Xcloud.id

kab/kota: Karawang

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis di Karawang

    Prabowo Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis di Karawang

    FAJAR.CO.ID, KARAWANG — Presiden RI Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (BLUPPB), Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

    Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut Prabowo didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Prabowo tiba di lokasi pukul 09:00 WIB mengenakan safari cokelat dan bertopi biru tua. Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru turut hadir.

    Sebelum turun meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 Ha itu. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

    Prabowo juga sempat ikut menebarkan benih ikan nila, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru.

    Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Ia juga sempat menyapa ratusan warga yang hadir dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

    Hal ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran untuk swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

    Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. (Pram/fajar)

  • Prabowo Tinjau Kawasan BLUPPB Karawang

    Prabowo Tinjau Kawasan BLUPPB Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (2/12/2024).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

    Presiden Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila.

    Dari atas menara, Presiden Ke-8 RI itu menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

    Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. 

    Kepada Prabowo, dia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

    Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak.

    Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

    Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia itu meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. 

    Kepala Negara juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

    Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

    Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

    Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

  • Pagi-pagi Prabowo Blusukan Cek Tambak Ikan Nila Salin di Karawang

    Pagi-pagi Prabowo Blusukan Cek Tambak Ikan Nila Salin di Karawang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

    Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

    Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

    Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80 ton per hektare hingga 100 ton per hektare per siklus.

    Setelah itu, Prabowo bersama Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

    Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Prabowo juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

    “Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tulis siaran pers Setpres.

    “Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.”

    (miq/miq)

  • Kasur Mulai Rp 1 Jutaan Cuma di Transmart Full Day Sale

    Kasur Mulai Rp 1 Jutaan Cuma di Transmart Full Day Sale

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memiliki tempat tidur yang nyaman sangat penting bagi setiap orang demi menjaga kualitas tidur selepas bekerja keras sepanjang hari. Akan tetapi, bukan perkara mudah untuk memperoleh tempat tidur berkualitas dengan harga terjangkau.

    Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, karena Transmart kembali menggelar Transmart Full Day Sale dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% di seluruh gerai Transmart di Indonesia, pada Minggu, 1 Desember 2024.

    Promo ini bisa dinikmati bagi pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

    Daftar kasur dengan harga terbaik, antara lain:

    1. Elite Serenity Impressa Orthopedhic Mattress ukuran 160×200 untuk Makassar, Lampung, dan Jambi Rp 1.492.800

    2. Elite Serenity Impressa Orthopedhic Mattress ukuran 160×200 untuk Jawa dan Bali Rp 1.307.200

    3. Airland Mars Set Mattress untuk Jabodetabek, Karawang, dan Serang Rp 7.199.200

    4. Airland Mars Set Mattress untuk luar Pulau Jawa Rp 7.999.200

    5. Airland Mars Set Mattress untuk Pulau Jawa Rp 7.599.200

    6. Ameera Galaxy Mattress untuk Jawa, Bali, dan Makassar Rp 599.200

    7. Ameera Galaxy Mattress untuk Pangkal Pinang, Palu, Pontianak, Kupang, Padang Rp 639.200

    Jadi, tunggu apa lagi? ayo serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan!

    (rah/rah)

  • Buruh Curiga Kenaikan UMP 6,5% Dicocok-cocokan, Sebut Tidak Logis

    Buruh Curiga Kenaikan UMP 6,5% Dicocok-cocokan, Sebut Tidak Logis

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyambut baik pengumuman Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi mempertanyakan bagaimana hitungan sehingga angka itu muncul.

    “Presiden Prabowo umumkan sendiri soal kenaikan upah minimum yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, ini menandakan Presiden Prabowo lebih concern lebih memperhatikan soal nasib pekerja buruh Indonesia. Namun, saya agak kaget yang diumumkan angkanya dulu, bukan formulasi/rumus kenaikan upah yang sedang dibahas,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Menurutnya ada hal yang mengganjal karena pemerintah tidak memberitahukan bagaimana formulasi penghitungan untuk kenaikan UMP 2025. Ristadi menyebut formulasi perhitungan itu sangat penting agar juga mengerek upah pekerja daerah.

