Xcloud.id

kab/kota: Kalibaru

  • ”Enggak Ada yang Bisa Penjarain Gue, Sekalipun Presiden”

    ”Enggak Ada yang Bisa Penjarain Gue, Sekalipun Presiden”

    GELORA.CO –  Arsin, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya dikenal dengan sikap percaya diri berlebihan, meskipun tengah diselidiki polisi terkait dugaan pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang.

    Keberadaan Arsin semakin misterius sejak kasus ini menjadi sorotan publik.

    Pada Rabu, 12 Februari 2025, Tribunnews.com mencoba melacak jejak Arsin di Desa Kohod, namun Kades yang dikenal sangat berkuasa ini bak hilang ditelan bumi.

    Kasus pagar laut yang semakin memanas membuat sekitar 400 warga Desa Kohod yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Arsin (Getar) kini berusaha menemukan pria yang bersikukuh mengatakan bahwa pagar laut itu dulunya sebuah empang.

    Pencarian dimulai dari Kantor Desa Kohod yang terletak di Jalan Kohod Kalibaru Km 2.

    Kantor Desa tersebut terletak di pinggir jalan raya yang hanya bisa dilalui dua mobil kecil. Terdapat plang nama Kantor Desa Kohod yang menempel di tembok depan lantai 2 bangunan berwarna hijau tersebut.

    Amatan Tribunnews.com, kantor desa itu tampak sepi aktivitas. Hanya ada petugas wanita yang mengenakan seragam putih laiknya petugas kelurahan dan dua pria berpakaian bebas.

    Namun, berdasarkan informasi yang didapat, kantor desa itu kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat.

    “Sebelumnya ada Pak Kades, tapi sekarang sudah keluar,” kata seorang petugas, tanpa menjelaskan ke mana Arsin pergi.

    Namun, keterangan itu berbanding terbalik dengan pengakuan seorang warga bernama Nisa (bukan nama asli) yang tinggal di dekat Kantor Desa Kohod itu. 

    Dia menyebut Arsin memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut menghebohkan publik.

    Tak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang besar dan mencolok tampak sepi, hanya dijaga oleh sejumlah pria besar yang disebut sebagai pasukan pengaman desa (paspamdes).

    Setiap orang yang mendekat, termasuk wartawan, langsung diawasi dengan tatapan tajam. Bahkan, penjaga warung di sekitar rumah Arsin mengaku tidak tahu apa-apa mengenai keberadaannya.

    Arsin dipandang bak seorang “raja” oleh para pendukungnya, namun sangat berbeda bagi warga yang menentangnya.

    Sejak menjabat pada 2021, Arsin dikenal sebagai sosok yang arogan dan tak segan memaksa warga untuk mengikuti perintahnya.

    Jika tidak diikuti, Arsin tak segan mengerahkan preman hingga tukang pukul.

    “Di mata warga Kohod, Arsin seperti monster. Apa pun yang dia bilang harus diikuti warga. Arogan,” kata Henri Kusuma, penasihat hukum warga korban pagar laut, kepada Tribunnnews.com.

    Saking arogannya, Arsin sangat percaya diri tidak akan bisa ditangkap oleh siapapun dalam kasus pagar laut ini.

    Hal itu juga dikatakan oleh Arsin dan para antek-anteknya saat menemui Henri dan tim beberapa waktu yang lalu.

    “Dia bilang sambil tangan sambil menepuk dada kiri, ‘Enggak ada yang bisa penjarain gue, sekalipun presiden.’ Itu yang dia katakan,” ujar Henri menirukan ucapan Arsin.

    Tidak hanya Arsin, para pengawalnya pun bersikap penuh percaya diri.

    “Bodyguard-nya bilang begitu juga, ‘Iris kuping gue kalau Arsin (bisa) ketangkap. Eh, jangan kuping deh, tapi leher aja, kalau kuping gue belum mati’. Itu kata paspamdesnya tuh,” kata Henri sembari menirukan ucapan anak buah Arsin.

    Sebelum masalah pagar laut ini muncul, Henri mengatakan dua orang suruhan Arsin sempat mendatanginya dan meminta agar masalah ini tidak dibawa lebih jauh, bahkan menawarkan ganti rugi tanah warga yang terdampak. ‘

    Namun, setelah laporan banyak yang masuk, Arsin dan sekretaris desanya, Ujang Karta, justru menghindar dan menolak bertemu.

    “Ketika saya ajak ketemu, mereka tidak mau. Kami sudah lapor ke banyak tempat. Saya bilang, sudah terlambat, sebentar lagi Arsin akan jadi tersangka,” tegas Henri.

    Hingga berita diturunkan, Tribunnews.com belum mendapatkan dan masih berusaha meminta tanggapan dari Arsin perihal pengakuan dari Henri Kusuma ini.

