Xcloud.id

kab/kota: Karet

  • Wamendag: Perjanjian dagang RI-Kanada tak pengaruhi ekspor ke AS

    Wamendag: Perjanjian dagang RI-Kanada tak pengaruhi ekspor ke AS

    Enggak (mengganggu), this is why we have agreement untuk masing-masing negara kan Indonesia-Kanada, dan Indonesia-Amerika Serikat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) tidak akan mengalihkan fokus perdagangan Indonesia dari Amerika Serikat (AS) ke Kanada.

    Ia memastikan bahwa kerja sama perdagangan dengan kedua negara itu tetap berjalan secara paralel tanpa saling mengganggu.

    “Enggak (mengganggu), this is why we have agreement untuk masing-masing negara kan Indonesia-Kanada, dan Indonesia-Amerika Serikat,” ujar Dyah Roro usai menghadiri acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Selasa.

    Ia menilai perjanjian ICA-CEPA merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan tren peningkatan ekspor Indonesia ke Kanada dalam beberapa tahun terakhir, bukan sebagai respons atas kemungkinan dinamika perdagangan dengan AS pasca kemenangan Donald Trump.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,07 miliar dolar AS pada 2023. Per April 2024, AS merupakan satu dari tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 1,50 miliar dolar AS.

    Sementara, total nilai perdagangan Indonesia-Kanada pada periode Januari-September 2024 adalah sebesar 2,6 miliar dolar AS, meningkat 4,07 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2023.

    Pada 2023, produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Kanada meliputi perangkat telepon, limbah (waste and scrap), karet alam, dan peti atau koper. Sementara itu, produk-produk impor Indonesia dari Kanada meliputi gandum (wheat dan meslin), pupuk mineral dan kimia, kacang kedelai, bubur kertas kimiawi, dan bubur kayu.

    Dyah Roro menambahkan, kerja sama dengan Kanada tidak dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi proteksionisme perdagangan yang mungkin terjadi jika Trump mulai menjabat sebagai Presiden AS.

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan berbagai mitra dagang, termasuk AS, Kanada, dan China. Harapannya, dengan hubungan yang harmonis, Indonesia dapat memperluas kegiatan perdagangan termasuk ekspor ke negara-negara tersebut.

    Lebih lanjut, Dyah Roro menyinggung rencana kerja sama dagang Indonesia dengan beberapa kawasan lain. Setelah ICA-CEPA, Indonesia juga tengah mempercepat penyelesaian kerja sama dengan Uni Eropa melalui IEU-CEPA, juga Peru, dan negara-negara Eurasia lainnya.

    “Jadi memang PR kita banyak ya, beberapa prioritas kami di Kementerian Perdagangan yang pertama adalah gimana kita meng-safeguard perdagangan dalam negeri kita, kita meningkatkan ekspor ke beberapa negara dan ini in-line dengan beberapa perjanjian perdagangan yang sedang jalan,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenperin Usul 15 Sektor Dapat Gas Murah Industri (HGBT)

    Kemenperin Usul 15 Sektor Dapat Gas Murah Industri (HGBT)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan perluasan target penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri yang semula untuk tujuh sektor menjadi 15 sektor. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, untuk menerapkannya maka perlu disusun aturan yang lebih lengkap dan komprehensif dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai payung pelaksanaan program HGBT tersebut. 

    “Pemberian HGBT 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, mendorong ekspor, dan mendoorng investasi sektor industri,” kata Faisol dalam rapat kerja di Komisi XII DPR RI, Senin (2/12/2024). 

    Kendati demikian, dia tak memerinci sektor baru yang akan mendapatkan HGBT. Program tersebut saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. 

    Faisol menerangkan bahwa implementasi HGBT telah terbukti meningkatkan daya saing industri sehingga perlu dilanjutkan. Adapun, program harga gas US$6 per MMbtu untuk industri tersebut akan berakhir pada tahun ini. 

