Xcloud.id

kab/kota: Kairo

  • Presiden Prabowo bertolak ke Tanah Air usai hadiri KTT D-8 Mesir

    Presiden Prabowo bertolak ke Tanah Air usai hadiri KTT D-8 Mesir

    Kairo, Mesir (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak kembali ke Tanah Air usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) atau forum ekonomi delapan negara berkembang yang diselenggarakan di ibu kota baru Mesir atau New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis.

    Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir, Kamis, sekitar pukul 18.15 waktu setempat.

    Setelah keluar dari kendaraan, Presiden Prabowo melewati pasukan jajar kehormatan yang telah bersiap untuk melepas keberangkatan.

    Presiden juga tampak menyalami sejumlah pejabat yang melepas keberangkatan, seperti Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Dafris D. Syafruddin.

    Usai menaiki dan sampai di ujung tangga, Presiden Prabowo memberi salam hormat dan melambaikan tangannya sejenak kepada rombongan yang melepas keberangkatannya.

    Pesawat putih bertuliskan Republik Indonesia itu lepas landas sekitar pukul 18.45 waktu setempat.

    Dalam lawatannya ke Mesir ini, Presiden Prabowo memenuhi kunjungan kenegaraan resmi untuk bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang dilaksanakan pada Rabu (18/12).

    Setelah itu, Presiden pada hari yang sama juga bertemu dengan Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb, kemudian bertemu ribuan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo.

    Kegiatan Presiden pada hari Rabu (18/12) ditutup dengan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis, New Capital, Kairo, tempat Presiden bermalam.

    Pada hari Kamis (19/12), Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Arab Makin Panas! Houthi Tembak Rudal Balistik-Israel Ngamuk Bom Yaman

    Arab Makin Panas! Houthi Tembak Rudal Balistik-Israel Ngamuk Bom Yaman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kekerasan masih terus terjadi di Timur Tengah, jazirah Arab. Ini setidaknya terlihat dari sejumlah peristiwa dan fakta sepanjang Kamis waktu setempat.

    Serangan dengan rudal balistik dilakukan kelompok penguasa Yaman, Houthi. Ini kemudian dibalas Israel dengan serangan udara dilakukan ke Sanaa dan Hodeida.

    Di sisi lain, Israel kini disebut lembaga internasional terbukti melakukan genosida, di perangnya di Gaza. Sejumlah bukti menunjukkan Israel sengaja merusak infrastruktur air dan bantuan di sana.

    Lalu bagaimana updatenya? Berikut rangkuman CNBC Indonesia Jumat (20/12/2024) pagi:

    Yaman Tembak Rudal Balistik ke Israel

    Kelompok Houthi dilaporkan menembakkan rudal balistik ke Israel, Kamis dini hari. Hal ini dikatakan juru bicaranya Yahya Saree, dalam sebuah keterangan.

    “Ada dua target militer spesifik dan sensitif yang diserang di wilayah Yaffa,” tegasnya mengacu pada Jaffa yang dekat dengan Tel Aviv, sebagaimana dimuat AFP.

    Israel sendiri mengatakan melakukan upaya pencegahan masuknya rudal tersebut ke wilayahnya. Namun laporan foto AFP menyebut, di wilayah Tel Aviv, terlihat bagaimana rudal menjebol sistem pertahanan iron dome dan merusak bagian gedung sekolah.

    “Gedung itu hancur akibat ledakan,” bunyi laporan itu.

    Houthi pun kemudian mengatakan bahwa mereka meluncurkan pesawat tanpa awak ke Israel masih di wilayah yang sama. Namun tidak ada konfirmasi dari pihak Israel soal ini.

    Sejauh ini belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban. Namun serangan ke Israel bukan yang pertama, mengingat Houthi telah menyerukan serangan sebagai bentuk protes ke perang Israel ke Gaza, melawan sekutunya Hamas, yang telah menewaskan 45.000 lebih warga kantong Palestina itu.

    Pada tanggal 9 Desember, sebuah pesawat nirawak yang diklaim oleh Houthi meledak di lantai atas sebuah bangunan tempat tinggal di kota Yavne di Israel tengah. Namun hal ini tidak menimbulkan korban jiwa.

