kab/kota: Kalibata

TRIBUNJAKARTA.COM  – Duduk perkara Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berhenti operasional.

Dapur MBG untuk kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan itu terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idulfitri 1446 Hijriah.

Dapur MBG itu tak beroperasi lantaran Ira Mesra Destiawati, mitra dapur MBG itu mengalami kerugian nyaris Rp 1 Miliar.

Bahkan, melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Ira mengaku  telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

Pihak yayasan MBN pun angkat bicara mengenai pelaporan tersebut.

Kronologi

Awalnya, Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan SPPG, mengungkapkan kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025.

Pihak Ira Mesra telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

“Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

“Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

DAPUR MBG KALIBATA – Suasana Dapur MBG Kalibata Jakarta Selatan yang kini telah berhenti beroperasi pada Selasa (15/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

“Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

“Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

“Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

“Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

Pihak Yayasan Bersuara

Dikutip dari Kompas, Penanggung Jawab Yayasan MBN Yunita membantah pihak Ira tidak dibayar. 

Yunita mengklaim telah membayarkan kewajiban kepada Ira. Yunita juga mengatakan pihaknya memiliki bukti dan saksi mengenai pembayaran itu.

”Banyak yang hubungi saya hari ini. Tanyakan kembali, mana bukti dari dia yang belum dibayar. Kami punya bukti lengkap semua, dan kami punya banyak saksi,” kata Yunita.

Sedangkan, Ira mengungkapan dirinya mitra dapur dari Yayasan MBN. 

Ira sejak awal tak ragu untuk terlibat menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, yakni program MBG.

”Saya berpikir, walaupun perjalanannya nanti tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini. Saya pun sejak hari pertama pelaksanaan, banyak bicara dengan SPPG karena saya ditunjuk SPPG sebagai kepala dapur. Awalnya, saya tidak tahu bahwa kepala dapur itu tanggung jawabnya sejauh apa,” kata Ira.

DAPUR MBG KALIBATA – Suasana Dapur MBG Kalibata Jakarta Selatan yang kini telah berhenti beroperasi pada Selasa (15/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

Salah satu bentuk tidak kooperatifnya SPPG, kata Ira, adalah tak ada respons serius dari pihak tersebut dalam menyelesaikan urusan administrasi keuangan. 

Akibatnya, Ira tidak paham kewajiban administrasi yang harus dia penuhi agar haknya dapat dibayar oleh SPPG.

”Jadi, antara yayasan dan SPPG mengatur sendiri pertanggungjawaban semua dokumen. Saya dituntut kirim invoice-invoice, tapi invoice-nya selalu salah. Jadi, yang benar itu seperti apa, saya enggak tahu,” tuturnya.

Diketahui, SPPG di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan memiliki luas 
dapur mencapai 500 meter persegi.

Dapur MBG ini dilengkapi peralatan memadai digunakan untuk memasak menu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Namun, seiring pelaksanaan program itu, terjadi persoalan teknis dan administratif yang membebani pihak dapur tanpa koordinasi yang jelas dari pelaksana lapangan.

Mitra Dapur MBG di Kalibata, Ira Mesra Destiawati menjelaskan, awalnya dirinya hanya berpikir untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, dalam pengadaan makan bergizi gratis.

“Jadi, saya berpikir perjalanannya nanti enggak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini,” ujar Ira, dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Wanita berhijab itu mengaku, dirinya ditunjuk menjadi kepala dapur SPPG di Kalibata, tetapi sejak awal tidak ada penjelasan rinci mengenai tanggung jawab sebagai kepala dapur. 

“Ya sudah, kami kemudian menyediakan makan sampai dengan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu ada 19 sekolah,” kata dia.

Dalam proses penyediaan makan bergizi gratis ini, ia sampai memikirkan penyediaan bahan pangan, proses pengolahan atau memasak hingga proses pendistribusian makanan.

Ira juga mendapat informasi terjadinya perubahan mendadak terkait harga dan porsi makanan. 

“Tiba-tiba di dalam perjalanan, ada perubahan harga. Awalnya semua anak mendapat jatah Rp15.000, tapi tiba-tiba dibedakan, anak PAUD hingga kelas 3 SD hanya Rp13.000, sementara kelas 4 hingga 6 tetap Rp15.000. Tapi kami tidak diberi tahu bahwa porsinya harus disesuaikan,” jelasnya.

Bila terjadi kekurangan, Ira mengaku bahwa dirinya serta staf dapur mendapatkan teguran keras.

“Saya tuh dihina secara fisik, dalam bentuk WA bahwa ‘Bu Ira tidak punya kompeten, tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang airnya. Kenapa larinya ke fisik,” tuturnya.

Masalah lain muncul saat pencairan dana. Ia menyebut pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ditransfer ke rekening yayasan tanpa penjelasan. 

“Kami baru tahu setelah menanyakan langsung. Yayasan mengakui uangnya sudah cair, tapi belum jelas perhitungannya. Kami diminta terus mengirim invoice, tapi tidak ada yang dianggap benar,” katanya.

“Saya merasa sangat dizalimi. Padahal saya sudah bekerja siang malam demi anak-anak bisa makan dengan layak. Saat test food, kami dipuji. Tapi setelah itu, kami malah diperlakukan semena-mena.”

Ia berharap BGN bisa mengevaluasi yayasan dan SPPG yang ditunjuk, serta memberikan perlindungan kepada mitra dapur. 

“Saya masih ingin terlibat dalam program ini karena kontraknya lima tahun. Tapi saya ingin ada keadilan dan perlindungan. Jangan sampai mitra seperti saya menjadi korban sistem yang tidak transparan.”

Ira juga berharap agar pihak BGN bersikap lebih peka terhadap pelaksanaan di lapangan. 

“Program ini sangat baik, sayang jika tidak dijalankan dengan hati dan tanggung jawab. Semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak.”

Analisa Pengamat

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan audit diperlukan agar persoalan kerugian Ira Mesra Destiawati dapat diungkap. 

Setidaknya Yayasan SPPG bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Ira Mesra Destiawati.

“Kasus tersebut juga sebagai evaluasi bagi BGN agar lebih terbuka dalam kerjasama dengan mitra. BGN harus dapat menjelaskan mekanisme kerjasama dengan mitra kepada masyarakat. Dengan penjelasan yang detail semua mitra akan mengetahui hak dan kewajibannya,” ucap Jamil, Rabu (16/4/2025).

Jamil mengatakan, jika hal itu dilakukan dengan benar, maka kasus seperti yang dialami Ira Mesra Destiawati tidak akan terjadi. 

“Untuk itu, BGN harus tegas dan lebih terbuka terkait kerjasama dengan mitra,” ucapnya.

(TribunJakarta.com/Kompas/Wartakotalive)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya