kab/kota: Karet

  • Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR

    Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di kawasan Karet, Jakarta, Sabtu malam.

    Dia tiba sekitar pukul 19.44 WIB dengan mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas MKGR berwarna jingga.

    Bahlil didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

    Sebelumnya, Senin (30/12/2024), Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir mengungkapkan tema Rakernas dan MPO Ormas MKGR tahun 2025 adalah MKGR Solid Menuju Indonesia Emas dengan Sub Tema Ormas MKGR dari pelosok desa mengepung kota.

    Menurutnya, konsolidasi nasional Rakernas dan MPO ini sebagai langkah persiapan menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ke-10 Ormas MKGR dengan salah satu agenda penting memilih ketua umum periode tahun 2025-2029 Ini juga digelar sebagai legal standing Mubes Ormas MKGR.

    “Persiapan-persiapan dalam rangka menyelenggarakan Mubes Ormas MKGR rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2025,” ucap Adies.

    Setelah pelaksanaan Rakernas dan MPO, DPP Ormas MKGR akan ada perubahan struktur organisasi terhadap beberapa pengurus yang telah mengundurkan diri, berhalangan tetap dan tidak aktif.

    “Sebagai salah satu ormas yang mendirikan Partai Golkar, Ormas MKGR harus diisi oleh kader-kader yang berkualitas untuk andil membesarkan Partai Golkar,” pungkas dia.

    DPP Ormas MKGR juga akan melakukan penambahan calon pengurus yang masuk jajaran Pengurus DPP Ormas MKGR, terutama anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang baru di lantik pada tanggal 1 Oktober 2024.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelanjutan Gas Murah Industri (HGBT), Menperin: Harga Jangan Fluktuatif

    Kelanjutan Gas Murah Industri (HGBT), Menperin: Harga Jangan Fluktuatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dengan harga dan kuota gas yang tidak fluktuatif oleh pemasok gas negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan gas merupakan bahan baku atau komponen terpenting dalam proses produksi untuk industri manufaktur. 

    “Jadi harga tidak boleh berfluktuatif, apa yang sudah menjadi kontrak antara industri dan PGN juga kontrak itu harus, komitmen itu harus dihargai oleh PGN,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025). 

    Dia pun meminta agar kelanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang telah berhenti produksi akhir tahun lalu untuk segera diberlakukan kembali tahun ini. Kendati demikian, kebijakan tersebut masih di evaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Namun, dia mengakui sejumlah pelaku industri telah mengeluhkan kondisi harga gas komersial yang saat ini diberlakukan cukup tinggi. Di sisi lain, dia belum dapat mengungkapkan jumlah sektor yang akan mendapatkan HGBT. 

    “Ya yang penting bagi industri itu kan adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah masih mengkaji kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri pada 2025.

    Namun, dia memastikan ketujuh sektor industri penerima HGBT akan tetap berlanjut. Artinya, ketujuh sektor industri ini masih berhak menerima HGBT jika memang berlanjut tahun ini.

    Adapun, tujuh subsektor industri itu yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah, sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Bahlil mengatakan, saat ini ada usulan untuk menambah jumlah sub sektor industri penerima HGBT. Namun, pihaknya masih melakukan kajian mendalam.

  • Pembongkaran pagar laut di Tangerang ditargetkan 10 hari selesai

    Pembongkaran pagar laut di Tangerang ditargetkan 10 hari selesai

    “Dalam 10 hari nanti kita akan libatkan TNI dan nelayan untuk pembongkaran pagar laut ini,”

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady menyebutkan bahwa proses pembongkaran pagar laut di Pantai Tanjung Pasir di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, ditargetkan selesai selama 10 hari ke depan.

    “Dalam 10 hari nanti kita akan libatkan TNI dan nelayan untuk pembongkaran pagar laut ini,” kata Wira di Tangerang, Sabtu.

    Ia menjelaskan, dari target 10 hari penyelesaian pembongkaran pagar laut di sepanjang pesisir Pantai Tanjung Pasir ini dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaannya 2 kilometer per harinya.

