kab/kota: Kairo

  • Bantuan Internasional Masuk, Israel Serahkan Rafah kepada Uni Eropa – Halaman all

    Bantuan Internasional Masuk, Israel Serahkan Rafah kepada Uni Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam perkembangan terbaru di kawasan konflik Gaza, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah resmi menarik diri dari perbatasan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir.

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari perjanjian fase pertama gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari.

    Penarikan ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pasukan internasional dari Uni Eropa (UE) untuk mengawasi perlintasan tersebut.

    Mengapa Israel Menyerahkan Rafah kepada Uni Eropa?

    Pada tanggal 31 Januari 2025, IDF melakukan penarikan pasukannya dari Rafah.

    Menurut laporan yang dikutip oleh Anadolu, Israel langsung menyerahkan wilayah penyeberangan itu kepada pasukan UE.

    Setidaknya 100 petugas perbatasan akan dikerahkan untuk menjaga keamanan di area tersebut, mencerminkan dukungan Eropa terhadap gencatan senjata dan kerja sama antara Tel Aviv dan Otoritas Palestina.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa Uni Eropa hadir untuk membantu misi perbatasan sipil. “Penyeberangan Rafah dibuka atas permintaan Palestina dan Israel,” ungkapnya di platform X.

    Penyerahan ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina, yang menyatakan bahwa perlintasan Rafah akan dibuka di bawah pengawasan pasukan Uni Eropa.

    Kapan Perbatasan Rafah Dibuka?

    Setelah sembilan bulan penutupan total, perbatasan Rafah direncanakan dibuka pada 1 Februari 2025.

    Pembukaan ini memungkinkan pengungsi Gaza yang menderita penyakit kronis, seperti kanker, untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Mesir.

    Operasi evakuasi ini akan diawasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang juga mengerahkan lebih dari 30 ambulans di sisi Mesir.

    WHO memperkirakan sekitar 2500 anak di Gaza membutuhkan perawatan medis mendesak.

    Untuk tahap pertama, 50 anak dijadwalkan untuk dievakuasi, namun sayangnya hanya 37 yang berhasil menyeberang.

    Sisanya tidak dapat dievakuasi karena dua pasien meninggal sebelum mendapat perawatan, sementara yang lainnya terlalu sakit untuk dipindahkan.

    Apa Saja Manfaat Pembukaan Perbatasan Rafah?

    Pembukaan perbatasan Rafah dan evakuasi pasien ini merupakan langkah signifikan dalam upaya kemanusiaan di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Selain memberikan harapan bagi banyak warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis, pembukaan ini juga dimanfaatkan untuk mengakses bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza.

    Sejumlah kapal bantuan, termasuk dari Turki, diperkirakan tiba di Pelabuhan Al-Arish, Mesir.

    Duta Besar Turki di Kairo, Salih Mutlu Shen, mengonfirmasi bahwa Ankara telah mengirim 14 kapal yang membawa 835 ton bantuan kemanusiaan.

    Dalam beberapa hari mendatang, kapal lain yang membawa 2000 ton bantuan juga akan tiba.

    Ribuan ton bantuan ini diharapkan dapat masuk melalui perbatasan Rafah, yang merupakan titik vital bagi bantuan internasional yang ditujukan untuk Gaza.

    Namun, perlu dicatat bahwa sejak Mei 2024, akses ke perlintasan Rafah telah ditutup setelah Israel menguasai wilayah tersebut.

    Dengan penarikan IDF dari perbatasan Rafah dan serah terima kepada pasukan UE, proses evakuasi dan bantuan kemanusiaan di Gaza diharapkan dapat dilaksanakan lebih lancar.

    Ini menjadi momen penting bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, serta menunjukkan komitmen internasional dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Netanyahu Bertandang ke AS, Jadi Pemimpin Dunia Pertama yang Diundang Trump ke Gedung Putih – Halaman all

    Netanyahu Bertandang ke AS, Jadi Pemimpin Dunia Pertama yang Diundang Trump ke Gedung Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, pada Minggu (2/2/2025).

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan berangkat besok pagi untuk pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump,” ujar cuitan kantor perdana menteri Israel di X.

    Kunjungan ini menjadikan Netanyahu sebagai pimpinan internasional pertama yang diundang ke Gedung Putih setelah pelantikan Presiden Trump, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

    “Perdana Menteri Netanyahu adalah pemimpin asing pertama yang diundang ke Gedung Putih selama masa jabatan kedua Presiden AS Trump,” imbuh laporan kantor perdana menteri Israel.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengklaim bahwa Israel “tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih”.

    Pertemuan Trump dengan Netanyahu mengindikasikan hubungan baik yang kini tengah terjalin di antara kedua belah pihak.

    Mengingat beberapa tahun terakhir hubungan Trump-Netanyahu sempat memburuk lantaran pemimpin Israel tersebut mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilu 2020.

    Sejak saat itu hubungan keduannya mulai memanas, Trump menuduh Netanyahu tidak setia.

    Namun lambat laun hubungan keduannya mulai membaik, bahkan setelah menjabat untuk masa jabatan keduanya, Trump dilaporkan menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel, yang sebelumnya telah dihentikan oleh pemerintahan Biden.

    Tak sampai disitu, Trump bahkan berjanji akan terus memasok Israel dengan berbagai bantuan ketika AS membekukan semua pendanaan baru untuk program bantuan luar negeri,.

    Trump dan Netanyahu Bahas Sandera-Gencatan Senjata

    Dalam kunjungan perdana itu Netanyahu kabarnya akan bertemu dan bertatap dengan Donald Trump muka pada tanggal 4 Februari.

    Adapun pertemuan ini direncanakan keduannya untuk membahas Gaza, sandera, dan  semua komponen sumbu Iran dan masalah utama lainnya.

    “Diskusi juga akan mencakup situasi di Gaza, tantangan yang ditimbulkan oleh Iran, serta isu-isu utama lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan politik internasional,” papar kantor Netanyahu.

    Sebagai informasi, sejauh ini Pemerintah Israel dan Hamas telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan.

    Israel mengklaim akan membebaskan hampir 300 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sebagai imbalan, Hamas mengungkap bahwa pihaknya akan membebaskan 33 sandera Israel.

    Selain pertukaran tahanan, gencatan senjata ini juga mencakup izin bagi warga Palestina yang terluka untuk meninggalkan Gaza melalui perbatasan Rafah menuju Mesir. 

    Selama perbatasan dibuka para pengungsi Gaza yang menderita penyakit kronis seperti kanker bisa dimobilisasi ke rumah sakit Mesir untuk mendapat pengobatan intensif.

    Operasi evakuasi ini diawasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan melibatkan mobilisasi lebih dari 30 ambulans di sisi Mesir.

    Para pasien yang menderita penyakit kronis nantinya akan dibawa ke rumah sakit besar seperti Sheikh Zuweid, Arish, dan Suez, sementara pasien dengan kasus-kasus kritis dirujuk ke Kairo.

    WHO memperkirakan sekitar 2.500 anak di Gaza yang membutuhkan perawatan medis mendesak akan diangkut ke Mesir.

    Lebih lanjut, selain membebaskan tawanan Palestina dalam kesepakatan gencatan senjata PM Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan penduduk Jalur Gaza utara untuk kembali ke rumah mereka mulai Senin (27/1/2025) pagi.

    Melalui kebijakan tersebut, diperkirakan sekitar 650.000 warga Palestina yang mengungsi di bagian tengah dan selatan Jalur Gaza akan kembali ke rumah mereka di utara awal pekan ini.

    Ramainya antusias warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza Utara, membuat mobil, truk, dan gerobak keledai yang penuh dengan perabotan dan barang-barang pribadi tampak antrean panjang

    Ini adalah momen bersejarah bagi seluruh warga Palestina untuk menyaksikan kembalinya 1,5 juta warga Palestina yang telah mengungsi secara paksa sejak awal perang.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Donald Trump Telepon Presiden Mesir, Tak Menyinggung Soal Pemindahan Warga Gaza, Ini yang Dibahas – Halaman all

    Donald Trump Telepon Presiden Mesir, Tak Menyinggung Soal Pemindahan Warga Gaza, Ini yang Dibahas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump menelepon Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, Sabtu (1/2/2025).

    Dalam sambungan telepon itu, baik Donald Trump maupun Abdel Fattah al-Sisi tidak membahas soal pemindahan warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Kantor Kepresidenan Mesir mengatakan, Trump dan al-Sisi melakukan dialog positif tentang pentingnya penerapan penuh fase pertama dan kedua gencatan senjata antara Hamas dengan Israel.

    Dikutip dari Reuters, keduanya juga menakankan perlunya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Sebelumnya, Trump ngotot ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Keinginan Trump ini langsung mendapatkan kritikan dari para kritikus, dengan menyebut sarannya sama saja dengan pembersihan etnis.

    Al-Sisi juga langsung menolak usulan Trump dan menyebutnya sebagai “tindakan ketidakadilan”.

    Penolakan Presiden Mesir itu langsung mendapatkan respons dari Trump.

    Trump mengatakan, Mesir dan Yordania tak akan menolak dengan alasan AS telah melakukan banyak hal untuk kedua negara tersebut.

    “Mereka akan melakukannya,” kata Trump.

    Para menteri luar negeri Arab yang bertemu di Kairo pada hari Sabtu juga menolak pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Mereka mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam stabilitas regional, menyebarkan konflik dan merusak prospek perdamaian.

    Dalam panggilan telepon, Sisi dan Trump juga menyatakan keinginan mereka untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata pernyataan kepresidenan Mesir.

    Sisi mengundang Trump untuk mengunjungi Mesir sesegera mungkin guna membahas masalah-masalah di Timur Tengah.

    Kedua presiden juga membahas perlunya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi mereka, katanya.

    Pembebasan Sandera

    Sementara itu, Hamas telah melakukan pembebasan sandera ketiga pada Sabtu (1/2/2025).

    Kali ini, Hamas telah membebaskan tiga sandera, satu warga negara Amerika-Israel, sementara dua lainnya merupakan warga negara Israel.

    Seorang warga negara ganda Amerika-Israel, Keith Siegel dibebaskan oleh Hamas di Kota Gaza.

    Sementara dua warga Israel, Yarden Bibas dan Ofer Calderon dibebaskan di kota selatan Khan Younis.

    Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan, ketiga sandera yang dibebaskan Hamas akan dipertemukan kembali dengan anggota keluarga.

    Kedua serah terima tersebut dilakukan dengan cepat tanpa kekacauan seperti yang terjadi pada pertukaran tahanan ketiga sebelumnya.

    Israel juga ikut membebaskan 183 tahanan Palestina setelah tiga sandera Israel dibebaskan oleh Hamas.

    Menurut otoritas Palestina, 18 tahanan menjalani hukuman seumur hidup.

    Lebih dari 100 orang berasal dari Jalur Gaza, ditangkap setelah 7 Oktober 2023, dan ditahan tanpa diadili.

    Tiga puluh tahanan, termasuk tiga orang yang menjalani hukuman seumur hidup, dibebaskan untuk masing-masing sandera Keith Siegel dan Ofer Kalderon, dan 12 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dibebaskan untuk Yarden Bibas.

    Dikutip dari The Times of Israel, Israel telah setuju untuk membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Gaza selama masa pelaksanaan perjanjian.

    Pada hari Sabtu, Israel membebaskan 111 tahanan yang ditahan oleh pasukan di Jalur Gaza tetapi tidak terlibat dalam serangan 7 Oktober.

    Dari total 183 orang yang dibebaskan, 150 orang dipulangkan atau dideportasi ke Jalur Gaza, 32 orang dibebaskan ke Tepi Barat, dan satu orang dikirim ke Mesir.

