Xcloud.id

kab/kota: Kairo

  • Tertunda Keluar, Tim Relawan MER-C Tertahan di Rafah

    Tertunda Keluar, Tim Relawan MER-C Tertahan di Rafah

    Jakarta –

    Tertunda keluar akibat serangan darat Israel pekan lalu, belasan anggota tim relawan Emergency Medical Team (EMT) MER-C Indonesia saat ini masih di Rafah, Gaza Selatan. Mereka semestinya bertukar masa dinas dengan tim MER-C berikutnya yang telah menunggu untuk masuk ke Gaza dari Kairo, Mesir.

    “Kami tidak bisa keluar dan tim dari Kairo juga belum bisa masuk,” ujar bidan dan perawat Ita Muswita yang bertugas di Rafah.

    “Sementara itu sejak pertama datang bulan lalu saya tugas di RS El Hilal El Mirati, tapi kini sudah zona merah. Jadi tak boleh masuk lagi ke sana. Di sana saya membantu persalinan dan juga korban luka,” paparnya.

    Tim Mer-C terdiri dari dokter spesialis bedah orthopedi, dokter layanan primer dan perawat. Tim MER-C bertugas bersama Tim EMT dari Mercy Malaysia membantu tenaga medis lokal memberikan pertolongan kepada para korban serangan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ditugaskan ke RS lain

    Para EMT MER-C kini diarahkan oleh badan kesehatan dunia WHO untuk bertugas di Rumah Sakit Al Kuwaiti. Selain di RS Kuwaiti, relawan EMT MER-C lainnya, yaitu dua perawat juga masih bertugas di klinik Tal Al-Sultan Primary Health Care Center.

    Sementara itu, RS An Najjar yang biasa menjadi lokasi tugas TIM EMT MER-C, saat ini juga sudah berhenti beroperasi.

    Tetap bekerja

    Sejauh ini tim MER-C masih dalam kondisi aman dan melanjutkan tugas layanan mereka. “Kami bisa bantu mereka sebelum border (perbatasan) dibuka. Doakan kami tetap istiqomah dalam tugas,” tutur Ita.

    Saat ini tersisa 12 relawan MER-C di Gaza. Hari pekan lalu, aktivitas medis relawan MER-C sempat dihentikan karena meningginya ketegangan di Rafah. Hal ini juga mengakibatkan pergerakan masuk dan keluar Gaza untuk semua Tim EMT di bawah koordinasi WHO teritunda, termasuk Tim EMT MER-C.

    (Sumber rilis MER-C, wawancara dengan para relawan MER-C di Rafah)

    Lihat Video ‘Jalanan Rafah Kosong Setelah Penduduk Gaza Tinggalkan Kota’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Jerusalem –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang berdiskusi dengan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA, Bill Burns, membahas “kemungkinan” penangguhan operasi militer di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, dengan imbalan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), diskusi itu dilakukan saat Burns sedang melakukan kunjungan sebagai bagian dari upaya terbaru Washington untuk mewujudkan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Direktur CIA itu diketahui turut terlibat dalam upaya mediasi dalam perang Israel-Hamas.

    Diskusi yang dilakukan oleh Netanyahu dan Burns digelar saat keduanya bertemu di Yerusalem pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Keduanya membahas kemungkinan Israel menangguhkan operasi di Rafah dengan imbalan pembebasan sandera,” ungkap seorang pejabat Israel, yang tidak ingin disebut namanya, saat berbicara kepada AFP.

    Israel menentang keberatan yang disampaikan AS dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi. Perlintasan perbatasan itu menjadi saluran utama bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Penyerbuan militer Israel ke Rafah bagian timur itu terjadi setelah Hamas mengumumkan pada Senin (6/5) waktu setempat bahwa mereka menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan mediator Mesir dan Qatar.

    Tel Aviv dalam tanggapannya menyebut proposal yang disetujui Hamas “sangat jauh” dari apa yang disetujui oleh para perunding sebelumnya.

    Kendali demikian, perundingan gencatan senjata terus berlanjut di Kairo, Mesir. Laporan media terkait pemerintah Mesir menyebut perundingan kembali digelar pada Rabu (8/5) waktu setempat “dengan kehadiran semua pihak”.

    AS yang merupakan sekutu dekat dan pemasok bantuan militer utama Israel, mengonfirmasi bahwa perundingan sedang berlangsung.

    “Perundingan sedang berlangsung. Penilaian mendalam terhadap posisi kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka seharusnya mampu mengatasi… kesenjangan yang ada, jadi kami akan terus mendukung proses tersebut,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, kepada wartawan setempat.

    Sementara Hamas memperingatkan bahwa perundingan yang sedang berlangsung itu akan menjadi “kesempatan terakhir” bagi Israel untuk menyelamatkan sekitar 128 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Gaza City –

    Perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, Mesir. Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Cameron mengungkapkan Hamas ditawari gencatan senjata 40 hari dan pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera tersisa.

    Delegasi Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo dan kembali ke Qatar, yang menjadi markas biro politik mereka, untuk membahas tawaran gencatan senjata terbaru dan mengambil keputusan. Hamas menyatakan akan memberikan respons atas tawaran itu sesegera mungkin.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), Cameron mengungkapkan isi proposal gencatan senjata terbaru antara Hamas dan Israel itu saat berbicara dalam panel terakhir pertemuan khusus Forum Ekonomi (WEF) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Disebutkan Cameron bahwa Hamas telah ditawari “gencatan senjata berkelanjutan selama 40 hari, pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera”. Cameron menyebut tawaran itu sebagai “tawaran yang murah hati”.

    Cameron mengharapkan Hamas menerima tawaran yang diberikan kepada mereka.

    Namun demikian, Cameron dalam pernyataannya pada forum WEF juga menyampaikan keraguan bahwa solusi politik akan segera tercapai jika kepemimpinan Hamas dan mereka yang ada di balik serangan 7 Oktober tidak segera meninggalkan Jalur Gaza.

    “Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober harus meninggalkan Gaza dan infrastruktur teroris harus dibongkar,” cetus Cameron, sembari menyerukan agar semua sandera harus dibebaskan.

    Setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, lebih dari 250 orang diculik dan disandera di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera di antaranya dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November lalu, diperkirakan saat ini masih ada lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Menatap ke depan, Cameron menambahkan bahwa setelah pertempuran di Jalur Gaza dihentikan, menjadi penting untuk memberlakukan gencatan senjata permanen dan mengakhiri perang melalui proses politik.

    Dia menilai bahwa berinvestasi pada Otoritas Palestina, dan memastikan berdirinya negara Palestina yang aman berdampingan dengan Israel yang juga aman, sangatlah penting.

    “Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, kecuali Anda mengatasi pertanyaan soal masa depan rakyat Palestina,” sebut Cameron. “Hamas tidak mendukung solusi dua negara, mereka mendukung solusi tanpa adanya Israel,” imbuhnya.

    Dua unsur penting dalam hubungan Israel dan Palestina yang stabil, menurut Cameron, adalah “sebuah negara bagi rakyat Palestina yang memberikan mereka martabat kenegaraan dan menjamin keamanan Israel”.

    “Saya pikir itu sangat penting, karena jika tidak, masalah hanya akan terulang kembali dengan cara yang berbeda,” ucapnya.

    Delegasi Hamas Tinggalkan Perundingan di Mesir, Janjikan Respons Segera

    Seorang sumber Hamas, yang memahami proses perundingan yang berlangsung, menuturkan kepada AFP bahwa delegasi Hamas telah meninggalkan Mesir usai terlibat perundingan gencatan senjata, dan kembali ke Qatar.

    “Untuk membahas gagasan dan proposal (gencatan senjata) tersebut… dan kami ingin meresponsnya secepat mungkin,” ucap sumber Hamas tersebut.

    Menurut beberapa sumber Mesir, yang dikutip media Al-Qahera News yang terkait badan intelijen Kairo, delegasi Hamas akan “kembali dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata”.

    Selama berbulan-bulan, tiga negara yang menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata — Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) — berupaya menengahi kesepakatan terbaru antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata sebelumnya hanya berlangsung selama satu minggu di Jalur Gaza pada November tahun lalu. Sekitar 80 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, ditukar dengan 240 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel.

    Diplomasi yang digencarkan dalam beberapa hari terakhir tampaknya memberikan dorongan baru untuk terwujudnya gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dalam pernyataan terpisah, mengharapkan Hamas akan menerima tawaran gencatan senjata terbaru. Dia menyebut tawaran terbaru itu “luar biasa, luar biasa murah hari dari pihak Israel”.

    Blinken menyerukan Hamas untuk “memutuskan dengan cepat”. “Saya berharap mereka akan mengambil keputusan yang tepat,” ucap Blinken saat berbicara dalam forum WEF di Riyadh.

    Sementara Menlu Mesir Sameh Shoukry, yang juga menghadiri forum WEF, menyebut “proposal itu telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak”. “Kami penuh harapan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Kunjungi Jeddah, Bahas Gencatan Senjata Gaza dengan Menlu Saudi

    Menlu AS Kunjungi Jeddah, Bahas Gencatan Senjata Gaza dengan Menlu Saudi

    Jeddah –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken untuk ke sekian kalinya mengunjungi Arab Saudi. Dalam kunjungannya ke Jeddah, Blinken bertemu Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan untuk membahas upaya melindungi warga sipil di Jalur Gaza dengan mewujudkan gencatan senjata terbaru.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/3/2024), Blinken mendarat di Jeddah pada Rabu (20/3) waktu setempat dalam tur Timur Tengah yang diperluas hingga mencakup Israel. Dia bertemu Pangeran Faisal sebelum melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

    Diungkapkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, bahwa Blinken dan Pangeran Faisal membahas “kebutuhan mendesak untuk melindungi seluruh warga sipil di Gaza dan segera meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan”.

    “Blinken menekankan pentingnya melanjutkan koordinasi yang erat dengan mitra regional dan internasional dalam menyelesaikan konflik di Gaza dan mempersiapkan fase pasca-konflik,” sebut Miller.

    Saudi menandai perhentian pertama dalam rangkaian kunjungan keenam yang dilakukan Blinken ke kawasan Timur Tengah sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Dia dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan ke Mesir pada Kamis (21/3) waktu setempat. Kairo selama ini terlibat dalam upaya mediasi untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Dari Kairo, Blinken akan kembali mengunjungi Israel dalam kunjungan yang sebelumnya tidak dijadwalkan di tengah ketegangan hubungan antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Disebutkan Miller bahwa Blinken nantinya akan berdiskusi dengan para pejabat Tel Aviv mengenai “negosiasi yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan semua sandera” yang masih ditahan di Jalur Gaza dan upaya meningkatkan penyaluran bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    “Juga akan membahas perlunya memastikan kekalahan Hamas, termasuk di Rafah, dengan cara yang melindungi penduduk sipil… dan meningkatkan keamanan Israel secara keseluruhan,” sebut Miller.

    Washington telah mendukung Tel Aviv dengan bantuan militer senilai miliaran dolar Amerika sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober tahun lalu, setelah Hamas melancarkan serangan mematikan yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Rentetan serangan yang dilancarkan militer Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas itu memicu kehancuran dan banyak kematian. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 31.923 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan-serangan Israel.

    Banyaknya korban jiwa membuat AS semakin frustrasi dengan kegagalan Israel, sekutunya, dalam mengurangi kematian warga sipil atau membiarkan bantuan penting masuk ke Jalur Gaza.

    Hal lainnya yang menjadi perhatian utama Washington adalah nasib kota Rafah di ujung selatan Jalur Gaza. Biden telah menekan Netanyahu untuk membatalkan rencana operasi darat sekala penuh ke Rafah, yang menadi tempat berlindung bagi sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina yang menghindari gempuran Israel.

    Namun Netanyahu menolak permintaan Biden dan menegaskan bahwa Israel akan tetap melancarkan serangan darat ke Rafah, untuk memusnahkan batalion Hamas yang bersembunyi di sana.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Semakin Banyak Non-Muslim yang Mengikuti Ramadan?

    Mengapa Semakin Banyak Non-Muslim yang Mengikuti Ramadan?

    Jakarta –

    Ini mungkin terdengar aneh dikatakan oleh seorang muslim yang taat, tapi Kholoud Khardoum, seorang pria berusia 53 tahun yang tinggal di Irak, jelas-jelas mengatakan hal ini.