    “Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Jadi kita akan atur mekanismenya, minimal target per hari ini 2 km,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, untuk mekanisme pelaksanaan pembongkaran tersebut di bagi per klaster atau masing-masing wilayah dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah Banten.

    “Nanti kami akan ajak pemangku kepentingan lain untuk melakukan pembongkaran ini, dan untuk hari ini baru jajaran TNI AL saja,” katanya.

    Dia juga menyampaikan, selama proses pembongkaran ini dilakukannya secara manual atau dengan pencabutan dan penarikan menggunakan kapal Nelayan dan perahu karet TNI AL.

    “Kesulitannya adalah mencabut tiang pagar yang menancap kedalaman satu sampai dua meter. Jadi kita tarik menggunakan perahu/kapal nelayan,” ujarnya.

    Dalam hal ini, TNI AL telah menerjunkan sebanyak 600 personel dengan dibantu nelayan untuk proses membongkar pagar laut tersebut.

    Tahapan pembongkaran pertama ini sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan. Dimana, kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu itu.

    Sementara itu, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono menyambut baik respons cepat upaya pembongkaran yang dilakukan TNI AL dan masyarakat tersebut.

    “Kalau memang ada informasi tersebut ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih,” katanya.

    Menurut Pung, adanya polemik pagar laut ini, maka pihak yang memasang harus juga ikut bertanggung jawab untuk mencabutnya.

    “Semakin cepat itu semakin baik,” ucapnya.

    Dengan pagar bambu sepanjang 30 km dicabut secepatnya, diharapkan nelayan tidak terganggu lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dia pun menegaskan memasang pagar laut tanpa izin adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

    “Apalagi pagar laut tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang bisa merugikan nelayan dan potensial berdampak buruk pada ekosistem pesisir,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang untuk dicabut dan diusut kepemilikannya.

    “Beliau sudah setuju pagar laut: pertama, itu disegel. Kemudian, yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Dari hasil proses penyelidikan dan pemantauan di lapangan, bila pemasangan pagar laut bambu itu dilakukan bukan menggunakan alat berat. Melainkan dengan manual atau tenaga manusia.

    Kendati demikian, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Maka, pihaknya kini terus melakukan investigasi mendalam.

    Hingga kini KKP RI telah melakukan penyegelan pagar hang membentang di laut Kabupaten Tangerang, hal itu sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam konflik di tengah masyarakat.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pagar Laut Resmi Dibongkar, Brigjen Marinir Ungkap Perintah Langsung Prabowo!

    Pagar Laut Resmi Dibongkar, Brigjen Marinir Ungkap Perintah Langsung Prabowo!

    GELORA.CO – Komandan Pangkatan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen Mar Harry Indarto menyampaikan, perintah pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025), merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subinto. KArena itu, ratusan prajurit TNI AL, termasuk marinir dikerahkan untuk merobohkan pagar laut.

    Harry mengakui, TNI AL dikerahkan untuk mencabut pagar yang sempat menjadi sorotan masyarakat, khususnya nelayan tersebut. Prajurit di pesisir pun bergerak cepat membongkar pagar yang menghalangi nelayan mencari ikan tersebut.

    Harry menyebut, pencabutan pagar dilakukan jajarannya karena adanya keluhan dari masyarakat. Mereka mengadu ke pemerintah karena merasa terganggu aktivitasnya akibat berdirinya pagar laut.

    “Yang lebih penting kita melibatkan masyarakat, karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut (Laksamana Muhammad Ali) untuk membuka ada akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut,” katanya di Desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Disinggung soal isi perintah RI 1, Harry menyebut, intinya untuk memudahkan nelayan bisa beraktivitas. Karena itu, ia mengerahkan jajarannya untuk membongkar semua pagar yang berdiri tanpa izin.

    “Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut yang utama yang saya ungkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk, untuk beraktivitas,” kata Harry.

    Sementara itu, sejumlah truk pengangkut marinir TNI AL beruduyun-duyun datang ke desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kedatangan marinir tersebut untuk mencabut pagar laut yang berada di pesisir desa tersebut bersama masyarakat sekitar.

