Xcloud.id

kab/kota: Kairo

  • Video Detik-detik Sejumlah Delegasi KTT D-8 Keluar saat Prabowo Mulai Pidato, Mengapa? – Halaman all

    Video Detik-detik Sejumlah Delegasi KTT D-8 Keluar saat Prabowo Mulai Pidato, Mengapa? – Halaman all

    Presiden Prabowo turut memberikan sejumlah pandangan pada KTT Ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir.

    Tayang: Sabtu, 21 Desember 2024 13:13 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto turut memberikan sejumlah pandangan pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024) waktu setempat.

    Namun, saat kepala negara akan memulai pidatonya, ada sejumlah delegasi negara lain yang keluar dari forum.

    Salah satunya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. 

    Meski demikian, Presiden Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto lantang menyatakan dukungan terhadap Palestina. 

    Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan Erdogan dan beberapa delegasi negara lain keluar forum. 

    Meski begitu, Prabowo tetap lantang menyampaikan pandangannya terkait konflik di Palestina, Lebanon, hingga Suriah. 

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Yusril Ungkap Jumlah Koruptor Penerima Amnesti: Beberapa Ribu

    Yusril Ungkap Jumlah Koruptor Penerima Amnesti: Beberapa Ribu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut jumlah narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto berjumlah ribuan.

    Yusril mengklaim jumlah itu masih lebih kecil dibandingkan jumlah narapidana narkotika yang akan menerima amnesti, dengan total penerima amnesti sebelumnya diperkirakan mencapai 44 ribu. 

    “Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika,” kata Yusril kepada wartawan, Jumat (20/12).

    Yusril mengatakan rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada narapidana korupsi itu tidak melanggar undang-undang.

    Ia menyebut UU Tipikor telah mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi, tapi UU Tipikor berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang amnesti dari presiden.

    “Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi,” jelasnya.

    “Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun,” sambungnya.

    Oleh karena itu, kata Yusril, jika nanti Presiden Prabowo memberi amnesti kepada para napi kasus korupsi maka perkara korupsi mereka akan selesai.

    Ia menegaskan hal tersebut berlaku untuk para napi korupsi dengan perkara yang sudah divonis atau sedang dalam proses persidangan.

    “Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945,” ujar dia.

    Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

    Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

    “Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

    “Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” imbuhnya.

    (mab/vws)

    [Gambas:Video CNN]

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Dukung Amarah Prabowo di Depan Erdogan Cs

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Dukung Amarah Prabowo di Depan Erdogan Cs

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, yang berlangsung Kamis (19/12/2024).

    Sebagai gambaran, KTT ke-11 D-8 itu dihadiri juga oleh Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan kepala negara lainnya.

    “Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto semasa Sidang Kemuncak D-8 baru-baru ini di Kaherah, Mesir,” terang Anwar Ibrahim melalui akun instagram resminya @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Anwar Ibrahim menegaskan, bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit namun penting untuk dikedepankan dengan baik dan bijaksana. Terutama berkaitan dengan hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Justru, Malaysia dengan tuntas dan tegas mendukung kepengerusan Bapak untuk D-8 pada tahun 2026. Saya menantikan kerjasama erat dengan Indonesia untuk memastikan ia menjadi organisasi yang lebih dinamik dan terangkum,”

    “Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara membangun,” tegas Anwar Ibrahim.

    Sebagiamana diketahui dalam Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang sering terjadi di antara negara muslim pada Sesi khusus terkait Palestina dan Lebanon di KTT Ke-11 D-8 itu.

    Menurut Prabowo hal ini lah yang membuat negara muslim saat ini tidak dihormati, sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara yang sedang berkonflik seperti Palestina.

    “Realitas situasi ini adalah bahwa dunia muslim tidak dihormati, populasi muslim di dunia mencapai 2 miliar orang, yaitu 25% dari populasi dunia,” katanya.

    Negara muslim juga memiliki sumber daya yang besar. Namun menurut Prabowo jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina.

    “Kita sering berselisih di antara kita sendiri, dan ketika saudara-saudara kita dihancurkan maka hanya (bisa) memberikan deklarasi dukungan dan kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo Devide et Impera atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun, yang membuat negara muslim terpecah.

    “Setiap hari kita melihat Sudan, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim, Kita melihat Libya pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kita melihat Yaman, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kapan ini berakhir? kapan kita bisa membantu Palestina jika kita harus berselisih di antara kita sendiri,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan sering menghadiri berbagai pertemuan internasional. Namun yang sampai saat ini bisa dilakukan hanya memberikan deklarasi dukungan.

    “Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan. Tapi saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Saya menyerukan agar negara – negara muslim menyadari bahwa kita tidak dihormati, suara kita tidak didengarkan,” tutur Prabowo.

    (pgr/pgr)

  • 10 [POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi Nasional

    10 [POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi Nasional

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024) waktu setempat.
    Berbicara pada sesi khusus saat KTT yang dihelat di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Prabowo mengangkat berbagai isu terkait
    negara Muslim
    .
    Salah satu yang dibahas Prabowo adalah mengenai standar ganda dalam lingkup hak asasi manusia (HAM) di dunia.
    Prabowo mengatakan, seringkali HAM tidak berlaku untuk umat muslim.

    “Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (20/12/2024).
    Menurut Prabowo, dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.
    Dia menyayangkan kondisi di mana banyak negara Muslim masih bertikai satu sama lain, seperti yang terlihat di Sudan, Libya, dan Yaman.
    Prabowo menyebut, konflik tersebut menghambat upaya kolektif untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.
    “Kita melihat Libya, pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim. Kita melihat pemimpin Muslim Yaman melawan pemimpin Muslim. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu rakyat Palestina? Jika kita bertengkar satu sama lain,” kata Prabowo dengan nada penuh keprihatinan.
    Oleh karena itu, Prabowo menyerukan persatuan antara negara-negara Muslim.
    “Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.
    “Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” katanya.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Berita populer selanjutnya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Deddy Sitorus menyampaikan permintaan maaf karena telah menghadirkan sosok Joko Widodo (Jokowi) di panggung perpolitikan Indonesia.
    Pasalnya, kemunculan Jokowi dalam perpolitikan Indonesia, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta dan Presiden RI dua periode tidak terlepas dari peran partai.
    PDI-P meminta maaf karena langkah politik Jokowi di akhir masa kepemimpinannya dinilai berada di luar etika dan moral politik partai.
    “Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah sembilan tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI-P,” ujar Deddy di Kantor DPP PDI-P, Kamis (19/12/2024) malam.
    “Bahkan, kita menyaksikan sendiri bagaimana MK (Mahkamah Konstitusi), bagaimana MA (Mahkamah Agung) kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya,” katanya lagi.
    Namun, Deddy menyebut, tidak semua kesalahan yang dilakukan Jokowi menjadi tanggung jawab PDI-P. Sebab, partai tidak menduga bahwa Jokowi justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya pribadi.
    “Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi,” ujar Deddy.
    “Berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan. Mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuannya satu tahun terakhir. Saya kira ini final saya gak mau lagi menyebut-nyebut nama itu,” katanya lagi.
    Sebagaimana diketahui, PDI-P sudah mengambil langkah tegas dengan memecat Jokowi dari keanggotaan partai.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Prabowo Ingin Maafkan Koruptor demi Asset Recovery

    Kala Prabowo Ingin Maafkan Koruptor demi Asset Recovery

    Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal koruptor bakal dimaafkan selama mengembalikan uang curian mereka memicu sorotan dari berbagai pihak.

    Pegiat antikorupsi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut buka suara soal pernyataan Kepala Negara.

    Awalnya, pernyataan Prabowo itu disampaikan pada kunjungan kenegaraannya di Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

    Presiden ke-8 itu menyebut koruptor yang mengembalikan uang yang bukan hak mereka mungkin saja dimaafkan.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo seperti ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Kamis (19/12/2024). 

    Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curiannya. Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan. 

    “Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” jelasnya.

    Menanggapi pernyataan Prabowo, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya menghargai pandangan Kepala Negara. Dia menyebut pernyataan presiden harus dilihat beserta konteksnya.

    Menurut Setyo, yang baru saja resmi mulai menjabat Ketua KPK hari ini, pihak Prabowo akan memerinci lebih lanjut pernyataan presiden.

