Xcloud.id

kab/kota: Kamal

  • Seluruh SPPG Provinsi Aceh Bergerak, dari 94 SPPG, 282.000 Paket Makanan Telah Terdistribusi

    Seluruh SPPG Provinsi Aceh Bergerak, dari 94 SPPG, 282.000 Paket Makanan Telah Terdistribusi

    Liputan6.com, Jakarta Provinsi Aceh menjadi wilayah bencana banjir yang paling parah pada akhir pekan ini. Namun, para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh tetap bahu membahu melaksanakan tugas.

    Jika selama ini hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan kepada para siswa pemerima manfaat di sekolah-sekolah, mereka mengalihkan penerima manfaat kepada para warga yang terdampak banjir. Sebab, selama terjadinya bencana banjir sekolah-sekolah diliburkan.

    Menurut Kepala Regional BGN Nangroe Aceh Darussalam, Mustafa Kamal, di Kota Banda Aceh, dengan jumlah 15 SPPG, mereka telah mendistribusikan 45.000 paket makanan. Di Kota Subulussalam 9 SPPG mendistribusikan 27.000 paket makanan, sementara di Kota Sabang 2 SPPG mendistribusikan 6.000 paket makanan.

    “Adapun di Kabupaten Aceh Besar, 11 SPPG mendistribusi 33.000 paket makanan,” ujarnya dari Banda Aceh, Sabtu (29/11/2025).

    Selanjutnya, di Kabupaten Aceh Selatan 6 SPPG telah mendistribusikan 18.000 paket makanan, demikian pula dengan di Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 6 SPPG yang telah beroperasi Kabupaten Aceh Singkil juga mendistribusikan 18.000 paket makanan. Sementara di Kabupaten Aceh Tengah yang baru ada 1 SPPG yang beroperasi, juga tetap bersemangat mendistribusikan 3.000 paket makanan.

    Di Kabupaten Aceh Tenggara dengan 18 SPPG yang telah beroperasi mampu mendistribusikan 54.000 paket makanan. Sementara di Kabupaten Aceh Timur, 5 SPPG mendistribusikan 15.000 paket makanan. “Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara yang baru memiliki 1 SPPG mendistribusikan 3.000 paket makanan,” kata Kamal.

    Delapan SPPG di Kabupaten Pidie telah mengirim 24.000 paket makanan. Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya 6 SPPG mendistribusi 18.000 paket makanan. Adapun di Kabupaten Aceh Barat yang baru memiliki 1 SPPG yang beroperasi, mendistribusikan 3.000 paket makanan. Sementara di Kabupaten Bireuen 5 SPPG telah mendistribusikan 15.000 paket makanan.

    Dari total 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh saat ini sudah terdapat 94 SPPG yang tersebar di seluruh Provinsi Serambi Mekkah itu. Seluruh Koordinator Wilayah maupun para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ikut hadir di garda terdepan untuk masyarakat terdampak bencana; “Sampai saat ini, selama bencana banjir yang melanda wilayah Provinsi Aceh, total telah terdistribusi sebanyak 282.000 paket makanan,” pungkas Mustafa Kamal.

  • Keji! Tentara Israel Bunuh 2 Pria Palestina yang Menyerahkan Diri

    Keji! Tentara Israel Bunuh 2 Pria Palestina yang Menyerahkan Diri

    Tepi Barat –

    Tentara Israel menembak mati dua pria Palestina dalam operasi penyerbuan di Tepi Barat pada Kamis (27/11) waktu setempat. Tembakan mematikan itu tetap dilepaskan oleh tentara Israel, meskipun kedua pria Palestina itu dalam posisi menyerahkan diri dan tidak bersenjata.

    Militer Israel, dalam tanggapannya, mengumumkan penyelidikan akan dilakukan terhadap penembakan fatal tersebut.

    Rekaman video yang ditayangkan televisi lokal Palestina, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), menunjukkan kedua pria tersebut tampak keluar dari sebuah gedung yang dikepung oleh pasukan Israel yang bersenjata di area Jenin, Tepi Barat bagian utara.

    Menurut rekaman video itu, kedua pria itu mengangkat baju mereka dan berbaring di atas tanah sebagai tanda menyerahkan diri. Pasukan Israel kemudian tampak mengarahkan pria-pria itu untuk kembali masuk ke dalam gedung, sebelum melepaskan tembakan dari jarak dekat.

    Seorang jurnalis Reuters yang berada di sekitar lokasi kejadian, menuturkan dirinya melihat kedua pria itu meninggalkan gedung, tampak menyerahkan diri, dan kemudian, setelah mendengar suara tembakan, melihat pasukan Israel berdiri di dekat sesosok tubuh yang tampak tak bernyawa.

    Kementerian Kesehatan Palestina, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa kedua pria itu tewas dalam penembakan yang didalangi tentara Israel. Keduanya diidentifikasi sebagai Montasir Abdullah (26) dan Yusuf Asasa (37).

    Militer Israel kemudian merilis pernyataan bersama dengan kepolisian yang isinya mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan setelah pasukan Tel Aviv menembaki tersangka-tersangka yang keluar dari sebuah gedung dalam operasi di Tepi Barat.

    Pernyataan itu tidak memberikan alasan apa pun soal mengapa pasukan Israel melepaskan tembakan, juga tidak menyebutkan bawa kedua pria Palestina itu telah berbaring di atas tanah sebelum diarahkan untuk kembali ke dalam gedung dan akhirnya ditembak.

    Gubernur Jenin, Kamal Abu al-Rub, menuduh pasukan Israel melakukan “eksekusi mati berdarah dingin” terhadap dua pemuda yang, menurutnya, tidak bersenjata dan telah menyerahkan diri.

    Dia mengatakan bahwa tentara Israel yang melepas tembakan harus bertanggung jawab, tetapi juga menyatakan keraguan jika otoritas Tel Aviv akan melakukan penyelidikan secara sungguh-sungguh.

    Militer dan kepolisian Israel, dalam pernyataan bersama, menyebut pasukannya melaksanakan operasi di area Jenin untuk menangkap individu-individu yang sedang diburu terkait “aktivitas teror, termasuk melemparkan peledak dan menembaki pasukan keamanan”.

    Disebutkan pernyataan militer dan kepolisian Israel itu bahwa dua pria yang ditembak berafiliasi dengan “jaringan teror di area Jenin”.

    Kelompok Hamas, yang sedang gencatan senjata dengan Israel, mengecam pembunuhan dua pria tersebut sebagai “eksekusi mati lapangan”. Namun Hamas tidak mengklaim keduanya sebagai anggota kelompok mereka.