    “Jangan-jangan nanti formulasinya dicocok-cocokan agar hasilnya 6,5%, ini tidak logis. Jika demikian dan mengunci dewan pengupahan tidak berfungsi. Hal lainnya, dengan dirilisnya langsung angkanya sama 6,5% bukan formulasinya/rumus kenaikannya maka ini akan mengakibatkan daerah yang upah minimumnya masih rendah akan semakin tertinggal jauh,” ungkapnya.

    Dia mencontohkan misalnya upah minimum di Karawang yang sudah sekitar Rp 5 juta/bulan. Jika kenaikannya 6,5% maka, UMP naik Rp 325.000. Sementara UMP di Yogyakarta yang berkisar Rp 2 jutaan, jadi naiknya hanya sekitar Rp 130.000.

    “Ini akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pekerja yang sangat jauh dan ketidakmerataan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dampak lainya pengusaha akan berpindah-pindah mencari upah yang lebih rendah,” ucapnya.

    Ristadi menekankan, serikat pekerja tidak pernah mengusulkan kenaikan upah secara nasional dipukul rata. Namun, seharusnya disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah masing-masing karena besaran UMP juga berbeda-beda di setiap daerah.

    “Langkah advokasi upah minimum kami selanjutnya merespons pengumuman Presiden Prabowo adalah desentralisasi gerakan ke masing-masing daerah untuk melakukan perundingan-perundingan negosiasi-negosiasi rasional, sampai kalau terpaksa ya aksi unjuk rasa,” pungkasnya.

    Lihat Video: Prabowo Umumkan Upah Minimum 2025 Naik 6,5%

    (ada/ara)

  • Bey Machmudin: Tingkat Resiko Bencana Hidrometeorologi di Jabar Tinggi 

    Bey Machmudin: Tingkat Resiko Bencana Hidrometeorologi di Jabar Tinggi 

    JABAR EKSPRES – Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar), saat ini dilaporkan memiliki tingkat resiko tinggi terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

    Bahkan berdasarkan informasi yang di dapat, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyebut, sepanjang tahun 2024 ini telah tercatat sebanyak 1.389 bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa wilayah.

    Agar potensi ini tidak terus meningkat, Bey mengaku bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan terus melakukan beberapa upaya salah satunya meningkatkan kesiapsiagaan daerah.

    “Karena dengan meningkatnya intensitas curah hujan hingga awal tahun 2025, kita perlu bersiap untuk momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena bisanya diiringi pergerakan masyarakat ke kampung halaman maupun destinasi wisata,” ujarnya, Sabtu (30/11).

    BACA JUGA: Puluhan Petugas Pilkada di Bandung Barat Tumbang, Satu Orang Meninggal Dunia

    Berdasarkan catatannya, Bey menyebut saat ini sudah ada beberapa daerah yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

    Seperti halnya potensi bencana banjir, Bey menyebut kini mulai terkonsentrasi di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Kota Banjar

    Sedangkan untuk potensi bencana banjir bandang termasuk pada kelas tinggi, menurut Bey berada di Kabupaten Garut yang kini dialiri oleh Sungai Cimanuk, Sungai Cikaengan, Sungai Cilaki, Sungai Cirompang, dan Sungai Cikandang.

    “Sementara untuk bencana tanah longsor,  Jabar ini memiliki tingkat bahaya sedang-tinggi yang meliputi wilayah bagian tengah dan bagian selatan,” katanya.

    BACA JUGA: KJP Plus November 2024 Diprediksi Segera Cair Sebentar Lagi, Cek Status dan Jadwal Penerima!

    Sehingga secara keseluruhan, Bey menuturkan bahwa tingkat resiko bencana hidrometeorologi di Jabar kini masuk kedalam kategori tinggi.

    “Terutama di Kabupaten Indramayu. Jadi mari bersama-sama kita wujudkan kesiapsiagaan yang lebih baik agar Jabar tetap aman, nyaman dan kondusif dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa saat ini wilayah Jabar masuk kedalam wilayah paling rawan terkena bencana hidrometeorologi basah saat puncak musim hujan berlangsung.

    Bahkan berdasarkan laporannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut wilayah Jabar telah masik kedalam peringkat ke dua untuk kategori daerah paling rawan terkena bencana saat puncak musim hujan berlangsung.