    “Tidak semua hal tentang Ramadan adalah soal agama,” kata seorang penulis yang tinggal di Baghdad ini. “Ramadan juga tentang suasana dan tradisi berkumpulnya orang-orang.”

    Kholoud mengatakan kepada DW bahwa Irak adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi di daerah-daerah tempat komunitas-komunitas agama yang berbeda hidup bersama, maka orang akan sering menemukan non-muslim ikut serta dalam perayaan-perayaan di sekitar hari raya Ramadan.

    Khususnya “iftar”, yakni buka puasa yang terjadi saat matahari terbenam, yang sering dijadikan momen berkumpulnya teman dan keluarga untuk berbuka puasa.

    “Kadang-kadang umat Kristen membuat makanan penutup dan mengirimkannya kepada tetangga mereka yang beragama Islam,” kata Khardoum. “Kadang-kadang umat Muslim mengirim makanan. Atau mereka semua berpuasa bersama. Sungguh menyenangkan untuk berbagi hal-hal seperti ini,” katanya.

    Ada banyak cerita serupa di tempat lain di Timur Tengah. “Salah satu teman tertua dan terdekat saya adalah seorang muslim, jadi kami berbagi beberapa kebiasaan,” kata seorang perempuan Mesir, Um Amir.

    “Misalnya, saya akan berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, lalu berbuka puasa bersama keluarganya,” ujar perempuan berusia 50 tahun, yang tinggal di Assiut, sebuah kota di selatan Kairo tersebut.

    Lebih banyak non-muslim ikut Ramadan di Barat?

    Mengingat ketiga perempuan ini tinggal di negara-negara mayoritas muslim, pengalaman mereka tidak akan mengejutkan bagi orang-orang yang tinggal di sana. Ini ibarat sama sulitnya bagi muslim untuk menghindari perayaan Natal di Eropa atau Amerika Utara.

    Namun, Ramadan juga secara bertahap menjadi hari libur yang terkenal di negara-negara mayoritas Kristen.

    Tahun lalu, London menjadi kota besar pertama di Eropa yang menghiasi jalan utama dengan lampu-lampu Ramadan. Tahun ini, Frankfurt am Main mengikuti jejak London dengan menjadi kota besar pertama di Jerman yang memasang lampu-lampu Ramadan.

    Di Austria, lebih dari 1.000 orang berkumpul untuk “buka puasa bersama” di negara bagian Carinthia. Ini adalah acara bagi semua masyarakat untuk berbuka puasa dan makan bersama, meskipun mereka bukan muslim dan tidak berpuasa.

    Penyelenggara mengatakan bahwa acara ini menarik lebih banyak orang setiap tahunnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta kepada surat kabar regional Kleine Zeitung, “Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak non-muslim di sini.”

    Ramadan yang lebih dikenal sekarang “juga sangat berkaitan dengan peningkatan pengakuan politik dan kesetaraan bagi umat Islam di ruang publik,” ujar Farid Hafez, seorang peneliti senior di Bridge Initiative, sebuah proyek yang menyelidiki Islamofobia yang berbasis di Universitas Georgetown, Washington.

    Dampak komersial dari Ramadan juga membuat informasi tentang bulan suci umat Islam ini semakin berkembang. Rata-rata umat muslim membelanjakan lebih banyak uang selama Ramadan untuk berbagai hal, mulai dari hadiah dan pakaian hingga makanan dan bahkan mobil. Di Timur Tengah saja, pengeluaran selama Ramadan tahun 2023 mencapai lebih dari $60 miliar (Rp943 triliun).

    Dituduh melakukan perampasan budaya

    Teori lain yang dikemukakan oleh direktur Woolf Institute, Wagner, mengenai profil Ramadan berkisar pada bahasa dan perubahan generasi. “Begitu orang berbicara bahasa tanpa aksen, ada pergeseran dalam pemahaman bahwa sekarang mereka benar-benar menjadi bagian dari bahasa tersebut,” kata Wagner, ahli sosiolinguistik.

    “Dan di Inggris, kita melihat populasi muslim penutur asli bahasa Inggris, yang kini berusia 40-an dan 50-an, mulai mengisi posisi kepemimpinan dan berpengaruh.”

    Di Prancis, hal yang sama juga terjadi. Di sana, para peneliti mencatat bahwa generasi muslim Prancis merasa bahwa mereka dapat mempraktikkan agama secara lebih terbuka.

    “Melalui praktik [keagamaan] yang lebih terlihat, individu-individu muda Prancis mengklaim status mereka sebagai anggota masyarakat yang utuh,” kata Jamel El Hamri, seorang peneliti di Institute of Research and Study on Arab and Islamic Worlds di Prancis, kepada Le Monde pekan lalu. “Mereka merasa sebagai orang Prancis dan muslim.”

    Tentu saja, tidak semua orang senang. Sebagian umat muslim merasa kesal dengan komersialisasi Ramadan. Ulama konservatif berpendapat bahwa non-muslim tidak boleh ikut berpuasa, sementara kelompok sayap kanan Eropa meyakini bahwa praktik ini akan menyebabkan berakhirnya peradaban seperti yang mereka definisikan. Lalu, beberapa tokoh media sosial yang berpuasa selama Ramadan, memperlakukannya sebagai semacam tantangan kesehatan online, dan ini mendapat kecaman sebagai perampasan budaya.

    Namun, baik Hafez maupun Wagner tidak yakin bahwa pendapat-pendapat seperti ini akan mereduksi manfaat seseorang merasa nyaman dengan kepercayaan orang lain. (pkp/rs )

    Tonton juga Video: Tips Memilih Jodoh Islami yang Tepat dan Bahagia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Jakarta –

    “Obat saya sudah habis. Saya sangat lelah. Saya hampir tidak bisa melihat depan saya. Kemoterapi saya sudah lama usai,” kata Siham.

    Perempuan berusia 62 tahun itu menderita leukemia. Sebelum perang pecah, dia dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Palestina-Turki di Gaza tengah satu-satunya rumah sakit kanker di Jalur Gaza.

