Xcloud.id

kab/kota: Karet

  • Waspada RI Kena! Eropa Menabuh Genderang Perang Baru

    Waspada RI Kena! Eropa Menabuh Genderang Perang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa (UE) berencana ‘menabuh genderang perang baru’ dengan akan menerapkan tindakan keras terhadap impor pangan yang tidak memenuhi standarnya. Hal ini diketahui dari sebuah dokumen yang diterbitkan Rabu (19/2/2025).

    Dalam dokumen itu, nampak sejumlah cetak biru untuk sektor yang meskipun menghabiskan sepertiga anggaran blok tersebut. Cetak biru ini dibuat setelah protes petani yang kesal dengan beban regulasi, pendapatan yang terjepit, dan serta persaingan tidak adil dari pesaing luar negeri yang kurang teregulasi.

    “Visi untuk Pertanian dan Pangan berjanji untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Untuk memastikan bahwa sektor pertanian tidak ‘dirugikan secara kompetitif’, komisi akan mengejar penyelarasan yang lebih kuat dari standar produksi yang diterapkan pada produk impor,” menurut draf teks dokumen itu yang dilihat oleh AFP.

    Secara khusus, Brussels akan memastikan bahwa pestisida paling berbahaya yang dilarang di UE karena alasan kesehatan dan lingkungan tidak diizinkan masuk kembali ‘melalui produk impor’. Meski begitu, dokumen tersebut tidak menyebutkan jadwal untuk itu atau produk atau negara mana yang dapat terpengaruh.

    “Misi pertama dari visi ini adalah untuk mengurangi ketegangan dan menyenangkan semua pihak,” kata Luc Vernet dari Farm Europe, sebuah lembaga pemikir, yang mencatat bahwa teks tersebut ‘sangat hati-hati’.

    Prospek larangan potensial terhadap beberapa impor dapat memicu konflik perdagangan yang membayangi. Financial Times melaporkan minggu ini bahwa tanaman AS seperti kedelai dapat menjadi sasaran, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bea yang dapat mempengaruhi ekspor Eropa.

    Draf dokumen tersebut juga berjanji untuk mereformasi kebijakan pertanian bersama (CAP) UE. Nantinya, mereka berjanji untuk memangkas birokrasi, dan menargetkan subsidi besar-besaran kepada petani ‘yang paling membutuhkan’.

    “Ini masalah besar. Sebagian besar uang sekarang diberikan kepada sebagian kecil petani yang tidak perlu. Ini adalah pergeseran paradigma,” ungkapnya.

    UE sendiri memiliki portfolio mensubsidi pertanian untuk memastikan cukupnya makanan yang diproduksi dengan harga terjangkau, dan petani diberi penghargaan karena menjaga alam. Subsidi tersebut sangat besar dan dihargai oleh negara-negara pertanian, terutama Prancis, Irlandia, dan negara-negara Eropa Timur, tempat para petani memiliki pengaruh politik yang kuat.

    Menurut rancangan Visi untuk Pertanian dan Pangan, lebih banyak uang juga diharuskan mengalir ke petani muda serta mereka yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan atau bekerja di daerah dengan ‘kendala alam’. Penyederhanaan akses pendanaan bagi petani skala kecil dan menengah juga dicantumkan.

    Selanjutnya, teks tersebut menyerukan 27 anggota UE untuk mengurangi ‘ketergantungan’ dan mendiversifikasi rantai pasokan. Visi ini menyoroti impor pupuk dari Rusia sebagai hal yang menjadi perhatian khusus.

    Pertanian menyumbang 1,3% terhadap PDB UE pada tahun 2023, menurut blok tersebut. Sektor pertanian dan pangan Eropa mempekerjakan 30 juta orang, yang mencakup 15% dari lapangan kerja UE.

    Indonesia Kena?

    Sementara itu, belum ada informasi resmi terkait bagaimana visi baru ini akan berpengaruh pada Aturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Diketahui, EUDR merupakan titik nyala antara Indonesia dan UE karena aturan itu berpengaruh terhadap ekspor produk sawit RI ke Benua Biru, dengan Brussels menganggap produksi sawit Indonesia mungkin menyalahi sejumlah standar lingkungan.