    Dia juga mendorong agar pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industi dapat dihapuskan sehingga industri dapat menyerap gas sesuai dengan alokasi gas yang telah ditetapkan. 

    “Dengan memperhatikan kebutuhan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya akan tetapi supply gas yang semakin menurun, dapat dipertimbangkan mekanisme impor gas bumi,” jelasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kemenperin tengah mengejar pengesahan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

    RPP Gas Bumi salah satunya akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini dia juga menyebutkan terkait keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$6 – US$6,5 per MMbtu. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan, penggunaan gas akan membuat sektor industri beroperasi dengan energi yang lebih bersih dibandingkan sumber fosil lainnya. 

    “Kami berharap sebenarnya gas ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh industri dan tidak didiskriminasi hanya tujuh sektor, kalau bisa semuanya, kami berharap semuanya bisa mendapatkan itu,” tutur Eko saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (2/12/2024). 

  • Kasus Pengolahan Karet Kementan : 8 Orang Dicegah, 1 Jadi Tersangka

    Kasus Pengolahan Karet Kementan : 8 Orang Dicegah, 1 Jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat pencegahan terhadap 8 orang dalam kasus dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran (TA) 2021-2023. 

    Surat larangan bepergian ke luar negeri bernomor 1491/2024 itu diterbitkan 19 November 2024. Pihak-pihak yang diajukan cegah ke luar negeri yaitu DS (Swasta), YW (PNS), RIS (Swasta), SUP (PNS), DJ (Pensiunan), ANA (PNS), AJH dan MT (PNS).

    “Larangan Bepergian Ke Luar Negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Terkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Sarana Fasilitasi Pengolahan Karet Pada Kementerian Pertanian TA 2021 s.d 2023 dengan Perhitungan Sementara untuk Kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp75 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

    Tessa menjelaskan bahwa upaya cegah ke luar negeri dilakukan karena keberadaan delapan orang tersebut dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus di Kementan itu. Periode cegah ke luar negeri itu sepanjang enam bulan.

    Adapun penyidikan kasus tersebut dimulai pada 13 November 2024. KPK telah menetapkan satu orang tersangka.

    “KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan 1 (satu) orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” lanjut Tessa.

    Pada perkembangan lain, KPK juga telah melakukan penggeledahan di satu lokasi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet di Kementan itu. 

    Kasus yang bermula dari pengaduan masyarakat (dumas) itu kini sudah masuk ke tahap penyidikan. Proses penggeledahan oleh tim penyidik juga masih berjalan. 

    “Terkait lokasi geledah, karena masih berproses, belum bisa diumumkan. Jumlahnya baru satu lokasi,” ujar Tessa pada keterangan terpisah. 

  • 8 Orang Dicegah ke Luar Negeri terkait Korupsi Asam Karet Kementan

    8 Orang Dicegah ke Luar Negeri terkait Korupsi Asam Karet Kementan

    GELORA.CO – Sebanyak delapan orang dicegah pergi ke luar negeri lantaran terkait korupsi.

    Pencegahan dilakukan oleh Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sarana fasilitas pengolahan karet pada Kementerian Pertanian tahun 2021-2023,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Selasa, 3 Desember 2024. 

    Mereka yang dicegah yakni YW, SUP, ANA, AJH dan MT yang merupakan PNS di Kementan, DJ pensiunan PNS di Kementan, serta DS dan RIS selaku swasta.

    Permintaan pencegahan disampaikan KPK melalui Surat Keputusan Nomor 1491/2024 tanggal 19 November 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri, kata Tessa, dilakukan penyidik karena kedelapan orang tersebut dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan perkara.

    “(Larangan bepergian ke luar negeri) berlaku untuk enam bulan (kedepan),” tutur Tessa.

    Tessa menjelaskan, perkara korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet pada Kementan naik penyidikan terhitung sejak 13 November 2024.

    “KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” pungkas Tessa.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membeberkan korupsi terjadi dengan modus markup harga beli asam untuk mengentalkan karet atau biasa disebut asam semut yang dibagikan ke petani.

    “Cuma yang terjadi adalah terjadi penggelembungan harga di situ. Jadi harganya tadinya yang dijual misalkan Rp10 ribu per sekian liter, menjadi Rp50 ribu per sekian liter, jadi lebih mahal dinaikkan harganya,” ungkap Asep.

    Sejauh ini akibat perbuatan pelaku negara ditaksir mengalami kerugian Rp75 miliar.

  • KPK Cegah 8 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengolahan Karet di Kementan

    KPK Cegah 8 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengolahan Karet di Kementan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri, untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi proyek sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) 2021-2023.

    Pencegahan delapan orang ke luar negeri terkait korupsi pengolahan karet di Kementan sudah diajukan KPK kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 19 November 2024. Mereka terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) hingga swasta.

    “KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap delapan orang warga negara Indonesia,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Delapan orang yang dicegah ke luar negeri terkait kasus korupsi pengolahan karet masing-masing berinisial DS (swasta), YW (PNS), RIS (swasta), SUP (PNS), DJ (pensiunan), ANA (PNS), AJH (PNS), dan MT (PNS). Mereka dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

    “Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan,” ujar Tessa.

    KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Identitasnya sekaligus konstruksi perkara kasus ini akan diumumkan secara resmi ke publik ketika penyidikan telah mencukupi.

    Diketahui, KPK membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, KPK mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 75 miliar.

    KPK telah menggeledah satu lokasi terkait kasus korupsi pengolahan karet di Kementan, tetapi lokasi itu masih dirahasiakan. Namun, sejumlah bukti berhasil diamankan dari penggeledahan tersebut seperti uang, catatan, hingga barang bukti elektronik.

  • KPK Tetapkan 1 Tersangka Terkait Kasus Korupsi Pengolahan Karet di Kementan

    KPK Tetapkan 1 Tersangka Terkait Kasus Korupsi Pengolahan Karet di Kementan

    Jakarta –

    Kasus dugaan korupsi pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021-2023 sedang diusut KPK. Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

    “Telah menetapkan 1 (satu) orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

    Dalam perkara ini sendiri, KPK telah melakukan penggeladahan di satu lokasi. KPK menyita barang bukti mulai dari uang hingga barang bukti elektronik.
    “Jumlahnya (lokasi penggeledahan) baru 1 lokasi,” kata dia.

    “Hasil geledah (disita) uang, catatan, BBE (barang bukti elektronik),” tambahnya.

    Adapun dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri kepada delapan orang. Berikut rincian delapan orang tersebut:

    – DS (Swasta)
    – YW (PNS)
    – RIS (Swasta)
    – SUP (PNS)
    – DJ (Pensiunan)
    – ANA (PNS)
    – AJH (PNS)
    – MT (PNS)

    (ial/ygs)

  • KPK Lakukan Penggeledahan terkait Korupsi Pengolahan Karet Kementan

    KPK Lakukan Penggeledahan terkait Korupsi Pengolahan Karet Kementan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lokasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet pada Kementerian Pertanian (Kementan) 2021-2023.

    Kasus yang bermula dari pengaduan masyarakat (dumas) itu kini sudah masuk ke tahap penyidikan. Proses penggeledahan oleh tim penyidik juga masih berjalan. 

    “Terkait lokasi geledah, karena masih berproses, belum bisa diumumkan. Jumlahnya baru satu lokasi,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Senin (2/12/2024).

    Tessa menyebut sejauh ini tim penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti berupa elektronik, uang dan catatan berkaitan dengan perkara tersebut. 

    Lembaga antirasuah menduga kasus dugaan korupsi itu turut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp75 miliar. “Kerugian negara Rp75 miliar,” ungkap Tessa.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa pengadaan yang tengah diusut lembaganya itu berupa produk asam untuk mengentalkan karet. Produk itu merupakan produk sampingan dari pembuatan pupuk.