    Siham adalah satu dari sekitar 10.000 pasien kanker yang tidak bisa mendapatkan perawatan atau obat-obatan sejak rumah sakit ditutup pada pekan pertama November tahun lalu karena kurangnya bahan bakar.

    Seperti warga Palestina lainnya yang terlantar di Gaza PBB memperkirakan ada 1,7 juta orang Siham meninggalkan rumahnya di utara ketika pemukimannya terkena serangan udara.

    Ketika kami berbicara dengannya, ia sedang berlindung bersama putrinya, yang baru saja melahirkan bayinya, di sebuah sekolah di Rafah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA.

    Siham sudah berusaha berbulan-bulan untuk keluar dari Gaza demi mendapat perawatan yang dapat menyelamatkan nyawanya, namun ia ditolak di perbatasan Rafah sebanyak lima kali sejak perang dimulai.

    Saat ini, perbatasan Rafah merupakan satu-satunya jalan keluar dari Gaza.

    ‘Apakah hidup kami tidak penting?’

    Mesir, Turki, Uni Emirat Arab dan Yordania telah berjanji untuk merawat ribuan pasien kanker seperti Siham, serta mereka yang terluka dalam perang.

    Adapun sebuah daftar berisi nama-nama orang yang diizinkan untuk pergi yang diterbitkan setiap harinya.

    Nama Siham pertama kali muncul dalam daftar yang diterbitkan pada 19 November untuk evakuasi ke Turki.

    Namun, ia ditolak oleh agen ketika dia tiba di perbatasan.

    Siham sudah kehabisan obat dan belum menerima perawatan sejak rumah sakit Persahabatan Palestina Turki tutup pada November lalu (BBC)

    “Mereka mengatakan utusan Turki belum tiba. Apakah hidup kami tidak sepenting kedatangan utusan Turki? Bagaimana seseorang bisa keluar? Atau apakah karena kami tidak memiliki orang dalam?” katanya.

    Agen perbatasan Palestina mengatakan bahwa karena utusan Turki tidak ada untuk menerima Siham, mereka tidak bisa membiarkannya keluar. Tetapi kami telah berbicara dengan orang-orang lain yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke Turki pada hari itu.

    Mona Al Shorafi didiagnosis menderita kanker payudara tiga tahun lalu, dan menerima perawatan di Yerusalem sebelum 7 Oktober.

    Ia telah mengkoordinasikan inisiatif untuk memberikan dukungan psikologis bagi penderita kanker lainnya dan menunggu tiga hari lagi untuk sesi kemoterapi berikutnya ketika perang dimulai.

    “Kami harus meninggalkan rumah kami dan tinggal di tempat penampungan dan sekolah dengan banyak keluarga lain, dan kami sangat khawatir karena sistem kekebalan tubuh kami lemah,” katanya.

    Baca juga:

    Nama Mona ada di dalam daftar evakuasi yang sama dengan Siham pada 19 November. Ia diizinkan melewati perbatasan ke Mesir, dan naik pesawat ke Ankara bersama lebih dari 130 orang lainnya.

    Ia bahkan diizinkan untuk membawa dua putrinya yang masih kecil, meskipun setiap pasien hanya diizinkan secara resmi membawa satu pendamping.

    “Saya memutuskan jika mereka tidak memperbolehkan salah satu putri saya pergi, maka saya tidak akan keluar, saya tidak bisa meninggalkan mereka,” kata Mona.

    Sementara, suami Mona dan anak-anaknya masih tinggal di sebuah tenda di daerah Tal Al Sultan di Rafah.

    Otoritas perbatasan Palestina di Gaza tidak menanggapi pertanyaan kami tentang mengapa Siham tidak diperbolehkan untuk pergi.

    Kami telah berbicara dengan dua pasien kanker lainnya yang ditolak di perbatasan meskipun nama mereka tercantum di dalam daftar evakuasi.

    BBCMona Al Shorafi diperbolehkan membawa kedua putrinya ke Turki, di mana dia menerima perawatan untuk kanker payudara.

    Salah satu dari mereka, yang tidak ingin disebutkan namanya, memberi tahu kami bahwa dia juga seharusnya pergi pada 19 November, tetapi percaya bahwa dia ditolak karena pendampingnya adalah putranya yang masih kecil.

    Ia mengatakan otoritas perbatasan Palestina lebih memilih pendamping perempuan bagi pengungsi, untuk mengurangi kemungkinan bahwa mereka yang pergi bisa menjadi pejuang Hamas.

    Pasien lain, yang seharusnya dievakuasi ke Uni Emirat untuk perawatan pada Desember diberitahu di perbatasan bahwa para pejabat tidak dapat menemukan namanya.

    Dr Sobhi Skaik, Direktur Rumah Sakit Persahabatan Turki di Gaza, mengatakan kepada kami bahwa dari sekitar 10.000 pasien kanker Gaza, “hanya sekitar 3.800 nama telah diberi izin untuk meninggalkan Gaza untuk perawatan di luar negeri”.

    “Namun kenyataannya hanya sekitar 600 telah meninggalkan Jalur Gaza sejak awal perang, baik orang dewasa atau anak-anak “.

    Bagaimana cara kerja proses evakuasi?

    Kami telah berbicara dengan dokter di Gaza, pejabat kementerian kesehatan di Tepi Barat, dan diplomat Palestina di Mesir untuk lebih memahami proses evakuasi yang rumit.

    Seorang dokter atau rumah sakit di Gaza menominasikan pasien yang membutuhkan perawatan medis paling mendesak ke kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    Nama-nama itu kemudian dikirim ke pihak pemerintah Mesir, yang melakukan pemeriksaan keamanan. Setelah Mesir menyetujuinya, daftar tersebut kemudian diperiksa oleh otoritas Israel, yang juga harus menyetujui nama-nama tersebut.

    Sesudah daftar akhir disetujui, dokumen itu dibagikan kepada negara-negara yang mengatakan mereka bersedia menerima pasien dan dipublikasikan secara daring.

    Setiap kelompok pasien disetujui untuk pergi pada tanggal tertentu. Namun, apakah seorang pasien akhirnya diizinkan untuk keluar dari Gaza tergantung pada keputusan penjaga perbatasan Palestina.

