utara.

    Kehebohan dan kemarahan publik menunjukkan bahwa masyarakat menuntut transparansi dan prioritas anggaran yang tepat.

    Bencana memang tidak bisa dicegah, namun kerusakannya bisa diminimalisir asal pemerintah menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas utama.***

  • Pemecah Batu yang Hanyut di Sungai Badeng Ditemukan Tewas Terkubur Pasir

    Pemecah Batu yang Hanyut di Sungai Badeng Ditemukan Tewas Terkubur Pasir

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Warga Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Ponirin (50) yang hanyut terseret arus deras Sungai Badeng sejak Jumat (5/12/2025) ditemukan.

    Diketahui, setelah lima hari berlangsung proses korban ditemukan pada Selasa (9/12/2025) dalam kondisi meninggal terkubur pasir sungai.

    Proses Evakuasi dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., bersama tim gabungan dari Basarnas, Polsek Songgon, Polsek Rogojampi, Koramil Songgon, serta relawan masyarakat.

    Korban ditemukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sumberbulu, Bripka Fathoni, bersama Kepala Desa Sumberbulu dan tim relawan Bospro sekira pukul 09.00 WIB.

    Dalam proses evakuasi, tim gabungan mengerahkan tiga perahu karet untuk memperluas jangkauan penyisiran dan mempercepat pencarian di titik-titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Penggunaan perahu tersebut mempermudah akses ke aliran sungai yang berarus deras serta membantu observasi visual di beberapa sektor kritis.

    Dihari kelima tersebut penyisiran lanjutan hingga wilayah desa Gladag, Kecamatan Rogojampi. Saat penyisiran itu, tim melihat adanya sebuah kaki yang terangkat diantara bebatuan dan terkubur pasir tepian aliran sungai.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra,S.I.K., M.Si., M.H., menyampaikan duka cita mendalam dan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, terutama peran aktif Bhabinkamtibmas dan relawan desa yang terus bekerja tanpa henti.

    “Sinergi dan kerja cepat di lapangan menjadi kunci keberhasilan pencarian ini. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat debit air meningkat,” katanya Selasa (9/12/2025).

    Usai ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi ke daratan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan selesainya proses evakuasi, operasi pencarian resmi ditutup. [tar/ian]

  • Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    BELAKANGAN
    publik dibuat gaduh oleh pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam forum itu, ia menyoroti aksi para relawan dan kreator konten yang menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera.
    Donasi yang disebutnya “sekitar Rp 10 miliar” itu, menurut Endipat, “kecil” bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah yang mencapai “triliunan rupiah”.
    Narasi ini sontak memicu gelombang kritik. Di tengah solidaritas publik yang mengalir spontan dari berbagai penjuru, pernyataan semacam ini terasa janggal. Bukan hanya karena menyentuh sensitivitas warga yang sedang berduka, tetapi juga karena berpotensi meremehkan energi kemanusiaan yang lahir dari inisiatif warga.
    Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah
    Ferry Irwandi
    . Relawan independen yang dalam hitungan hari mampu menggalang miliaran rupiah untuk korban banjir dan longsor. Di mata publik, aksi seperti ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kepedulian yang hadir ketika negara masih meraba-raba langkah.
    Dalam banyak peristiwa bencana, publik sering kali menyaksikan hal yang sama: warga bergerak lebih cepat dari pemerintah. Kehadiran mereka bukan untuk menandingi negara, melainkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak selalu mampu dijangkau oleh sistem birokrasi.
    Dalam situasi darurat, menit dan jam pertama adalah segalanya. Di titik inilah relawan menjadi penopang hidup para penyintas.
    Pernyataan bahwa kontribusi warga “kecil” bukan hanya tidak tepat secara etis, tetapi juga keliru dalam memahami dinamika penanganan bencana. Negara memiliki kewajiban konstitusional menghadirkan bantuan, itu tidak bisa disebut sebagai kemurahan hati, melainkan mandat.
    Sebaliknya, kontribusi publik adalah tindakan moral yang lahir dari empati, tanpa kewajiban, tanpa birokrasi, tanpa anggaran rutin. Mengukurnya hanya dengan angka berarti melupakan substansi solidaritas itu sendiri.
    Dalam konteks Sumatera, relawan hadir sejak hari pertama dengan perahu karet seadanya, dapur umum dadakan, logistik swadaya, dan informasi digital yang sering kali lebih cepat daripada rilis resmi pemerintah. Warga yang saling mengulurkan tangan memainkan peran krusial ketika akses jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh.
    Bagian lain dari pernyataan Endipat yang memicu polemik adalah dorongannya kepada Komdigi agar “mengamplifikasi” capaian pemerintah supaya tidak kalah viral dari relawan. Catatan ini menyingkap persoalan lain: narasi publik diasumsikan sebagai arena kompetisi citra, bukan ruang untuk menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga.
    Dalam penanganan bencana, perhatian pemerintah semestinya fokus pada efektivitas, bukan popularitas. Bila pemerintah merasa publikasi resmi kurang, solusinya bukan menyepelekan relawan atau membanding-bandingkan kontribusi, melainkan memperbaiki transparansi, kecepatan informasi, dan koordinasi lapangan. Bukan tugas warga untuk membuat negara terlihat hadir; itu tanggung jawab negara itu sendiri.
    Sebaliknya, kehadiran relawan justru membantu pemerintah mengurangi beban penanganan. Alih-alih dipandang sebagai “kompetitor viral”, mereka semestinya diapresiasi sebagai mitra kemanusiaan. Negara yang percaya diri tidak akan merasa tersaingi oleh solidaritas warganya.
    Salah satu kritik terbesar publik adalah tentang cara pandang yang menjadikan empati sebagai objek perbandingan kuantitatif. Rp 10 miliar dari publik memang tidak sebanding dengan triliunan anggaran pemerintah, tetapi tidak seharusnya dibandingkan sejak awal. Yang satu adalah kewajiban negara, yang lain adalah kemurahan hati masyarakat. Yang satu muncul dari pajak dan alokasi APBN, yang lain berasal dari dompet pribadi dan kepedulian spontan.
    Fakta bahwa masyarakat bisa menghimpun miliaran rupiah dalam hitungan hari justru menegaskan dua hal. Pertama, tingginya rasa
    solidaritas warga
    . Kedua, adanya kepercayaan publik terhadap gerakan sosial akar rumput. Relawan dipercaya karena dianggap sigap, transparan, dan dekat dengan penyintas. Kritik terhadap pemerintah harus dibaca sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara.
    Polemik ini harusnya menjadi bahan refleksi, bukan sekadar kontroversi sesaat. Pemerintah perlu menyadari bahwa apresiasi terhadap relawan tidak akan mengurangi legitimasi negara. Sebaliknya, merangkul relawan sebagai mitra strategis akan memperkuat ketahanan sosial saat bencana.
    Sikap defensif dan fokus pada citra justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk membela reputasi daripada memperbaiki pelayanan. Di era keterbukaan informasi, yang dibutuhkan bukan amplifikasi narasi, melainkan transparansi data, kecepatan respons, dan komunikasi publik yang empatik.
    Pada akhirnya, bencana adalah urusan semua pihak. Baik itu negara, masyarakat sipil, relawan, dan warga biasa. Tidak ada yang perlu merasa paling berjasa. Yang terpenting adalah memastikan para penyintas mendapatkan bantuan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
    Solidaritas warga bukan kompetitor negara. Ia adalah fondasi yang menguatkan kita setiap kali bencana datang. Dan fondasi seperti ini tidak boleh diremehkan. Tidak pernah “kecil”. Tidak akan pernah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Sebut Kecepatan Sepeda VP Sekretaris SKK Migas Mencapai 40 Km per Jam

    Polisi Sebut Kecepatan Sepeda VP Sekretaris SKK Migas Mencapai 40 Km per Jam

    Bisnis.com, JAKARTA — VP Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro telah meninggal dunia dalam kecelakaan di Halte Transjakarta Karet, Sudirman, Jakarta hari ini, Selasa (9/12/2025).

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan kecelakaan ini bermula saat Hudi mengendarai sepeda dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman.

    Kemudian, saat berada di sekitar Halte Transjakarta Karet, Hudi yang menggunakan sepeda menabrak Bus Listrik dengan kecepatan 30 hingga 40 kilometer. Bus TJ itu tengah berhenti saat melayani penumpang sekitar 05.58 WIB.

    “Kecepatan pesepeda antara 30 sampai dengan 40 Km,” ujar Ojo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Setelah menabrak, Hudi terpental ke kanan dan membentur jalan. Meskipun mengenakan helm, dari mulut dan hidung Hudi tetap mengeluarkan darah.

    Atas peristiwa itu, Ojo mengemukakan bahwa Hudi telah mengalami luka dan dinyatakan meninggal dunia di TKP. Jenazah pejabat lembaga pemerintahan itu kemudian langsung dilarikan ke RSCM untuk ditindaklanjuti.

    “Akibat dari laka lantas tersebut Pesepeda Angin HS mengalami luka dan meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSCM,” pungkasnya.