    Pada bulan Juli, serangan pesawat nirawak Houthi di Tel Aviv menewaskan seorang warga sipil Israel. Peristiwa ini memicu serangan balasan di pelabuhan Hodeidah di Yaman.

    Kelompok Houthi juga secara rutin menargetkan pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden, yang menyebabkan serangan balasan terhadap target-target kelompok Houthi oleh Amerika Serikat (AS) dan terkadang pasukan Inggris. Meski begitu, Houthi tetap tak menghentikan serangan menyebut “tak akan berakhir hingga penjajahan di Gaza diakhiri”.

    “Kami sepenuhnya yakin dengan posisi kami dan siap menghadapi segala tingkat eskalasi,” kata Houthi lagi.

    Israel Menggila Balas Bombardir Yaman

    Israel sendiri membalas serangan Houthi dengan meluncurkan serangan ke Yaman, tak lama setelahnya. Ibu kota Sanaa dan kota pelabuhan Hodeida menjadi sasaran.

    Meski Israel mengatakan menargetkan “target militer”, laporan media setempat mengatakan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan fasilitas minyak. Serangan udara Israel tersebut menewaskan sembilan orang.

    “Agresi Israel mengakibatkan sembilan warga sipil menjadi martir,” ujar salah satu pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi dalam pidato panjang yang disiarkan oleh TV pemberontak Al-Masira.

    “Menargetkan dua pembangkit listrik pusat sekitar Sanaa, sementara di Hodeida musuh melancarkan empat serangan agresif yang menargetkan pelabuhan… dan dua serangan yang menargetkan fasilitas minyak,” lapor media Al-Masira.

    Sementara itu, Israel melalui Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam Houthi akan bernasib sulit seperti sekutunya yang lain, bukan hanya Hamas, tapi juga Hizbullah dan rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Perlu diketahui kelompok tersebut dan Assad dekat dengan Iran, yang juga merupakan musuh Israel di Timur Tengah.

    “Setelah Hamas, Hizbullah, dan rezim Assad di Suriah, Houthi hampir menjadi lengan terakhir yang tersisa dari poros kejahatan Iran,” kata Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    “Houthi sedang belajar dan akan belajar dengan cara yang sulit, bahwa mereka yang menyerang Israel akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu,” ancamnya.

    Respons Iran dan Hamas

    Iran sendiri mengecam serangan Israel ke Yaman. Mengutip AFP, Iran mengatakan hal tersebut adalah bukti baru bagaimana Israel melanggar aturan hukum internasional.

    “Iran mengecam serangan Israel,”” kata perwakilan negeri tersebut dimuat AFP.

    “Pelanggaran mencolok terhadap prinsip dan norma hukum internasional dan Piagam PBB,” tegasnya.

    Kelompok Hamas, yang tengah berperang dengan Israel di Gaza, juga memberi pernyataan. Di mana Hamas menyebut serangan balasan Israel sebagai “perkembangan yang berbahaya”.

    Serangan Baru Israel di Gaza

    Sementara itu, serangkaian serangan juga dilakukan Israel ke Gaza, Kamis. Sedikitnya 30 orang warga Paelstina tewas karenanya.

    Kekerasan di Jalur Gaza terus mengguncang wilayah pesisir tersebut lebih dari 14 bulan karena perang Israel-Hamas. Padahal saat ini mediator internasional berupaya untuk merundingkan gencatan senjata di Doha, Qatar.

    “Setidaknya ada 13 martir, termasuk anak-anak dan perempuan, akibat pendudukan yang menargetkan sekolah Shabaan al-Rayes dan sekolah Al-Karama di lingkungan Al-Daraj di timur Kota Gaza,” kata juru bicara badan pertahanan sipil Mahmud Bassal.

    Militer Israel mengklaim “serangan tepat terhadap teroris” yang beroperasi di kompleks sekolah yang terletak di lingkungan Al-Daraj. Israel berdalih Hamas merencanakan dan melaksanakan serangan teror terhadap pasukan IDF (militer) dan negara tersebut.

    Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 45.129 orang, sebagian besar warga sipil. Angka ini merujuk data kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, namun dapat diandalkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Turki dan Iran Bertemu

    Para pemimpin Turki dan Iran berada di Mesir pada hari Kamis untuk menghadiri KTT delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Peretmuan ini merupakan pertama kalinya sejak penggulingan presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Turki secara historis mendukung oposisi terhadap Assad, sementara Iran mendukung pemerintahannya. Pertemuan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8, yang juga dikenal sebagai Developing-8, diadakan dengan latar belakang kekacauan regional termasuk konflik di Gaza, gencatan senjata yang rapuh di Lebanon, dan kerusuhan di Suriah.

    Dalam pidatonya di pertemuan puncak tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengunjungi Mesir untuk kedua kalinya tahun ini, menyerukan rekonsiliasi di Suriah dan pemulihan “integritas dan persatuan teritorial” negara tersebut. Ia juga menyuarakan harapan untuk “terbentuknya Suriah yang bebas dari terorisme”, tempat “semua sekte agama dan kelompok etnis hidup berdampingan dengan damai”.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa “selama lebih dari 14 bulan, kawasan Timur Tengah, khususnya Gaza dan Lebanon selatan, dan sekarang, Suriah telah menjadi sasaran serangan besar-besaran oleh Israel”. Ia meminta negara Islam “mencegah bahaya lebih lanjut”.

    Pezeshkian adalah presiden Iran pertama yang mengunjungi Mesir sejak Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2013. Hubungan antara Mesir dan Iran telah tegang selama beberapa dekade, tetapi kontak diplomatik telah meningkat sejak Kairo menjadi mediator dalam perang di Gaza.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengunjungi Mesir pada bulan Oktober. Mitranya dari Mesir Badr Abdelatty melakukan perjalanan ke Teheran pada bulan Juli untuk menghadiri pelantikan Pezeshkian.

    Lembaga HAM Dunia Sebut Israel Jelas Genosida Gaza

    Human Rights Watch pada hari Kamis dengan jelas menyebut Israel melakukan “tindakan genosida” di Jalur Gaza dengan merusak infrastruktur air dan memutus pasokan ke warga sipil. Badan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan.

    Dalam laporan baru yang difokuskan secara khusus pada air, kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di New York tersebut mengatakan “otoritas Israel dengan sengaja menjatuhkan ‘kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik penduduk Gaza secara keseluruhan atau sebagian”. Ditegaskannya bahwa tindakan ini merupakan “tindakan genosida”.

    Lembaga dunia lain, Doctors Without Borders (MSF) juga mengeluarkan laporan baru bahwa Israel dengan nyata melakukan “pembersihan etnis” di Jalur Gaza. Ini tertuang dalam sebuah laporan yang mendokumentasikan konflik selama 14 bulan yang diterbitkan pada hari Kamis.

    Laporan tersebut mendokumentasikan 41 serangan terhadap staf MSF termasuk serangan udara terhadap fasilitas kesehatan dan tembakan langsung terhadap konvoi kemanusiaan. LSM tersebut mengatakan bahwa mereka terpaksa mengevakuasi rumah sakit dan pusat kesehatan sebanyak 17 kali.

    “Kami melihat tanda-tanda yang jelas tentang pembersihan etnis karena warga Palestina dipindahkan secara paksa, terjebak, dan dibom,” kata sekretaris jenderal MSF, Christopher Lockyear, .

    “Apa yang disaksikan tim medis kami di lapangan selama konflik ini konsisten dengan deskripsi yang diberikan oleh semakin banyak ahli hukum dan organisasi yang menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Gaza,” kata lagi.

    “MSF meminta negara-negara, khususnya sekutu terdekat Israel, untuk mengakhiri dukungan tanpa syarat mereka terhadap Israel dan memenuhi kewajiban mereka untuk mencegah genosida di Gaza,” tegasnya.