    Produk yang tercakup dalam EUDR ini adalah kayu, karet, sapi, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, dan kedelai atau produk yang memerlukan bahan-bahan ini sebagai bagian dari pembuatannya. Komisi UE akan mengevaluasi bahan baku lainnya dengan kemungkinan untuk memperluas cakupan Peraturan ini.

    Peraturan perundang-undangan baru ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023 dan awalnya dijadwalkan berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. Namun, Parlemen dan Dewan UE baru-baru ini menyetujui usulan untuk menunda penerapannya selama satu tahun guna memberi perusahaan dan otoritas lebih banyak waktu untuk mempersiapkan penerapannya dengan lebih baik.

    Setelah usulan ini diadopsi, Peraturan tersebut akan mengikat mulai tanggal 30 Desember 2025 untuk operator dan pedagang besar, sementara perusahaan mikro dan kecil harus menerapkannya mulai tanggal 30 Juni 2026.

    Walau begitu, Komisaris UE untuk Pertanian, Christophe Hansen, sejauh ini hanya menggambarkan Visi untuk Pertanian dan Pangan sebagai ‘peta jalan bersama untuk inisiatif masa depan’ tanpa menyinggung EUDR. Akan tetapi, Hansen juga menyinggung soal inisiatif pangan yang berkelanjutan.

    “Visi tersebut akan dipresentasikan dalam 100 hari pertama masa jabatan pemerintahan baru dan harus berfokus pada ‘memastikan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian dan pangan kita dalam batasan planet kita,” tulis Hansen dalam suratnya merilis Visi untuk Pertanian dan Pangan itu.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Deforestasi di RI

    Pemerintah Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Deforestasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pengusaha sawit berkumpul di Medan, Sumatera Utara untuk membahas regulasi terbaru Uni Eropa yang menolak kelapa sawit karena dilabeli sebagai produk perusak alam. Bagaimana realitanya?

    Seperti diketahui, kebijakan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) melarang negara-negara Uni Eropa membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan. Adapun komoditas yang dilabeli merusak hutan termasuk kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet. Kebijakan ini jelas merugikan komoditas ekspor andalan Indonesia.

    Waki Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno memaparkan bagaimana Uni Eropa kerap melontarkan tudingan tak berdasar terkait deforestasi di Indonesia. Dan tudingan ini memiliki implikasi serius yang bisa membuat komoditas ekspor andalan Indonesia tak bisa dijual di Eropa.

    “EU mengatakan mereka memiliki fasilitas satelit, namun ternyata satelit mereka mendefinisikan suatu area yang bukan hutan sebagai wilayah terdampak deforestasi, contohnya kawasan Bandara Soekarno Hatta,” ujar Arif Havas, yang hadir secar virtual di seminal internasional bertema deforestasi dan industri agrikultur, yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/2/2025).

    Contoh lainnya, lanjut Arif, Uni Eropa pernah menuding sebuah wilayah di Sumatera sebagai hutan tropis, padahal kenyataan di lapangan wilayah tersebut adalah kebun pisang.

    Untuk menjawab tudingan tersebut, Arif menjamin bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap aspek keberlanjutan di industri pertanian dan perkebunan. Hanya saja, meski sudah melakukan banyak upaya, kampanye sustainability Indonesia belum terdengar di dunia internasional.

    “Sustainability bukan monopoli milik Eropa. Kita sudah melakukan upaya-upaya, tapi masalahnya kita kurang pandai menyampaikan ke dunia internasional.”

    Kebijakan EUDR sendiri akan diimplementasikan mulai Desember 2025. Terkait hal ini, Indonesia juga telah melayangkan surat protes resmi kepada Uni Eropa.

    Jelang implementasi EUDR, Arif menilai, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi masa depan kebijakan tersebut, salah satunya adalah penolakan Amerika Serikat dan kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

    “Jadi, sambil kita menunggu apa yang terjadi di EUDR, saya rasa Indonesia harus terus melakukan kampanye, dan kampanye yang mungkin lebih menyentuh [soal sawit],” tegasnya.

