Xcloud.id

kab/kota: Kapuk

  • Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

    Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

    “Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini,” kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

    Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

    Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

    “Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum,” kata Ara.

    Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

  • Nusron: SHGB Perusahaan Aguan Dekat Pagar Laut Batal Dicabut

    Nusron: SHGB Perusahaan Aguan Dekat Pagar Laut Batal Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik entitas usaha terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan yakni PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) yang berada di wilayah pesisir Tangerang dinyatakan sah secara hukum. 

    Nusron menjelaskan, setelah melakukan verifikasi, mayoritas SHGB milik PT CIS dikonfirmasi berada di dalam garis pantai atau memang berada di wilayah daratan. 

    “Ada 58 sertifikat dipastikan di dalam garis pantai sehingga tidak dibatalkan. Salah satunya yang punya PT CIS,” jelasnya saat ditemui di Kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Namun demikian, Nusron menyebut terdapat setidaknya 2 bidang wilayah yang disertifikasi oleh PT CIS bukan berupa daratan. 

    “CIS aman di dalam garis pantai mayoritas, mungkin ada 2 itu yang di situ [di luar garis pantai atau lautan] milik CIS,” tegasnya. 

    Pernyataan Nusron itu sekaligus mengonfirmasi klarifikasi yang sempat disampaikan oleh Corporate Secretary and Investor Relations PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Christy Grasella. 

    Kala itu, Christy mengeklaim bahwa SHGB PT Cahaya Inti Sentosa posisinya sepenuhnya berada di daratan. 

    “Untuk tanah yang dipegang CIS sudah bersertifikat dalam bentuk SHGB, yang dikeluarkan oleh ATR/BPN dan kondisi lapangan bisa dilihat langsung bahwa lokasi tanah CIS sepenuhnya daratan,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

    Pada saat yang sama, Christy juga mengonfirmasi bahwa PT Cahaya Inti Sentosa merupakan anak usaha PANI yang baru diakuisisi pada akhir 2023. 

    Mengacu pada laporan keuangan PANI periode Kuartal III/2024, tercatat PANI memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di PT CISN.

    “Benar PT Cahaya Inti Sentosa [CIS] adalah anak usaha PANI, yang diakuisisi pada akhir tahun 2023,” pungkasnya.

  • Mau Bongkar Tembok yang Batasi PIK 1, Maruarar: Arahan Presiden, Tak Ada Perumahan Eksklusif

    Mau Bongkar Tembok yang Batasi PIK 1, Maruarar: Arahan Presiden, Tak Ada Perumahan Eksklusif

    Mau Bongkar Tembok yang Batasi PIK 1, Maruarar: Arahan Presiden, Tak Ada Perumahan Eksklusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Perumahan
    dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, tembok yang membatasi
    akses jalan tembus
    Row 47 di
    Pantai Indah Kapuk
    (PIK) 1, Jakarta Utara, harus dibongkar.
    Ara menekankan, motor, mobil, sepeda, dan semua orang boleh masuk ke wilayah tersebut.
    “Ini harus dibuka. Tapi yang boleh masuk ke sini, kompleks, itu adalah misalnya mobil, motor, sepeda, orang. Kalau yang truk-truk industri tentu enggak bisa masuk ke sini. Dia harus jalan yang lain dulu,” ujar Ara, di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
    “Di sini PIK 1. Di sini ada pagar. Di sini ada pabrik. Ada rumah warga. Yang gede ini pabrik. Yang kecil-kecil ini rumah warga. Kemudian di sini ada tanah kosong. Ini adalah tembok. Nah, sebagian warga menuntut ini dibuka. Supaya ada akses. Akses dari warga kepada PIK 1,” sambung dia.
    Ara mengatakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    telah menyampaikan arahannya bahwa tidak boleh ada
    perumahan eksklusif
    .
    “Saya sebagai Menteri Perumahan sudah tegaskan arahan Presiden, tidak ada perumahan yang eksklusif. Kita NKRI, kita juga harus bisa terbuka. Tidak ada perumahan yang eksklusif,” imbuh Ara.
    Sebelumnya, Ara telah berencana melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.
    Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.
    Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.
    “Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat,” kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).
    Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.
    Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
    Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Janji manis Pram-Doel untuk pasukan oranye “sang penjaga Jakarta”

    Janji manis Pram-Doel untuk pasukan oranye “sang penjaga Jakarta”

    bisa bahagia saat bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Pasukan oranye atau petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) boleh tersenyum lebar seiring “janji manis” yang dilontarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno untuk menyejahterakan mereka.