  • Masa Lalu Kades Kohod Dibongkar Warga, Ternyata Mantan Bank Keliling Hingga Buruh Tambak

    Masa Lalu Kades Kohod Dibongkar Warga, Ternyata Mantan Bank Keliling Hingga Buruh Tambak

    GELORA.CO – Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa Arsin bin Asip disebut-sebut sebagai bank keliling hingga buruh tambak, sebelum menjadi Kepala Desa Kohod.

    “Oh iya (sebagai bank keliling). Yang saya denger gitu dan saya dengar cerita dari teman-teman bahkan lebih dari itu ya. Dia sebagai kuli buruh tambak, segala macam ya,” ujar warga inisial AR kepada Disway.id, Kamis, 13 Februari 2025.

    Setelah menjadi bank keliling, kata AR, Arsin lalu menjadi pegawai desa dan juga sebagai makelar tanah. Hingga sekarang akhirnya menjadi Kepala Desa Kohod.

    “Mungkin karena keterbiasaan dia buruk, ya berlaku dia buruk terus. Sampai detik ini. Kalau dia punya perilaku baik, enggak ada salahnya lah. Dia datang kan, ‘saya menyerahkan diri’,” tuturnya.

    Menurut AR, keberanian Arsin bakal membela dirinya ketika memang itu tidak bersalah. Namun bukan berati dia pergi tanpa pesan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa.

    “Sehingga banyak orang yang dikorbankan. Jadi harapannya masyarakat itu, usut untas dari hulu hingga hilir. Dari si perancang, si pelaku, skenario dan lain sebagainya, pendana diusut. Itu baru kami puas,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang merasa sedikit lega usai Bareskrim Mabes Polri menggeledah Kantor Desa, Rumah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin dan Kediaman Sekretaris Desa (Sekdes) Ujang Karta.

    Warga mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja dari Bareskrim Polri. Pasalnya, paling tidak keluhan atau pernyataan yang mereka suarakan didengar.

    “Kami mengapresiasi dengan kinerjanya Bareskrim dan Bareskrim Polri bahwa dengan kesigapan mereka kami merasa lega,” ujar AR kepada Disway.id, Rabu, 12 Februari 2025.

    Meski sedikit lega, kata dia, para warga Kohod belum sepenuhnya puas. Sebab, kepuasaan mereka ada pada penanganan dari hulu ke hilir, sampai tersangka itu tertangkap.

    “Karena kalau memang tersangka dari hulu hingga hilir tidak kenanya akan menjamur lagi.Bahkan mungkin akan lebih sadis ceritanya nanti ya,” imbuhnya.

    Dengan adanya penggeledahan maupun sidak dari Kementerian ATR/BPN, Aman berharap, kegiatan itu dapat dijadikan barometer bahwa pemerintah sangat serius menangani polemik pagar laut.

    “Adanya sidak dari mabes Polri ini dijadikan satu barometer bahwa keseriusan pemerintah untuk mengurus kejahatan di Indonesia sudah mulai serius seperti itu,” harapnya.

    Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri melaukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Jalan Kalibaru Kohod, pada Senin malam, 10 Februari 2025.

    Berdasarkan pantauan Disway.id di lokasi, Senin, 10 Februari, pukul 19.56 WIB, Penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Kades Kohod. Nampak 10 pengawal berjaga di rumah milik Arsin.

    Sebelum melakukan penggeledahan, penyedik memanggil RT-RW setempat  untuk menyaksikan secara langsung.

    Selanjutnya, penyidik Bareskrim Polri menjelaskan soal tujuan dari kegiatannya hari ini.

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asib (dan) Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi, Senin, 10 Februari.

    Setelah itu penyidik meminta awak media menunggu di halaman. Lantaran hanya orang-orang yang berkepentingan yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah Kades Kohod di Kali Baru, Kabupaten Tangerang.

    Terlihat Mobil Honda Civic Turbo dengan pelat nomor B-412 SIN. Mobil Avanza berwana abu-abu dengan pelat dinas. Nampak sejumlah motor juga terpakir di halaman Rumah Kades Kohod tersebut.

  • Usai Diprotes Sopir Truk, Pelindo Bakal Tambah Toilet dan Ruang Tunggu di JICT Megapolitan 13 Februari 2025

    Usai Diprotes Sopir Truk, Pelindo Bakal Tambah Toilet dan Ruang Tunggu di JICT Megapolitan 13 Februari 2025