    Ketua Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi serta solusi jika pada akhirnya EUDR resmi berlaku.

    “Boleh kita tidak berdagang dengan Eropa, tapi harus ada alternatif kita dagangnya ke mana,” kata Kacuk.

    Dia juga mendesak pemerintah membenahi carut-marut inkonsistensi kebijakan dalam penetapan kawasan hutan. Pada saat pelaku usaha dan petani kelapa sawit telah berkomitmen untuk patuh dan menerapkan tata kelola yang berkelanjutan, pemerintah sendiri justru kerap menuding perkebunan sawit membabat kawasan hutan.

    “Ini akan semakin menyulitkan komoditas minyak sawit untuk menembus pasar Eropa. Orang Eropa akan bilang, lho pemerintah Indonesia sendiri kan yang mengatakan bahwa ada kebun sawit di kawasan hutan,” kata Kacuk.

    (hsy/hsy)

  • Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dibutuhkan kenaikan investasi hingga 143 persen jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip mengatakan, dibutuhkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Ini cukup fantastis untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029,” kata Dedi dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dedi mengatakan, nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi selama 10 tahun terakhir.

    “Nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir. Artinya kita bisa lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai,” ujar Dedi.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa peluang investasi di Indonesia yang ditawarkan. Pertama, dari sektor hilirisasi sumber daya alam.

    Dari bahan paparan Dedi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen nikel, minyak sawit, karet, ikan di dunia. RI juga produsen timah kedua, bauksit keenam, dan rumput laut kedua di dunia.

    Peta jalan industri hilir untuk 28 komoditas strategis memiliki potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 2040.

    Sektor investasi kedua yang ditawarkan adalah energi baru dan terbarukan. Di sini, total potensinya mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW).

    3.700 GW itu terdiri dari solar sebesar 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, tidal 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

    Kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 14 GW atau hanya kurang dari 1 persen dari potensi.

    Sektor investasi ketiga yang ditawarkan adalah ketahanan pangan. Pada 2023, RI menempati posisi keenam dalam pendapatan pasar makanan terbesar di dunia sebesar 233 miliar dolar AS.

    Mega proyek yang sedang berlangsung saat ini meliputi perkebunan padi, industri gula, dan industri bioetanol di Papua Selatan.

    Sektor investasi keempat adalah kesehatan yang meliputi farmasi dan alat kesehatan.

    Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan pengeluran kesehatan dari 2024 sebesar 49 miliar dolar AS menjadi 78 miliar dolar AS pada 2030.

    Lalu, sektor investasi di bidang kesehatan juga ditawarkan karena defisit bahan farmasi aktif dan alat kesehatan.

    Sektor investas kelima adalah pendidikan. Indonesia disebut menawarkan super tax deduction untuk investasi dalam kegiatan vokasi/pelatihan.

    Lalu, ada juga Kawasan Khusus Ekonom (KEK) di bidang pendidikan dan sudah ada tiga model Foreign Direct Investment (FDI) di perguruan tinggi.

    Sektor investasi keenam adalah ekonomi digital, termasuk pusat data.

    Pada 2025, nilai ekonomi digital RI diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS, di mana angka ini mewakili 44 persen Asia Tenggara. Pada 2030, diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS.

    Sektor investasi ketujuh adalah semikonduktor. Potensi untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor mulai dari pertambangan, pengolahan, pembuatan wafer, hingga fabrikasi semikonduktor.

    Lalu, meningkatnya permintaan dari industri elektronik dan otomotif dalam negeri, serta industri global.

    Sektor investasi kedepalan adalah Ibu kota Nusantara (IKN). Ada peluang investasi di sini meliputi perumahan, komersial, pendidikan, transportasi, rumah sakit, telekomunikasi, energi terbarukan, hotel, dan pariwisata.

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan hak bercocok tanam (HGU) selama 95 tahun bagi investor yang menanamkan modal di IKN.

    Sektor investasi kesembilan adalah industri manufaktur berorientasi ekspor.