    Sebanyak 2.800 orang meliputi pasukan teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditambah 267 lurah menjadi saksi pengucapan janji Pramono saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

    Bisa dipahami, janji itu bukan sekadar basa-basi, melainkan upaya pemimpin DKI untuk memotivasi para pasukan oranye agar kembali menunjukkan kekuatannya sebagai garda terdepan yang menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut Jakarta.

    Pasukan teknis ini terdiri dari pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (satuan teknis Dinas Sumber Daya Air), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), pasukan hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota), pasukan kuning (Bina Marga), personel Dinas Perhubungan, Pasukan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

    PPSU dijanjikan terbebas dari evaluasi setiap tahun asalkan rajin bekerja sesuai kontrak. Lalu, apabila kinerja mereka tak sesuai harapan, tentu saja ada konsekuensi yang menanti.

    Sayang, Pramono tak menyebutkan secara rinci bentuk konsekuensi yang dimaksud. Namun para petugas terlanjur bertepuk tangan mendengar evaluasi setahun sekali yang ditiadakan.

    Selain itu, dia berjanji mempertimbangkan masa tua para petugas, serta mempermudah syarat rekrutmen mereka dari semula mensyaratkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) menjadi lulusan sekolah dasar (SD) dan bisa baca tulis.

    Ini menjadi upaya membuat para petugas nyaman dan yang terpenting, sebut Pram, bisa bahagia saat bekerja.

    Selama ini, kata Pram, mereka bekerja dengan luar biasa untuk membuat Jakarta menjadi nyaman dan aman tapi seringkali masih dianggap kurang oleh berbagai pihak.

    Selain itu, perubahan syarat perekrutan PPSU dilakukan mengingat Jakarta saat ini membutuhkan ribuan orang petugas yang salah satu tugasnya mempercepat perbaikan prasarana dan sarana publik yang rusak, kotor, dan atau mengganggu masyarakat tersebut.

    Karenanya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan pun akan dia revisi.

    Adapun jumlah PPSU di setiap kelurahan berkisar antara 40-70 orang, dan dengan jumlah kelurahan di Jakarta sebanyak 267 maka total petugas se-Jakarta antara 10.687-18.960 orang.

    Bagi Pram atau Bang Anung — demikian sapaan Rano Karno alias Bang Doel pada Pram —, PPSU dan pasukan teknis lintas OPD menjadi kekuatan utama dalam membuat Jakarta lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih enak dilihat.

    Dia berharap nantinya para petugas mau bekerja bersama-sama untuk kebaikan Jakarta yang dicita-citakan menjadi kota global.

    Jakarta, kata dia, diinginkan menjadi lebih aman, nyaman, bersih, terawat, dan rapi.

    Sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkut tumpukan sampah yang terbawa banjir di kawasan Jalan Kapuk Bongkaran, Cengkareng, Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Kata pasukan oranye

    Janji manis Pram-Doel disambut hangat. Mulyana (35), PPSU di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat salah satunya menyoroti evaluasi tahunan.

    Menurut Mulyana, ketiadaan evaluasi setiap tahun berimbas pada tak perlu lagi dia melamar posisi yang sama di tahun depan, di samping status kerja dia kontrak.

    Selain menyoal evaluasi, dia juga menyambut positif menyoal persyaratan perekrutan. Tetapi, Mulyana yang sudah sembilan tahun mengabdi untuk Jakarta itu mengatakan sebenarnya syarat pendidikan SD sudah diterapkan sejak dia mendaftar dulu.

    Walau begitu, penegasan Pram-Doel memungkinan lebih banyak rekannya yang lulusan SD mendaftarkan diri.

    Apalagi, kata dia, tak ada dokumen pelengkap lainnya yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selebihnya, hanya KTP DKI dan surat keterangan sehat.

    Sementara perkara kesejahteraan, Mulyana mengatakan gajinya terbilang cukup, Rp5,3 juta sebulan ditambah tunjangan hari raya (THR) saat Lebaran yang besarannya satu kali gaji.

