Xcloud.id

kab/kota: Karet

  • Tok! Harga Gas Murah untuk Industri Lanjut di 2025 – Page 3

    Tok! Harga Gas Murah untuk Industri Lanjut di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri dipastikan berlanjut pada tahun 2025. Keputusan soal harga gas murah ini membawa optimisme baru bagi pelaku industri, memberikan jaminan kepastian usaha, meningkatkan daya saing, dan menarik minat investasi ke Indonesia.

    Pada periode 2020-2023, dampak HGBT tercatat signifikan dengan nilai mencapai Rp247,26 triliun. Kontribusi tersebut meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun, penerimaan pajak Rp23,3 triliun, serta pengurangan subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa HGBT memberikan nilai tambah hingga enam kali lipat bagi perekonomian.

    Target Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Industri Manufaktur

    Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, HGBT diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target 8% pada 2025. Sektor manufaktur ditargetkan menyumbang 21,9% terhadap PDB nasional pada periode 2025-2029.

    Kinerja sektor industri pengolahan nonmigas menunjukkan kontribusi yang kuat pada triwulan III 2024, mencapai 17,18% dari PDB dengan pertumbuhan 4,84%.

    Nilai ekspor sektor ini mencapai USD196,55 miliar, atau 74,25% dari total ekspor nasional. Selain itu, investasi di sektor ini mencapai Rp515,7 triliun, dengan serapan tenaga kerja hingga 20,01 juta orang.

    Sektor Industri Penerima HGBT

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024, HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri: pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Total 228 perusahaan menerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

    Namun, realisasi penyerapan gas bumi pada 2023 hanya mencapai 80,10% akibat kendala seperti surcharge dan pembatasan kuota.

     

  • TNI AL: 13,9 Km Pagar Laut di Tangerang Telah Dibongkar Bersama Instansi Maritim dan Nelayan – Halaman all

    TNI AL: 13,9 Km Pagar Laut di Tangerang Telah Dibongkar Bersama Instansi Maritim dan Nelayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) menyatakan Lantamal III Jakarta bersama instansi maritim dan masyarakat nelayan telah berhasil membongkar pagar laut di perairan Tangerang, Banten sepanjang 13,9 Km hingga Sabtu (25/1/2025).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan sepanjang 13,9 Km pagar laut yang berhasil dibongkar tersebut terbagi di tiga titik.

    “Hingga hari ini, Sabtu (25/1/2025) total pagar laut ilegal yang berhasil dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat nelayan yaitu sepanjang 13,9 Km yang terbagi menjadi tiga titik,” kata Wira saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Sabtu (25/1/2025).

    “Adapun tiga titik yang menjadi konsentrasi lokasi pembongkaran pagar laut adalah Tanjung Pasir yang hingga saat ini berhasil membongkar total 10,5 Km, Kronjo total sepanjang 2,5 Km dan Mauk total sepanjang 900 m,” lanjut dia.

    Ia mengatakan sekira 450 personel tim gabungan yang terdiri dari TNI AL, Polairud, Bakamla, dan masyarakat nelayan terlibat dalam pembongkaran tersebut.

    Pembongkatan pagar laut itu, kata dia, dilakukan guna membuka akses bagi para nelayan untuk mencari nafkah.

    Sarana yang digunakan tim gabungan antara lain 4 KAL/Patkamla, 6 Sea Rider, 13 Perahu Karet, 2 RBB dan 2 RHIB, serta dibantu perahu milik para nelayan.

    “Dihadapkan kondisi cuaca saat ini, dimana angin dan gelombang yang cukup tinggi, pagar bambu yang tertancap sedalam 1,5 sampai 2,5 meter ditambah lagi dengan kedalaman air laut sekitar 1 meter sehingga membuat banyak kapal penarik yang kandas, tidak menjadi kendala bagi tim gabungan bersama masyarakat nelayan untuk terus mencabut pagar laut yang meresahkan masyarakat ini,” kata dia.

    Wira juga menyatakan pembongkaran terus dimaksimalkan dan dipercepat guna membuka akses nelayan untuk melaut.

    “Pelaksanaan kegiatan pagar laut merupakan implementasi dari perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada para prajurit TNI AL untuk terus bersinergi dengan instansi maritim terkait guna mengatasi kesulitan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” tegas Wira.

  • Pemerintah Perlu Antisipasi Penyusutan Pasokan Gas untuk HGBT

    Pemerintah Perlu Antisipasi Penyusutan Pasokan Gas untuk HGBT

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian ESDM perlu memperhatikan keberlanjutan pasokan gas untuk kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) di tengah potensi susutnya pasokan gas pipa. 

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan HGBT, yakni soal alokasi volume gas dan penerimaan negara. 

    “Penerimaan negara akan turun signifikan,” ujarnya, saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/1/2025). 

    Salah satu pasokan gas HGBT datang dari Blok Corridor, garapan Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG). Pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasokan gas dari Blok Corridor ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) bakal menyusut hingga 128 BBtud pada 2028, dari 410 BBtud yang dialirkan pada 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan HGBT harus dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal.

    Melalui akun instagram-nya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari sisi korporasi terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). Sementara, NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk sebesar 12,73%, disusul sarung tangan karet 11,36%, dan industri kaca 11,24%.

    Selain itu, kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16T (2020) menjadi Rp65,06T (2023) penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

    “Kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian, menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima,” katanya. 

    Di sisi lain, praktisi industri dan migas, Dwi Soetjipto mengatakan kebijakan HGBT baik untuk menstimulasi geliat manufaktur, sehingga mampu mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. 

    Di sisi lain, lanjutnya, penerimaan negara dari migas, termasuk keekonomian investasi di sektor hulu juga jangan luput dari perhatian. Atmosfer investasi hulu migas seyogyanya juga perlu dijaga, sehingga tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain. 

    “Mitigasinya adalah percepatan proyek-proyek migas dan infrastrukturnya, sehingga potensi biaya tinggi bisa hindari. Kalaupun ada opsi menggunakan LNG, maka perlu dihitung kembali soal manfaat HGBT, penerimaan negara dan keekonomian investasi di hulu,” ujarnya.

    Terkait keekonomian gas pipa, Dwi menambahkan, bahwa pemerintah perlu meninjau infrastruktur pipa gas yang berumur, sehingga harga toll fee bisa disesuaikan. 

    Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral program HGBT tetap berlanjut tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. Dengan begitu, dipastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. 

    Merujuk rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

  • Gas Murah buat Industri Lanjut Tahun Ini, Menperin Sebut Jadi Angin Segar

    Gas Murah buat Industri Lanjut Tahun Ini, Menperin Sebut Jadi Angin Segar

    Jakarta –

    Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri akan diperpanjang penerapannya pada tahun ini. Keputusan tersebut memberi angin segar bagi sektor industri, karena menjamin kepastian usaha dan daya saingnya, juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    Pada 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp 247,26 triliun, meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 23,3 triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 4,94 triliun.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Agus menyampaikan penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9% terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.

    Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan III-2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18%, dan pertumbuhan sebesar 4,84%. Kemudian, nilai ekspornya pada tahun 2024 mencapai US$ 196,55 Miliar, atau 74,25% dari total ekspor nasional.

    Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9% dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada 2024.

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” papar Agus.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, berikut rinciannya:

    1. Industri pupuk (4 perusahaan)
    2. Industri petrokimia (56 perusahaan)
    3. Industri oleokimia (10 perusahaan)
    4. Industri baja (67 perusahaan)
    5. Industri keramik (69 perusahaan)
    6. Industri kaca (18 perusahaan)
    7. Industri sarung tangan karet (4 perusahaan)

    Terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD. Adapun realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10%.

    “Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT. Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT-nya,” jelas Agus.

    Perusahaan industri yang memperoleh fasilitas HGBT sangat terbantu dalam menjalankan usahanya. Manfaat HGBT dirasakan oleh kelompok industri keramik, yang mampu meningkatkan produksinya dan menduduki peringkat ke-4 produsen terbesar keramik dunia di tahun 2024, naik pesat dari peringkat ke-8 di tahun 2019.

    Kendala HGBT di halaman berikutnya.

    Kendala HGBT

    Dari 2020-2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49%, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Dalam perjalanannya, penyerapan HGBT masih menghadapi berbagai kendala.

    Pertama, harga gas regasifikasi yang ditawarkan PGN mencapai US$ 16 /MMBTU atau sekitar 2,5 kali lipat HGBT. Kemudian, terdapat pembatasan kuota yang dihitung harian atau bulanan dengan pengenaan surcharge.

    Pada 2024, kuotanya 60% dari kontrak di Jawa bagian barat. Selain itu, ada industri yang sudah ditetapkan sebagai penerima HGBT namun belum menerima pasokan gas bumi, seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 40 BBTUD.

    “Mayoritas industri penerima HGBT, atau lebih dari 95%, menerima harga gas di atas yang ditetapkan (di atas US$ 6,5 /MMBTU),” jelas Agus.