    Pantauan Republika.co.id, truk pengangkut marinir tiba sekitar pukul 07.30 WIB. Warga pun juga datang berturut-turut di sepanjang jalan ada yang menaiki sepeda motor hingga jalan kaki menuju Pos TNI AL (Pos AL) setempat.

    Setiba di Pos AL, tampak para marinir dan warga duduk bersama. Tampak warga sedang diberikan instruksi untuk kegiatan pencabutan pagar laut tersebut. Sementara marinir TNI AL lainnya juga tampak menurunkan perahu karet dari truk. Setelah itu, mereka memarkirkan kapal tersebut dipinggir pantai Tanjung Pasir.

    “Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Danlantamal III Jakarta, Brigjen Mar Harry Indarto.

    Dia mengeklaim, kedatangan TNI AL bukan pagi ini saja, namun sudah dari beberapa bulan sebelumnya setelah mendengar keluhan masyarakat soal pemagaran laut. Kala itu, ia meminta perangkat desa membuat panduan bagi nelayan agar tak menabrak pagar.

    Pengembang Program Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 Agung Sedayu Group (ASG) membantah banyaknya tuduhan mengenai pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer (Km) di pesisir Tangerang, Banten. Termasuk juga mengenai informasi dugaan kehadiran pagar laut itu dilakukan untuk pemetaan lahan.

    Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid menyampaikan bantahannya atas sejumlah informasi yang diperoleh Republika.co.id atas kesaksian dari warga di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Dia menepis perusahaannya terlibat.

    Sebelumnya ada informasi dari warga Pulau Cangkir sudah ada pembebasan lahan sejak setahun belakangan, yang diduga terkait dengan pembangunan PIK 2. Muannas menilai Pulau Cangkir tidak masuk dalam kawasan pengembangan PIK 2, karena dinilai bukan daratan.

    “Kalau tadi saya konfirmasi (manajemen ASG), nggak ada, itu fitnah semua. Nggak ada pembelian (untuk pembebasan lahan) di situ,” Muannas kepada Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

  • Pagar Laut Misterius di Tangerang Dibongkar Hari Ini, Dipimpin TNI AL dan Dibantu Sejumlah Nelayan

    Pagar Laut Misterius di Tangerang Dibongkar Hari Ini, Dipimpin TNI AL dan Dibantu Sejumlah Nelayan

    GELORA.CO  – Pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 Km di Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan pada hari ini, Sabtu (18/1/2025).

    Pagar laut yang terbuat dari bambu ini bakal dibongkar langsung oleh TNI Angkatan Laut (AL) bersama para nelayan.

    Pembongkaran itu dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto.

    Dari pantauan Tribunnews melalui YouTube Kompas TV, terlihat beberapa kapal nelayan dan sejumlah anggota TNI AL naik perahu karet.

    Adapun pembongkaran itu sudah dilakukan sejak pukul 08.50 WIB.

    Pembongkaran pagar laut hari ini sudah dilakukan sejauh 2 Km, untuk sisanya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari TNI AL dan pemerintah setempat.

    Sebelumnya, mengenai pembongkaran ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyambut baik langkah tersebut.

    “Kalau memang ada informasi tersebut ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih,” kata Ipunk melalui siaran pers Ditjen PSDKP KKP, Sabtu dini hari, dilansir Kompas.com.

    Menurut Ipunk, pihak yang memasang pagar laut harus bertanggung jawab untuk mencabutnya. 

    “Semakin cepat (dicabut) itu semakin baik,” tegasnya.

    Dia lantas berharap, setelah pencabutan pagar laut itu, aktivitas nelayan tidak terganggu lagi. 

    Ipunk juga menegaskan, pemasangan pagar laut tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. 

    Pagar tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang dapat merugikan nelayan dan merusak ekosistem pesisir.

    Sebelumnya, pagar laut tersebut telah disegel oleh KKP karena pembangunannya tak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Mengingat, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut wajib mendapatkan izin dari KKP.

    Presiden Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut dan Diusut

    Ketika menanggapi mengenai adanya polemik pagar laut yang viral belakangan ini, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui adanya penyegelan pagar laut tersebut.