    (sef/sef)

  • Prabowo Berencana Maafkan Koruptor yang Bertobat, Terbebas dari Hukuman Pidana? – Halaman all

    Prabowo Berencana Maafkan Koruptor yang Bertobat, Terbebas dari Hukuman Pidana? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memberikan kesempatan agar para koruptor untuk bertobat.

    Mantan Menteri Pertahanan ini membuka pintu maaf asalkan mereka mengembalikan uang yang sudah dicuri dari negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). Acara ini dihadiri 2.000 orang mahasiswa.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo pun membuka kesempatan bagi koruptor untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana secara diam-diam kepada negara.

    “Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya. Tapi kembalikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Eks Danjen Kopassus itu menegur para pengemplang pajak yang tidak membayarkan kewajibannya. Padahal, mereka semua selama ini memakai fasilitas negara.

    “Hei kalian yang sudah menerima fasilitas dari negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajiban mu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo pun mengultimatum bagi siapapun yang masih bandel melawan hukum setelah peringatan tersebut. Dia tidak akan segan untuk menginstruksikan aparat untuk menangkap mereka.

    “Kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa negara dan rakyat ayo, kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat RI. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya,” pungkasnya.

    Asset Recovery

    Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi, sebagai satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery). 

    Hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah kita ratifikasi.

    “Apa yang dikemukakan presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    “Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery),” imbuh Yusril. 

    Presiden Prabowo mengatakan orang yang diduga melakukan korupsi, orang yang sedang dalam peroses hukum karena disangka melakukan korupsi, dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

    Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

    “Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya,” kata Yusril. 

    “Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk mensejahterakan rakyat” sambungnya.

    Selanjutnya, pelaku korupsi di dunia usaha misalnya, silakan meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak akan mengulangi praktik korupsi lagi.

    Dengan demikian usahanya tidak tutup atau bangkrut. 

    Negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak menganggur, pabrik-pabrik tidak jadi besi tua dan seterusnya. 

    Jadi penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya.

    Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kata Yusril, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana korupsi. 

    Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, presiden akan meminta pertimbangan DPR. 

    Sebagai pembantu-pembantu presiden, para menteri siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti presiden telah mengirim surat meminta pertimbangan.

    “Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir, terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” kata Yusril.

    Yusril mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. 

    Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. 

    Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

    “Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh,” kata Yusril.

     

  • Prabowo ajak negara D-8 dorong perekonomian demi dukung Palestina

    Prabowo ajak negara D-8 dorong perekonomian demi dukung Palestina

    Kairo, Mesir (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak anggota delapan negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina.

    Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D-8, Presiden menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D-8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi.

    “Kita mengatakan bahwa kita mendukung Palestina. Tetapi jika kita lemah, bagaimana kita bisa mendukung Palestina? Oleh karena itu, Yang Mulia, mari kita memanfaatkan kolaborasi kita. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Prabowo dalam KTT D-8 di Istana Kepresidenan, New Administrative Capital Kairo, Mesir, Kamis.

    Presiden mengatakan bahwa upaya yang harus ditempuh dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan melalui kekuatan industri dan teknologi.

    Selain itu, Prabowo mengajak agar kelompok D-8 bisa bersama-sama membuat dunia Muslim menjadi dunia yang makmur dan dapat mengatasi kemiskinan.

    “Mari kita bersatu untuk membuat D-8 katalis untuk perubahan positif untuk menjadi pemenang bagi aspirasi Dunia Selatan dan bagi umat Muslim,” kata Prabowo.

    Sebagaimana Indonesia bersiap menghadapi masa depan, Prabowo menegaskan kembali keteguhan komitmen dengan visi bersama ini.

    Presiden meminta agar kelompok D-8 bisa menjadi mercusuar harapan bagi semua bangsa dan dunia.

    Turut mendampingi Presiden dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo gagas penguatan rantai nilai halal untuk integrasi ekonomi D-8

    Prabowo gagas penguatan rantai nilai halal untuk integrasi ekonomi D-8

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo gagas penguatan rantai nilai halal untuk integrasi ekonomi D-8
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 21:17 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengagas penguatan rantai nilai halal untuk meningkatkan integrasi ekonomi antar anggota Developing Eight (D-8) sehingga mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat di tiap negara anggota.