    Usai Diprotes Sopir Truk, Pelindo Bakal Tambah Toilet dan Ruang Tunggu di JICT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau
    Pelindo
    berjanji akan menambah toilet dan ruang tunggu yang layak di Jakarta International Container Terminal (JICT) usai didemo para sopir truk.
    Selain itu, Pelindo juga berjanji akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang dianggap masih kurang.
    “Secara masukan yang disampaikan khususnya perbaikan fasilitas yang ada,” ungkap Executive GM Pelindo Priok Adi Sugiri saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (13/2/2025).
    Saat mediasi, Pelindo berjanji toilet dan ruang tunggu yang layak akan tersedia paling lambat 21 Februari 2025.
    Penambahan toilet akan difokuskan di Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebab, di terminal ini lah yang minim fasilitas toilet dan banyak dikeluhkan sopir truk.
    Selain membangunan toilet, Pelindo juga akan memastikan ketersediaan airnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah sopir truk melakukan aksi unjuk rasa di depan New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (11/2/2025).
    Mereka mengeluh soal tak adanya fasilitas toilet dan kantin di dalam Pelabuhan Tanjung Priok.
    “Sudah gitu di dalam sana MCK atau toilet hampir tidak ada,” tutur Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) Nuratmo (45) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa.
    Di sisi lain, proses bongkar muat di pelabuhan ini berlangsung sangat lama dan membuat para sopir menunggu hingga puluhan jam.
    Selain tak ada toilet, fasilitas kantin di dalam pelabuhan juga disebut minim.
    “Kita nunggu puluhan jam tidak ada fasilitas toilet, tidak ada kantin, makanya beberapa di antara teman kita sampai ada yang sakit karena menunggu terlalu lama, perut lapar, sakit,” pungkas Nuratmo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunjungi Bogasari, BPJPH Beri Sertifikat Halal Buat 200 UKM di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru

    Kunjungi Bogasari, BPJPH Beri Sertifikat Halal Buat 200 UKM di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia Ahmad Haikal Hassan berkunjung ke pabrik tepung terigu nasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (12/02/2025).

    Kunjungan perdana ini untuk meninjau fasilitas produksi dan komitmen kehalalan Bogasari mulai dari awal proses produksi hingga produk akhir.

    Selain itu, BPJPH dan Bogasari juga membantu memberikan sertifikat halal bagi 200 usaha kecil dan menengah (UKM) di Kelurahan Kalibaru (Kecamatan Cilincing) serta Kelurahan Lagoa (Kecamatan Koja), Jakarta Utara.

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan mengapresiasi komitmen halal Bogasari yang tidak hanya diterapkan dalam usahanya sendiri, tetapi juga untuk para UKM yang menjadi pelanggan tepung terigu Bogasari.

    Ia berharap komitmen ini terus berlanjut dan tidak hanya mencakup 200 warung makan di sekitar pabrik, tetapi juga wilayah lainnya.

    Apalagi, masih banyak UKM makanan dan minuman di Indonesia yang belum tersertifikasi halal.

    Ia mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal sertifikasi halal dibandingkan dengan negara lain, termasuk beberapa negara Eropa yang telah menerapkan standar halal sejak puluhan tahun lalu.

    “Padahal, transaksi global produk halal pada Januari-Oktober tahun lalu mencapai lebih dari Rp 20.000 triliun. Dari jumlah itu, Indonesia hanya berkontribusi sekitar 600 triliun,” ucap Haikal Hassan.

    Menurut Haikal, hal itu karena para pengusaha Indonesia tidak tertib dalam sertifikasi halal.

    Belum lagi adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan sehingga membuat proses sertifikasi halal terkesan mahal.

    “Bukan berarti produk mereka tidak halal, tetapi tidak tertib dalam pengurusannya. Hal ini terjadi karena adanya oknum yang bermain sehingga prosesnya menjadi mahal,” ucapnya.

    “Hentikan praktik pungli dalam urusan halal, apalagi jika sampai ratusan juta. Itu sangat tidak etis karena dampaknya menurunkan produksi halal Indonesia,” katanya.

    Kepala Divisi Bogasari yang juga Direktur Indofood Franciscus Welirang yang akrab disapa Franky mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 200 UKM warung makan di Kelurahan Lagoa dan Kalibaru yang berpotensi untuk disertifikasi halal.

    Franky menambahkan, komitmen Bogasari dalam program sertifikasi halal UKM sudah berlangsung lama.

    Pada 2020 dan 2022, hampir 100 UKM telah dibantu sertifikasi halal oleh Bogasari, mulai dari awal proses hingga mendapatkan sertifikat.

    Sementara itu, pada 2023 dan 2024, sekitar 650 UKM se-Indonesia difasilitasi oleh Bogasari untuk mendapatkan sosialisasi halal dari WHCNU (World Halal Centre Nahdlatul Ulama).

    “Ini wujud komitmen kemitraan Bogasari untuk terus tumbuh bersama UKM. Kami menghargai serta berterima kasih kepada BPJPH atas kerja sama ini dalam sertifikasi halal UKM warung makan yang berada di wilayah binaan Bogasari,” ucap Franky.

    Adapun pemberian sertifikat halal ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) antara Divisi Bogasari dan BPJPH.

    Lurah Kalibaru Rusmin dan Lurah Lagoa Syaiful juga turut serta menandatangani MoU itu.

    “Sejak awal berdiri, Bogasari berada di antara dua kelurahan ini sehingga tidak hanya bertetangga, tapi sudah menjadi saudara terdekat,” pungkas Franky.