    Setali tiga uang dengan Mulyana, Muhammad Yusuf Habibie (33) dan Irfan Maulana (28) ikut bahagia dengan janji manis Pram-Doel.

    Yusuf yang bertugas di Lagoa, Koja Jakarta Utara sejak tahun 2019, sementara Irfan sejak 2017 di area sama, berpendapat syarat baru akan memudahkan lebih banyak warga Jakarta lainnya yang ingin melamar.

    Warga yang mau melamar bisa datang ke kelurahan terdekat. Perekrutan dilakukan tanpa memungut biaya.

    Bagi mereka, jumlah petugas di Lagoa masih kurang sementara tugas mereka banyak, apalagi beberapa waktu belakangan ini. Keduanya mengaku bekerja keras membersihkan saluran air dari sampah demi mengantisipasi banjir.

    “Kami kerja di saluran lagi berat banget. Banyak warga masih banyak yang kurang peduli, masih jahat sama lingkungan. Masih suka buang sampah di saluran penghubung,” kata Yusuf.

    Merujuk data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tahun 2023, jumlah timbunan sampah dari badan air di Jakarta tercatat sebanyak 62.979,3 ton.

    Sementara jumlah sampah yang dapat diolah atau berkurang dari badan air sebanyak 6.249 ton atau 10 persen.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, sampah di badan air dapat berkurang antara lain dengan pembangunan saringan sampah di Kali Pesanggrahan dan Muara Teluk Jakarta.

    Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana, salah satunya saringan sampah eksisting.

    Namun upaya tersebut tetap membutuhkan bantuan masyarakat. Mereka diharapkan lagi tak membuang sampah di badan air, demikian yang disuarakan Irfan dan Yusuf.

    Delapan jam kerja, kata mereka, terasa berat dengan ceceran sampah di saluran air di hadapan mereka.

    “Minta kesadarannya buat warga. Jangan jahat sama lingkungan. Kebersihan kan buat kita bareng-bareng,” kata Yusuf.

    Untuk kesekian kalinya, Jakarta hanya bisa menanti realisasi janji ini kapan akan diketuk palunya dan semoga benar-benar berakhir manis.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penolakan Pembangunan PIK 2, Benarkah Jadi Alat Politik Menggoyang Pemerintah? – Halaman all

    Penolakan Pembangunan PIK 2, Benarkah Jadi Alat Politik Menggoyang Pemerintah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menegaskan bahwa kelompok yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tangerang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kelompok khilafah dan FPI. 

    Menurutnya, gerakan kelompok ini selalu menggiring masyarakat untuk tidak percaya terhadap Pemerintah.

    “Jadi di mana ada keributan, di sana kelompok khilafah dan FPI menunggangi dan memporak porondakan yang sudah ditata oleh pemerintah. Tujuannya satu memang anti kepada Indonesia dan menghendaki Indonesia itu runtuh hilang,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menilai kelompok khilafah memiliki niat jahat yang bertentangan dengan kaidah Islam, dengan sasaran utama menggagalkan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

    Selain menolak proyek strategis nasional, kelompok ini juga disebut tidak menginginkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

    Habib Syakur menekankan FPI, meskipun kelompok ini berdiri sendiri, ada kesamaan pemikiran dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam menolak PSN.

    “FPI dan HTI ini sangat anti terhadap Jokowi. Mereka melihat Jokowi sebagai musuh bersama, padahal program strategis nasional ini berkelanjutan hingga era Prabowo,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia menduga kelompok ini juga memainkan isu rasial terkait PIK 2, yang dikenal sebagai kawasan eksklusif dengan dominasi etnis tertentu. 

    Padahal, proyek ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang harus dihormati sebagai buah karya pengusaha dalam negeri.

    Untuk itu, Habib Syakur mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh propaganda kelompok-kelompok yang berupaya menggiring opini negatif terhadap pemerintah. 

    Dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat keimanan dalam menghadapi isu-isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan kegaduhan.

    “Rakyat tidak boleh terpengaruh dengan dakwah mereka karena propaganda mereka,” pungkasnya.