    Indonesia disebut berpotensi menjadi hub regional dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar dan berkembang, lokasi strategis, dan infrastruktur pendukung.

  • IHSG diprediksi menguat di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG diprediksi menguat di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG hari ini (18/02) diprediksi bergerak menguat dalam range 6.760 sampai 6.870

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa diperkirakan bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

    IHSG dibuka menguat 32,73 poin atau 0,48 persen ke posisi 6.863,61. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,59 poin atau 0,83 persen ke posisi 803,04.

    “IHSG hari ini (18/02) diprediksi bergerak menguat dalam range 6.760 sampai 6.870,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Januari 2025 neraca dagang Indonesia tercatat surplus sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,24 miliar dolar AS.

    Performa itu ditopang oleh surplus neraca dagang non migas sebesar 4,88 miliar dolar AS, komoditas emas, logam mulia, produk kimia, dan bahan yang berasal dari karet menopang ekspor non migas.

    Apabila diakumulasikan, Indonesia mengalami surplus neraca dagang dalam 57 bulan beruntun.

    Pada 18- 19 Februari 2025 pekan ini, Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya.

    Dari mancanegara, adaptasi pengembangan AI, seperti model DeepSeek memberikan prospek baru bagi pertumbuhan sektor teknologi di China.

    Di sisi lain, rilis PDB Jepang kuartal IV- 2024 mengalami kenaikan, yang mana sektor properti dan energi mendorong indeks sektoral sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap daya beli.

    Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 169,69 poin atau 0,43 persen ke level 39.343,94, indeks Shanghai melemah 6,14 poin atau 0,18 persen ke posisi 3.349,69, indeks Kuala Lumpur melemah 2,42 poin atau 0,15 persen ke posisi 1.580,34, dan indeks Straits Times melemah 0,09 poin atau 0,00 persen ke 3 904,76.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • RSI: Tata kelola pertanian berkelanjutan penting hadapi pasar global

    RSI: Tata kelola pertanian berkelanjutan penting hadapi pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi multistakeholder industri sawit nasional Rumah Sawit Indonesia (RSI) menyatakan tuntutan akan tata kelola industri pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan guna menembus pasar global.

    Menurut Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto, semakin ketatnya persaingan untuk menembus pasar Uni Eropa bagi produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri di Indonesia untuk memperbaiki diri.

    Dikatakannya, untuk komoditas sawit, Indonesia sudah memiliki standar keberlanjutan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang sudah bisa diterima pasar internasional, namun komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti kopi, kakao, dan karet belum ada.

    “Jika bisa meningkatkan standar dan tata kelola tersebut, peluang menembus pasar ekspor khususnya Uni Eropa akan semakin besar,” kata Kacuk dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Terkait hal itu, RSI siap menggelar konferensi internasional tentang pengembangan industri pangan dan energi yang berkelanjutan pada 19-20 Februari 2025 di Medan, Sumatera Utara.

    Dengan mengangkat tema: “Indonesia’s Agricultural Industry Policies and The New European Union Regulation on Deforestation-Free Products: Tantangan dan Peluang” lanjutnya, RSI ingin menggali bagaimana industri pertanian di Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan global seperti climate change dan hambatan perdagangan dari Uni Eropa yang mewajibkan masuknya produk-produk komoditas yang bebas deforestasi.

    “Kebijakan Uni Eropa untuk mewajibkan komoditas yang masuk wilayah mereka bebas deforestasi, memang menjadi tantangan tersendiri bagi industri pertanian dan perkebunan di Indonesia, terutama produk minyak sawit, kakao, kopi, dan karet. Namun kita juga harus mampu melihat hal ini sebagai sebuah peluang,” kata Komisaris Utama Grup PT Perkebunan Paya Pinang itu

    Kacuk mengatakan ada empat tujuan yang ingin dicapai dari konferensi internasional RSI yang pertama in yakni untuk memahami fenomena perubahan iklim dan mengkaji sektor-sektor bisnis apa yang memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

    Kemudian, menggali upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

    “Dua tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang latar belakang dan dampak dari kebijakan EUDR dan EU RED II. Dan dari konferensi ini kami ingin belajar bagaimana pengalaman pelaku industri khususnya di luar negeri dalam menerapkan kebijakan EU RED II,” katanya.