    Di acara yang sama, Ketua Sekretariat Halal Bogasari, Aryono Adityo memaparkan sertifikasi halal Bogasari sudah berlangsung sejak 1996.

    Saat ini, Bogasari secara nasional di empat pabriknya telah memiliki 63 Auditor Internal Halal dan 14 Penyelia Halal yang telah tersertifikasi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).

    Sertifikasi Halal Bogasari juga sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Food Safety.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • BPJPH Sambangi Pabrik Bogasari Milik Konglomerat Salim

    BPJPH Sambangi Pabrik Bogasari Milik Konglomerat Salim

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia mengunjungi pabrik tepung terigu nasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari Flour Mills, di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    BPJPH secara langsung fasilitas produksi dan komitmen kehalalan Bogasari, perusahaan milik konglomerat Anthoni Salim, mulai dari proses hingga produk akhir.

    Dalam acara tersebut, keduanya juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) terkait proses sertifikasi UKM makanan yang berada di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara.

    Khusus untuk wilayah kelurahan tempat pabrik Bogasari Jakarta beroperasi, dari hasil pendataan yang dilakukan ada sekitar 200 UKM warung makan di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Kalibaru yang berpotensi untuk disertifikasi halal dalam MoU yang ditandatangani Franciscus Welirang selaku Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari dan Ahmad Haikal Hassan  selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

    Di dalam MoU ini ikut menandatangani sebagai mengetahui dari pihak pemerintah yakni Lurah Lagoa Syaiful dan Lurah Kalibaru Rusmin

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hassan sangat menghargai komitmen halal Bogasari yang tidak hanya untuk usahanya sendiri, tetapi juga untuk para UKM yang merupakan pelanggan terigu Bogasari. 

    Dia berharap komitmen halal Bogasari ini terus berlanjut, bahkan tidak hanya 200 warung makan yang di sekitar pabrik tapi juga wilayah lainnya, apalagi masih banyak UKM makanan dan minuman di Indonesia yang belum tersertifikasi halal. 

    Haikal mengakui urusan halal Indonesia jauh terlambat dibanding negara lain. Negara Eropa jauh lebih dahulu, sudah puluhan tahun yang lalu dibanding Indonesia. Bahkan produksi halal Indonesia kalah dengan negara-negara kecil untuk produksi halal. 

    “Padahal produksi halal dunia transaksinya tahun lalu dari Januari sampai Oktober sekitar Rp20.000 triliun lebih, Dari produksi halal dunia itu, Indonesia hanya kebagian 600 triliun. Apa penyebabnya, karena para pengusaha Indonesia itu tidak tertib halal. Bukan tidak halal, tapi tidak tertib halal,” kata Haikal, dikutip Rabu (12/2/2025). 

    BPJPH teken MoU dengan BogasariPerbesar

    Dia menjelaskan penyebab pengusaha tidak tertib halal karena ada oknum yang bermain sehingga proses tarifnya jadi mahal. 

    “Bersihkan diri anda sebelum anda dibersihkan. Itu kata Bapak Presiden. Berhenti praktik-praktik pungli dalam urusan halal, apalagi sampai dibilang ratusan juta. Tega banget. Karena dampaknya jadi rendah produksi halal Indonesia. Berhenti praktik pungli dalam urusan sertifikasi halal,” kata Haikal. 

    Sementara itu, Welirang mengatakan sejak awal berdiri, Bogasari berada di antara 2 kelurahan ini sehingga tidak hanya bertetangga, tetapi sudah menjadi saudara terdekat. Beragam program Corporate Social Responsibility (CSR)  sudah dijalankan Bogasari selama puluhan tahun. 

    “Kali ini Bogasari ingin membantu memfasilitas sertifikasi halal para pelaku usaha warung makan sesuai dengan program halal Pemerintah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata lelaki yang akrab disapa Franky.

    Menurut Franky, seandainya setiap perusahaan atau industri di wilayah DKI Jakarta membantu proses sertifikasi halal para UKM di lingkungan kelurahan lokasi usahanya maka program sertifikasi halal UKM akan lebih cepat terselesaikan.

    Apalagi kalau program ini dilakukan para industri di seluruh Indonesia, semakin cepat penyelesaian halal UKM di Indonesia. 

    Franky menambahkan, komitmen Bogasari dalam program sertifikasi halal UKM sudah berlangsung lama. Bahkan pada 2020 dan 2022, hampir 100 UKM dibantu sertifikasi halal oleh Bogasari, dari awal proses sampai akhirnya mendapatkan sertifikat. Tahun 2023 dan 2024, sekitar 650 UKM se-Indonesia difasilitasi Bogasari untuk mendapatkan sosialisasi halal dari WHCNU (World Halal Nadhatul Ulama). 

    “Ini wujud komitmen kemitraan Bogasari untuk terus tumbuh bersama UKM. Dan kami menghargai serta berterima kasih kepada BPJPH terkait kerja sama untuk sertifikasi UKM warung makan yang berada di wilayah binaan Bogasari,” ucap Franky. 