    Tonton juga video “Bentrok! Tentara Israel Adu Jotos-Lempar Kursi di Pangkalan Militer”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Banjir dan Longsor Bener Meriah: Logistik Menipis, Warga Meninggal 11 Orang Regional 27 November 2025

    Banjir dan Longsor Bener Meriah: Logistik Menipis, Warga Meninggal 11 Orang Regional 27 November 2025

    Banjir dan Longsor Bener Meriah: Logistik Menipis, Warga Meninggal 11 Orang
    Tim Redaksi
    BENER MERIAH, KOMPAS.com
    – Kondisi logistik di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, saat ini mulai menipis, seiring dengan padamnya listrik dan jaringan internet.
    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo)
    Bener Meriah
    , Ilham Abdi, mengungkapkan bahwa hujan telah mulai reda, namun masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan.
    “Logistik sudah mulai menipis, terutama BBM dan kebutuhan pokok,” kata Ilham saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/11/2025) malam.
    Ia menambahkan, berdasarkan data terbaru, korban meninggal dunia akibat longsor saat ini mencapai 11 orang, sementara 13 lainnya masih dinyatakan hilang.
    Korban meninggal dan hilang tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
    “13 hilang, dan 11 orang meninggal dunia. Ini jumlah sementara, data akan kami update terus,” ujarnya.
    Di sisi lain, Kabupaten
    Aceh Tengah
    , yang merupakan tetangga Bener Meriah, juga mengalami dampak parah akibat banjir.
    Menurut Kadis Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini bertambah menjadi 15 orang akibat tertimbun longsor.
    “Korban meninggal dunia yang terdeteksi 15 jiwa, yang hilang masih ada dan sedang pendataan,” kata Mustafa kepada Kompas.com.
    Ia juga melaporkan bahwa jumlah warga yang mengungsi mencapai 3.213 kepala keluarga (KK).
    Mustafa menjelaskan, intensitas hujan yang tinggi di Aceh Tengah telah memicu terjadinya tanah longsor dan banjir bandang, yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur vital.
    Semua akses transportasi darat menuju daerah tetangga, termasuk Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Nagan Raya, terputus akibat longsor, serta terputusnya ruas jalan dan jembatan.
    “Pasokan kebutuhan makanan pokok dan logistik lainnya tidak dapat masuk ke Takengon, ini telah menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan,” ujarnya.
    Dengan situasi yang semakin memprihatinkan, pihak berwenang di kedua kabupaten terus melakukan upaya untuk menangani dampak bencana dan mendata para korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Mati

    Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Mati

    Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 799 site komunikasi di Provinsi Aceh lumpuh akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak 18 November 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat setidaknya 799 site atau sekitar 1,42 persen mati, dari total 34.600 site eksisting.

    “Berdasarkan data sebaran infrastruktur PMT bahwa pada wilayah tersebut terdapat infrastruktur telekomunikasi milik PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk,” kata Kementerian Komunikasi dan Digital melalui pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (27/11/2025). Dikutip dari Antara.

    Menurut Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) yang telah berkoordinasi dengan operator seluler terkait kemungkinan terjadinya gangguan layanan telekomunikasi pada lokasi tersebut, gangguan layanan telekomunikasi yang mati yaitu:

    12 site atau 2,64 % dari total 452 site eksisting di Kabupaten Aceh Barat

    8 site atau 2,74 % dari total 292 site eksisting di Kabupaten Aceh Barat Daya

    40 site atau 2,52 % dari total 1586 site eksisting di Kabupaten Aceh Besar

    2 site atau 0,97 % dari total 206 site eksisting di Kabupaten Aceh Jaya

    8 site atau 1,92 % dari 417 site total Kabupaten Aceh Selatan

    12 site atau 2,17 % dari 554 site total Kabupaten Aceh Tamiang

    1 site atau 0,12 % dari 864 site total Kabupaten Aceh Timur

    27 site atau 2,30 % dari total 1171 site Kota Bireuen

    29 site atau 2,40 % dari total 1207 site Kota Banda Aceh

    15 site atau 2,87 % dari total 523 Kota Lhokseumawe

    16 site atau 4,12 % dari total 389 site eksisting di Kabupaten Nagan Raya

    26 site atau 2,79 % dari total 931 site eksisting di Kabupaten Pidie

    15 site atau 4,20 % dari total 357 site eksisting di Kabupaten Pidie Jaya.

    Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, menyampaikan data alarm kepada PMT pada Rabu (26/11) sekira pukul 16.30 WIB dan diketahui terdapat 208 site yang terdampak atau 9.61 persen dari total 2.165 site eksisting di Provinsi Aceh yaitu:

    3 Site di Kecamatan Kejuruan Muda atau sekitar 30.00% dari total 10 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Rantau atau sekitar 16.67% dari total 18 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Kota Kualasinpang atau sekitar 10.00% dari total 10 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Karang Baru atau sekitar 14.29% dari total 21 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Tapaktuan atau sekitar 100.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Labuhan Haji Barat atau sekitar 50.00% dari total 4 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Manyak Payed atau sekitar 6.67% dari total 15 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kluet Utara atau sekitar 100.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Lueng Bata atau sekitar 30.00% dari total 10 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Meuraxa atau sekitar 11.76% dari total 17 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    8 Site di Kecamatan Kuta Alam atau sekitar 21.62% dari total 37 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kuta Malaka atau sekitar 40.00% dari total 5 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Muara Dua atau sekitar 9.09% dari total 22 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    5 Site di Kecamatan Banda Sakti atau sekitar 16.13% dari total 31 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Muara Satu atau sekitar 15.38% dari total 26 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Indrajaya atau sekitar 21.43% dari total 14 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Grong-Grong atau sekitar 50.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Johan Pahlawan atau sekitar 16.67% dari total 24 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Meureubo atau sekitar 15.38% dari total 13 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Jeumpa atau sekitar 18.18% dari total 22 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kaway Xvi atau sekitar 13.33% dari total 15 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Samatiga atau sekitar 3.13% dari total 32 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Tangan-Tangan atau sekitar 16.67% dari total 6 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Keumala atau sekitar 33.33% dari total 3 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    5 Site di Kecamatan Peusangan atau sekitar 15.63% dari total 32 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Tiro/Truseb atau sekitar 33.33% dari total 3 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Juli atau sekitar 20.00% dari total 20 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Peulimbang atau sekitar 11.11% dari total 9 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Pandrah atau sekitar 25.00% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Samalanga atau sekitar 11.76% dari total 17 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    5 Site di Kecamatan Bandar Baru atau sekitar 31.25% dari total 16 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kembang Tanjong atau sekitar 28.57% dari total 7 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Simpang Tiga atau sekitar 36.36% dari total 11 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Arongan Lambalek atau sekitar 22.22% dari total 9 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Krueng Sabee atau sekitar 25.00% dari total 4 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Kuala Pesisir atau sekitar 40.00% dari total 10 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    5 Site di Kecamatan Darul Makmur atau sekitar 45.45% dari total 11 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kuala atau sekitar 40.00% dari total 5 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Labuhanhaji atau sekitar 50.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Indra Jaya atau sekitar 50.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Lhoknga atau sekitar 12.50% dari total 16 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Kuta Blang atau sekitar 7.14% dari total 14 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Bandar Dua atau sekitar 23.53% dari total 17 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Indrapuri atau sekitar 13.04% dari total 23 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Lhoong atau sekitar 40.00% dari total 5 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Krueng Barona Jaya atau sekitar 14.29% dari total 14 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Ingin Jaya atau sekitar 10.71% dari total 28 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kuta Baro atau sekitar 7.69% dari total 26 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    5 Site di Kecamatan Baiturrahman atau sekitar 21.74% dari total 23 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Ulee Kareng atau sekitar 25.00% dari total 12 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    5 Site di Kecamatan Syiah Kuala atau sekitar 17.86% dari total 28 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Peukan Bada atau sekitar 4.35% dari total 23 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Mesjid Raya atau sekitar 4.35% dari total 23 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Sukamakmur atau sekitar 11.76% dari total 17 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Samadua atau sekitar 100.00% dari total 1 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Blang Mangat atau sekitar 20.00% dari total 20 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    3 Site di Kecamatan Lembah Seulawah atau sekitar 23.08% dari total 13 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Mutiara atau sekitar 12.50% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Panteraja atau sekitar 25.00% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Ulim atau sekitar 11.11% dari total 9 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Jeunieb atau sekitar 15.38% dari total 13 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Seunagan atau sekitar 100.00% dari total 1 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Kota Juang atau sekitar 8.33% dari total 12 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Kota Sigli atau sekitar 8.33% dari total 12 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Kota Jantho atau sekitar 9.09% dari total 11 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Blang Bintang atau sekitar 7.14% dari total 14 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    6 Site di Kecamatan Darul Imarah atau sekitar 15.38% dari total 39 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Jaya Baru atau sekitar 22.22% dari total 9 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Pidie atau sekitar 14.29% dari total 14 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Woyla atau sekitar 16.67% dari total 6 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Tripa Makmur atau sekitar 50.00% dari total 4 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Seunagan Timur atau sekitar 50.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Suka Makmue atau sekitar 5.26% dari total 19 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Baitussalam atau sekitar 3.70% dari total 27 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    4 Site di Kecamatan Darussalam atau sekitar 14.81% dari total 27 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Setia atau sekitar 20.00% dari total 5 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Manggeng atau sekitar 12.50% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Kuala Batee atau sekitar 20.00% dari total 10 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Babah Rot atau sekitar 16.67% dari total 6 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Glumpang Baro atau sekitar 11.11% dari total 9 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Kuta Cot Glie atau sekitar 12.50% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Jangka Buya atau sekitar 50.00% dari total 2 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Meurah Dua atau sekitar 14.29% dari total 7 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Muara Tiga atau sekitar 15.38% dari total 13 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Lembah Sabil atau sekitar 12.50% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Banda Raya atau sekitar 8.33% dari total 12 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Peukan Baro atau sekitar 16.67% dari total 6 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Mutiara Timur atau sekitar 11.76% dari total 17 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Sakti atau sekitar 22.22% dari total 9 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Batee atau sekitar 10.00% dari total 10 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Padang Tiji atau sekitar 12.50% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Simpang Mamplam atau sekitar 5.88% dari total 17 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Darul Kamal atau sekitar 12.50% dari total 8 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    2 Site di Kecamatan Seulimeum atau sekitar 12.50% dari total 16 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Peudada atau sekitar 4.35% dari total 23 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Trienggadeng atau sekitar 5.56% dari total 18 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Seruway atau sekitar 14.29% dari total 7 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Gandapura atau sekitar 7.14% dari total 14 site eksisting di Kecamatan tersebut,

    1 Site di Kecamatan Simpang Ulim atau sekitar 14.29% dari total 7 site eksisting di Kecamatan tersebut.

    Sementara PT Indosat Tbk, menyampaikan data alarm kepada PMT pada hari yang sama sekitar pukul 17:50 WIB dan diketahui terdapat 334 site atau 9,08 persen dari total 3.677 site eksisting di Provinsi Aceh yang terdampak yakni:

    3 Site di Kecamatan Seunagan Timur atau sekitar 21.43% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Kota Juang atau sekitar 10.00% dari 40 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    9 Site di Kecamatan Darul Imarah atau sekitar 10.34% dari 87 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    7 Site di Kecamatan Baitussalam atau sekitar 17.5% dari 40 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    6 Site di Kecamatan Ulee Kareng atau sekitar 16.67% dari 36 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    15 Site di Kecamatan Syiah Kuala atau sekitar 17.86% dari 84 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Meureubo atau sekitar 21.05% dari 19 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    9 Site di Kecamatan Darussalam atau sekitar 18.75% dari 48 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    9 Site di Kecamatan Kuta Alam atau sekitar 16.07% dari 56 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Johan Pahlawan atau sekitar 16.67% dari 24 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Krueng Barona Jaya atau sekitar 13.79% dari 29 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Tangan-Tangan atau sekitar 33.33% dari 6 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Sawang atau sekitar 16.67% dari 6 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Bandar Dua atau sekitar 21.05% dari 19 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Beutong atau sekitar 66.67% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Banda Raya atau sekitar 10.87% dari 46 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    7 Site di Kecamatan Peusangan atau sekitar 16.28% dari 43 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Juli atau sekitar 15.79% dari 19 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Mesjid Raya atau sekitar 9.52% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    9 Site di Kecamatan Baiturrahman atau sekitar 18.00% dari 50 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Kuta Raja atau sekitar 4.00 %dari 25 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Lueng Bata atau sekitar 5.88% dari 34 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Kuta Baro atau sekitar 12.5% dari 32 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Jangka atau sekitar 19.05% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Manggeng atau sekitar 9.09% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Susoh atau sekitar 33.33% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    6 Site di Kecamatan Kuala atau sekitar 54.55% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Krueng Sabee atau sekitar 20% dari 5 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Kuala Batee atau sekitar 25.00% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Peudada atau sekitar 21.74% dari 23 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Bandar Baru atau sekitar 14.29% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Babah Rot atau sekitar 25.00% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Syamtalira Aron atau sekitar 8.00% dari 25 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Trienggadeng atau sekitar 12.5% dari 24 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Panteraja atau sekitar 25.00% dari 12 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Ingin Jaya atau sekitar 2.94% dari 68 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Muara Tiga atau sekitar 7.14% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Setia atau sekitar 16.67% dari 6 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Ulim atau sekitar 30% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Panga atau sekitar 33.33% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Matangkuli atau sekitar 15.38% dari 13 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Peulimbang atau sekitar 16.67% dari 18 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Pandrah atau sekitar 22.22% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Simpang Mamplam atau sekitar 9.52% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Jeunieb atau sekitar 15.00% dari 20 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    7 Site di Kecamatan Rantau atau sekitar 33.33% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Meureudu atau sekitar 22.22% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Bebesen atau sekitar 27.27% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Linge atau sekitar 16.67% dari 6 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Atu Lintang atau sekitar 22.22% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Kute Panang atau sekitar 20.00% dari 5 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Silih Nara atau sekitar 100% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Wih Pesam atau sekitar 25% dari 16 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Kebayakan atau sekitar 20% dari 5 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Timang Gajah atau sekitar 37.5% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Meurah Dua atau sekitar 16.67% dari 12 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Bies atau sekitar 100% dari 1 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Bukit atau sekitar 15% dari 20 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Pegasing atau sekitar 27.27% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Jagong Jeget atau sekitar 33.33% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Blang Mangat atau sekitar 7.14% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Darul Ihsan atau sekitar 100% dari 1 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Banda Sakti atau sekitar 3.13% dari 64 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Samalanga atau sekitar 7.69% dari 26 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    6 Site di Kecamatan Gandapura atau sekitar 17.65% dari 34 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Muara Dua atau sekitar 2.7% dari 37 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    6 Site di Kecamatan Peureulak atau sekitar 18.18% dari 33 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Peureulak Barat atau sekitar 23.53% dari 17 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Jeumpa atau sekitar 11.11% dari 36 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Bandar atau sekitar 10% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Indra Makmu atau sekitar 100% dari 1 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Gajah Putih atau sekitar 33.33% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Julok atau sekitar 20% dari 5 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Tanah Luas atau sekitar 5% dari 20 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Kuta Blang atau sekitar 14.29% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Permata atau sekitar 12.5% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Birem Bayeun atau sekitar 6.67% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Blangpidie atau sekitar 9.09% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    8 Site di Kecamatan Langsa Kota atau sekitar 18.6% dari 43 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    12 Site di Kecamatan Langsa Baro atau sekitar 25% dari 48 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Langsa Lama atau sekitar 25% dari 20 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Langsa Barat atau sekitar 11.54% dari 26 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Peusangan Selatan atau sekitar 33.33% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Peureulak Timur atau sekitar 20% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    6 Site di Kecamatan Idi Rayeuk atau sekitar 14.29% dari 42 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Langsa Timur atau sekitar 20% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Bandar Pusaka atau sekitar 133.33% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Darul Aman atau sekitar 10% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Nurussalam atau sekitar 15.38% dari 13 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Kota Kualasinpang atau sekitar 15.38% dari 13 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Pante Bidari atau sekitar 7.14% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Karang Baru atau sekitar 14.29% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Bendahara atau sekitar 50% dari 6 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Madat atau sekitar 9.09% dari 22 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng atau sekitar 18.18% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Simpang Ulim atau sekitar 11.76% dari 17 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Peudawa atau sekitar 20% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Manyak Payed atau sekitar 18.18% dari 22 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Ranto Peureulak atau sekitar 12.5% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Seruway atau sekitar 23.08% dari 13 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Bintang atau sekitar 33.33% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Sungai Raya atau sekitar 18.18% dari 11 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Darul Falah atau sekitar 100% dari 1 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Banda Mulia atau sekitar 12.5% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Suro Makmur atau sekitar 12.5% dari 8 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Idi Tunong atau sekitar 33.33% dari 6 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Banda Alam atau sekitar 33.33% dari 3 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Singkohor atau sekitar 20% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut.

    Adapun PT Telekomunikasi Selular, menyampaikan data alarm kepada PMT sekitar pukul 07:41 WIB dan diketahui terdapat 254 site atau 3,75 persen dari total 6773 site eksisting di provinsi Aceh yang terdampak adalah:

    1 Site di Kecamatan Arongan Lambalek atau sekitar 5.56% dari 18 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Babah Rot atau sekitar 3.23% dari 31 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Baiturrahman atau sekitar 7.14% dari 70 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Baitussalam atau sekitar 4.17% dari 48 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    8 Site di Kecamatan Banda Raya atau sekitar 13.79% dari 58 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Bandar Baru atau sekitar 15.63% dari 32 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Bandar Dua atau sekitar 14.71% dari 34 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Batee atau sekitar 5.56% dari 18 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Blang Bintang atau sekitar 13.04% dari 23 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Blangpidie atau sekitar 10.71% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    7 Site di Kecamatan Darul Imarah atau sekitar 8.75% dari 80 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Darul Kamal atau sekitar 11.11% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Darul Makmur atau sekitar 5.48% dari 73 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    7 Site di Kecamatan Darussalam atau sekitar 14.58% dari 48 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Gandapura atau sekitar 9.09% dari 33 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Geumpang atau sekitar 11.11% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Glumpang Tiga atau sekitar 16.67% dari 18 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Indrajaya atau sekitar 10.71% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Indrapuri atau sekitar 5.56% dari 36 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    11 Site di Kecamatan Ingin Jaya atau sekitar 16.92% dari 65 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Jangka atau sekitar 17.24% dari 29 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Jangka Buya atau sekitar 50% dari 2 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Jaya atau sekitar 3.57% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Jaya Baru atau sekitar 4.08% dari 49 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Jeumpa atau sekitar 5.71% dari 35 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Jeunieb atau sekitar 4.35% dari 23 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    7 Site di Kecamatan Johan Pahlawan atau sekitar 6.6% dari 106 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Juli atau sekitar 4.55% dari 44 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Kembang Tanjong atau sekitar 6.25% dari 16 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Keumala atau sekitar 11.11% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    6Site di Kecamatan Kota Juang atau sekitar 8.33% dari 72 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Krueng Barona Jaya atau sekitar 2.86% dari 35 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Krueng Sabee atau sekitar 7.89% dari 38 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Kuala atau sekitar 2.78% dari 36 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Kuala Batee atau sekitar 9.52% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Kuala Pesisir atau sekitar 7.69% dari 26 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    8 Site di Kecamatan Kuta Alam atau sekitar 6.67% dari 120 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Kuta Baro atau sekitar 14.29% dari 35 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Kuta Blang atau sekitar 11.54% dari 26 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Kuta Malaka atau sekitar 7.14% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Kuta Raja atau sekitar 8.33% dari 24 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Labuhan Haji Timur atau sekitar 8.33% dari 12 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Labuhanhaji atau sekitar 6.67% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Lhoknga atau sekitar 12% dari 25 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Lhoong atau sekitar 7.14% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    9Site di Kecamatan Lueng Bata atau sekitar 15.25% dari 59 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Makmur atau sekitar 17.65% dari 17 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Mane atau sekitar 10% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Manggeng atau sekitar 7.14% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Mesjid Raya atau sekitar 13.33% dari 30 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Meukek atau sekitar 4.76% dari 21 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1Site di Kecamatan Meurah Dua atau sekitar 6.25% dari 16 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Meuraxa atau sekitar 6.12% dari 49 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3Site di Kecamatan Meureubo atau sekitar 5.56% dari 54 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Mila atau sekitar 50% dari 2 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Muara Satu atau sekitar 1.82% dari 55 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Muara Tiga atau sekitar 5.26% dari 19 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Mutiara atau sekitar 16.67% dari 24 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Mutiara Timur atau sekitar 9.09% dari 33 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Pandrah atau sekitar 11.11% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Pante Ceureumen atau sekitar 6.67% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    8 Site di Kecamatan Peudada atau sekitar 25.81% dari 31 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Peukan Bada atau sekitar 5.71% dari 35 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    9 Site di Kecamatan Peusangan atau sekitar 14.52% dari 62 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Peusangan Selatan atau sekitar 8.7% dari 23 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Sakti atau sekitar 6.67% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Samadua atau sekitar 13.33% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Samalanga atau sekitar 6.45% dari 31 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Samatiga atau sekitar 10.53% dari 19 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Setia atau sekitar 11.11% dari 9 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Setia Bakti atau sekitar 11.11%dari 18 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    3 Site di Kecamatan Seulimeum atau sekitar 10.71% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Seunagan Timur atau sekitar 6.67% dari 15 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Seunuddon atau sekitar 3.85% dari 26 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Simpang Mamplam atau sekitar 18.52% dari 27 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Simpang Tiga atau sekitar 4.55% dari 22 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Sukamakmur atau sekitar 8%dari 25 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1Site di Kecamatan Susoh atau sekitar 4% dari 25 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    8 Site di Kecamatan Syiah Kuala atau sekitar 28.57% dari 28 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Tadu Raya atau sekitar 6.9% dari 29 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Tangse atau sekitar 10.81% dari 37 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Tapaktuan atau sekitar 5.71% dari 35 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Tiro/Truseb atau sekitar 14.29% dari 7 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Titeue atau sekitar 25% dari 4 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    4 Site di Kecamatan Trienggadeng atau sekitar 14.81% dari 27 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Tripa Makmur atau sekitar 10.53% dari 19 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    5 Site di Kecamatan Ulee Kareng atau sekitar 9.09% dari 55 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Ulim atau sekitar 7.14% dari 14 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    2 Site di Kecamatan Woyla atau sekitar 10% dari 20 total site eksisting di Kecamatan tersebut