    Selain seminar dan diskusi, dalam Konferensi Internasional RSI tersebut, para peserta juga akan diajak mengunjungi perkebunan karet dan kelapa sawit di Sumatera Utara.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petani Minta Pemerintah Tak Batasi Penjualan Produk Tembakau

    Petani Minta Pemerintah Tak Batasi Penjualan Produk Tembakau

    Jakarta –

    Petani tembakau meminta perhatian pemerintah agar produk dari komoditas tersebut tidak dibatasi penjualannya. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan peraturan yang saat ini ada telah mengekang produk turunan tembakau.

    Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sumedang Rohmat mengatakan peraturan itu akan berdampak pada penurunan harga jual tembakau di tingkat petani. Oleh sebab itu pihaknya meminta pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian

    “Sebagai petani sejujurnya saya sedih, sakit hati dengan peraturan yang ada saat ini, mayoritas membatasi penjualan produk tembakau yang tentunya mengekang kami untuk menanam tembakau. Ini akan berdampak pada penurunan harga jual tembakau,” kata dia dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Pihaknya menitipkan harapan pada pemerintah baru agar tembakau yang ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional dapat diperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungannya di Indonesia setara dengan komoditas strategis perkebunan lainnya seperti cengkeh, sawit, karet, kopi, teh, dan sebagainya.

    Rohmat mengatakan tembakau menjadi komoditas andalan bagi Jawa Barat. Di Simedang, tanaman tembakau memiliki luas lahan perkebunan tembakau mencapai 2.550 hektare (ha), dengan estimasi hasil pertanian rata-rata 0,9 ton per ha setiap tahunnya.

    “Tembakau adalah ladang penghidupan kami. Sebagai petani, harapan kami tidak muluk-muluk. Kami bisa menanam dan panen dengan aman, tenang, bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak. Kami berharap jangan ada upaya-upaya yang menyakiti sumber mata pencaharian kami,” ujar Rohmat.

    Dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, 25 kecamatan di antaranya merupakan penghasil komoditas tembakau. Mayoritas petani tembakau di Kabupaten Sumedang mengembangkan tiga varietas benih tembakau yaitu varietas Hanjuang, Kenceh, dan Temangi.

    “Varietas ini semuanya merupakan benih unggulan asli dari Sumedang dengan kekhasannya masing-masing. Selain lahan pertanian tembakaunya luas, kelebihan Sumedang punya fasilitas pasar sendiri yaitu pasar tembakau di Tanjungsari,” papar Rohmat.

    Rohmat berharap pemerintah tetap terus melindungi keberlangsungan tembakau sebagai komoditas strategis nasional.

    “Harapan kami, pemerintah berkomitmen melindungi tembakau dan petaninya. Kami keberatan kalau ada peraturan yang menekan atau merugikan kami. Begitu besar manfaat tembakau bagi kami,” jelasnya.

    Rohmat mengapresiasi program pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan pengembangan usaha pertanian tembakau melalui beberapa bantuan seperti bantuan sarana produksi, modal, dan bantuan benih.

    Di sisi lain, Garut menjadi salah satu daerah dengan produksi tembakau terbesar di Jawa Barat. Luas perkebunan komoditas tersebut mencapai sekitar 4.105 hektare dengan rata-rata produksi hingga 3.539 ton.

    Adapun varietas tembakau lokal yang ditanam di Kabupaten Garut yaitu Darawati, Nani, Kedu Omas, Kedu Hejo, Leuliwiliang, Dasep, Adung dan Nani Kenceh. Selain itu, Kabupaten Garut juga memiliki 12 perusahaan pengolahan hasil tembakau yang masing-masing sudah memiliki brand sendiri.

    Petani tembakau Garut, Undang menuturkan daerahnya bukan sekadar budidaya dan panen melainkan sudah sampai pada tahapan pengolahan hasil tembakau.