    BPJPH memantau produksi tepung BogasariPerbesar

    Pada acara yang sama, Ketua Sekretariat  Halal Bogasari Aryono Adityo memaparkan, komitmen sertifikasi halal Bogasari sudah berlangsung sejak tahun 1996. Saat ini Bogasari secara nasional di 4 pabrik sudah memiliki Auditor Internal Halal sebanyak 63 orang dan 14 Penyelia Halal yang sudah tersertifikasi oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Sertifiikasi Halal Bogasari juga sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Food Safety. Ketua 

    Usai melakukan penandatanganan MoU, Kepala BPJPH dan tim didampingi Manajemen Bogasari antara lain Senior Vice President Manufacturing Bobby Aryanto, Vice President Human Resources Anwar dan perwakilan Tim Halal Bogasari melakukan kunjungan lapangan dengan menggunakan mobil golf car ke area pengemasan 25 dan 1 kg, dermaga kapal Bogasari, dan ke Bogasari Baking Center (BBC). 

  • Gelagat Istri Kades Kohod Arsin saat Diperiksa, Kini Suaminya Jadi Buronan, Rumah Digeledah Polisi

    Gelagat Istri Kades Kohod Arsin saat Diperiksa, Kini Suaminya Jadi Buronan, Rumah Digeledah Polisi

    TRIBUNJATIM.COM – Terekam bagaimana gelagat istri Arsin Bin Santip dan adiknya di tengah menghilangnya si kades usai disoroti.

    Pada Senin (10/2/2025) malam, Bareskrim Polri menggeledah rumah Arsin di Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 19.56 WIB hingga 23.00 WIB ini dipimpin oleh lima anggota Bareskrim Polri, satu anggota INAFIS Polres Metro Tangerang Kota, serta dua personel Binmas. Ketua RT dan RW setempat turut menyaksikan proses tersebut.

    Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang yang langsung dibawa ke Polsek Pakuhaji untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pemalsuan SHGB dan SHM di Desa Kohod.

    Selain rumah Arsin, kantor Kepala Desa Kohod juga digeledah pada malam yang sama. Dari kantor desa, polisi menyita beberapa barang, di antaranya komputer, stempel, serta dokumen yang diduga mencurigakan.

    Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan di Polsek Pakuhaji untuk penyelidikan lebih lanjut.

    Istri dan adik Arsin juga turut diperiksa oleh Bareskrim Polri di Kantor Polsek Pakuhaji, Senin malam.

    Keduanya diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam pemalsuan SHGB dan SHM di lahan pagar laut Tangerang.

    Berdasarkan pantauan Kompas.com seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa (11/2/2025), sekitar pukul 18.30 WIB, istri Arsin terlihat mengenakan gamis abu-abu bermotif kotak-kotak dan kerudung cokelat saat memasuki ruang pemeriksaan.

    Di hadapan mereka, seorang anggota Bareskrim menyodorkan berkas yang diduga sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Istri Arsin terlihat menandatangani dokumen tersebut.

    Kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, sementara warga Kohod menunggu kepastian hukum terhadap Arsin. 

    Sebanyak 400 warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, membentuk Gerakan Tangkap Arsin untuk mencari Kades Kohod, Arsin, yang menghilang setelah kasus pagar laut di pesisir utara Tangerang mencuat.

    Ketua gerakan tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menangkap Arsin, yang hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

    Bareskrim Polri saat menyampaikan maksud dan tujuan mereka sebelum menggeledah rumah Kepala Desa Kohod, Arsin. (Intan Afrida Rafni)

    “Tujuannya untuk antisipasi buronnya Arsin karena kami sudah tidak percaya dengan kinerja Arsin dan Enjang Karta sebagai Sekretaris Desa,” kata Aman kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/2/2025) malam.

    Aman juga menambahkan bahwa warga telah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, tetapi laporan mereka tidak mendapat tanggapan.

    Sementara itu, warga lainnya, Oman, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penegak hukum.

    Jika Arsin resmi ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), warga siap membantu pencariannya.

    Menurut Oman, warga Kohod merasa dirugikan oleh tindakan Arsin, terutama dugaan keterlibatannya dalam pemasangan pagar laut dan pemalsuan sertifikat tanah.

    Istri dan adik Kepala Desa Kohod, Arsin diperiksa Bareskrim Polri di Polsek Pakuhaji. (Intan Afrida Rafni)

    Sebelumnya, kekayaan Kades Kohod menjadi sorotan setelah kasus pagar laut di Tangerang ramai dibicarakan.

    Ramainya sorotan itu lantaran ketika dicek rumah Kades Kohod Arsin, terlihat adanya jejeran mobil mewah yang terparkir.

    Diketahui, sosok Arsin saat ini menjadi sorotan setelah rumahnya digeledah oleh polisi.

    Arsin namanya kerap dikaitkan dengan kasus pagar laut yang sebelumnya mencuat.