    Namun, melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo memerintahkan agar pagar laut itu juga dicabut dan diusut siapa pelakunya.

    “Sudah, beliau sudah setuju pagar laut (disegel). Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, DPR juga telah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pemasangan pagar laut di Tangerang tersebut.

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan pagar tersebut mengganggu aktivitas nelayan dan melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.

    “Aneh memang ini bisa sampai terjadi. Ini harus menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Daniel, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (13/1/2025).

    Daniel menegaskan, langkah tegas diperlukan untuk membongkar pihak yang bertanggung jawab di balik pemasangan pagar tersebut. 

    Terlebih lagi, dari pihak pengelolaan kelautan sudah menyatakan bahwa pemasangan pagar laut itu melanggar aturan.

    “Apalagi dari Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) sudah menyatakan melanggar aturan, maka segera dibereskan pagar yang mengganggu aktivitas nelayan,” ujarnya.

    Daniel kemudian mewanti-wanti, agar tidak ada pihak yang menguasai ruang laut tanpa mengantongi izin yang jelas.

    “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menguasai ruang laut tanpa adanya izin yang jelas,” ucap Daniel.

    Mengenai hal ini, Daniel mengatakan, Komisi IV DPR RI akan segera memanggil KKP untuk meminta penjelasan terkait masalah tersebut. 

    Daniel juga menekankan terkait pentingnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.

    “Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan hal-hal semacam ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku,” tegas Daniel.

    Daniel kemudian mengusulkan adanya kerja sama antara nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan setempat, serta KKP. 

    “Kalau ada backing oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” ungkapnya

  • Ratusan Marinir TNI AL Tiba di Tanjung Pasir, Bersiap Cabut Pagar Laut

    Ratusan Marinir TNI AL Tiba di Tanjung Pasir, Bersiap Cabut Pagar Laut

    GELORA.CO –  Sejumlah truk pengangkut marinir TNI AL beruduyun-duyun datang ke desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kedatangan marinir tersebut untuk mencabut pagar laut yang berada di pesisir desa tersebut bersama masyarakat sekitar. 

    Pantauan Republika, truk pengangkut marinir tiba sekitar pukul 07.30 WIB. Warga pun juga datang berturut-turut di sepanjang jalan ada yang menaiki sepeda motor hingga jalan kaki menuju Pos TNI AL (Pos AL) setempat. 

    Setiba di Pos AL, tampak para marinir dan warga duduk bersama. Tampak warga sedang diberikan instruksi untuk kegiatan pencabutan pagar laut tersebut. Sementara marinir TNI AL lainnya juga tampak menurunkan perahu karet dari truk. Setelah itu, mereka memarkirkan kapal tersebut dipinggir pantai Tanjung Pasir.

    “Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Danlantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto. Ia mengeklaim, kedatangan TNI AL bukan pagi ini saja, namun sudah dari beberapa bulan sebelumnya setelah mendengar keluhan masyarakat soal pemagaran laut. Kala itu, ia meminta perangkat desa membuat panduan bagi nelayan agar tak menabrak pagar.

    “Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan 600 (personel). Nanti mungkin bisa bertambah  karena menunggu nelayan yang masih mencari ikan,” kata Brigjen Harry. Dari 600 personel itu, sebagian berasal dari Lantamal 3 Jakarta, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada RI (Dislambair).  “Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” kata dia. Dari situ kemudian dilakukan tahap pembongkaran.

    Disertakan juga pasukan elite Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan pihak kesehatan. “Yang lebih penting kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini melalui perintah dari Presiden Indonesia melalui kepala staf TNI Angkatan Laut untuk membuka akses bagi para nelayan.”

    Semestinya, kata dia, pembongkaran dilakukan menggunakan kapal tunda alias tug boat. Namun, karena kedangkalan laut dan cuaca buruk, digunakan perahu cepat dan material lainnya.

    Ia juga mengatakan pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. “Sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer dilakukan dalam satu hari. Minimal target saya hari ini 2,5 kilometer,” kata Danlantamal III. Ia menekankan bahwa lebih sukar melakukan pencabutan ketimbang menanam pagar laut tersebut. Danlantamal III menegaskan sejauh ini belum mengetahui siapa yang mendalangi penanaman pagar laut.

    “Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, dari pada ada yang mengakui kita perlu koordinasi lebih lanjut.”

    Awi salah seorang nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang sebelumnya mengungkapkan ratusan TNI Al dan masyarakat akan turun langsung untuk mencabut pagar laut. Ia pun merasa berterima kasih karena mendapatkan respon dan bantuan dari TNI Al. 

    “Bagus, besok bahkan seluruh nelayan siap melakukan kegiatan pencabutan pagar laut khususnya yang ada di tanjung pasir,” kata Awi ketika ditemui Republika, Jumat (17/1/2025). Pihaknya juga mengatakan pimpinan tertinggi TNI AL akan turun langsung ke lapangan untuk ikut mencabut pagar tersebut. 

    “Jadi memang ini adalah bagian dari momentum yang pas seperti gayung bersambut keinginan masyarakat sekarang di back up oleh TNI Al apalagi oleh kasalnya yang mau turun ikut mencabut di daerah tanjung pasir. Kami nelayan sangat bersyukur dan berterima kasih atas respon. Ya kita bersyukurlah karena ada yang bantu,” katanya. 

    Hal senada juga diungkapkan oleh warga Tanjung pasir lainnya Maun, ia mengaku sangat senang karena pagar laut yang menghalangi aktivitas nelayan akhirnya dicabut. “Seneng banget, sangat senang karena memang itu sangat sangat mengganggu kita nelayan khususnya,” katanya. 

    Pihaknya mengatakan jika akan ada 150 pasukan marinir yang akan diturunkan untuk bersama masyarakat, Sabtu (18/1/2025) besok. Ia pun rela membatalkan pesanan perahu untuk memancing demi ikut mencabut pagar laut. 

    “Iya sebetulnya sudah ada yang mancing Sabtu Ahad ada yg mancing dari Jakarta ada yang udah bayar 3 juta rupiah 2.5 juta rupiah 2.8 juta rupiah, kami batalkan demi cabut pagar laut. Karena kita dibantu oleh jendral, Kurang lebih 150 pasukan marinir dari Jakarta,” katanya.

    Lapor TNI…

    Sebelumnya, salah satu warga Tanjung Pasir Teluknaga, Kabupaten Tangerang, berinisial MN (55) yang terdampak proyek pagar laut di perairan Tangerang mengungkapkan bahwa protes warga tak digubris aparat setempat, bahkan berujung pada intimidasi. MN mengisahkan, salah satu awak kapalnya bernama N sempat mendapat ancaman.

    “Lagi proses bangunnya itu kan sampai ribut ribut itu. Kami sempat diancam juga, ‘kalau memang berani cabut, kalau memang kamu nggak sayang anak istri boleh’ dia bilang kayak gitu, sempat digituin,” kata MN saat dihubungi Republika, Kamis (16/1/2025).

    “Kalau yang diancam seperti itu, namanya Pak N, kalau saya cuma ditanya ini siapa gitu. Tapi foto-foto saya sudah tersebar juga sama teman-teman pas protes itu,” katanya.

    MN mengungkapkan intimidasi tersebut tak sekali dua kali dilontarkan kepada warga. Tak tinggal diam mendapatkan ancaman tersebut pihaknya langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Namun belum mendapatkan respons.

    “Kami sempat lapor ke kepala desa, ke anggota TNI. Kami disuruh diam, jadi kayak rakyat ini mau ngomong apa kalau aparat sudah seperti itu,” katanya.  

    Kendati demikian, MN mengungkapkan ancaman tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Meskipun kasus pagar laut memang sempat menjadi sorotan masyarakat luas.

    “Enggak, di kampung saya enggak ada (lagi ancaman),” katanya.

    Di sisi lain, menurutnya pemerintah tak jujur karena mengaku tak tahu menahu pemilik dibalik pagar laut. Ia juga menyebutkan bahwa pemilik pagar laut adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang berbisnis di bidang properti.