    “Semoga pemerintah dapat melihat kondisi sebenarnya di lapangan bahwa tembakau memberikan sumbangsih dan manfaat bagi masyarakat di daerah Jawa Barat. Sehingga tembakau perlu dan harus dilindungi keberlangsungannya”, tutup Undang.

    Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP ini mengatur tentang berbagai hal, utamanya pengendalian produk tembakau, baik itu rokok tradisional hingga rokok elektrik.

    (ada/eds)

  • Menhub: Akan Ada Jalan Tembus antara Stasiun BNI City dan Karet

    Menhub: Akan Ada Jalan Tembus antara Stasiun BNI City dan Karet

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan integrasi Stasiun Karet dan Stasiun BNI City tetap berjalan. Masyarakat akan tetap dapat keluar melalui Stasiun Karet. 

    Menhub Dudy menjelaskan nantinya Stasiun Karet dan BNI City akan tersambung. Penumpang akan tetap dapat keluar dari Stasiun karet karena akan ada jalan tembus dari Stasiun BNI City. 

    “Jadi stasiun karet itu menyambung. Jadi orang bisa tetap keluar dari situ, dari BNI ada jalan tembus ke Karet,” kata Dudy kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Pada perkembangan lain, integrasi Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City ditargetkan rampung pada April mendatang. Para penumpang disebut tetap dapat masuk melalui pintu akses Stasiun Karet dan menuju Stasiun BNI City melalui selasar.  

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan rencana pengintegrasian ini sudah lama direncanakan sejak 2020, tetapi pelaksanaannya memerlukan waktu. Asdo mengatakan Stasiun Karet sudah tidak memenuhi syarat untuk menaik turunkan penumpang. 

    “Kondisi Karet sudah tidak memenuhi syarat untuk menaik turunkan penumpang. Oleh karena itu penumpang akan naik turun melalui BNI City yang lebih nyaman dan bagus dan peronnya lebih luas,” kata Asdo dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2025). 

    Asdo menjelaskan Stasiun Karet tidak akan ditutup, penumpang tetap dapat mengakses KRL dari Stasiun Karet untuk menuju Stasiun BNI City.

    Saat ini pihaknya sedang membangun selasar yang ada di Stasiun Karet untuk dapat disambung dengan Stasiun BNI City.

  • Bencana Banjir, Wali Kota Makassar Tetapkan Tanggap Darurat

    Bencana Banjir, Wali Kota Makassar Tetapkan Tanggap Darurat

    Makassar, Beritasatu.com – Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengunjungi lokasi banjir yang ada di Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan menetapkan masa tanggap darurat hingga 17 Februari 2025.

    Penetapan ini dilakukan setelah banjir yang melanda kota tersebut dinilai sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir.

    “Kemarin saya sudah tanda tangani (penetapan tanggap darurat),” ujar Wali Kota Ramdhan Pomanto kepada wartawan dalam kunjungannya, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, banjir kali ini sangat serius, bahkan setara dengan kejadian serupa yang terjadi pada tahun 2018. “Kecepatan naiknya luar biasa dan tidak berangsur,” ujarnya.

    Banjir masih merendam sejumlah permukiman di lima kecamatan di Kota Makassar. Akibatnya, sebanyak 5.005 warga terpaksa mengungsi ke 48 posko pengungsian. Beberapa warga memilih mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman dari dampak banjir.

    Salah satu kecamatan yang paling parah terdampak adalah Kecamatan Manggala. Di wilayah ini, banjir dengan ketinggian bervariasi antara satu hingga dua meter masih merendam permukiman di Perumnas Antang Blok 8 dan 10, dengan 2.211 jiwa terdampak dan 22 titik lokasi pengungsian.

    Wali Kota Ramdhan Pomanto menyusuri rumah-rumah warga yang terdampak banjir menggunakan perahu karet untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan pengungsi. Sejumlah bantuan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, juga telah disalurkan ke posko pengungsian.

    “Kemensos sudah turun, ibu direktur langsung menelepon saya. Ada juga yang langsung disalurkan ke pengungsi,” tambah Ramdhan.