    Ketua KPK jilid VI itu meyakini wacana Prabowo soal memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curiannya tidak berlaku untuk semua perkara. Dia enggan merespons lebih lanjut sebelum ada penjelasan lebih terperinci dari pemerintah. 

    “Itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara. Saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata. Mungkin hanya untuk perlakukan perkara-perkara tertentu. Misalkan,,untuk yang memenuhi hajat orang banyak, saya yakin mungkin tidak [dimaafkan],” ujarnya di Gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Demi Asset Recovery?

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pernyataan Prabowo di Kairo merupakan salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery). 

    Hal itu, terangnya, sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi ke Undang-undang (UU) No.7/2006. Kendati belum disesuaikan ke UU Tipikor, Yusril menyampaikan bahwa penekanan upaya pemberantasan korupsi untuk asset recovery merupakan amanat UNCAC.

    Menurut Yusril, koruptor yang dimaksud Prabowo adalah orang yang ditetapkan tersangka atau divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal 2026 yang akan datang.

    Presiden Prabowo Subianto/DokPerbesar

    Yusril menyebut penghukuman kasus korupsi kini ditekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Dia menekankan bahwa aset hasil korupsi itu ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. 

    “Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk mensejahterakan rakyat,” kata Yusril.

    Adapun Prabowo, jelasnya, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden akan meminta pertimbangan DPR. 

    Yusril mengungkap, Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan yang lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. 

    Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

    “Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh, pungkasnya.

    Meski demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan lain. Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai ada cara yang lebih baik untuk mendorong asset recovery ketimbang memaafkan koruptor, yakni dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    Apalagi, terang Agus, percepatan pembahasan RUU tersebut telah tertuang dalam dokumen Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

    “Langkah konkrit yang bisa dilakukan Prabowo adalah segera mengirimkan Surat Presiden [Surpres] untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama untuk segera dibahas di DPR,” kata Agus, melalui keterangan tertulis.

  • PKS Respons Prabowo Maafkan Koruptor, Minta Tak Bingungkan Masyarakat

    PKS Respons Prabowo Maafkan Koruptor, Minta Tak Bingungkan Masyarakat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengampuni koruptor yang mengembalikan uang negara perlu diterjemahkan ke produk hukum.

    Nasir menilai wacana itu membingungkan. Sebab, korupsi sebagai tindak kejahatan pidana tetap harus mendapat vonis dari pengadilan. Nasir menilai para menteri dan menteri koordinator perlu menerjemahkan pernyataan Presiden ke sesuatu yang lebih konkret.

    “Jadi tolong para menteri-menteri dan juga menko terkait terjemahkan lah dalam bentuk produk hukum apa yang diinginkan oleh Pak presiden Prabowo Subianto,” kata Nasir lewat sambungan telepon, Jumat (19/12).

    “Sehingga tidak membingungkan masyarakat. Karena koruptor itu kan masih dalam kategori extraordinary crime,” kata Nasir.

    Menurut Nasir produk hukum yang harus diterjemahkan oleh Menteri Prabowo bisa dalam bentuk Perppu atau revisi produk hukum yang sudah ada.

    Nasir memuji semangat Prabowo lewat wacana itu. Apalagi di tengah kondisi APBN yang menurut dia sedang tidak baik-baik saja. Namun, kata dia, para menteri harus menerjemahkan wacana tersebut, termasuk mengkonsultasikannya lewat DPR.

    Nasir menilai langkah paling konkret untuk menerjemahkan hal itu adalah melalui revisi sejumlah UU yang mengatur soal tindak pidana korupsi atau melalui Perppu. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan agar tidak membingungkan masyarakat.

    Status extraordinary crime atau kejahatan luar biasa memberikan konsekuensi hukum terhadap tindak pidana korupsi.

    Menurut Nasir, dengan status itu korupsi memang memerlukan penanganan dan antisipasi khusus, dan karenanya pemerintah kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ya harus disikapi secara luar biasa. Cara-cara penanggulangannya harus luar biasa,” kata Nasir.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

    Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

    “Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

    “Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” imbuhnya.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Hadiri KTT D-8 di Mesir  

    Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Hadiri KTT D-8 di Mesir  

    JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak kembali ke Indonesia setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8), sebuah forum ekonomi delapan negara berkembang. Acara tersebut berlangsung di New Administrative Capital, ibu kota baru Mesir, pada Kamis 19 Desember.  

    Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, tiba di Bandar Udara Internasional Kairo sekitar pukul 18.15 waktu setempat.  

    Setibanya di bandara, Presiden melewati barisan jajar kehormatan yang telah bersiap untuk melepas keberangkatannya. Ia juga tampak menyalami sejumlah pejabat, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Dafris D. Syafruddin.  

    Setelah menaiki pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo melambaikan tangan dan memberikan salam hormat kepada rombongan yang hadir. Pesawat yang bertuliskan “Republik Indonesia” itu kemudian lepas landas pada pukul 18.45 waktu setempat.  

    Lawatan resmi Presiden ke Mesir dimulai pada Rabu (18/12) dengan sejumlah agenda penting. Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, diikuti kunjungan ke Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb.  

    Pada hari yang sama, Presiden juga berinteraksi dengan ribuan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Hotel St. Regis, New Administrative Capital, tempat Presiden bermalam.  

    Pada Kamis (19/12), Presiden menghadiri KTT D-8, forum kerja sama ekonomi yang diikuti oleh delapan negara anggota, yakni Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.  

    Selama konferensi, Presiden Prabowo menyampaikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara anggota D-8 untuk menghadapi tantangan global.  

    Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian agenda kenegaraan di Mesir, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi antarnegara.  

  • Niat Erdogan Habisi ISIL dan Pejuang Kurdi di Suriah, Termasuk Militan yang Dibela AS – Halaman all

    Niat Erdogan Habisi ISIL dan Pejuang Kurdi di Suriah, Termasuk Militan yang Dibela AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat (19/12/2024), sudah waktunya untuk menghancurkan kelompok teroris yang menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan hidup Suriah.

    Kelompok yang dimaksud adalah kelompok militan Negara Islam Irak dan Syam (ISIL) dan pejuang Kurdi, Agence France-Presse melaporkan.

    “Daesh, PKK dan afiliasinya — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus diberantas,” katanya kepada wartawan saat kembali dari pertemuan puncak di Kairo, menggunakan akronim bahasa Arab untuk ISIL.

    “Sudah saatnya menetralisir organisasi teroris yang ada di Suriah.”

    Turki memandang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), kelompok Kurdi yang dikatakan terkait dengan militan terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah berperang selama puluhan tahun di tanah Turki.

    Namun pasukan yang didukung AS memimpin pertempuran melawan militan ISIS di Suriah pada tahun 2019, dan SDF dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pasukan yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ISIS di wilayah tersebut.

    Erdoğan mengatakan pemerintahnya mengambil “tindakan pencegahan” terhadap kelompok-kelompok yang menimbulkan ancaman bagi Turki.

    “Tidak mungkin bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” katanya, sambil berharap para pemimpin baru Suriah tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan mereka.

    “Kami tidak yakin ada kekuatan yang akan terus bekerja sama dengan organisasi teroris di masa mendatang,” katanya.

    “Pimpinan organisasi teroris seperti ISIS dan PKK-YPG … akan dihancurkan dalam waktu sesingkat mungkin,” ia memperingatkan.

    Erdoğan juga mengatakan diplomat utamanya Hakan Fidan akan segera mengunjungi Damaskus, mengikuti jejak kepala mata-mata İbrahim Kalın yang pergi ke ibu kota Suriah hanya empat hari setelah jatuhnya Assad dan bertemu dengan pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Eks Orang Nomor 2 Iran

    Mantan Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan masa depan Suriah kini rumit dan tak menentu setelah rezim Bashar al-Assad diambrukkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham.

    Eks orang nomor dua di Iran itu mengklaim HTS memiliki kesamaan dengan Al-Qaeda dan Daesh (ISIS), dua kelompok yang secara luas dianggap sebagai teroris.

    Di samping itu, dia berujar “tampilan demokratis” HTS saat ini hanya sementara. Oleh karena itu, dia memprediksi Suriah nantinya akan menghadapi masa-masa sulit.