    Untuk menjaga tata kelola kebijakan HGBT, Kemenperin mengusulkan agar kebijakan ini tidak di-bundling. Artinya, HGBT untuk sektor industri harus berdiri sendiri, tidak di-bundling dengan pupuk dan kelistrikan.

    Agus berpendapat, pupuk sudah menikmati menikmati subsidi untuk harga jual pupuk, sedangkan listrik sudah menikmati biaya subsidi energi (double subsidies). “Hal ini akan berpengaruh terhadap perhitungan rata-rata harga gas,” papar Agus.

    Agus juga menegaskan bahwa sektor industri siap diaudit dari hulu ke hilir untuk penggunaan gas bumi, sehingga bisa diketahui secara pasti kebutuhannya. Menurutnya Pemerintah harus menyamakan persepsi bahwa program HGBT jangan dilihat sebagai cost tapi sebagai faktor pendorong ekonomi.

    “Memang pendapatan negara berkurang dari pelaksanaan HGBT, tapi pendapatan tersebut bisa ditutupi enam kali lipatnya melalui pajak penjualan produk industri pengguna HGBT,” tutup Agus.

  • Menperin sebut HGBT bantu wujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Menperin sebut HGBT bantu wujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan subsidi gas industri yang tertuang dalam Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan secara langsung membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sesuai yang ditargetkan Presiden.

    Hal itu dikarenakan pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp247,26 triliun, meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp23,3 triliun, serta adanya penurunan subsidi pupuk sebesar Rp4,94 triliun.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Menperin Agus di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan, berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, pada triwulan III – 2024, sektor tersebut masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen, dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen.

    Kemudian, nilai ekspor sektor pengolahan pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS, atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

    Selain itu, investasi yang diserap di sektor tersebut tercatat sebesar Rp515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun lalu.

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” kata Menperin.

    Adapun berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255 Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, meliputi industri pupuk (empat perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (empat perusahaan).

    Sehingga pemerintah mengalokasikan subsidi gas kepada 228 perusahaan dengan kuota mencapai 890,24 billion british thermal unit per day (BBTUD).

    Adapun realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT.

    Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menperin: Program HGBT Bisa Mudahkan Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Menperin: Program HGBT Bisa Mudahkan Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri membawa dampak positif untuk kinerja manufaktur Indonesia sejak diterapkan pada tahun 2020.

    Selama periode penerapan program di tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp 247,26 triliun.

    Nilai tersebut meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 23,3 triliun dan penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 4,94 triliun.

    Di awal tahun 2025, pemerintah sudah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” tutur Agus Gumiwang di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.

    Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan tiga 2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen.

    Kemudian, nilai ekspornya pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

    Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun 2024.

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” jelas Menperin.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, meliputi industri pupuk (4 perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan) dan industri sarung tangan karet (4 perusahaan), sehingga terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

    “Realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT. Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT-nya,” ungkap Agus.

    Perusahaan industri yang memperoleh fasilitas HGBT sangat terbantu dalam menjalankan usahanya. Manfaat HGBT dirasakan oleh kelompok industri keramik, yang mampu meningkatkan produksinya dan menduduki peringkat ke empat produsen terbesar keramik dunia di tahun 2024, naik pesat dari peringkat ke delapan di tahun 2019.

    Tercatat, dari tahun 2020-2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49 persen, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.

  • Rumah Kebakaran Akibat Gas Bocor di Ciracas Jaktim, Karet Regulator Tidak Klop

    Rumah Kebakaran Akibat Gas Bocor di Ciracas Jaktim, Karet Regulator Tidak Klop

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS – Kebakaran satu rumah warga di Jalan Bulak Ringin V, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (25/1/2025) pukul 07.45 WIB mengakibatkan korban luka.

    Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Muchtar Zakaria mengatakan korban Fitri (45) mengalami luka bakar saat memasang regulator tabung gas.

    “Keterangannya saat korban mengganti tabung gas tidak sadar tabung karet regulator tidak klop dengan tabung gas, sehingga gas bocor,” kata Muchtar di Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2025).

    Di saat bersamaan pada bagian dapur terdapat kompor gas berbeda yang saat kejadian masih menyala, kepulan gas bocor pada bagian dapur tersebut pun seketika memantik api.

    Dalam waktu singkat api seketika menyambar tubuh korban, lalu menjalar ke barang-barang lain yang berada di sekitar dapur dengan luas sekitar 12 meter persegi itu.

    “Terjadi penyalaan api dan menyambar ke area dapur, menyebabkan luka bakar terhadap korban. Untuk korban informasinya mengalami luka bakar sekitar 10 persen,” ujar Muchtar.