    Baca juga:

    Ketika ditanya mengapa banyak pasien tidak diizinkan lewat, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kepada kami:

    “Perbatasan Rafah berada di bawah kuasa Mesir. Oleh karena itu, dari pihak Israel, tidak ada pembatasan jumlah pasien yang dapat menyeberang perbatasan Rafah untuk mendapatkan perawatan medis di luar Jalur Gaza.”

    Kementerian Kesehatan Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir, dan otoritas perbatasan Palestina menolak menjawab pertanyaan kami tentang proses evakuasi pasien dari Gaza.

    Pemerintah Turki mengatakan pada awal November bahwa mereka bersedia menerima hingga 1.000 pasien kanker, sementara Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka juga akan menerima 1.000 pasien kanker dan 1.000 anak-anak yang terluka.

    Para pejabat Turki mengatakan kepada kami bahwa negara itu saat ini sedang merawat beberapa ratus pasien kanker dan terluka dari Gaza, dan bersedia menerima ratusan lainnya.

    “Jika Gaza memberi kami daftar 600 orang, kami tidak memilah-milah [pasien yang boleh masuk]. Bagi kami, semakin banyak pasien dan orang terluka yang dapat dikirim, semakin baik,” kata seorang pejabat Turki.

    “Kami memiliki kapasitas untuk merawat mereka semua,” lanjutnya.

    Uang sebagai jalan keluar

    Tetapi, ada cara-cara lain yang digunakan orang agar bisa keluar dari Gaza.

    Perang itu menimbulkan monopoli yang menguntungkan bagi satu agen perjalanan Mesir, Hala, yang dilaporkan mengenakan biaya US$ 5.000 (setara Rp77,8 juta) per orang bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza dalam waktu satu hingga dua pekan.

    Sebelum perang, mereka menetapkan harga US$350 (setara Rp5,45 juta) per orang untuk pergi dari Gaza ke Mesir.

    Setelah 7 Oktober, harganya meroket menjadi hampir US$12.000 (Rp186,9 juta) per orang, sebelum perusahaan membatasinya menjadi US$5.000 untuk orang dewasa Palestina dan US$2.500 (Rp38,9 juta) untuk anak-anak meskipun Hala tidak secara resmi mempromosikan ini.

    Biaya evakuasi untuk satu orang dewasa melebihi empat kali gaji tahunan rata-rata di Gaza.

    Di luar kantor Hala di Kairo, orang-orang berkerumun setiap hari, mencoba untuk mendapatkan kesempatan untuk keluar dari Gaza.

    Baca juga:

    Seorang pria Palestina, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa dia harus membayar untuk memasuki kantor Hala, dan melakukan pembayaran tambahan sebesar US$300 (Rp4,67 juta) kepada seorang staf Hala demi memasukkan keluarganya ke dalam daftar evakuasi.

    Ini merupakan biaya tambahan di luar US$10.000 (Rp155,7 juta) yang dia bayar untuk mengevakuasi istri dan dua anaknya.

    Kami berbicara dengan 10 orang yang menggunakan layanan Hala untuk meninggalkan Gaza. Mereka mengaku telah membayar hingga US$4.000 (Rp62,3 juta) kepada karyawan untuk mendapatkan perlakuan istimewa ketika mengevakuasi keluarga mereka.

    Beberapa dari mereka telah pergi dan beberapa masih menunggu untuk pergi.

    BBCOrang-orang berkerumun di luar kantor Hala di Kairo berharap untuk memasukan nama anggota keluarga mereka dalam daftar evakuasi.

    Permintaan yang tinggi juga memunculkan pasar sekunder berupa agen perantara yang memanfaatkan keputusasaan warga Palestina dengan keluarga yang terperangkap di Gaza dan mengklaim mereka bisa menaruh nama mereka di peringkat atas daftar evakuasi dengan harga tertentu.

    Seorang perantara di Mesir mengatakan kepada seorang perempuan bahwa dia bisa mengeluarkan dana US$2.500 tambahan untuk memasukan keluarganya di Gaza ke dalam daftar evakuasi.

    Dalam pesan suara yang ia bagikan kepada kami, agen itu mengatakan bahwa kontaknya di Hala “harus menerima uang di tangan” sebelum dia mendaftarkan nama dan bersikeras:

    “Saya melakukan ini untuk membantu Anda, saya bahkan tidak mengambil sepeser pun.”

    Keluar dari Gaza berkat koneksi politik

    Berbeda dengan Siham dan sebagian besar warga Palestina, orang-orang yang paling terhubung di Gaza dapat pergi tanpa mengeluarkan uang sama sekali.

    Kami menemukan nama-nama warga Palestina yang meninggalkan Gaza dengan menyamar sebagai warga negara Mesir.

    Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka dibantu meninggalkan Gaza oleh orang-orang dengan koneksi politik, yang telah menambahkan nama mereka ke daftar warga Mesir.

    Seorang perempuan, yang putranya membutuhkan perawatan medis mendesak, mengatakan orang-orang dengan koneksi politik membantu mereka masuk ke daftar VIP khusus, yang tidak dipublikasikan secara daring.

    Ia mengatakan kepada kami bahwa nama putranya “tidak muncul dalam daftar kementerian kesehatan. Namanya ada di daftar khusus lain” yang dibacakan di perbatasan.

    Baca juga:

    Baik Hala maupun Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi pertanyaan kami tentang kegiatan perusahaan itu.

    Di Gaza, waktu hampir habis untuk Siham dan pasien kanker lainnya, yang terjebak dalam situasi suram dan birokrasi di perbatasan.

    Karena sudah putus asa dan ingin membantu ibunya pergi, putranya Saqr memberi tahu kami bahwa dia mencoba mengatur agar Siham bisa dievakuasi melalui perusahaan Hala.

    “Jika kami punya uang, kami tidak akan ragu-ragu. Ketika kami bertanya tentang evakuasi pribadi, mereka mengatakan minimum yang diminta Hala adalah US$5.000 (sekitar Rp77,8 juta), tetapi kami tidak mampu membayar US$5.000. “

    Setelah upaya pertamanya untuk menyeberang, Siham kembali ke perbatasan empat kali lagi untuk melihat apakah mereka akan membiarkannya lewat, karena namanya sudah disetujui.