    1 Site di Kecamatan Woyla Timur atau sekitar 10% dari 10 total site eksisting di Kecamatan tersebut.

    Site yang terdampak dan mengalami gangguan (down) disebabkan oleh terputusnya aliran listrik dari PLN dan gangguan transmisi.

    Saat ini, operator seluler sedang berupaya untuk memulihkan site yang terdampak akibat terputusnya aliran listrik dari PLN dengan menggunakan genset sebagai catu daya alternatif sampai aliran listrik kembali normal. Namun masih terkendala oleh akses jalan yang masih terkena dampak banjir sehingga menghambat mobilisasi genset ke lokasi.

    Operator seluler juga telah berupaya untuk memulihkan site yang down akibat gangguan transmisi dengan melakukan routing ke beberapa titik yang masih dapat terlayani dan saat ini dilakukan verifikasi untuk pengecekan lebih lanjut.

    Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital terus melakukan pemantauan kualitas layanan telekomunikasi pasca terjadinya banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh.

    Kementerian akan bekerja sama dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dan Pemerintah Daerah untuk menangani setiap gangguan telekomunikasi yang mungkin terjadi dan memastikan layanan telekomunikasi tetap berkualitas dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

  • Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026 Megapolitan 25 November 2025

    Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026 Megapolitan 25 November 2025

    Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Warga Kampung Bilik, RW 07 dan RW 08, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat sepakat mengosongkan hunian mereka usai Lebaran 2026 sebagai bagian dari rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) baru.
    Lurah Kamal Edy Sukarya menegaskan kabar bahwa warga harus pindah dalam dua minggu tidak benar.
    “Insyaallah mereka bersedia mengosongkan area tersebut sekitar seminggu setelah Idul Fitri atau kurang lebih tanggal 27 Maret 2026,” ujar Edy saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (25/11/2025).
    Meski membantah ultimatum dua minggu, Edy mengakui bahwa pada tahap awal sosialisasi sempat muncul usulan agar pengosongan dilakukan dalam waktu cepat.
    Usulan tersebut datang dari pemilik aset, yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut).
    “Karena kan mereka (Distamhut) yang punya lahan, nah mereka itu instruksinya awalnya memang ingin secepatnya dikosongkan, makanya itu awalnya muncul rencana seperti itu (pengosongan dalam dua minggu),” ucap Edy.
    Namun, masukan warga yang menilai rencana tersebut terlalu tergesa menjadi pertimbangan utama sehingga keputusan diputuskan bergeser ke 2026.
    “Tapi kan kita, saya dari Kelurahan, dari Kecamatan, juga akhirnya mencoba mendengarkan aspirasi masyarakat karena dia dekatnya sama saya sebagai warga saya,” jelasnya.
    Edy memastikan kesepakatan warga itu sudah final dan dapat dipertanggungjawabkan.
    “Itu sudah mereka sepakati dan mereka mengakui bahwasanya memang benar mereka salah satu warga yang mengakui menduduki atau tinggal di lahan SHP (Sertifikat Hak Pakai) 484 tersebut,” tambahnya.
    Saat ini kelurahan fokus melakukan inventarisasi untuk menentukan jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak rencana relokasi.
    Edy menyebut terdapat ratusan KK yang menempati lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
    “Ternyata di dalam inventarisir tersebut sementara terdapat 127 bangunan atau Kepala Keluarga. Kurang lebihnya 113 yang berpenduduk DKI. Sedangkan sisanya itu memang bukan berpenduduk DKI, ada yang dari Tangerang dan sebagainya,” ungkapnya.
    Warga ber-KTP DKI rencananya akan diarahkan ke rumah susun (rusun), meskipun penempatannya berada di bawah kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat.
    “Pemerintah sebenarnya menginginkan kalau mereka secepatnya didata. Untuk apa? Misalnya ada ketersediaan rumah susun yang lebih dekat, kan lebih baik. Walaupun nanti pindahnya nanti, tetap tanggal 27 Maret pasca Lebaran tersebut,” jelas Edy.
    Ia juga mengingatkan warga agar tidak menunda pendataan karena slot rusun terbatas dan peminat banyak.
    Menjawab permintaan warga agar ada perjanjian tertulis, Edy memastikan hal itu akan diakomodasi untuk menghindari penunggang isu.
    “Sebaiknya aspirasi itu (perjanjian tertulis) juga kita tangkap dalam bentuk mereka bersedia. Sehingga nantinya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
    “Jadi, kalau memang nanti orang-orang kita yang sudah kita data. Tidak ada lagi data tambahan berdasarkan memang kesepakatan bersama kita,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026 Megapolitan 25 November 2025