    “Masalah pagar laut juga pihak pemerintah bilang nggak tahu punya siapa, itu bohong, itu punya Agung Sedayu Group karena saya bertanya langsung ke yang kerja termasuk mandornya, mandor Samson dari muara dan mandor Memet juga,” katanya.

    Republika sudah menghubungi pihak TNI AL melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) terkait pengakuan para nelayan tersebut. Pihak TNI AL tak membantah maupun mengiyakan.

    Namun, berdasarkan klarifikasi salah satu anggota TNI AL yang bertugas di Tanjung Pasir, Tangerang, audiensi antara nelayan dan aparat desa setempat pernah terjadi pada Juli 2024, namun ia membantah kalau aparat menyuruh diam masyarakat atau para nelayan. Saat itu, kata anggota yang menolak disebut namanya, nelayan memang melaporkan masalah pagar laut ke pihak TNI AL dan meminta untuk dijembatani dengan aparat desa setempat.

    “Karena pas nelayan tanya RT, RW jawabanya nggak tahu terus, Pos AL membantu menjembatani warga untuk bertemu kades, karena menurut keterangan warga, kadesnya susah ditemui,” kata anggota TNI AL itu.

  • Terpeleset Perbaiki Genteng Saat Hujan Deras, Warga Lampung Hilang Terseret Arus

    Terpeleset Perbaiki Genteng Saat Hujan Deras, Warga Lampung Hilang Terseret Arus

    BANDARLAMPUNG – Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap satu orang yang terseret arus saat hujan tiba di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung.

    “Korban dalam pencarian bernama Bakthira usia 60 tahun merupakan warga Jl KH. A. Dahlan, Gg. Maulana Yusuf, Kota Bandarlampung,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Deden Ridwansah dilansir ANTARA, Jumat, 13 Januari.

    Berdasarkan keterangan saksi di sekitar kejadian, korban terseret arus air kali karena tergelincir kemudian jatuh saat sedang memperbaiki genteng rumah yang bocor saat hujan deras.

    “Tetangga yang melihat kejadian itu berusaha menolong namun dikarenakan arus yang deras, korban terbawa air. Kemudian warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas,” kata dia.

    Deden Ridwansah mengatakan saat ini, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi SAR.

    “Tim yang berangkat dilengkapi dengan peralatan SAR seperti perahu karet, alat komunikasi, serta kendaraan operasional yang siap siaga,” kata dia.

  • Menperin Minta Kebijakan HGBT Diperluas

    Menperin Minta Kebijakan HGBT Diperluas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dapat diperluas sektor industri penikmatnya. 

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya tak ingin kebijakan harga gas murah untuk industri hanya dinikmati oleh tujuh sektor industri saja, seperti halnya terjadi pada 2024. 

    Awalnya Agus mengungkapkan, kebijakan harga gas bumi tertentu harus dilanjutkan, agar kinerja sektor industri di Tanah Air dapat terdongkrak dan berdampak kepada perekonomian Indonesia. 

    Diketahui, Pemerintah belum memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu yang berakhir pada 31 Desember 2024. 

    “Ya saya kira harus segera berlaku, karena pabrik itu harus tetap jalan. Gas yang dibutuhkan itu harus tetap ada,” ungkap Menperin Agus saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025). 

    Terkait sektor-sektor apa saja yang didorong masuk kategori penerima harga gas bumi tertentu, Menperin Agus enggan membeberkan secara detail. Namun yang pasti, industri apapun yang dalam kegiatan produksinya menggunakan gas, maka sudah selayaknya menikmati kebijakan harga gas bumi tertentu.

    “Semua proses produksi yang menggunakan gas sebagai bahan baku, itu saya kira penting,” bebernya. 

    Diketahui, harga gas bumi tertentu merupakan kebijakan harga gas murah senilai US$ 6 dolar  per MMBTU kepada tujuh industri. Dengan adanya HGBT, maka biaya produksi dari ketujuh industri yang dimaksud dapat lebih efisien. 

    Adapun, 7 sektor industri yang dimaksud adalah industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. 

    Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus tak menuntut harga kebijakan HGBT dapat diturunkan. Dia lebih menekankan agar kebijakan harga gas bumi tertentu tersebut berlanjut dan dapat dinikmati oleh berbagai sektor industri lainnya. 

  • Banjir Bandar Lampung, Tim SAR Gabungan Cari Satu Orang Terseret Arus Deras
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Januari 2025

    Banjir Bandar Lampung, Tim SAR Gabungan Cari Satu Orang Terseret Arus Deras Regional 17 Januari 2025

    Banjir Bandar Lampung, Tim SAR Gabungan Cari Satu Orang Terseret Arus Deras
    Editor
    KOMPAS.com

    Tim SAR
    gabungan, terdiri dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta TNI dan Polri, melakukan pencarian terhadap satu orang yang terseret arus saat hujan tiba di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota
    Bandar Lampung
    .
    “Korban dalam pencarian bernama Bakthira usia 60 tahun merupakan warga Jalan KH. A. Dahlan, Kota
    Bandarlampung
    ,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Deden Ridwansah, di Bandar Lampung, Jumat (17/1/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Dia menyampaikan berdasarkan keterangan saksi di sekitar kejadian, korban terseret arus air kali karena tergelincir, kemudian jatuh saat sedang memperbaiki genteng rumah yang bocor saat hujan deras.
    “Tetangga yang melihat kejadian itu berusaha menolong, tetapi karena arus yang deras, korban terbawa air. Kemudian warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas,” kata dia.
    Deden Ridwansah mengatakan, saat ini, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi SAR.
    “Tim yang berangkat dilengkapi dengan peralatan SAR seperti perahu karet, alat komunikasi, serta kendaraan operasional yang siap siaga,” kata dia.
    Tim SAR juga, lanjut dia, bekerja sama serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk memaksimalkan upaya pencarian dan pertolongan korban.
    “Kami mengimbau kepada seluruh warga di sekitar daerah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya akibat banjir dan arus yang deras,” tuturnya.
    “Diharapkan agar masyarakat mengikuti petunjuk dari otoritas setempat demi keselamatan bersama,” kata dia.
    Sebelumnya, hanya dalam dua jam setelah diguyur hujan deras, sebagian besar kecamatan di Kota Bandar Lampung sudah dikepung banjir.
    Hujan deras mulai turun sekitar pukul 15.30 WIB pada Jumat (17/1/2024), dan dalam waktu singkat, sejumlah wilayah seperti Kelurahan Way Lunik di Kecamatan Panjang mengalami banjir.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menperin Desak Harga Gas Murah Bagi Industri Kembali Diberlakukan  – Halaman all

    Menperin Desak Harga Gas Murah Bagi Industri Kembali Diberlakukan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendesak agar kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat segera kembali diberlakukan.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan harga gas bumi lebih murah untuk tujuh sektor industri.

    Tujuh sektor industri itu adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kebijakan diberlakukan pada 2020 lalu dengan harga gas 6 dolar AS per MMBTU dan telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    “Ya saya kira harus segera berlaku ya karena kan pabrik harus tetap berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada, harus tersedia,” kata Menperin ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Menurut Menperin, gas sebagai bahan baku merupakan komponen atau variable terpenting dalam proses produksi.

    “Semua proses produksi yang membutuhkan gas sebagai bahan baku itu saya kira penting,” ujarnya.

    Ia mengatakan, industri membutuhkan harga dan suplai gas yang terjamin. Jadi, harga tidak mengalami fluktuasi.

    Berdasarkan aduan yang diterima Menperin, banyak keluhan yang ia terima dari pelaku industri soal PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tak memenuhi komitmen yang ada soal harga gas.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah melempar sinyal bahwa program HGBT akan dilanjutkan.

    Namun, waktu penerapan HGBT belum dapat dipastikan karena Kementerian Perindustrian mengusulkan penambahan jumlah industri.

    Pada saat rapat dengan Komisi XII DPR RI pada Senin (2/12/2024), Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengusulkan penambahan 15 sektor penerima HGBT.

    Ia tidak merinci sektor-sektor yang diusulkan, tetapi usulan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi industri dalam negeri.