    Rouhani mengklaim Suriah bisa saja kembali menjadi markas Daesh dan Al-Qaeda. Hal itu juga bisa mengancam Lebanon dan Irak.

    “Apa yang terjadi di Suriah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan bukan sekadar hasil dua atau tiga minggu perencanaan,” kata Rouhani saat rapat hari Rabu, (18/12/2024), dikutip dari IRNA.

    “Kenyataannya ialah bahwa perang Suriah melawan Daesh dan teroris lainnya tetap tidak terselesaikan karena kengototan Turki untuk menghentikan operasi di Kota Idlib, tempat para teroris berkumpul.”

    Presiden Hassan Rouhani berbicara kepada media setelah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di ibukota Teheran. Iran, Jumat (21/02/2020) (AFP)

    Dia mengatakan belakang ini Rusia terpaksa mengabaikan atau meninggalkan Suriah karena memfokuskan perang di Ukraina.

    “Turki, Amerika Serikat, Israel, dan Qatar memanfaatkan situiasi ini dan beberapa negara Arab bergabung dengan mereka, memunculkan situasi baru di Suriah.”

    Selain itu, dia juga memperingatkan ancaman dari musuh besar Iran, yakni Israel.

    Rouhani mengutip penyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebutkan bahwa perimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis.

    Menurut dia, pernyataan Netanyahu itu menunjukkan bahwa Israel ingin menyeret Iran ke dalam perang, tetapi gagal karena adanya kebijaksanaan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatolah Ali Khamenei.

    Dia kemudian menyinggung pentingnya memperbarui strategi-strategi Iran.

    “Strategi yang kuat tidaklah mencukupi, strategi itu harus dikembangkan ketika diperlukan.”

    Hubungan HTS dengan Al-Qaeda

    Dikutip dari BBC, HTS berawal dari organisasi bernama Jabhat al-Nusra yang dibentuk tahun 2011. Kelompok itu terafiliasi langsung dengan Al-Qaeda.

    HTS dianggap sebagai salah satu kelompok oposisi terkuat yang melawan Presiden Bashar al-Assad.

    Kelompok itu dimasukkan dalam daftar kelompok teroris oleh PBB, AS, Turki, dan negara lain.

    Akan tetapi, pemimpin HTS yang dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda.

    Dia membubarkan Jabhat al-Nusra kemudian membentuk organisasi baru bernama Hayat Tahrir al-Sham. Faksi-faksi lain bergabung dengan HTS setahun berselang.

    Pada saat itu mencul keraguan apakah HTS benar-benar sudah terputus dari Al-Qaeda. Akan tetapi, pesan-pesan yang disampaikan HTS menandakan bahwa kelompok itu menolak kekerasan ataupun balas dendam.

    Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani (Daily News Egypt)

    Iran: AS dan Israel dalang di balik tumbangnya Assad

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuding AS dan Israel berada di balik runtuhnya pemerintahan Assad.

    Dia juga mengklaim intelijen Iran sudah memberi tahun pemerintahan Assad mengenai potensi adanya serangan selama tiga bulan.

    Intel Iran memprediksi para pemuda Suriah pada akhirnya akan merebut Suriah dari tangan Assad.

    “Tak ada keraguan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah hasil rencana Amerika dan Zionis. Ya, pemerintahan tetangga di Iran jelas berperan dalam hal ini, dan masih berperan, semua melihatnya, tetapi konspirator utama, dalang, dan pusat komando berada di rezim Amerika dan Zionis,” kata Khamenei hari Rabu dikutip dari The Guardian.

    Dia bahkan mengklaim memiliki bukti keterlibatan AS dan Israel.

    The Guardian menyebut “pemerintahan tetangga” yang disebut Khamanei barangkali merujuk kepada Turki. Turki memainkan peran penting dalam mendukung pasukan oposisi di Suriah.

    “Biarkan semua orang tahu bahwa situasi ini tidak akan tetap seperti ini. Kenyataan bahwa beberapa orang di Damaskus merayakannya, menari, dan mengganggu rumah warga lainnya saat rezim Zionis mengebom Suriah, memasuki wilayahnya dengan tank dan artileri, tidak bisa diterima.

    Khamenei mengatakan para pemuda Suriah pasti nantinya bisa mengatasi situasi tersebut.