    Namun dia ditolak, dan kesehatannya sekarang memburuk dengan cepat.

    “Saya hampir tidak bisa berjalan selangkah tanpa merasa pusing sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka tunggu,” katanya.

    Berita terkait

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Darat ke Rafah Ancam Pembebasan Sandera

    Serangan Darat ke Rafah Ancam Pembebasan Sandera

    Gaza City –

    Hamas melontarkan ancaman terbaru terhadap Israel terkait rencananya melancarkan serangan darat ke kota Rafah di ujung selatan Jalur Gaza, yang dipenuhi para pengungsi Palestina. Hamas memperingatkan bahwa serangan ke Rafah akan mengancam perundingan soal pembebasan sandera Israel yang masih ditahan.

    “Setiap serangan yang dilancarkan pasukan pendudukan (Israel) ke kota Rafah akan merusak perundingan soal pertukaran (sandera-tahanan),” tegas salah satu pemimpin senior Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (12/2/2024).

    Pernyataan Hamas itu disampaikan pada Minggu (11/2) waktu setempat ketika Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berjanji untuk memperluas operasi militer Israel di Jalur Gaza yang berlangsung sejak Oktober tahun lalu.

    Netanyahu sebelumnya mengatakan dirinya telah memberitahu pasukan Israel untuk bersiap memasuki kota Rafah, sebagai bagian dari tujuan mereka untuk menghancurkan Hamas karena melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Rencana itu menuai reaksi keras, dengan sejumlah negara menyerukan agar Israel tidak menyerang Rafah, yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi warga sipil Palestina yang pengeboman Tel Aviv di wilayah lainnya di Jalur Gaza.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel, dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan menyuarakan keprihatinan mendalam soal dampak serangan darat Tel Aviv terhadap warga sipil yang mengungsi di Rafah.

    Sekitar 1,4 juta orang — separuh dari total penduduk Gaza — memadati kota Rafah, dengan banyak orang tinggl di luar bangunan atau di tenda-tenda dengan pasokan makanan, air dan medis semakin langka.

    Netanyahu Janjikan Jalur Aman untuk Warga Sipil Tinggalkan Rafah

    Dalam wawancara dengan stasiun televisi AS, ABC News, yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat, Netanyahu mengatakan bahwa pihak-pihak yang mendesak Israel untuk tidak mengerahkan pasukan darat ke Rafah secara efektif telah memberikan izin kepada Hamas untuk tetap tinggal di wilayah itu.

    Berdasarkan kutipan wawancara yang dipublikasikan, Netanyahu menegaskan bahwa operasi ke Rafah akan terus berjalan “sambil menyediakan jalur aman bagi penduduk sipil sehingga mereka bisa pergi”.

    Hamas menyandera sekitar 250 orang sejak 7 Oktober tahun lalu, dengan otoritas Israel menyebut sedikitnya 132 sandera masih ditahan di Jalur Gaza dan sekitar 29 orang di antaranya diperkirakan sudah tewas.

    Perundingan terbaru untuk gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, dengan Hamas terbuka untuk gencatan senjata termasuk kemungkinan pertukaran sandera Israel dengan tahanan perempuan dan anak-anak yang kini mendekam di penjara-penjara Israel.

    Militer Israel telah sejak lama menggempur kota Rafah via udara, sedangkan pertempuran sengit terjadi di kota Khan Younis yang berjarak beberapa kilometer dari Rafah pada Minggu (11/2) waktu setempat. Koresponden AFP di lapangan melaporkan rentetan ledakan dan kepulan asap hitam di Khan Younis.

    Dalam pernyataan terpisah, militer Israel mengatakan pasukannya melancarkan “serangan terarah” di area Khan Younis bagian barat, area yang dilaporkan Hamas menjadi lokasi bentrokan hebat.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada Minggu (11/2) waktu setempat bahwa sedikitnya 112 orang tewas dalam 24 jam terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Hamas menambahkan bahwa puluhan serangan udara menghujani Jalur Gaza, termasuk di Rafah.

    Menurut laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 28.176 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Desakan Hamas Agar Agresi Israel Setop atau Tak Ada Sandera Dibebaskan

    Desakan Hamas Agar Agresi Israel Setop atau Tak Ada Sandera Dibebaskan

    Jakarta –

    Hamas mendesak agar agresi Israel segera disetop. Jika tidak, kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu memastikan tidak akan ada pembebasan sandera lagi sampai Israel menyetujui ‘penghentian agresi sepenuhnya’.

    Dilansir BBC, Jumat (22/12/2023), Hamas menyampaikan desakan ini di tengah upaya perundingan gencatan senjata. Israel menyatakan telah membunuh lebih dari 2.000 pejuang Hamas di Gaza sejak gencatan senjata awal bulan ini ketika lebih dari 100 sandera dibebaskan. Sekitar 120 orang yang diculik dari Israel pada 7 Oktober diyakini masih ditahan di Gaza.

    Upaya terus dilakukan di PBB untuk mengeluarkan resolusi mengenai perang. Amerika Serikat (AS), yang mendukung Israel, mengatakan pihaknya mempunyai kekhawatiran serius terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB.

    Gencatan senjata selama seminggu pada bulan ini juga membawa peningkatan aliran bantuan ke Gaza di mana PBB telah memperingatkan bahwa penduduk Gaza berisiko mengalami kelaparan jika perang antara Israel dan Hamas terus berlanjut. Negosiasi mengenai gencatan senjata baru juga sedang berlangsung di Kairo, Mesir, meski pembicaraan awal pada pekan ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

    “Ada keputusan nasional Palestina bahwa tidak boleh ada pembicaraan mengenai tahanan atau kesepakatan pertukaran kecuali setelah penghentian agresi sepenuhnya,” demikian pernyataan Hamas.

    Namun, Hamas tidak menyebut faksi Palestina mana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Jihad Islam, sebuah kelompok kecil di Jalur Gaza, termasuk di antara mereka yang diketahui juga menyandera Israel.

    Pernyataan Hamas itu telah menempatkan pemerintah Israel pada posisi yang sangat sulit. Mereka berpendapat bahwa cara terbaik untuk membebaskan sandera adalah dengan memberikan tekanan militer terhadap Hamas dan dengan melakukan operasi penyelamatan.