  • Polisi diminta usut tuntas kasus pemalakan sopir di Cengkareng

    Polisi diminta usut tuntas kasus pemalakan sopir di Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pemalakan sopir di wilayah Kapuk, Cengkareng, pada Sabtu (15/2).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di Cengkareng. Kami minta pelakunya ditindak tegas,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dirinya meminta camat Cengkareng dan lurah Kapuk bersama warga sekitar untuk melakukan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya premanisme di wilayah tersebut.

    “Kami antisipasi agar tidak terulang kembali,” kata Uus.

    Sopir travel bernama Putra Abadi (25) menjadi korban pemalakan sejumlah preman saat dirinya hendak membawa keluarganya pulang kampung ke Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu (15/2).

    Saat melintas di Jalan Outer Ring Road Daan Mogot, Kapuk, Putra diberhentikan oleh enam orang yang mencoba melakukan pemalakan.

    “Sampai di Kapuk Kolong Jembatan itu saya diberhentiin sama enam orang. Dikepung. Dari kiri tiga orang, dari kanan tiga orang. Mereka naik motor, dua motor,” kata Putra pada Selasa (18/2).

    Para preman yang melakukan pemalakan tersebut membawa senjata tajam dan sempat mengancam dirinya dan keluarganya.

    Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana mengatakan, satu pelaku berinisial AZ (17) ditangkap. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

    “Pelaku yang kami amankan merupakan anak berhadapan hukum (ABH),” jelas Jana.

    Saat ini pihaknya masih mengejar dua pelaku lain berinisial AM dan SA yang diduga terlibat aktif dalam aksi pemalakan terhadap sopir travel tersebut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Ara Minta Akses Jalan Warga Kapuk Muara ke PIK Dibuka

    Menteri Ara Minta Akses Jalan Warga Kapuk Muara ke PIK Dibuka

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka usai terjadi bentrokan antara warga dan security PIK beberapa waktu lalu.

    Dalam tinjauannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia.

    “Negara harus hadir untuk rakyat, saya setuju tidak boleh ada perumahan eksklusif dan yang paling penting tidak boleh rakyat jadi korban. Saya bersama Mendagri Bapak Tito Karnavian menindaklanjuti aspirasi Forum Warga Masyarakat Kapuk Muara terkait permohonan akses jalan ROW 47 di kawasan PIK,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menilai bahwa rencana pembongkaran tembok penutup akses jalan tembus warga itu saat ini tengah dalam tahap kajian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pada saat yang sama, Ara juga menegaskan bahwa penumpukan batu berukuran besar yang dilakukan oleh pengembang terkait juga menghambat saluran air yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

    Sejalan dengan hal itu, Ara turut menyinggung bahwa pengembang terkait perlu untuk memperhatikan analisis dampak lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat menjaga lingkungan dengan baik.

    “Saya juga minta perlu segera dilakukan klarifikasi oleh lurah, camat, walikota apa sebenarnya aspirasi dari rakyat. Mau dibuka atau tidak tembok pembatas yang ada? Penetapan lokasi dan pembebasan lahan serta pembangunan jalan adalah sepenuhnya tugas dari Pemda DKI,” tegasnya.

    Ara memastikan apabila proses preservasi jalan tembus itu rampung dilakukan, maka tembok pembatas jalan yang menghubungkan Kapuk Muara dengan PIK bakal dilakukan pembongkaran dengan catatan sejalan dengan proses administrasi dan hukum yang berlaku.

    “Seluruh proses administrasi dan hukum yang akan dilakukan percepatan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Ara.

  • Merapat! Agung Sedayu Group Buka Lebih dari 400 Lowongan Kerja di ASG Expo 2025 – Halaman all

    Merapat! Agung Sedayu Group Buka Lebih dari 400 Lowongan Kerja di ASG Expo 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam gelaran  ASG Expo 2025, Agung Sedayu Group (ASG) kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program One Day Recruitment. Acara ini digelar di Signature Gallery, CBD PIK2, dan menawarkan lebih dari 400 lowongan pekerjaan di berbagai bidang, mulai dari level staf hingga manajerial.

    Corporate Secretary PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, Christy Grassela, mengungkapkan bahwa sejak pembangunan PIK2 dimulai pada 2021, proyek ini telah menyerap lebih dari 205.000 tenaga kerja. Mereka bekerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi, keamanan, kebersihan, administrasi, dan bidang lainnya yang tersedia di PIK2.

