kab/kota: Kapuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

PSN memberikan kemudahan fiskal, prosedural, dan perizinan, sehingga program-program yang masuk dalam skema ini mendapatkan dukungan prioritas.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Achmad Nur Hidayat melihat, belakangan ini PSN tampak kehilangan arah dan fokus. 

Proyek-proyek yang semestinya memiliki dampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi lahan baru bagi penumpang gelap kebijakan yang hanya mengejar kepentingan kelompok tertentu.

“PSN sejatinya dirancang untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.  Infrastruktur, energi, ketahanan pangan, dan konektivitas merupakan sektor utama yang menjadi sasaran PSN,” papar Achmad dikutip Senin (16/12/2024).

Dalam konteks ini, kata Achmad, PSN diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar seperti kesenjangan antarwilayah, ketahanan ekonomi nasional, dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

“Namun, dalam implementasinya, PSN sering kali diselewengkan menjadi alat untuk melancarkan proyek-proyek tertentu yang tidak memiliki urgensi strategis,” ucapnya.

Achmad pun memberikan contoh, misalnya program pembangunan tiga juta rumah yang menggunakan skema PSN. Meski memiliki nilai strategis untuk mengatasi backlog perumahan, proyek ini perlu dikaji ulang dari segi skala prioritas. 

Begitu pula dengan proyek peternakan sapi perah, yang meski memiliki potensi ketahanan pangan, belum menunjukkan kesiapan implementasi yang matang.

“Baik Proyek 3 juta rumah maupun proyek peternakan sapi perah rawan penyimpangan dalam penggunaan PSN bila tidak didesain dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia menilai, banyak proyek yang semula diklaim sebagai bagian dari PSN berakhir mangkrak atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Contoh nyata adalah kasus Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang masuk dalam daftar PSN. 

PIK2 merupakan proyek properti yang dipenuhi dengan insentif fiskal dan kemudahan prosedural, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian dan masyarakat luas minim. 

Menurutnya, proyek ini lebih menguntungkan segelintir pihak dibandingkan masyarakat umum terutama karena murahnya biaya pembebasan lahan untuk PIK 2.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa dari total 213 proyek PSN, lebih dari 30 proyek menghadapi hambatan serius dalam pelaksanaan, mulai dari pembebasan lahan hingga ketidaksiapan investor. 

Selain itu, laporan BPK tahun 2023 menyoroti adanya potensi kerugian negara hingga Rp12 triliun akibat pengelolaan PSN yang tidak transparan.

Dampak Ekonomi PSN

Secara teori, PSN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun melalui PSN diharapkan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi biaya logistik. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua PSN memberikan dampak positif yang signifikan.

Beberapa proyek PSN yang berhasil, seperti pembangunan Tol Trans-Jawa, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. 

Proyek ini memotong waktu perjalanan, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk lokal. 

Namun, keberhasilan ini tidak merata. Banyak PSN yang hanya menjadi beban anggaran negara karena kurangnya perencanaan yang matang, ketidaksiapan lahan, atau rendahnya tingkat utilisasi.

Selain itu, Achmad menyampaikan, PSN juga kerap menjadi sumber pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang mangkrak atau tidak selesai tepat waktu menjadi bukti lemahnya pengawasan dan manajemen risiko. 

Contoh lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang banyak mendapatkan fasilitas fiskal tetapi minim realisasi. Banyak KEK yang hingga kini tidak mampu menarik investasi yang memadai, sehingga tujuan awalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional tidak tercapai.

Transparansi: Kunci Keberhasilan PSN

Achmad menyampaikan, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi elemen penting dalam pelaksanaan PSN. 
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek yang masuk dalam daftar PSN benar-benar memiliki dampak strategis dan bukan sekadar alat untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme seleksi, evaluasi, dan pengawasan terhadap proyek-proyek PSN.

“Setiap PSN yang mangkrak mencerminkan kegagalan pemerintah dan perencana kebijakan dalam menjaga integritas program pembangunan,” katanya.

Ia menyebut, PSN tidak boleh menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari kebijakan yang tidak berdampak nyata. 

Pemerintah harus mampu mengidentifikasi dan mencegah adanya penumpang gelap kebijakan yang berusaha memanfaatkan PSN demi kepentingan sendiri.

Kasus PIK2 dan KEK: Pelajaran Berharga

Menurut Achmad, kasus PIK2 dan KEK memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PSN. 

“Proyek-proyek seperti PIK2 menunjukkan bagaimana PSN dapat diselewengkan untuk kepentingan segelintir pihak tanpa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan masyarakat,” paparnya.

Oleh sebab itu, Achmad meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo harus mampu menunjukkan bahwa PSN adalah alat yang efektif untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

“Transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada dampak nyata harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan PSN. Pemerintah juga harus berani meninjau ulang dan mencabut status PSN dari proyek-proyek yang tidak memberikan hasil sesuai harapan,” tutur Achmad.