    Pemerintah Israel juga mendapat tekanan besar dari keluarga para sandera yang masih ditahan dan beberapa orang mengatakan bahwa strategi kekerasan tidak berhasil. Hamas terus memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan perang tersebut, namun tanpa adanya jaminan bahwa kelompok tersebut akan menghentikan aksi bersenjatanya.

    Pemerintah Israel pun enggan untuk menghentikan pertempuran sampai mereka merasa telah benar-benar menurunkan kemampuan Hamas dan mereka merasa belum melakukan hal tersebut. Hal tersebut akan menjadi kekecewaan besar bagi masyarakat Gaza, yang sangat ingin menghentikan perang ini.

    Sebagai informasi, perang di Gaza pecah usai Hamas dan sekutunya menerobos perimeter yang dijaga ketat Israel pada tanggal 7 Oktober. Serangan Hamas itu menyebabkan 1.200 orang tewas.

    Israel kemudian mendeklarasikan perang dan menyerang Gaza. Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas menyebutkan jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza sejak 7 Oktober mencapai lebih dari 20.000 orang, termasuk 8.000 anak-anak dan 6.200 wanita.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Mesir Ikut Pemilu di Tengah Konflik Gaza dan Inflasi Ekonomi

    Warga Mesir Ikut Pemilu di Tengah Konflik Gaza dan Inflasi Ekonomi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga Mesir akan menuju ke tempat pemungutan suara pada Minggu (10/12) untuk menyampaikan pilihannya dalam pemilihan presiden yang kembali diikuti petahana Presiden Abdul Fattah al-Sisi ketiga kalinya.

    Dalam pilpres kali ini, al-Sisi diprediksi akan memenangkan pertarungan dan kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga, di tengah situasi krisis ekonomi negara itu dan bayang-bayang perang di perbatasan dengan Jalur Gaza.

    Perang antara Israel dengan Hamas di perbatasan tersebut sedikit banyak memberi dampak yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat di Mesir.

    Kemenangan dalam pemilu kali ini nanti bisa membawa Sisi untuk menjabat selama enam tahun.

    Prioritas utama yang mesti dia selesaikan adalah mengendalikan inflasi yang hampir mencapai rekor tertinggi, mengelola kekurangan mata uang asing yang kronis, dan mencegah meluasnya konflik antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza.

    Diberitakan Reuters, pemungutan suara berlangsung dari jam sembilan pagi waktu setempat hingga jam sembilan malam, atau mulai pukul 14.00 WIB hingga 2.00 WIB esok hari.

    Pemungutan suara ini akan digelar selama tiga hari. Hasilnya baru bisa diumumkan pada 18 Desember mendatang.

    Di sisi lain, kritikus memandang pemilu yang digelar di Mesir ini sebuah kepalsuan. Apalagi sebelumnya, tindakan keras terhadap yang berbeda pendapat dengan pemerintah terus terjadi.

    Meski begitu, media pemerintah justru menyebutnya sebagai langkah menuju pluralisme politik.

    Sementara itu, tiga kandidat yang memenuhi syarat untuk melawan Sisi dalam pemilu kali ini adalah tokoh yang sama sekali tidak terkenal di masyarakat. Calon penantang yang menonjol malah dihentikan pencalonannya pada Oktober lalu.

    Pihak berwenang dan komentator di media lokal yang diawasi ketat oleh pemerintah mendesak warga Mesir untuk keluar dan memberikan suaranya.

    Meski begitu, sejumlah orang mengatakan mereka tak tahu kapan pemilihan umum akan digelar hingga beberapa hari sebelumnya. Sementara yang lainnya mengatakan pemilihan ini tak akan mengubah banyak hal.

    Lanjut ke sebelah..

    “Saya mengetahui ada pemilu yang akan diadakan, tapi saya tidak tahu kapan. Saya hanya mengetahui hal tersebut karena kampanye besar-besaran Sisi di jalanan,” kata Aya Mohamed, seorang eksekutif pemasaran berusia 35 tahun.

    “Saya merasa tak ada bedanya dari pemilu ini karena tak akan ada banyak perubahan berarti,” lanjutnya.

    Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara.

    Sejak saat itu, ia mengawasi tindakan keras yang melanda aktivis liberal dan sayap kiri serta kelompok Islam dan yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan puluhan ribu orang dipenjara.

    Dia terpilih kembali pada 2018, sekali lagi dengan 97 persen. Sisi dan para pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan melawan ekstremisme Islam.

    Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara. (AFP/KHALED DESOUKI)

    Dia banyak dilaporkan sudah menampilkan diri sebagai benteng stabilitas ketika konflik meletus di perbatasan Mesir di Libya, dan awal tahun ini di Sudan dan Gaza.

    Pemilu ini juga digelar di bawah tekanan ekonomi yang sudah menjadi isu dominan bagi 104 juta jiwa penduduk Mesir.

    Beberapa orang mengeluh pemerintah hanya memprioritaskan proyek-proyek besar yang memakan banyak biaya. Sementara itu, negara menanggung lebih banyak utang dan warganya kesulitan menghadapi harga-harga yang melambung tinggi.

    “Cukup banyak proyek dan infrastruktur, kami ingin harga turun, kami ingin masyarakat miskin bisa makan dan masyarakat punya penghidupan,” kata Imad Atef, seorang penjual sayur di Kairo.

    Beberapa analis mengatakan, pemilu yang semula diharapkan pada awal 2024 sengaja dimajukan agar perubahan ekonomi, termasuk devaluasi mata uang yang sudah melemah, dapat dilaksanakan setelah pemungutan suara.

  • Kenapa Gaza Disebut Seperti Penjara Terbesar di Dunia Gegara Israel?

    Kenapa Gaza Disebut Seperti Penjara Terbesar di Dunia Gegara Israel?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kondisi di Jalur Gaza kian memprihatinkan dengan gempuran agresi Israel yang tidak kunjung selesai.

    Kesepakatan gencatan selama beberapa hari hanya menunda penderitaan warga Gaza sesaat.

    Militer Israel kini kembali memperluas serangan daratnya di Gaza selatan yang menewaskan 700 warga menurut laporan pejabat Palestina, dikutip dari Al Jazeera.