    “Kami bersyukur bahwa keberadaan PIK2 memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Tangerang, salah satunya dengan terciptanya ratusan ribu lapangan pekerjaan,” ujar Christy.

    Bahkan dalam rekrutmen kali ini, PIK2 membuka lebih dari 400 lowongan kerja yang dapat diakses oleh lulusan SMP, SMA, hingga Sarjana. “Lowongan ini terbuka untuk umum, namun tentu kami akan memprioritaskan warga sekitar pembangunan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan,” tambahnya.

    Kegiatan rekrutmen ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta perwakilan PT Pantai Indah Kapuk 2, Tbk, yang menyerahkan laporan Corporate Social Responsibility (CSR) terkait penyerapan tenaga kerja sejak 2021.

    Menurut Rudi Hartono, Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, program ini merupakan bukti nyata komitmen ASG dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Semoga inisiatif ini membawa manfaat bagi warga sekitar dan terus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.

    Salah satu pencari kerja, Idan Suryadi, lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), mengaku mengetahui kesempatan ini melalui media sosial. “Keberadaan PIK2 sangat membantu masyarakat, termasuk dalam menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar,” ungkapnya.

    Dengan proyek-proyek unggulan seperti PIK2, Gold Coast, dan District 8, ASG terus berkembang dan membutuhkan tenaga profesional baru. Para pencari kerja dapat mengikuti seleksi langsung di acara ini dan berkesempatan menjadi bagian dari salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia.(*)

  • Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan

    Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

    Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.

    “Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.

    Terlepas dari itu, Yusuf memastikan mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal dilaporkan kepada KPK.

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

    Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

    “Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kriminal kemarin, sidang penembakan bos rental hingga kasus TPPO

    Kriminal kemarin, sidang penembakan bos rental hingga kasus TPPO

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Selasa (18/2) mulai dari anak bos rental mobil menangis saat menjelaskan kronologi penembakan pada ayahnya hingga Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di salah satu apartemen Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara.

    Selain itu, terdapat berita kriminal lainnya yang menarik untuk disimak pada pagi ini. Berikut rangkumannya:

    1. Sidang lanjutan, anak bos rental menangis saat jelaskan kronologi

    Dua saksi yang juga anak dari bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yaitu Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra menangis saat menjelaskan kronologi penembakan pada ayahnya dalam sidang lanjutan kasus itu Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Selasa.

    Agam tampak tak kuasa menahan tangis dan menyembunyikan rasa sedihnya ketika memberikan penjelasan kronologi penembakan itu, khususnya ketika terkait dengan korban rekan ayahnya, Ramli dan ayahnya sendiri.

    2. Polisi ungkap tindak pidana perdagangan orang di Jakarta Utara

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di salah satu apartemen Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara yang dilakukan dua wanita berinisial SM (56) dan TR (29) sehingga mampu mengumpulkan uang Rp1 miliar dalam enam bulan.

    “Kami menangkap pelaku SM (56) dan TR (29) di apartemen di Jalan Yos Sudarso pada Selasa (4/2),” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing didampingi Kasat Reskrim AKP Krishna Narayana saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    3. Korban perdagangan orang di Jakut didatangkan dari Jabar dan Jateng

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan dua wanita berinisial SM (56) dan TR (29) di apartemen di Jalan Yos Sudarso didatangkan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    “Korban ini dikumpulkan di dalam apartemen untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) AKP Krishna Narayana di Jakarta, Selasa.

    4. Pelaku pemalakan sopir di Jakbar positif pakai narkoba

    Pelaku pemalakan sopir di Jalan Outer Ring Road Kapuk Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat berinisial AZ (17) positif mengonsumsi narkoba jenis sabu.

    Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana menyebuyt bahwa uang hasil pemalakan digunakan pelaku untuk membeli dan mengonsumsi sabu.

    5. Pengadilan Militer cek barang bukti kasus penembakan bos rental mobil

    Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengecek barang bukti baju korban hingga pistol yang digunakan terdakwa dalam kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

    “Berikut di depan sudah ada barang bukti, mulai dari surat hingga barang, ada baju korban bos rental hingga senjata,” kata Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025