    Tidak hanya itu, gagasan lainnya yang diajukan Prabowo dalam acara tersebut ialah efisiensi dan penyederhanaan prosedur pabean sehingga nantinya para anggota D-8 atau forum ekonomi delapan negara berkembang tersebut bisa lebih efektif menggenjot aktivitas ekonomi antar negara anggota.

    “Kita harus menetapkan prosedur bea cukai yang lebih efisien dan disederhanakan dalam perdagangan intra D-8. Kita juga harus menciptakan rantai nilai halal melalui jaringan ekonomi halal D-8 yang diperkuat,” kata Presiden Prabowo dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 seperti dipantau dari siaran langsung di Jakarta, Kamis (19/12).

    Selain dua inisiatif tersebut, Prabowo juga menyinggung agar pengaturan perdagangan preferensial atau dikenal juga dengan istilah Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai gerbang dari integrasi ekonomi bisa dioptimalkan oleh para negara anggota.

    PTA merujuk pada kondisi blok perdagangan memungkinkan antar negara peserta bisa mengakses produk tertentu dengan tarif yang lebih terjangkau.

    Apabila semua itu dipenuhi dan dijalankan dengan maksimal oleh semua anggota D-8, Prabowo optimistis bahwa blok ekonomi yang diisi negara-negara berkembang ini mampu memberikan dampak besar bagi perekonomian global.

    Hal itu sejalan dengan fakta dan proyeksi mengenai ekonomi gabungan dari negara-negara D-8 yang bernilai besar.

    Kepala Negara RI menyebutkan bahwa di 2023, D-8 menjadi blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sebesar 4,81 triliun dolar AS (setara Rp78,6 kuadriliun dengan kurs 1 dolar AS senilai Rp16.345).

    Sementara dalam studi lain yang dirilis oleh perusahaan konsultan ekonomi ,PricewaterhouseCoopers (PwC), diproyeksikan pada 2050 semua negara anggota D-8 akan berada di posisi 25 negara dengan ekonomi terbesar.

    KTT ke-11 D-8 berlangsung di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir dengan mengambil tema “Investing in Youth and Supporting Small and Medium Enterprises Shaping Tomorrow’s Economy”.

    Membahas sejarahnya, D-8 merupakan blok ekonomi yang digagas pada 1997 oleh Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

    Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.

    Sumber : Antara

  • Prabowo:D-8 harus lebih dari blok ekonomi untuk raih kemakmuran rakyat

    Prabowo:D-8 harus lebih dari blok ekonomi untuk raih kemakmuran rakyat

    Sumber foto: Antara

    Prabowo:D-8 harus lebih dari blok ekonomi untuk raih kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 22:51 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan bahwa forum Developing Eight (D-8) harus memiliki peranan yang lebih dari blok ekonomi untuk bisa mencapai kemakmuran bagi negara anggotanya di beragam aspek penting kehidupan.

    Prabowo menyebutkan D-8 kini sudah menjadi representatif dan gerakan global south atau negara berkembang menciptakan kesetaraan sehingga tata kelola yang perlu diperhatikan tidak hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor lainnya.

    “Kita harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama,” kata Prabowo dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 yang berlangsung di Mesir seperti dipantau dari siaran langsung di Jakarta, Kamis (19/12).

    Agar representatif global south bisa terpenuhi oleh D-8, Prabowo menyatakan bahwa persatuan harus menjadi dasar dari kerja sama antara delapan negara anggota.

    Presiden RI juga mengajak agar setiap negara bisa mengesampingkan perbedaan untuk akhirnya bisa mencapai persatuan visi yang kuat dalam berbagai bidang untuk kemakmuran masyarakat.

    “Kita harus meninggalkan perbedaan kita. Kita harus mencari kebaikan yang lebih besar untuk rakyat kita. Tanpa persatuan, tanpa integrasi, kita akan lemah. Dan jika kita lemah, kita akan dieksploitasi. Itulah hukum sejarah,” kata Prabowo.