    Ia mengungkapkan, penyebab utama banjir kali ini adalah pembukaan Bendungan Bili-Bili dan dampak luapan air dari Kabupaten Maros. Meski begitu, Ramdhan menekankan bahwa faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir. Tata ruang yang tidak sesuai juga turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang berulang di wilayah tersebut.

    Sebagai langkah preventif, wali kota Makassar menyatakan selama masa kepemimpinannya, ia tidak pernah mengizinkan pembangunan perumahan yang tidak memenuhi standar mitigasi banjir yang baik.

    “Meski banjir di wilayah Antang terus menjadi perhatian, ini bukan hanya soal faktor alam. Tata ruang juga memainkan peran penting. Dulu di sini tidak ada rumah, tidak ada banjir. Begitu kawasan ini mulai dihuni, banjir pun terjadi,” tutup Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto yang menetapkan tanggap darurat pasca bencana banjir.

  • Menhub Buka Suara soal Nasib Stasiun Karet

    Menhub Buka Suara soal Nasib Stasiun Karet

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka suara soal penutupan Stasiun Karet. Rencananya Stasiun Karet akan diintegrasikan dengan Stasiun BNI City dan Stasiun Sudirman oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) pada April 2025.

    “Nggak (mangkrak). Jadi orang tetap bisa keluar dari situ (Stasiun Karet),” kata Dudy kepada wartawan di Kompleks, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dudy menerangkan Stasiun Karet tetap bisa dilalui masyarakat. Begitu juga sebaliknya, Stasiun Karet dapat menjadi akses masuk stasiun yang terhubung langsung ke Stasiun BNI City dan Sudirman.

    “Dari (Stasiun) BNI nanti ada jalan tembus ke Karet,” tutupnya.

    Sebelumnya Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto, sempat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City dan Stasiun Sudirman yang dilakukan oleh PT KAI Commuter pada April 2025.

    Nantinya mulai April, Stasiun Karet hanya akan dilalui KRL, penumpang tidak bisa naik dan turun di stasiun tersebut. Hal itu karena kondisi stasiun karet sudah tidak memenuhi syarat untuk naik turun penumpang. Penumpang akan diarahkan naik dan turun melalui BNI City yang dinilai lebih nyaman.

    “Kondisi (Stasiun) Karet memang sudah nggak memenuhi syarat untuk naik-turun penumpang. Oleh karena itu, penumpang akan naik-turun melalui BNI City yang lebih nyaman, lebih bagus stasiunnya, dan peronnya lebih luas,” kata Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto, dilansir Antara, Jumat (31/1/2025).

    Nantinya, area tersebut akan dilengkapi dengan berbagai gerai jajanan dan fasilitas ramah pejalan kaki. Dia menuturkan saat ini, pembangunan di Stasiun BNI City sedang berlangsung, salah satunya pemasangan kanopi di bagian ujung barat stasiun. Asdo memastikan integrasi antara ketiga stasiun akan selesai tepat waktu dan berjalan sesuai rencana.

    (Andi Hidayat/hns)

  • Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolam-kolam ikan berjajar di samping sebuah rumah di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Suara gemercik air sesekali terdengar. Air beriak, ikan-ikan di kolam berenang aktif.

    Syarif, pemilik kolam ikan, tengah menabur pakan untuk ikan di pagi hari saat cuaca sedang cerah pada Jumat (31/1/2025).

    Sebanyak dua ton ikan patin baru saja dipanen beberapa hari sebelumnya. Saking banyaknya, Syarif sampai mempekerjakan tetangga-tetangganya untuk membantu memanen ikan. Butuh waktu seminggu untuk mengangkat dua ton ikan patin tersebut.

    “Pas panen patin, kita panggil tenaga kerja tambahan dari warga sekitar terutama tetangga. Karena ikannya besar-besar sehingga kita butuh bantuan tenaga tambahan dan waktu satu minggu untuk memanennya,” tutur Syarif.

    Tak hanya ikan patin, Syarif yang dibantu Karang Taruna Sukamoro juga membudidayakan ikan lele. Pada Januari lalu, ia berhasil memanen ikan lele sampai dengan 400 kilogram (kg).