    Arsin disebut mendadak kaya semenjak jadi Kades.

    KONTROVERSI KADES KOHOD – (Kiri) Kepala Desa Kohod, Arsin, menghindari wawancara wartawan usai debat dengan Menteri ATR Nusron Wahid, Jumat (24/1/2025) dan Arsin saat meninjau area laut yang memiliki SHGB dan SHM, di Desa Kohod, kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025) (Kanan). (KOMPAS.com/Acep Nazmudin)

    Kuasa Hukum Kades Kohod Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin Bin Sanip, Yunihar buka suara terkait mobil mewah Jeep Rubicon yang dimiliki kliennya.  Mobil Rubicon dan mobil mewah lainnya milik Arsin itu sempat menjadi perhatian publik. 

    Atas hal itu, Yunihar tak membantah jika Arsin memiliki mobil Rubicon tersebut. Hanya saja kata dia, mobil itu tak dibeli Arsin secara cash melainkan kredit.

    “Sempat beredar di publik soal kekayaan pak Kades, tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Rubicon itu benar milik Kades Arsin, tapi untuk mendapatkannya, beliau dengan cara dicicil,” paparnya kepada wartawan di Kawasan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (11/2/2025).

    Yunihar juga mengatakan, mobil Jeep Rubicon itu hingga saat ini masih berstatus kredit dan masih dicicil oleh Kades Arsin. 

    “Itu masih kredit, dan sampai saat ini pun statusnya masih kredit, beliau (Arsin) masih mencicil hingga saat ini,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejak kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin menjadi perbincangan.

    Arsin kini dikenal sebagai kepala desa yang sukses, bahkan disebut-sebut punya mobil mewah sekelas Jeep Rubicon.

    Harta kekayaan Arsin kini menjadi pembahasan karena memiliki sejumlah kendaraan mewah yang harganya cukup fantastis, padahal Arsin hanyalah seorang Kepala Desa.

    Banyak spekulasi liar bermunculan jika kendaraan mewah yang dimiliki Arsin diduga didapat dari keberadaan pagar laut Tangerang yang memiliki SHGB dan SHM itu.

    Di garasi Arsin yang memiliki luas sekitar 6×6 meter persegi, juga terdapat mobil merek Honda Civic Vtec berwarna putih dengan nomor polisi B 412 SIN.

    Kini asal usul Jeep Rubicon milik Arsin pun dibongkar oleh seorang pekerja di rumah Arsin. Edi, menyebut Jeep Rubicon itu dibeli secara kredit oleh majikannya. 

    “Kalau Jeep Rubicon itu sepengetahuan saya beliau kredit bukan beli kontan,” ujar Edi. 

    Edi juga menyebut, Jeep Rubicon itu bukan mobil baru, melainkan dibeli dari tangan kedua. 

    “Kalau diberitakan oleh media itu kan mobilnya warna putih, padahal bukan, tapi warna hitam, dan itu tahunnya tua, barang seken, beliau kredit.” 

    “Kalau baru, tahu sendiri, harganya berapa mobil kayak begitu,” tambahnya. 

    Diketahui, Arsin memiliki Rubicon sejak awal-awal menjabat sebagai Kades pada 2021 lalu. 

    Namun, kini, Rubicon itu sudah tidak terlihat lagi di rumahnya sejak kasus pagar laut ini mencuat.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Sopir Truk Kontainer Gelar Unras di Cilincing, Tuntut Atasi Premanisme dan Mafia Pungli di Pelabuhan – Halaman all

    Sopir Truk Kontainer Gelar Unras di Cilincing, Tuntut Atasi Premanisme dan Mafia Pungli di Pelabuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) menggelar aksi turun ke jalan di Jalan Raya Ciilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (11/2/2025).

    Ada enam tuntutan yang disampaikan mereka, yaitu 

    Batalkan Kebijakan Gate Pass Pelabuhan yang memberatkan para sopir

    Pelayanan Bongkar Muat yang cepat, maksimal 1 jam dari Gate In

    Atasi kemacetan dengan cara lakukan penambahan Gate In di NPCT1, perbaiki sistem yang sering eror, sediakan kantong parkir gratis dalam Pelabuhan.

    Berikan keamanan bagi seluruh sopir dari premanisme jalanan

    Berikan pelayanan fasilitas (toilet, kantin, dan ruang tunggu untuk sopir/kernet serta pengguna jasa Pelabuhan lainnya

    Berantas mafia pungli di dalam Pelabuhan

    Titik unjuk rasa pertama digelar di depan New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing.

    Kemudian ke Pos 9, Polres Metro Jakarta Utara dan terakhir di Kantor Pelindo Tower.

    Demo yang digelar ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kemacetan parah di pelabuhan tersebut yang dinilai menghambat pekerjaan mereka.

    Para sopir juga menuntut Pelindo segera menangani kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik terminal utama, seperti New Priok Container Terminal One (NPCT1) hingga Jakarta International Container Terminal (JICT).