    Produk asam itu, kata Asep, sudah dihasilkan di pabrik yang berlokasi di Jawa Barat. Kementan melakukan pengadaan produk tersebut untuk nantinya disalurkan kepada petani karet. 

    “Cuman yg terjadi adalah terjadi penggelembungan harga di situ, jadi harganya tadinya yang dijual misalnya Rp10.000 per sekian liter, menjadi Rp50.000 per sekian liter,” ungkap Asep pada konferensi pers beberapa waktu lalu. 

  • KPK Buka Penyidikan Korupsi Pengolahan Karet di Kementan, Diduga Rugikan Negara Rp 75 Miliar

    KPK Buka Penyidikan Korupsi Pengolahan Karet di Kementan, Diduga Rugikan Negara Rp 75 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam kasus ini, KPK mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 75 miliar.

    “KN (kerugian negara) Rp 75 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin (2/12/2024).

    KPK telah melakukan penggeledahan pada satu lokasi terkait kasus ini. Lembaga antikorupsi itu masih belum mengumumkan secara resmi soal lokasi yang digeledah. Namun, sejumlah bukti berhasil diamankan dari penggeledahan tersebut.

    “Hasil penggeledahan, yakni uang, catatan, dan BBE (barang bukti elektronik),” ungkap Tessa tentang dugaan korupsi pengolahan karet di Kementan ini.

    Selain itu, KPK juga telah mengajukan pencegahan cegah ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi terhadap delapan orang dalam kasus ini. Pencegahan ke luar negeri diberlakukan agar mereka dapat tetap berada di Indonesia ketika keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK.

    “Yang dicegah ada delapan orang,” ujar Tessa.

    Diketahui, KPK mengusut dugaan korupsi proyek sarana fasilitas pengolahan karet di Kementan. Proyek yang disidik tersebut untuk tahun anggaran 2021-2023. Kasus ini disebut bermula dari adanya pengaduan masyarakat (dumas).

  • Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Perundingan ICA CEPA Rampung, Perjanjian Dagang RI-Kanada Berlaku 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA) telah selesai secara substansi dan bakal resmi berlaku mulai 2026.

    Sejumlah manfaat yang diperoleh Indonesia melalui perjanjian dagang tersebut yakni fasilitas pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas seperti produk tekstil dan sarang burung walet.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, melalui ICA CEPA, manfaat yang diperoleh Indonesia yakni pertama, perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif yang masuk ke Kanada, dengan nilai perdagangan sebesar US$1,4 miliar.

    “Beberapa produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar dari Kanada adalah tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan olahan, sarang burung walet, dan kelapa sawit,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada, Mary Ng, di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Manfaat kedua, yakni perdagangan jasa di mana perjanjian ini menjamin preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia termasuk sektor jasa seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi.

    Budi menuturkan perjanjian juga dapat membuka akses pasar, baik di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, serta infrastruktur energi.

    Selain itu, komitmen lainnya yaitu hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

    Adapun, penandatanganan Joint Ministerial Statement yang menandakan berakhirnya negosiasi ICA CEPA, telah berlangsung hari ini, Senin (2/12/2024) seiring adanya kunjungan dari Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng, ke Jakarta.

    Budi mengatakan, terdapat dua MoU bagian dari ICA CEPA yaitu Kerjasama Mineral Kritis dan Kerjasama Sanitasi dan Vito Sanitasi juga ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Kanada. 

    Sejalan dengan ditandatanganinya Joint Ministerial Statement, Budi menyebut bahwa kedua negara sepakat agar perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025.

    “Perkiraan waktu implementasi pada 2026,” pungkas Budi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa perundingan ICA CEPA telah selesai secara substansi. 

    “Perundingan ICA CEPA secara substansi telah selesai (substantially concluded),” kata Airlangga dalam keteranganya, pada November 2024.

    Kendati begitu, Airlangga menyebut masih ada beberapa chapter yang masih perlu finalisasi kesepakatan bersama kedua negara. 