    Kebetulan harga ikan patin dan lele saat ini sedang bagus sehingga Syarif dan kawan-kawan pun bisa meraup keuntungan yang cukup besar. “Pada bulan Januari-April gelombang laut sedang tinggi sehingga nelayan sulit untuk melaut. Dampak positifnya dirasakan oleh kami petani budidaya ikan, karena minat pembeli jadi sangat tinggi sehingga harga ikut melambung. Pembeli juga terkadang datang langsung ke lokasi kolam padahal ikan belum siap dipanen,” ujar Syarif.

    Budidaya ikan sebetulnya bidang usaha baru bagi Syarif. Awalnya, Syarif membuat usaha pembuatan batu bata. Tanah liat untuk bahan baku batu bata diambil dari tanah di sekitar rumahnya.

    Namun, usaha tersebut tidak berkelanjutan, meninggalkan lubang galian di sekitar rumahnya. Syarif kemudian memutar otak, mencari usaha lain yang dapat ia tekuni selanjutnya. Budidaya ikan patin dan lele menjadi pilihannya. Ia kemudian memanfaatkan lubang bekas galian menjadi kolam-kolam ternak ikan. “Peminat ikan sangat banyak, tidak ada putusnya. Hasilnya juga berkelanjutan,” ucapnya.

    Perbesar

    Syarif mengaku pernah beberapa kali gagal panen karena belum begitu memahami cara budidaya ikan yang baik dan benar saat memulai usahanya. Jaringan pemasarannya juga belum terbangun sehingga kadang dia terpaksa menjual ikan dengan harga di bawah pasaran.

    Tidak lantas putus asa, Syarif terus belajar dan terus bersemangat membangun usahanya. Pada 2024, Syarif menerima ajakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Dermaga Kertapati untuk menjadi mitra binaan. Budidaya ikan yang dijalankan Syarif jadi kian berkembang.

    Melalui program LENTERA SUKAMORO (Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro) yang mengusung tema BANGGA BERSERI (Lubang Galian Berdaya, Sehat dan Lestari), PTBA tidak hanya memberikan bantuan tapi juga pendampingan kepada mitra binaannya. Bantuan yang diberikan mulai dari benih ikan, pakan, pembangunan kolam ikan dengan memanfaatkan limbah karet dari belt conveyor untuk dasar kolam dan dinding, serta bottom ash untuk paving lantai kolam.

    Seluruh proses ini didampingi oleh tim dari PTBA untuk memastikan mitra binaan paham dan mampu untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah, terutama poin ke-3 terkait peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan kewirausahaan.

    “Alhamdulillah kami bersyukur ketemu Bukit Asam, usaha kami jadi tambah besar lagi dan omzet meningkat. Dari satu kolam, sekarang bertambah menjadi beberapa kolam. Setelah jadi mitra binaan Bukit Asam, banyak yang mengikuti jejak kami. Kami sangat berterima kasih pada Bukit Asam,” Syarif menuturkan.

    Selain budidaya ikan, lahan tersebut kini juga dimanfaatkan untuk penanaman sayur dengan sistem akuaponik. Kotoran ikan digunakan sebagai pupuk. PTBA juga membantu memasangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap rumah Syarif untuk menghidupkan pompa air yang dapat menyiram tanaman secara otomatis.

    “Kemarin kami menanam kangkung dengan sistem akuaponik. Sekarang lagi persiapan menanam cabai. Sudah kami persiapkan benihnya,” ujar Syarif.

    Pada awalnya Syarif mengurus budidaya ikan hanya berdua dengan istrinya, kini ia bisa membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Misalnya saat panen ikan, Syarif bisa mempekerjakan warga sekitar. “Pendapatan yang mereka terima untuk membantu panen ikan selama 1-2 jam setara dengan penghasilan kerja kasar selama sehari di luar desa,” dia mengungkapkan.

    Syarif memiliki mimpi untuk membesarkan usaha budidaya ikannya sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. “Ke depan, saya ingin membuat sentra ikan menggunakan keramba apung,” pungkasnya.