    Untuk mendukung persatuan D-8, Kepala Negara menyatakan bahwa Indonesia mengukuhkan kembali komitmennya untuk memperkuat tujuan dari D-8.

    KTT ke-11 D-8 berlangsung di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir dengan mengambil tema Investing in Youth and Supporting Small and Medium Enterprises Shaping Tomorrow’s Economy.

    Membahas sejarahnya, D-8 merupakan blok ekonomi yang digagas pada tahun 1997 oleh Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

    Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Bicara Pentingnya Persatuan dan Kolaborasi Ekonomi di KTT D-8

    Prabowo Bicara Pentingnya Persatuan dan Kolaborasi Ekonomi di KTT D-8

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menekankan kekuatan negara anggota Developing Eight (D-8) merupakan kekuatan yang transformatif. Prabowo menyebut para anggota D-8 mewakili ekonomi terbesar di dunia.

    “Kita harus menyadari bahwa D-8 memang menyimpan potensi yang sangat besar. Secara keseluruhan, D-8 mewakili pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga secara global dengan gabungan PDB sebesar USD 4,81 triliun pada tahun 2023,” ujar Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024).

    Dalam sambutannya, Prabowo juga menyoroti potensi besar yang dimiliki D-8 dalam memajukan kesejahteraan masyarakat anggotanya. Salah satunya dengan pemanfaatan ekonomi biru sebagai salah satu pilar kerja sama strategis.

    “Semua negara D-8 memiliki posisi unik untuk memanfaatkan manfaat dan sumber daya ekonomi biru. Ini merupakan kerja sama yang sangat strategis,” katanya.

    Kemudian, Prabowo mendorong implementasi mulai dari perjanjian perdagangan preferensial hingga penguatan rantai nilai halal melalui D-8 halal economic network. Menurutnya, D-8 harus menjadi lebih dari sekedar blok ekonomi, melainkan sebuah gerakan global yang inklusif, berkeadilan, dan memperhatikan kesejahteraan bersama.

    “Kita juga harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

    “Mari kita jadikan organisasi D-8 menjadi harapan bagi seluruh bangsa dan dunia,” tandasnya.

    (azh/dnu)

  • Presiden Prabowo Berkomitmen Perkuat Kelompok D-8 – Halaman all

    Presiden Prabowo Berkomitmen Perkuat Kelompok D-8 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT Developing Eight (D-8) atau Kelompok 8 Negara Berkembang, di Kairo, Mesir, Kamis, (19/12/2024).

    Dalam pidatonya Presiden Prabowo mengatakan Kelompok D-8 yang terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turkiye, dan Pakistan memiliki potensi yang sangat besar.

    “Dalam dunia yang sering dibentuk oleh segelintir pihak, pertemuan ini menyoroti kekuatan kolektif kita sebagai kekuatan transformatif. Kita harus menyadari bahwa D-8 memiliki potensi yang sangat besar,” kata Prabowo.

    Menurut Presiden Prabowo D-8 merupakan blok ekonomi terbesar ketiga di dunia. Pada 2023 lalu total PDB negara D-8 mencapai 4,81 triliun dolar AS.

    “PricewaterhouseCoopers memprediksi bahwa seluruh negara anggota D-8 akan berada di antara 25 ekonomi terbesar pada tahun 2050,” katanya.

    Menurut Prabowo D-8 harus menjadi lebih dari sekadar blok ekonomi melainkan gerakan global south. Oleh karena itu negara negara D-8 harus terus memperjuangkan tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama.

    Untuk mencapai hal ini, diperlukan representasi yang lebih besar dari negara-negara global selatan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, D-8 harus bersatu. Kita harus bekerja sama untuk bersatu dan melupakan perbedaan kita. Kita harus mengutamakan kebaikan bersama bagi rakyat kita,” katanya.

    “Tanpa persatuan, tanpa integrasi, kita akan lemah. Dan jika kita lemah, kita akan dieksploitasi. Itulah hukum sejarah. Dalam semangat ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat D-8,” pungkasnya.