    (Tribunnews/ Chrysnha, Febri)

  • KPK Tunggu Detail Maksud Presiden Prabowo Soal Pengampunan Koruptor Untuk Tentukan Sikap – Halaman all

    KPK Tunggu Detail Maksud Presiden Prabowo Soal Pengampunan Koruptor Untuk Tentukan Sikap – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin lebih dulu mendapatkan detail terkait ucapan Presiden RI Prabowo Subianto yang hendak memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang korupsi ke negara.

    Lembaga antirasuah itu belum bisa menentukan sikap apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Prabowo.

    “Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau. Seperti apa? Karena kan selanjutnya itu ada penjelasan beliau ‘nanti mekanismenya akan diatur’. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa saya yakin nanti akan lebih detail,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers perdana di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

    Komisaris Jenderal Polisi itu hingga kini masih meyakini komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi sebagaimana yang selalu disampaikannya dalam beberapa kesempatan. 

    Karena itu, Setyo menunggu lengkap ide yang beberapa waktu lalu disampaikan ke publik dan bersedia untuk berkomunikasi.

    “Saya percaya bapak presiden begitu tegas dari mulai beliau disumpah. Kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi,” kata Setyo.

    “Kami menghargai apa yang sudah disampaikan oleh bapak presiden tersebut. Itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi tentang pandangan yang sudah disampaikan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto menjelaskan ide Prabowo harus dipelajari dengan saksama lantaran bertentangan dengan aturan yang berlaku.

    Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

    “Payung hukumnya bagaimana karena ini kan ada langkah-langkah yang tidak sejakan dengan aturan yang sudah ada,” ujar Benny.

    Sebelumnya, di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat, Prabowo mempertimbangkan kemungkinan untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. 

    Prabowo mengesampingkan proses hukum dengan memberi kesempatan koruptor bertaubat.

    “Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” tutur Prabowo.

    Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan ide yang disampaikan Prabowo tersebut merupakan bagian dari amnesti—rencananya akan diberikan kepada 44.000 narapidana mulai dari kasus narkoba, UU ITE, tahanan politik hingga korupsi.

    “Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

  • Prabowo Mau Maafkan Koruptor, KPK Buka Suara

    Prabowo Mau Maafkan Koruptor, KPK Buka Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menyampaikan setuju atau tidak setuju merespons keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang hendak memaafkan koruptor apabila mengembalikan uang korupsi ke negara.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu mekanisme atau ketentuan detail untuk selanjutnya menentukan sikap.

    “Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau. Seperti apa? Karena kan selanjutnya itu ada penjelasan beliau ‘nanti mekanismenya akan diatur’. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa saya yakin nanti akan lebih detail,” ujar Setyo dalam konferensi pers perdana di Gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

    Setyo hingga kini masih meyakini komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi sebagaimana yang selalu disampaikannya dalam beberapa kesempatan. Untuk itu, ia menunggu lengkap ide yang beberapa waktu lalu disampaikan ke publik dan bersedia untuk berkomunikasi.

    “Saya percaya bapak presiden begitu tegas dari mulai beliau disumpah. Kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi,” ucap dia.

    “Kami menghargai apa yang sudah disampaikan oleh bapak presiden tersebut. Itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi tentang pandangan yang sudah disampaikan,” tandasnya.

    Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas KPK Benny Jozua Mamoto menjelaskan ide Prabowo harus dipelajari dengan saksama lantaran bertentangan dengan aturan yang berlaku.

    Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

    “Payung hukumnya bagaimana karena ini kan ada langkah-langkah yang tidak sejalan dengan aturan yang sudah ada,” ucap Benny.

    Sebelumnya, di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat, Prabowo mempertimbangkan kemungkinan untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Prabowo mengesampingkan proses hukum dengan memberi kesempatan koruptor bertaubat.

    “Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat,” ucap Prabowo.

    Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan ide yang disampaikan Prabowo tersebut merupakan bagian dari amnesti- rencananya akan diberikan kepada 44.000 narapidana mulai dari kasus narkoba, UU ITE, tahanan politik hingga korupsi.

    “Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).

    (ryn/DAL)

    [Gambas:Video CNN]