    127 KK di Kampung Bilik Terancam Digusur Imbas Pembangunan TPU Pegadungan Megapolitan 25 November 2025

    127 KK di Kampung Bilik Terancam Digusur Imbas Pembangunan TPU Pegadungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sebanyak 127 kartu keluarga (KK) di Kampung Bilik, RW 07 dan RW 08, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, terancam digusur imbas rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan.
    Lurah Kamal, Edy Sukarya, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan atau inventarisasi sementara, tercatat ada 127 KK yang menempati bangunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
    “Ternyata di dalam inventarisasi tersebut sementara terdapat 127 bangunan atau Kepala Keluarga yang menempati lokasi,” ujar Edy saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/11/2025).
    Dari jumlah total tersebut, Edy merinci bahwa tak semua penghuni merupakan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di DKI Jakarta.
    “Kurang lebihnya 113 KK yang berpenduduk DKI Jakarta. Sedangkan sisanya itu memang bukan berpenduduk DKI, ada yang dari Tangerang dan sebagainya,” ungkap Edy.
    Terkait nasib 127 KK yang terancam digusur, Pemprov DKI akan menyiapkan skema relokasi ke rumah susun.
    Namun, fasilitas relokasi ini diprioritaskan bagi warga yang memiliki administrasi kependudukan di DKI Jakarta.
    “Jadi mereka ini akan direlokasinya ke rumah susun. Makanya pemerintah sebenarnya menginginkan kalau mereka secepatnya didata. Untuk apa? Misalnya ada ketersediaan rumah susun yang lebih dekat, kan lebih baik,” kata Edy.
    Namun, Edy menekankan bahwa kewenangan penempatan dan ketersediaan unit rusun berada di tangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat.
    “Adapun masalah rusun adalah kewenangan dari Dinas Perumahan Jakarta Barat, dilihat dari ketersediaannya,” tambahnya.
    Edy pun berjanji akan memenuhi permintaan warga mengenai adanya perjanjian tertulis mengenai relokasi, sebelum eksekusi penggusuran.
    Menurutnya, adanya pendataan dan dokumen yang jelas juga dapat digunakan agar tidak ada pihak luar yang menunggangi isu ini di kemudian hari.
    “Sebaiknya aspirasi itu (perjanjian tertulis) juga kita tangkap dalam bentuk mereka bersedia. Sehingga nantinya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap dia.
    “Jadi, kalau memang nanti orang-orang kita yang sudah kita data. Tidak ada lagi data tambahan berdasarkan memang kesepakatan bersama kita,” pungkasnya.
    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusumah menegaskan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai
    TPU Pegadungan
    itu merupakan milik Pemprov DKI.
    “Ada bukti kepemilikannya itu milik Pemda, berdasarkan SHP (Sertifikat Hak Pakai) No. 484 Tahun 1991,” ucap Dirja saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.
    Dirja juga mengonfirmasi bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, bangunan di RW 07 dan RW 08 Kamal masuk ke dalam kategori bangunan liar.
    “Itu kan lahan milik Pemda, nah berdasarkan sosialisasi di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan kemarin, jadi yang ada di situ memang bangunan liar,” kata Dirja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kampung Bilik Bakal Jadi TPU, Warga Tolak Disebut "Liar" dan Minta Jaminan Nasib Megapolitan 25 November 2025

    Kampung Bilik Bakal Jadi TPU, Warga Tolak Disebut "Liar" dan Minta Jaminan Nasib Megapolitan 25 November 2025

    Kampung Bilik Bakal Jadi TPU, Warga Tolak Disebut “Liar” dan Minta Jaminan Nasib
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Rencana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat membangun lahan pemakaman (TPU) baru di kawasan Pegadungan dan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, menuai polemik dari warga sekitar.
    Keberatan warga muncul karena undangan sosialisasi dari pemerintah dinilai menyinggung dan menyebut mereka sebagai “penghuni liar”.
    Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusumah, menjelaskan rencana itu masih dalam tahap sosialisasi kepada warga.
    “Saat ini dalam tahap sosialisasi. Letaknya itu nanti di sebelah
    TPU Tegal Alur
    . Akses masuknya juga sama jalannya, di sebelah TPU Tegal Alur,” kata Dirja saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025).
    Dirja menambahkan, sosialisasi dilakukan karena banyaknya bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan yang merupakan aset Pemda DKI Jakarta.
    “Kurang lebih 65 hektar, tapi kan itu lahannya itu masih banyak bangunan-bangunan liar, jadi kami sosialisasikan dulu gitu untuk akan adanya TPU ini nanti ke warga-warga yang ada di sana,” ujarnya.
    Meski begitu, undangan sosialisasi memunculkan protes karena dinilai menyinggung status warga. Budi (46), salah satu warga RT 02 RW 07 yang tinggal di lokasi selama 25 tahun, menegaskan keberadaan warga diakui secara administratif, dibuktikan dengan KTP dan partisipasi dalam Pemilu.
    “Kami menolak dong (disebut liar). Nyoblos juga nyoblos. KTP pun sama, DPR RI, sampai ke Gubernur, sampai ke Presiden nih, punya hak pilih,” ujar Budi.
    Ia juga menyoroti adanya papan nomor rumah resmi dari RT dan RW di rumahnya.
    “Nah ini aja kan ada ini (nomor rumah), resmi, artinya kan kami terdata, enggak liar, enggak,” ucap Budi.
    Lusi (42), warga lainnya, juga merasa sakit hati saat menerima undangan dari kelurahan yang menuliskan “penghuni dan bangunan liar”.
    “Kemarin kan ada kami dapat (undangan) ini dari mereka, dari pihak tim lurah. Di undangannya itu mengatasnamakan penghuni dan bangunan liar. Itu yang saya tangkap. Sadis, kan?” kata Lusi.
    Akibat polemik tersebut, warga menunda penyerahan data kependudukan untuk pendataan warga terdampak. Budi menjelaskan, penyerahan data akan dianggap sebagai persetujuan untuk pindah, padahal belum ada kesepakatan resmi terkait relokasi.
    “Sementara ini kita masih menunda dulu penyerahan data warga. Menolak kan kalau bahasa mereka penolakan, kan, kita tunda. Sebelum adanya kejelasan tadi,” ungkap Budi.
    Warga menegaskan mendukung pembangunan TPU, tetapi meminta kepastian tertulis terkait hak mereka sebelum penggusuran dilakukan.
    “Kami sebagai warga negara, intinya kami siap mengikuti peraturan pemerintah. Tapi terkadang peraturan pemerintah itu kan apakah memang benar-benar berpihak kepada rakyat? Kalau masih ada nuansa yang belum jelas, sementara ini kita masih menolak, atau menunda,” ujar Budi.
    Namun, ia menyayangkan mekanisme sosialisasi yang dinilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru. Warga hanya menuntut adanya perjanjian tertulis yang akan menjamin hak-hak mereka sebelum eksekusi lahan dilakukan.
    Meskipun menolak penggusuran terburu-buru, warga memahami minimnya lahan makam di Jakarta Barat dan mendukung pembangunan TPU.
    “Kami juga mendukung setiap warga masyarakat yang ketika sudah meninggal itu perlu diurus, gitu, ya, dengan adanya pembangunan TPU. Ya, kita sepakat, kami mendukung itu,” jelas Budi.
    Namun, Budi menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan warga yang masih hidup.
    “Tapi alangkah baiknya juga nih warga juga yang masih punya nyawa nih harus diurus juga, diperhatikan juga. Harapannya, ya, kami minta solusi yang terbaik aja lah. Jangan cuma hanya sekadar wacana aja,” lanjutnya.
    Lusi menambahkan, lahan TPU Tegal Alur yang jaraknya sekitar 300 meter dari permukiman masih luas, sehingga penggusuran seharusnya tidak dilakukan terburu-buru.
    “Kalau genting kayaknya enggak. TPU Tegal Alur aja masih luas banget kan? Ya mending rapiin di sana kalau mau cepet, enggak usah buru-buru menggusur warga,” ujarnya.
    Budi juga menyoroti adanya dualisme kepemilikan lahan. Pemda mengklaim lahan seluas 65 hektar sebagai aset yang diserahkan oleh PT Duta Pertiwi, namun di lokasi terdapat plang yang menunjukkan lahan atas nama RH Soedirdjo seluas 300 hektar.
    “Jadi, kan masih ada dualisme yang belum jelas, ini memang sebenarnya tanah punya siapa?” ujar Budi.
    Pantauan
    Kompas.com
    menunjukkan dua plang kepemilikan lahan di area depan perkampungan.
    Satu berisi klaim individu atas nama RH Soedirdjo berdasarkan HGU No.1/Kamal, dan satu lagi berwarna hijau berisi informasi bahwa area tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta.
    “Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota,” tulis plang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026 Megapolitan 25 November 2025