  • Kecelakaan VP SKK Migas, Polisi sebut kecepatan sepeda capai 40 km/jam

    Kecelakaan VP SKK Migas, Polisi sebut kecepatan sepeda capai 40 km/jam

    Jakarta (ANTARA) – Kecepatan sepeda, saat dikendarai Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas, Hudi Dananjoyo Suryodipuro (48), mencapai 30 hingga 40 kilometer per jam.

    “Kecepatan pesepeda antara 30 sampai dengan 40 kilometer per jam dengan kondisi jalan datar, ramai tapi tidak ada kepadatan,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ojo menjelaskan selanjutnya pesepeda menabrak bagian kanan bus Transjakarta yang sudah pada posisi berhenti di jalur dan halte yang benar, saat sedang menurunkan dan menaikkan penumpang.

    “Akibat tabrakan tersebut korban terpental ke kanan kemudian membentur jalan dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung,” katanya.

    Selanjutnya akibat peristiwa tersebut pesepeda dibawa ke RSCM dan kendaraan bus telah dibawa ke Subdit Gakkum, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas Hudi Dananjoyo Suryodipuro (48) dinyatakan meninggal dunia setelah menabrak bus Transjakarta yang sedang berhenti di Halte Transjakarta Karet Sudirman, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa ini.

    “Kejadian terjadi pada sekitar pukul 06.20 WIB di Jalan Jenderal Sudirman arah utara, tepatnya di depan Halte Transjakarta Karet Sudirman, wilayah Jakarta Pusat,” kata Ojo.

    Sementara itu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan duka cita atas berpulangnya Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas Hudi Dananjoyo Suryodipuro (48).

    “Segenap manajemen dan pegawai SKK Migas mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya,” ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Heru Setyadi ketika dikonfirmasi ANTARA secara terpisah.

    Heru menyampaikan Hudi akan disemayamkan di rumah duka, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    PT Transjakarta juga menyampaikan duka mendalam dan mengonfirmasi adanya insiden kecelakaan lalu lintas, yang melibatkan seorang pesepeda dan Bus Transjakarta rute 4C, milik Operator Damri (DMR 230117) di bus stop Karet (arah Pemuda Merdeka) Selasa pagi ini.

    “Saat ini kasusnya ditangani Polda Metro Jaya,” kata Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumatra Banjir Besar, Bareskrim Periksa PT TBS Usut Asal-usul Gelondongan Kayu

    Sumatra Banjir Besar, Bareskrim Periksa PT TBS Usut Asal-usul Gelondongan Kayu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

    “Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

    Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. “Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh,” kata Irhamni.

    Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

    Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

    Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

    Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

  • Ini 4 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera yang Disegel, Ada BUMN!

    Ini 4 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera yang Disegel, Ada BUMN!

    Jakarta –

    Sebanyak empat perusahaan disegel karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Keempat perusahaan tersebut beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Diaz Hendropriyono mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah diperiksa kemarin dan disegel, sedangkan sisanya menyusul.

    “Ada 4 perusahaan yang sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line,” kata Diaz kepada wartawan, Selasa (9/12/2025) dikutip dari detikNews.

    Berikut profil keempat perusahaan tersebut.

    1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas perkebunan.

    Mengutip dari laman resmi perusahaan, PTPN III memiliki luas area lahan 1.181.751,03 Hektare (Ha). Adapun total area yang ditanami milik PTPN sebesar 817.536 Ha, terdiri dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu dan hortikultura.

    Kelapa sawit merupakan komoditas utama dengan luasan 733.378 ha yang terdiri atas 560.078 ha kebun sendiri dan 202.210 ha plasma. Perkebunannya tersebar di seluruh Indonesia melalui anak usaha Perkebunan Nusantara Grup.

    PTPN III terbentuk sebagai holding berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

    Aturan ini berisi langkah restrukturisasi holding BUMN perkebunan, mengalihkan saham mayoritas pemerintah di PTPN I, II, IV-XIV menjadi 10% kepemilikan, dan menjadikan PTPN III sebagai induk holding dengan penyertaan modal negara yang jauh lebih besar.

    Susunan direksi PTPN III saat ini terdiri atas Direktur Utama Denaldy Mulino Mauna, Direktur Produksi dan Pengembangan Rizal H Damanik, Direktur SDM dan Umum Endang Suraningsih, Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko M Iswahyudi.

    2. PLTA Batang Toru

    Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru merupakan sebuah proyek Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 510 megawatt (MW) di Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    Berdasarkan berbagai sumber, PLTA Batang Toru dioperasikan oleh Perusahaan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Proyek ini merupakan PLTA run-of-river terbesar di Sumatera, direncanakan selesai 2025 dan beroperasi 2026.