    Sebagai informasi, total perdagangan Indonesia-Kanada mencapai US$2,08 miliar pada periode Januari-Juli 2024. Menurut catatan Kemendag, ekspor Indonesia ke Kanada mencapai IS$811,50 juta, sedangkan impor Indonesia dari Kanada US$1,27 miliar

    Sementara itu, total perdagangan kedua negara mencapai US$3,44 miliar pada 2023. Tercatat komoditas ekspor andalan Indonesia ke Kanada adalah perlengkapan  telepon,  hasil  produksi atau  limbah, karet alam, aksesori, dan koper. Sedangkan, komoditas impor utama Indonesia dari Kanada yaitu gandum, pupuk, kedelai, dan serbuk kayu.

  • Nilai Tukar Petani November 2024 Naik 0,49%, Paling Tinggi di Bengkulu

    Nilai Tukar Petani November 2024 Naik 0,49%, Paling Tinggi di Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap nilai tukar petani (NTP) mengalami kenaikan sebesar 0,49% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 121,29 pada November 2024. Adapun, Bengkulu menjadi provinsi dengan perolehan NTP tertinggi pada periode ini.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebanyak 23 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Bengkulu sebesar 4,79%.

    “Peningkatan NTP tertinggi di provinsi tersebut [Bengkulu] didorong oleh kenaikan harga komoditas kelapa sawit, karet, tomat, kol atau kubis, dan kakao atau cokelat biji,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (2/12/2024).

    Di sisi lain, BPS mencatat terdapat 15 provinsi yang mengalami penurunan NTP, dengan penurunan terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 2,64%. Penurunan ini imbas dari merosotnya harga komoditas seperti cabai rawit, jagung, sapi potong, dan gabah.

    Secara keseluruhan, Amalia menyampaikan bahwa kenaikan NTP terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani naik 0,86%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,37%.

    Dari sana terungkap komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah kelapa sawit, bawang merah, karet, dan tomat sayur.

    Lebih jauh, peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang naik 3,46%. Kenaikan ini terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani naik 3,85% lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebsar 0,38%.

    Sementara itu, komoditas dominan yang mempengaruhi indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini di antaranya meliputi bawang merah, tomat, kol kubis, dan jeruk.

    Di sisi lain, BPS juga menyampaikan bahwa penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun 1,78%. Imbas indeks harga yang diterima petani turun 1,35%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,44%.

    Adapun, komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah gabah, jagung, dan ketela pohon.

    Pada November 2024, BPS juga mengungkap nilai tukar usaha petani (NTUP) mengalami naik 0,8% secara bulanan menjadi 123,77.

    Amalia menjelaskan, kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,86% menjadi 146,82. Angkanya lebih tinggi dari indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) yang naik 0,06% menjadi 118,62.

    BPS menjelaskan, komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks BPPBM nasional adalah bibit bawang merah, upah penanaman, benih padi, dan dedak.

    Sementara itu, peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang naik 3,64% menjadi 116,14. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 3,85% atau lebih tinggi dibandingkan indeks BPPBM yang mengalami kenaikan 0,21%.

    “Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks BPPBM adalah bibit bawang merah, pupuk kandang, dan upah menuai atau memanen,” jelasnya.

    Sementara itu, penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun 1,41%. Penurunan ini terjadi imbas indeks harga yang diterima petani turun 1,35%, sedangkan indeks BPPBM naik 0,06%.

    Lebih lanjut, Amalian menuturkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks BPPBM antara lain upah penanaman, benih padi, upah membajak, dan upah mencangkul.

    Adapun, BPS mencatat sebanyak 25 provinis mengalami kenaikan NTUP dengan pemningkatan tertinggi terjadi di Bengkulu sebesar  5,01%. Di sisi lain, sebanyak 13 provinsi mengalami penurunan NTUP, dengan penurunan terdalam terjadi di Gorontalo, yakni 3,12%.