  • Prabowo Naikkan UMP 6,5% di 2025, Bos Buruh: Tidak Logis

    Prabowo Naikkan UMP 6,5% di 2025, Bos Buruh: Tidak Logis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan buruh buka suara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah minimum sebesar 6,5%. Mereka menilai keputusan ini menandakan Prabowo peduli dengan nasib pekerja buruh di Indonesia.

    Meski demikian, ada catatan yang diberikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Ia mengaku kaget karena keputusan tersebut diumumkan angkanya dulu, bukan formulasi atau rumus kenaikan upah yang sedang dibahas.

    “Tiba-tiba diumumkan langsung hasil angkanya, ini agak aneh, dari mana angka 6,5% didapatkan? Jangan-jangan nanti formulasinya dicocok-cocokkan agar hasilnya 6,5%. Ini tidak logis. Jika demikian dan mengunci dewan pengupahan tidak berfungsi,” kata Ristadi dalam keterangannya Sabtu (30/11/2024).

    Dengan perilisan langsung angkanya sebesar 6,5%, bukan formulasi atau rumus kenaikanmya, maka ini akan mengakibatkan daerah yang upah minimumnya masih rendah, akan makin tertinggal jauh dengan daerah yang upah minimumnya lebih tinggi. Disparitas upah antar daerah dikhawatirkan makin tajam.

    Foto: Presiden KSPN Ristadi. (Dok. KSPN)
    Presiden KSPN Ristadi. (Dok. KSPN)

    “Contoh, Karawang yang sudah sekitar Rp 5 juta dengan presentase 6,5% maka naiknya sekitar Rp 325 ribu, sementara Yogyakarta yang upah minimumnya berkisar Rp 2 jutaan naiknya sekitar Rp 130 ribu saja,” kata Ristadi.

    Ia mengatakan, penyeragaman kenaikan UMP 6,5% akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pekerja yang sangat jauh dan ketidakmerataan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dampak lainnya, pengusaha akan berpindah-pindah mencari upah yang lebih rendah.

    “Kami tidak pernah mengusulkan kenaikan upah secara nasional dipukul rata, tapi disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah masing-masing. Sebab, sekarang besaran upah minimum antar daerah terjadi disparitas yang tinggi,” sebut Ristadi.

    Lebih lanjut, ia mengatakan akan mengambil langkah advokasi UMP dalam merespons pengumuman Presiden Prabowo. Ia meminta desentralisasi gerakan ke masing-masing daerah untuk melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi-negosiasi rasional.

    “Kalau terpaksa, ya aksi unjuk rasa,” tegasnya.

    (fab/fab)

  • Gandeng MSI, BI Bekali GenBI Jabar Sertifikasi BNSP – Page 3

    Gandeng MSI, BI Bekali GenBI Jabar Sertifikasi BNSP – Page 3

    Mahasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Jawa Barat, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (UNPAD), Telkom University, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati

    Selain itu juga mahasiswa dari Universitas Islam bandung (UNISBA) , Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) dan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). 

    Mereka berasal dari beragam jurusan. Mulai, Manajemen, Akuntansi, Komunikasi, Teknologi Pascapanen, Hukum Tata Negara, Teknik Geofisika, Teknik Geologi, Teknik Perminyakan, Rekayasa Perangkat Lunak, Sejarah Peradaban Islam hingga jurusan Agribisnis.

    Aqila Syahira Riadi menilai rangkaian sertifikasi Public Speaking dari awal hingga akhir sangat mengesankan dan seru. Ia juga terkesan dengan materi pelatihan online yang sangat informatif dan interaktif. 

    “Terlebih kami juga bisa melihat langsung desa/UMKM binaan ketika site visit, serta ujian sertifikasi. Ini semua sangat bermanfaat bagi seluruh GenBi Jawa Barat,” kata mahasiswi ITB ini.

    Pujian senada diberikan Zefanya, dari Unpad. Menurutnya, pelatihan public speaking dari Magnet Solusi Integra sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan cara menyampaikan pesan dengan jelas. 

    “Materinya praktis dan mudah dipahami, serta fasilitatornya sangat profesional. Sangat membantu saya dalam sertifikasi BNSP. Terima kasih Bank Indonesia dan Magnet Solusi Integra,” kata Zefanya