  • Gerindra Luruskan Pernyataan Prabowo yang Bakal Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Hasil Curian

    Gerindra Luruskan Pernyataan Prabowo yang Bakal Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Hasil Curian

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memaafkan para koruptor asalkan bertobat dan mengembalikan uang negara yang telah dicuri. Gerindra menegaskan, pernyataan tersebut bukan bermakna akan membebaskan koruptor begitu saja. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengimbau pernyataan Prabowo harus dipahami dalam konteks hukum. Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk menempatkan aset recovery sebagai prioritas dalam pemberantasan korupsi, dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. 

    “Pak Prabowo bicara dengan gaya yang santai, mungkin bukan dalam konteks membebaskan. Tentu mereka yang paham hukum tidak akan salah menafsirkan ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Desember. 

    Ketua Komisi III DPR itu menjelaskan, dalam hukum pidana, sikap kooperatif pelaku kejahatan apabila mengakui kesalahan dan mengembalikan hasil kejahatan dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman.

    “Hal ini sangat teoritis dalam ilmu hukum pidana. Tapi tentu bukan berarti pembebasan,” jelasnya.

    Habiburokhman, berharap masyarakat tidak salah memahami bahkan memelintir pernyataan Prabowo. Dia memastikan, seorang presiden tidak mungkin dengan mudah membebaskan koruptor.

    “Jangan di-framing secara jahat bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor. Itu tidak mungkin,” tegasnya.

    Habiburokhman menekankan, maksud pernyataan Prabowo lebih berfokus pada pengembalian aset negara yang telah dicuri.

    “Tujuan utama pemberantasan korupsi adalah memaksimalkan aset recovery. Bagaimana kerugian keuangan negara bisa dikembalikan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada para koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan dana yang telah mereka curi dari rakyat.

    Seruan itu dikatakan Prabowo saat berbicara kepada mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, tentang masalah korupsi. 

    “Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu, 18 Desember, kemarin.

    Prabowo juga menegaskan, akan ada cara untuk mengembalikan dana hasil korupsi dengan opsi pengembalian secara tertutup.

    “Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” ucapnya.

     

     

  • Soal Pernyataan Prabowo Akan Memaafkan Koruptor, Gerindra: Maksudnya Asset Recovery

    Soal Pernyataan Prabowo Akan Memaafkan Koruptor, Gerindra: Maksudnya Asset Recovery

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan memaafkan koruptor jika mereka bersedia mengembalikan keuangan negara yang dicuri. Menurut Habiburokhman, pernyataan Prabowo itu merujuk pada fokus pemulihan aset negara yang dicuri, bukan untuk membebaskan koruptor dari jeratan hukum.

    “Yang dimaksud beliau pastinya terkait dengan asset recovery. Jadi tujuan utama dalam pemberantasan korupsi itu pada akhirnya adalah bagaimana maksimalisasi asset recovery,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Habiburokhman menjelaskan Presiden Prabowo ingin memaksimalkan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi, lanjutnya, pemulihan kerugian negara tidak selalu sesuai dengan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum pada awalnya.

    “Ketika persidangan selesai, masyarakat juga mempertanyakan kenapa asset recovery, pengembalian kekayaan negara, pada akhirnya tidak relevan dengan apa yang awalnya diumumkan. Setelah persidangan, ternyata yang disita hanya sedikit. Karena kerugian keuangan negara itu tidak hanya dihitung berdasarkan uang, tapi juga aspek atmosfer dan kerusakan lingkungan yang eksesif,” jelasnya.

    Habiburokhman menegaskan bahwa penegakan hukum tetap berlaku bagi para koruptor. Namun, kata dia, hukum memberikan peluang keringanan hukuman bagi mereka yang kooperatif atau menjadi whistleblower.

    “Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, mungkin kita akan bukan dalam konteks membebaskan, tentu saja mereka akan sangat paham,” pungkas Habiburokhman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas hukum terhadap pelaku korupsi. Namun, Prabowo memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

    Prabowo juga mengingatkan para koruptor untuk segera mengembalikan uang rakyat yang mereka curi.

    “Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau (koruptor) kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” tegas Presiden Prabowo Subianto.