    Usai kejadian, warga sekitar bergegas membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciracas guna mendapat penanganan medis atas luka bakar diderita.

    Warga sempat berupaya melakukan pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (Apar), nahas upaya tidak sepenuhnya berhasil karena api kian membesar.

    “Untuk pemadaman kita kerahkan lima unit mobil pompa berikut 25 personel. Kita mulai pemadaman pukul 07.58 WIB, selesai pukul 08.17 WIB. Api dapat kita lokalisir,” tutur Muchtar.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Senyuman bahagia terpancar dari wajah Mbah Muanin, seorang lelaki sepuh kelahiran 1936.

    Ia tak menyangka kediamannya di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, bakal dikunjungi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta rombongan.

    “Terima kasih, Bu,” ucap Mbah Muanin kepada Bupati Ipuk yang menyerahkan bantuan melalui program Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, serta perwakilan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi.

    Bukan hanya Mbah Muanin yang merasakan manfaat program ini. Lebih dari 18 ribu warga pra-sejahtera di Banyuwangi yang terdaftar dalam database UGD Kemiskinan menerima bantuan sembako dan sumber protein.

    Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti ASN, Kepolisian, TNI, DPRD, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, sekarang kami orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelas Bupati Ipuk.

    Pemanfaatan Teknologi untuk Bantuan Tepat Sasaran
    Gerakan ini didukung oleh teknologi melalui aplikasi Smart Kampung, yang memuat data berbasis nama dan alamat (by name by address).

    Para donatur dapat langsung mengakses informasi warga pra-sejahtera untuk menyalurkan bantuan, baik melalui kantor kecamatan terdekat maupun langsung ke lokasi.

    “Kalau sebelumnya bantuan hanya disalurkan ke lingkungan sekitar, sekarang bisa menjangkau pelosok yang mungkin selama ini luput dari perhatian,” tegas Ipuk.

    Gotong Royong sebagai Solusi
    Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, aksi solidaritas seperti ini menjadi solusi efektif dalam penanganan kemiskinan. Terlebih di awal tahun, ketika program bantuan pemerintah masih dalam tahap awal pelaksanaan.

    “Tingkat kemiskinan di Banyuwangi telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yakni 6,54 persen menurut data BPS tahun 2024. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya terus kita lakukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ipuk.

    Program Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
    Ipuk juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

    “Semua ini sudah tertuang dalam RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. (ted)

  • Serentak, Gerakan Banyuwangi Berbagi Sasar seluruh Warga Prasejahtera

    Serentak, Gerakan Banyuwangi Berbagi Sasar seluruh Warga Prasejahtera

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

    TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Muanin tersenyum bahagia. Lelaki sepuh kelahiran 1936 itu, tak menyangka jika kediamannya bakal dikunjungi oleh Bupati Ipuk Fiestiandani beserta rombongan.

    Rumahnya yang terpencil di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro itu tak menjadi penghalang.

    “Terima kasih, Bu,” ucap lelaki penyadap karet tersebut kepada Ipuk yang menyerahkan bantuan Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Ipuk datang bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakil Kepala Polresta Banyuwangi, perwakilan Kodim 0825/ Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi.

    Wajah penuh kegembiraan tersebut tak hanya dirasakan oleh Mbah Muanin semata. Tapi, tak kurang dari 18 ribu warga prasejahtera se Kabupaten Banyuwangi yang terekam dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi.

    Mereka mendapatkan bantuan sembako dan sumber protein. Mulai dari ASN, Kepolisian, TNI, DPRD Banyuwangi, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga para pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah seperti ini, sejatinya sudah dilakukan oleh semua pihak. Namun, saat ini, kita orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” ungkap Ipuk.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi tersebut, imbuh Ipuk, dipandu lewat aplikasi Smart Kampung. Di dalamnya telah terdata berbasis nama dan alamat (by name by addres). Para donatur memdapatkan data warga pra sejahtera secara langsung dan menyerahkan ke kantor kecamatan terdekat atau menyalurkannya secara langsung. 

    “Kalau biasanya hanya dibagikan ke tetangga terdekat, dengan ini bisa tersalurkan hingga ke pelosok yang mungkin selama ini tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.

    Aksi solidaritas yang telah menjadi tradisi tersebut menjadi alternatif bagi penanganan kemiskinan. Di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, gotong royong menjadi solusi. “Lebih-lebih di awal tahun seperti ini. Program bantuan dari pemerintah kebanyakan belum turun. Ini sangat membantu,” terang Ipuk.

    Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mencapai titik terendah dalam sejarahnya. Menurut data BPS pada 2024, tercatat 6,54 persen. Turun drastis dari tahun sebelumnya yang masih 7,34 persen.

    “Walaupun demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Kita akan terus menekan sekecil mungkin angka kemiskinan ini. Terutama pada tingkat kemiskinan ekstream,” papar Ipuk.

    Perlu diketahui, program penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif. Namun, juga dilakukan program terstruktur dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan SDM, penyiapan lapangan pekerjaan hingga perbaikan infrastruktur. 

    “Semua sudah tertuang di RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang baik, dan ditopang gotong royong seluruh komponen masyarakat, saya yakin penanganan kemiskinan ini akan tuntas,” pungkas Ipuk.

  • Jelang Imlek 2025, Ornamen Bertema Ular Kayu Terpasang di Surabaya, ini Lokasinya

    Jelang Imlek 2025, Ornamen Bertema Ular Kayu Terpasang di Surabaya, ini Lokasinya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memasang ornamen menjelang Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025.

    Sesuai dengan Kalender China, ornamen bertema Tahun Ular Kayu terpasang di beberapa tempat sekaligus.

    Beberapa lokasi pemasangan tersebut berada di Balai Kota Surabaya, Alun-Alun Surabaya, Jalan Panglima Sudirman, hingga Jembatan Jalan Yos Sudarso Surabaya.

    “Kami kembali memasang dekorasi Tahun Baru Imlek tahun ini,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi di Surabaya, Jumat (24/1/2025),

    Selain berbagai dekorasi, pemasangan ornamen lampion berada di sepanjang Jalan Tunjungan dan Halaman Balai Kota Surabaya. “Ada sekitar 200 lampion yang terpasang di Jalan Tunjungan dan Halaman Balai Kota,” kata Myrna.

    DLH juga memperbanyak lampion di kawasan kampung Pecinan seperti kawasan Jalan Kembang Jepun (Kya-Kya) dan Jalan Karet. “Di sana kami cek, kalau rusak kami perbaiki,” katanya.

    Pemasangan ornamen dan dekorasi ini merupakan komitmen toleransi antar umat beragama. Tak hanya saat Imlek, Pemkot juga memasang berbagai ornamen di saat perayaan agama lain.

    “Pemkot Surabaya rutin memasang ornamen atau dekorasi setiap hari raya keagamaan. Seperti perayaan hari keagamaan Natal, Idul Fitri, Idul Adha, Paskah, Nyepi, Waisak, dan Imlek,” tuturnya.

    “Kami ingin mewujudkan Surabaya sebagai kota toleransi antar umat beragama. Sehingga menguatkan harmonisasi antar umat beragama yang tinggal di Kota Pahlawan,” katanya.

    Tahun Baru Imlek tahun ini nyaris bersamaan dengan momentum Isra Mi’raj yang dirayakan Umat muslim. Menjelang libur panjang tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengeluarkan Surat Edaran (SE).

    Melalui SE bernomor 100.3.4/1559/436.8.6/2025, edaran ini mengatur tentang Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Toleransi pada Ibadah / Perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 H dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025.

    Di antara sasarannya adalah pengurus Masjid atau Klenteng, maupun panitia ibadah atau perayaan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1446 H dan Tahun Baru Imlek 2025. Mereka diminta untuk melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat.

    Terutama, kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah besar. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap orang atau barang yang dibawa ketika memasuki area Masjid atau Klenteng.

    Masyarakat juga dilarang menjual dan menyalakan petasan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan atau kebakaran. Sehingga, bisa mengantispasi terjadinya korban materiil, luka, maupun jiwa.

    Bagi Masyarakat yang akan bepergian, diminta mematikan kompor, gas, aliran listrik, air. Serta, berpamitan kepada tetangga dan tidak meninggalkan barang berharga atau hewan peliharaan di dalam rumah.

    Pelaksanaan Pam Swakarsa juga dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Perangkat Daerah (PD) terkait bersama jajaran TNI-Polri beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Kota Surabaya juga berkolaborasi memperkuat pengamanan.

    Pengelola usaha pariwisata wajib mengecek keamanan dan kelaikan, serta melakukan perawatan terhadap wahana permainan. Serta, memastikan keamanan dan keselamatan karyawan, serta pengunjung.

    Pemkot juga akan menerjunkan camat dan lurah untuk berkoordinasi bersama Koramil, Polsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat. Pemkot Surabaya juga menyiapkan layanan darurat melalui Pos Polisi terdekat, Call Center Kepolisian 110 atau Command Center 112.