    Penderitaan yang dialami warga Gaza sudah terjadi sejak lampau, tetapi semakin parah sejak Israel menduduki wilayah tersebut.

    Gaza disebut sebagai ‘penjara terbesar di dunia’ karena blokade-blokade yang diciptakan Israel.

    Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin juga mengutarakan hal yang sama bahwa Gaza sudah seperti penjara raksasa bagi warga Palestina yang dikepung blokade Israel.

    “Mereka mengatakan Hamas itu teroris. Saya bilang bahwa mereka tidak tahu, bahwa orang Palestina sudah lama dijajah oleh Israel. Karena itu orang mengatakan Palestina itu adalah penjara terbesar di dunia itu,” kata Ma’ruf di pembukaan Mukernas MUI, Hotel Mercure Ancol Jakarta.

    Ma’ruf menganggap bila warga Palestina melakukannya perlawanan, maka sebenarnya mereka sedang melakukan pembebasan. Bukan sebaliknya juga upaya mereka diartikan sebagai pemberontakan.

    “Tapi bagaimana dia melepaskan diri dari kekejaman selama berpuluh tahun itu,” kata dia.

    Gaza mulai bergejolak ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya Tahun 1948 dan puluhan ribu pengungsi Palestina melarikan diri ke sana untuk mencari perlindungan dari perang Arab-Israel, dikutip dari The Sunday Guardian.

    Perjanjian Gencatan Senjata Israel pada Februari 1949 membagi dan menetapkan pembatas antara Jalur Gaza, Mesir, dan Israel.

    Tercetusnya Perang Enam Hari pada Juni 1967 membuat Israel melakukan pendudukan jangka panjang di Gaza. Israel memaksa warga Palestina untuk meninggalkan Gaza menuju Tepi Barat, Mesir, Yordania, bahkan Amerika.

    Walaupun Hamas berhasil menguasai Gaza dengan memenangkan pemilu 2006, Israel tetap memegang kendali atas perbatasan darat, laut, dan udara di Jalur Gaza dengan membangun pagar tinggi yang terkenal kejam. Kekuasaan Hamas justru membuat Israel mengambil langkah politik di tingkat berikutnya.

    Dilansir dari Middle East Research and Project, rencana membangun kembali Gaza dalam konferensi donor di Kairo 2014 sebenarnya untuk memperketat sistem kontrol terhadap warga Palestina dan menempatkan aktor kemanusiaan dalam posisi menerapkan blokade yang diperketat Israel.

    Lebih dari 2,3 juta warga Gaza hidup di wilayah dengan panjang hanya 41 kilometer dan lebar 12km pada 2021. Besarnya populasi ini, menggambarkan kondisi Gaza seperti penjara pada umumnya yang kelebihan kapasitas. Gaza disebut sebagai kota dengan populasi penduduk terpadat di dunia.

    Setiap perbatasan Gaza dikelilingi oleh pagar yang sulit ditembus dengan sensor setiap beberapa meter. Gaza berbatasan dengan Mesir di selatan dan Laut Mediterania di Barat. Israel berusaha mengepung Gaza dari berbagai sisi dan menutupnya dari dunia luar.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Gaza digambarkan sebagai penjara terbuka karena tidak seorang pun bisa keluar atau masuk Gaza. Bahkan warga Palestina juga tidak bisa mengunjungi Gaza.

    Berbagai upaya impor dan ekspor berusaha dihalangi oleh Israel yang akhirnya memaksa industri untuk tutup.

    Nelayan sulit mendapatkan tangkapan karena daerah teritorial yang sangat dibatasi. Suplai bahan bakar dan listrik membuat kesulitan untuk menjalankan transportasi.

    Persedian obat-obatan dan peralatan medis yang menjadi kebutuhan penting masyarakat juga dibatasi.

    Dikutip dari The Guardian, militer Israel pernah menerapkan perhitungan kalori bagi warga Palestina selama penerapan blokade antara 2007 dan pertengahan 2010.

    Penghitungan kalori ini diduga untuk membatasi pasokan makanan warga Palestina demi menekan Hamas. Pada puncak blokade, Israel juga menetapkan daftar makanan yang diizinkan dan dilarang di Gaza.

    [Gambas:Infografis CNN]

    “Bukti bahwa blokade Gaza direncanakan dan sasarannya bukanlah Hamas atau pemerintah, seperti yang selalu diklaim oleh pendudukan. Blokade ini menargetkan semua umat manusia, dokumen ini harus digunakan untuk mengadili pendudukan (Israel) atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan di Gaza,” ungkap Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas.

    Gaza yang sengaja dimiskinkan

    Saat ini, Gaza menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia dengan lebih dari 50 persen penduduknya hidup dalam jurang kemiskinan.

    Kondisi ini disebut sebagai bagian dari upaya Israel memiskinkan orang-orang di Gaza.

    Pada 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa Jalur Gaza bisa menjadi tempat “tidak dapat dihuni” pada 2020 jika tren ekonomi yang buruk terus berlanjut, dilansir dari UN News.

    Kenyataanya setiap tahun serbuan Israel ke Gaza semakin parah yang mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga sipil dan puluhan ribu rumah rusak.

    Masyarakat Gaza sampai membuat terowongan untuk bisa mendapatkan bantuan kebutuhan mendesak dari Mesir. Namun, banjir bandang di Mesir pada 2015 menghancurkan terowongan tersebut.

    Pemompaan air asin yang dilakukan Mesir dari Mediterania ke dalam terowongan membuat air naik ke permukaan, mencemari air, mengancam lahan pertanian, dan menyebarkan penyakit.

    “Kami menghormati tetangga kami, kami mencintai Mesir, tapi tetangga kami membuat hidup kami lebih sulit,” ungkap Mahmoud Bakeer, berusia 61 tahun, warga Gaza, dilansir dari Reuters.

    Kini, setengah dari populasi Gaza adalah anak-anak yang hidupnya berada di bawah tekanan blokade.

    Mereka tidak pernah menjalani hari yang penuh dengan pasokan listrik. Hampir setiap hari mereka mendapat ancaman bom tanpa tahu tempat yang aman untuk berlindung. Mereka yang paling merasakan hidup di dalam penjara terbuka terbesar di dunia.