    Selain menggelar aksi di Pelindo, para sopir juga berencana mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk melaporkan dugaan praktik premanisme yang merugikan mereka.

    Sebagai bentuk protes, para sopir mogok bekerja dan berkumpul di NPCT1 pada pukul 09.00 WIB sebelum melakukan long march ke Mapolres Jakarta Utara dan Kantor Pelindo di Jalan Yos Sudarso.

    Aksi ini diharapkan dapat mendorong Pelindo serta pihak terkait untuk segera mencari solusi atas permasalahan tersebut.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuady mengatakan, pihaknya menerjunkan personel guna melakukan pengamanan terkait unjuk rasa itu.

    “Ada, kami mengamankan,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa.

    Kendati demikian, ia tak membeberkan jumlah personel pengamanan.

    Selain itu, pihaknya juga menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin).

    “Kami penempatan personel dan rekayasa lalin,” kata dia. 

  • Mobil Honda Civic Kades Desa Kohod Tunggak Pajak 4 Tahun – Page 3

    Mobil Honda Civic Kades Desa Kohod Tunggak Pajak 4 Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mobil Honda Civic dengan nomor polisi B 412 SIN milik Kades Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin diketahui menunggak pajak selama empat tahun.

    Informasi ini terungkap dari hasil penelusuran di laman Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. Terlihat, kendaraan tersebut menunggak pajak selama 4 tahun 7 bulan 6 hari dengan total tunggakan mencapai Rp 42.395.000.

    Adapun, rincian tunggakan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda PKB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pokok, Opsen PKB denda, sumbangan wajib dana pokok, sumbangan wajib dana denda, serta biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK).

    Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, membenarkan bahwa kendaraan tersebut terdaftar secara resmi dan nomor polisi B 412 SIN tidak palsu.

    “Kalau dicek di data manajemen nopol ada, dilihat dari data sesuai nama dan jenis kendaraan,” singkat dia kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

    Mobil sedan itu menjadi sorotan saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah rumah Arsin di Jalan Kalibaru Kohod, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Senin (10/2/2025) malam.

     

  • Polri Uji Bukti yang Didapat dari Penggeledahan Rumah Kades Kohod soal Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Polri Uji Bukti yang Didapat dari Penggeledahan Rumah Kades Kohod soal Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri sudah memeriksa hingga menggeledah rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM dalam polemik pagar laut Tangerang.

    Hingga kini, belum diketahui bukti apa saja yang berhasil didapat dari penggeledahan tersebut.

    “Penggeledahan benar kemarin sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, dalam hal ini oleh Tipidum Bareskrim Polri. Ada di kediaman Kepala Desa Kohod dan kantor kades. Apa-apa yang ditemukan tentu sudah disampaikan oleh Dirtipidum,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

    Trunoyudo menyatakan bahwa nantinya, bukti yang diperoleh akan diuji secara ilmiah oleh penyidik.

    “Alat bukti ini akan dilakukan uji secara scientific investigation, melibatkan tim teknis dan pakar ahli melalui forensik sehingga hasilnya dari mulai yang konvensional administratif sampai dengan secara ilmiah ini akan dipadukan, sehingga hasilnya tentu bisa dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan yang lebih profesional,” sambungnya.

    Rumah Arsin Digeledah

    Dikutip dari Wartakotalive.com, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, di Jalan Kalibaru Kohod.

    Penggeledahan dilakukan pada Senin malam, 10 Februari 2025.

    Sejumlah penyidik Bareskrim Polri mulai mendatangi rumah Kades Kohod sekitar pukul 19.56 WIB.

    Tampak ada sekitar 10 orang jaro atau pengawal yang ditugaskan untuk berjaga di rumah Arsin.

    Selain itu, terlihat pula mobil Honda Civic berwarna putih dengan pelat nomor B-412 SIN.

    Kemudian ada juga mobil Avanza berwarna abu-abu dengan pelat dinas.

    Sejumlah motor juga tampak terparkir di halaman rumah Kades Kohod tersebut.

    Sebelum melakukan penggeledahan, para penyidik mengundang RT-RW setempat untuk menyaksikan secara langsung.

    Selanjutnya, penyidik Bareskrim Polri menjelaskan tujuan dari kegiatan mereka.

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asip, dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi, Senin, 10 Februari.

    Tak hanya di kantor desa, tim Bareskrim juga melakukan penggeledahan di rumah Sekretaris Desa dan Kepala Desa Kohod.

    Kasus Naik ke Penyidikan

    Pihak kepolisian telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus pemalsuan surat-surat tersebut, sehingga status kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan.

    Kasus ini didasari adanya laporan tipe A dengan terlapor berinisial AR dan kawan-kawan.

    “Dari hasil gelar perkara ditemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik. Selanjutnya, kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” ujar pejabat terkait di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Penyidik telah memeriksa lima saksi sebelum dilaksanakan gelar perkara, yakni satu orang dari kantor jasa surveyor berlisensi, Raden Lukman, 2 orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
    Satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan satu orang dari Bappeda Kabupaten Tangerang.

    Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan secara saintifik terhadap 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

    “Kita akan mengecek (SHGB dan SHM) ke laboratorium forensik terlebih dahulu,” ucapnya.

    Hingga kini, pihak kepolisian belum mengungkap siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan ini, karena masih dalam tahap awal penyidikan.

    “Kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah, tetapi pada prinsipnya, kita sudah mempersiapkan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

    Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa sejak 10 Januari 2025 telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penugasan oleh Direktorat Dittipidum Bareskrim Polri.

    “Langkah-langkah fase penyelidikan terus berlangsung. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Dirtipidum bahwa akan dilakukan gelar perkara,” imbuhnya.

    Trunoyudo meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses penyelidikan yang tengah berlangsung.

    “Harapan kita, nanti akan disampaikan hasilnya setelah apa yang sudah dilakukan pada fase penyelidikan ini,” tuturnya.

     
     

  • Lagi, Arsin Kades Kohod ‘Hilang’ saat Rumahnya Digeledah Bareskrim Polri, Kuasa Hukum Masih Mencari

    Lagi, Arsin Kades Kohod ‘Hilang’ saat Rumahnya Digeledah Bareskrim Polri, Kuasa Hukum Masih Mencari

    GELORA.CO  – Lagi-lagi Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip, tak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri menggeledah rumahnya, Senin (10/2/2025) malam.

    Penggeledahan tersebut terkait kasus pemalsuan surat izin Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang, Banten.

    Saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades, serta Ketua RT dan RW setempat.

    Bareskrim Polri mengatakan penggeledahan itu telah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asip,” kata seorang penyidik Bareskrim Polri, Senin, dikutip dari TribunTangerang.com.

    Terkait keberadaan kliennya, Kuasa Hukum Arsin, Yunihar, mengaku tidak tahu.

    Bahkan, Yunihar blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin.

    Ia menduga Arsin tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan terjadi.

    “Untuk saat ini kami memang belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga,” jelas Yunihar di Mapolsek Pakuhaji, Selasa (11/2/2025).

    “Kami juga sedang mencari tahu di mana posisi beliau. Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar,” imbuhnya.

    Diketahui, Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan Arsin diperiksa sebagai saksi.

    “Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya, Senin.

    Meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang, Djuhandhani enggan menerka-nerka apakah Kades Kohod itu bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.

    Ia menjelaskan, apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka, baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti.

    “Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan, apakah ini (Arsin) patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” jelas Djuhandhani.

    Selain Arsin, sang istri juga turut diperiksa. Istri Arsin diperiksa di Polsek Pakuhaji, Senin malam.

    Istri Arsin tak sendiri, adik iparnya juga turut menjalani pemeriksaan.

    Terlihat keduanya menandatangani sebuah berkas diduga Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin SHGB dan SHM.

    Puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai warga setempat, instansi terkait, hingga saksi ahli.

    ‘Hilang’ sejak Viral usai Debat dengan Menteri ATR/BPN

    Keberadaan Arsin bin Asip masih menjadi teka-teki sebab tak lagi terlihat setelah sosoknya viral, pasca-debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

    Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut perairan Tangerang, yang disebutkan Arsin dulunya adalah empang.

    Setelah kasus pagar laut mencuat dan Arsin menjadi sorotan, warga Desa Kohod mengaku sang Kades jarang terlihat.

    Dilansir Kompas.com, kantor Desa Kohod tempat Arsin bekerja terlihat tutup pada Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya itu, rumah Arsin yang hanya berjarak satu kilometer dari kantor Desa Kohod juga tampak kosong.

    Rumah yang berada di pinggir Jalan Kalibaru itu terlihat mencolok sebab berukuran lebih besar dibandingkan dengan tetangganya.

    Di garasi Arsin “hanya” ada sebuah mobil Honda Civic Vtec berpelat nomor B 412 SIN yang ketika dibaca membentuk nama sang Kades.

    Selain mobil tersebut, ada empat sepeda motor yang terparkir di garasi Arsin.

    Sementara itu, di depan garasi, terparkir mobil dinas Xenia berwarna silver berpelat B 1056 JON.

    Dua warga yang berada di teras rumah Arsin, mengaku tidak tahu keberadaan sang Kades.

    Keduanya mengaku hanya menumpang bermain catur di rumah Arsin.

    “Tidak tahu, saya hanya numpang main catur,” kata satu dari dua warga itu, Selasa.

    Warga Desa Kohod lainnya, Obos, mengungkapkan Arsin hanya terlihat saat Nusron Wahid berkunjung pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Meski demikian, Obos menyebut kehadiran Arsin kala itu tidak diundang.

    Setelahnya, lanjut Obos, Arsin tidak lagi terlihat di lapangan atau bertemu secara langsung dengan warga