    Warga Kampung Bilik Tak Tolak Penggusuran: Kami Siap Pindah Asal Ada Solusi Megapolitan 24 November 2025

    Warga Kampung Bilik Tak Tolak Penggusuran: Kami Siap Pindah Asal Ada Solusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Warga Kampung Bilik RW 07 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat mengaku tidak menolak penggusuran untuk pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU).
    Salah satu warga RT 02 RW 07, Budi (46) menyatakan siap pindah asalkan Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan solusi. 
    “Kita sebagai warga negara, intinya kita siap mengikuti peraturan pemerintah. Tapi terkadang peraturan pemerintah itu kan apakah memang benar-benar berpihak kepada rakyat? Kalau masih ada nuansa yang belum jelas, sementara ini kita masih menolak, atau menunda,” ujar Budi saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (24/11/2025).
    Budi menyayangkan mekanisme sosialisasi yang dinilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru. Akhirnya, warga sepakat untuk tidak menyerahkan data diri kepada tim kelurahan.
    “Jadi ya sekarang kalau nyerahin data jadi persetujuan kan, jadi itu penolakan kita lah, menurut saya itu terlalu terburu-buru, padahal buat relokasinya aja belum ada belum jelas,” ucapnya.
    Warga pun menuntut adanya perjanjian tertulis yang menjamin hak-hak mereka sebelum eksekusi lahan dilakukan.
    “Kita menyerahkan data itu belum siap untuk hari ini sebelum ada kejelasan. Tapi dengan ketentuan yang jelas, ada hitam di atas putihnya. Mekanismenya seperti apa, baru kita mau,” tegasnya.
    Kekhawatiran warga disebabkan adanya pernyataan yang tidak konsisten dalam rapat sosialisasi, Senin (17/11/2025).
    Menurutnya, awalnya Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sempat memberikan solusi relokasi ke rumah permukiman.
    Namun Pemkot Jakarta Barat malah mengarahkan untuk pindah ke rumah susun.
    “Awalnya itu ada Ibu Kepala Dinas yang menawarkan rumah pemukiman. Tapi saya mempertanyakan itu, tiba-tiba di-cut sama Pak Sekjen Wali Kota, diarahkan ke rumah susun (Rusun). Kesannya dipaksa,” ungkapnya.
    Karena ketidakjelasan itulah, warga memilih bertahan sampai mendapatkan solusi.
    “Kita mintanya ya solusinya tuh apa sih? Kita mau dipindahkan ke mana? Fokus kita ke sana sekarang ini,” sambungnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah memulai proses sosialisasi pembuatan lahan pemakaman baru di Pegadungan dan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat.
    Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membuka Taman Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan.
    Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusumah menyebut saat ini pihaknya masih dalam proses sosialisasi kepada warga.
    “Saat ini dalam tahap sosialisasi. Letaknya itu nanti di sebelah TPU Tegal Alur. Akses masuknya juga sama jalannya, di sebelah TPU Tegal Alur,” kata Dirja saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/11/2025).
    Sosialisasi digelar di Kantor Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (17/11/2025).
    Menurut Dirja, sosialisasi itu dilakukan karena banyaknya bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan yang merupakan aset Pemda DKI Jakarta.
    “Kurang lebih 65 hektar, tapi kan itu lahannya itu masih banyak bangunan-bangunan liar, jadi kami sosialisasikan dulu gitu untuk akan adanya TPU ini nanti ke warga-warga yang ada di sana,” kata Dirja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026 Megapolitan 25 November 2025

    Digusur demi Bangun Makam, Warga Kampung Bilik: Mayat Diurus, yang Hidup Jangan Ditelantarkan Megapolitan 24 November 2025