    Dampak pembangunan PLTA Batang Toru diperkirakan akan menyedot ribuan tenaga kerja. Selain itu, pembangkit listrik berkapasitas 510 MW ini, akan berkontribusi sekitar 15% pada beban puncak Sumatera Utara dan menjadi pengganti sumber listrik yang berasal dari diesel maupun gas.

    Kepemilikan saham perusahaan patungan NSHE, antara lain PT Dharma Hydro Nusantara (DHN) sebesar 52,82%, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) 25%, dan Fareast Green Energy Pts Ltd (Singapura) sebesar 22,18%. Struktur ini melibatkan pemain lokal dan internasional, dengan keterlibatan Bank of China sebagai investor.

    3. PT Agincourt Resource

    PT Agincourt Resources (PTAR) adalah perusahaan tambang yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral menjadi emas dan perak batangan. Perusahaan mengoperasikan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    PTAR saat ini dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara (95%) dan sisanya pemerintah daerah. Adapun PT Danusa Tambang Nusantara sendiri adalah anak usaha PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractors Tbk, member of Astra.

    Mengutip laman resmi perusahaan, Tambang Emas Martabe, beroperasi di lahan seluas 646,08 hektar per Desember 2024. Sejak produksi dimulai pada 24 Juli 2012, tambang ini telah memproses lebih dari 6 juta ton bijih setiap tahunnya, menghasilkan lebih dari 200.000 ons emas dan 1-2 juta ons perak setiap tahunnya.

    Tambang Emas Martabe beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) berdurasi 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia. Luas wilayah konsesi awalnya 6.560 km² pada tahun 1997, dan telah diperluas menjadi 130.252 hektar (1.303 km²), meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.

    Pada Juni 2025, sumber daya mineral tambang tersebut diperkirakan sebesar 6,4 juta ons emas dan 58 juta ons perak, sementara cadangan bijih dihitung sebesar 3,56 juta ons emas dan 31 juta ons perak.

    Kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya dan cadangan tambahan terus dilakukan setiap tahun, tidak hanya di area Martabe, tetapi juga dilakukan pada area regional. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan pengeboran 53.900 meter dengan biaya US$ 272 per meter.

    4. PT Sago Nauli

    PT Sago Nauli adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit perintis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang beroperasi sejak 1997. Perusahaan dikenal dengan model kemitraan Pola Perkebunan inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

    Mengutip laman resmi perusahaan, PT Sago Nauli memiliki kurang lebih sekitar 830 orang karyawan. Perusahaan mengelola 2.392 Ha kebun inti dan 6.114 Ha plasma melalui kemitraan dengan 7 KUD.

    Perusahaan juga memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sinunukan II, Kec Sinunukan, Kab Mandailing Natal yang hingga saat ini mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.

    Tidak begitu banyak informasi yang beredar tentang struktur manajemen perusahaan. Dalam unggahan akun Instagram resminya @sagonauli.official pada Desember 2024 silam, tercantum bahwa PT Sago Nauli dimiliki oleh Igansius Sago, sedangkan posisi Direktur Utama diisi oleh H Nur Kholis.

    Lihat juga Video: Operasional 4 Perusahaan Disetop Menyusul Temuan Kayu Banjir Sumatera

    (acd/acd)

  • VP Sekretaris SKK Migas Hudi Meninggal Akibat Kecelakaan Sepeda di Sudirman

    VP Sekretaris SKK Migas Hudi Meninggal Akibat Kecelakaan Sepeda di Sudirman

    Bisnis.com, JAKARTA — Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas Hudi Suryodipuro telah meninggal dunia dalam kecelakaan di Halte Transjakarta Karet-Sudirman, Jakarta.

    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan Hudi diduga meninggal dunia usai sepeda yang digunakannya menabrak bus Transjakarta.

    Kala itu, bus listrik yang dikemudikan BS tengah berhenti di Halte Transjakarta Karet untuk melayani penumpang yang naik turun di lokasi. Kecelakaan ini terjadi sekitar 06.20 WIB.

    “Pesepeda Angin HS melaju dari arah selatan menuju ke arah utara di Jalan Jenderal Sudirman wilayah Jakarta Pusat sesampainya di TKP tepatnya depan Halte Transjakarta Karet Sudirman diduga menabrak bodi belakang Bus,” ujar Ojo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Ojo menambahkan, Hudi mengalami luka dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Jenazah Hudi langsung dilarikan ke RSCM untuk ditangani lebih lanjut.

    “Akibat dari laka lantas tersebut Pesepeda Angin HD mengalami luka dan meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSCM,” pungkasnya.

  • Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

    Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.