    Digusur demi Bangun Makam, Warga Kampung Bilik: Mayat Diurus, yang Hidup Jangan Ditelantarkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Rencana Pemerintah Kota Jakarta Barat menggusur permukiman warga di
    Kampung Bilik
    , Kamal, Kalideres, untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dinilai warga sebagai ironi.
    Di satu sisi, mereka memahami kebutuhan lahan pemakaman yang mendesak, tetapi di sisi lain mereka merasa hak tempat tinggal yang layak juga harus dipertimbangkan.
    Budi (46), tokoh warga RT 02 RW 07, mengaku memahami persoalan keterbatasan lahan makam di wilayah Jakarta Barat.
    “Kami juga mendukung setiap warga masyarakat yang ketika sudah meninggal itu perlu diurus, gitu, ya, dengan adanya pembangunan TPU. Ya, kami sepakat, kita mendukung itu,” ujar Budi saat ditemui di lokasi, Senin.
    Namun, menurut Budi, kebutuhan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran untuk menggusur warga tanpa solusi yang jelas. Pasalnya, kata Budi, mereka yang masih hidup juga membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk dihuni.
    “Tapi alangkah baiknya juga nih warga juga yang masih punya nyawa nih harus diurus juga, diperhatikan juga. Harapannya, ya, kami minta solusi yang terbaik aja lah. Jangan cuma hanya sekadar wacana aja,” lanjutnya.
    Warga lain, Lusi (42), mempertanyakan urgensi penggusuran permukiman di Kampung Bilik. Ia menilai lahan
    TPU Tegal Alur
    yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari tempat tinggalnya masih sangat luas.
    “Kalau genting kayaknya enggak. TPU Tegal Alur aja masih luas banget kan? Ya mending rapiin di sana kalau mau cepet, enggak usah buru-buru menggusur warga,” ujarnya.
    Lusi mengaku merasakan kejanggalan dalam rencana proyek tersebut yang dinilai terlalu terburu-buru.
    Di sisi lain, Budi menyoroti adanya dualisme klaim kepemilikan lahan yang membuat situasi semakin membingungkan warga.
    “Kalau Pemda klaimnya itu lahan 65 hektar ya, katanya itu diserahkan, serah terima dari PT Duta Pertiwi,” ujarnya.
    Namun, di lokasi yang sama terdapat plang klaim kepemilikan individu atas nama RH Soedirdjo seluas 300 hektar.
    “Jadi, kan masih ada dualisme yang belum jelas, ini memang sebenarnya tanah punya siapa?” kata Budi.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah memulai sosialisasi rencana pembukaan TPU baru di kawasan Pegadungan dan Kamal. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun
    TPU Pegadungan
    .
    Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusumah, mengatakan pihaknya masih berada dalam tahap sosialisasi.
    “Saat ini dalam tahap sosialisasi. Letaknya itu nanti di sebelah TPU Tegal Alur. Akses masuknya juga sama jalannya, di sebelah TPU Tegal Alur,” ujar Dirja saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025).
    Sosialisasi pertama digelar pada Senin (17/11/2025) di Kantor Kelurahan Kamal. Menurut Dirja, sosialisasi diperlukan karena banyak bangunan semi permanen berdiri di atas lahan aset Pemda DKI Jakarta.
    “Kurang lebih 65 hektar, tapi kan itu lahannya itu masih banyak bangunan-bangunan liar, jadi kami sosialisasikan dulu gitu untuk akan adanya TPU ini nanti ke warga-warga yang ada di sana,” kata Dirja.
    Namun, warga menolak keras pelabelan “penghuni liar” yang tertera dalam undangan sosialisasi. Budi, yang sudah tinggal 25 tahun di lokasi, menyayangkan narasi tersebut.
    “Kami nolak dong (disebut liar). Nyoblos juga nyoblos. KTP pun sama, DPR RI, sampai ke Gubernur, sampai ke Presiden nih, punya hak pilih,” ujarnya.
    Ia juga menunjukkan papan nomor rumah resmi dari RT dan RW di pintu rumahnya sebagai bukti bahwa keberadaan mereka diakui secara administratif.
    “Nah ini aja kan ada ini (nomor rumah), resmi, artinya kan kami terdata, enggak liar, enggak,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Tegaskan Mahasiswa Harus Jadi Agen Kebudayaan Digital

    Fadli Zon Tegaskan Mahasiswa Harus Jadi Agen Kebudayaan Digital

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, dalam rangkaian Gerakan Budaya Indonesia (GAYAIN) Aceh 2025. Dalam kesempatan itu, Fadli meneguhkan peran mahasiswa sebagai agen kebudayaan di era digital.

    Kuliah umum bertema ‘Merawat Kebhinekaan dan Memperkuat Ekosistem Kebudayaan di Era Digital’ itu menjadi bagian dari festival GAYAIN yang memadukan unsur budaya, kuliner, hingga keagamaan untuk mempromosikan kearifan lokal Aceh. Dalam sambutannya, Fadli menekankan pentingnya melestarikan kearifan lokal, termasuk budaya Aceh yang menurutnya memiliki riset ekstensif dan sarat nilai sejarah.

    “Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, adalah tempat akulturasi budaya yang sangat panjang. Ada banyak budaya Aceh yang terkenal, salah satunya Tari Saman yang diakui UNESCO pada 24 November 2011,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Ia juga menyoroti kekayaan budaya Aceh dari sisi material culture. Kemajuan peradaban Aceh salah satunya terlihat dari sisi numismatik.

    Fadli menambahkan, pengembangan ekosistem budaya nasional juga perlu memanfaatkan industri budaya dan kreatif, termasuk wisata museum. Ia mencontohkan model pendapatan museum besar dunia.

    “Di negara-negara maju, museum bisa menjadi sumber pemasukan, misalnya Museum of Modern Art (MoMA) di New York atau Museum Louvre di Paris. Sumber pemasukan museum-museum itu bukan hanya dari penjualan tiket, tapi 50% pendapatannya berasal dari penjualan merchandise. Ke depannya, kita bisa mengembangkan inovasi untuk memajukan industri budaya dan kreatif kita,” ujarnya.

    Di akhir sesi, Fadli berpesan agar mahasiswa menjadi agen kebudayaan di lingkungannya masing-masing, termasuk melalui media sosial.

    “Tantangan di zaman ini adalah bagaimana kita mempertahankan jati diri dan budaya bangsa di tengah globalisasi. Kita telah memasuki era digital yang membawa lompatan teknologi luar biasa. Untuk itu, saya berpesan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk terus menjadi agen kebudayaan dengan memanfaatkan teknologi,” kata Fadli.

    Sementara itu, Wakil Rektor III USK Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof Mustanir, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Kementerian Kebudayaan.

    “Aceh memiliki posisi istimewa dalam keberagaman sosial. Kita semua memahami bahwa sejak masa kesultanan, Aceh telah menjadi titik temu berbagai bangsa dan laboratorium kebudayaan yang memadukan nilai-nilai Islami, tradisi lokal, serta keterbukaan terhadap perubahan,” ungkapnya.

    Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua Fraksi Gerindra DPR Aceh Abdurrahman Ahmad, Kadisbudpar Aceh Dedy Yuswadi, serta Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Almuniza Kamal. Sementara dari Kementerian turut mendampingi sejumlah pejabat eselon.

    (akn/ega)