    Tahanan yang dikirim ke Tepi Barat dibebaskan dari Penjara Ofer dekat Ramallah, kata Dinas Penjara Israel (IPS).

    Sementara tahanan lainnya dibebaskan dari Penjara Ktzi’ot di Israel selatan dan dibawa ke Penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza, dekat perbatasan Mesir.

    “Pasukan Dinas Penjara bertindak untuk membebaskan teroris sesuai dengan kesepakatan diplomatik untuk memulangkan para sandera, dengan koordinasi penuh dengan semua badan keamanan,” kata IPS dalam sebuah pernyataan. (*)

  • Warga Mesir Berdemo Protes Rencana Trump Relokasi Warga Gaza    
        Warga Mesir Berdemo Protes Rencana Trump Relokasi Warga Gaza

    Warga Mesir Berdemo Protes Rencana Trump Relokasi Warga Gaza Warga Mesir Berdemo Protes Rencana Trump Relokasi Warga Gaza

    Kairo

    Ribuan warga Mesir berunjuk rasa di dekat perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan negara tersebut dengan Jalur Gaza. Dalam aksinya, para demonstran memprotes rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.

    Presiden Abdel Fattah al-Sisi sebelumnya menolak gagasan Trump soal Mesir akan memfasilitasi warga Palestina yang dipindahkan keluar dari Jalur Gaza yang dilanda perang berkepanjangan. Al-Sisi bahkan mengatakan warga Mesir akan turun ke jalan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka.

    Dalam aksinya di dekat Rafah, seperti dilansir Reuters, Sabtu (1/2/2025), para demonstran Mesir meneriakkan slogan berbunyi “Hidup Mesir” dan melambaikan bendera nasional Mesir serta bendera Palestina.

    “Kami mengatakan tidak pada pengungsian apa pun dari Palestina atau Gaza dengan mengorbankan Mesir, di tanah Sinai,” tegas seorang warga Sinai bernama Gazy Saeed dalam aksi protes pada Jumat (31/1) tersebut.

    Sumber keamanan Mesir mengatakan kepada Reuters bahwa pihak-pihak yang dekat Al-Sisi mengerahkan bus-bus untuk mengangkut para demonstran ke dekat perlintasan perbatasan Rafah, di mana pergerakan warga sipil biasanya dibatasi.

    Disebutkan sumber keamanan tersebut bahwa aksi protes itu menunjukkan ketidaksetujuan publik, dan bukan hanya dari para pemimpin Kairo, terhadap rencana Trump merelokasi warga Gaza.

    Akhir pekan lalu, Trump melontarkan gagasan untuk “membersihkan” Gaza setelah perang antara Israel dan Hamas, yang berkecamuk selama lebih dari 15 bulan terakhir, yang disebutnya menjadikan wilayah Palestina itu bagaikan “area penghancuran”.

    Dia mempertegas kembali gagasannya pada pada Senin (27/1) waktu setempat. Trump menyatakan keinginan untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, menuju ke lokasi-lokasi yang “lebih aman”, seperti Mesir atau Yordania.

    Lihat juga Video: Kala Trump Mau Pindahkan Warga Gaza ke Mesir-Yordania

    Gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh Kairo dan Amman. Namun pada Kamis (30/1) kemarin, Trump ngotot dan bersikeras mengatakan Mesir dan Yordania akan mematuhi dan menampung warga Gaza, meskipun kedua negara itu berulang kali menolak rencana tersebut.

    “Mereka (Mesir dan Yordania-red) akan melakukannya. Mereka akan melakukannya,” tegas Trump saat ditanya apakah dirinya akan mempertimbangkan tindakan untuk menekan Kairo dan Amman agar menerima rencananya, termasuk mengenakan tarif.

    “Mereka akan melakukannya, oke? Kita telah melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal “banyak hal” yang dilakukan AS untuk Mesir dan Yordania tersebut.

    Lihat juga Video: Kala Trump Mau Pindahkan Warga Gaza ke Mesir-Yordania

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ngototnya Trump Relokasi Warga Gaza ke Mesir dan Yordania

    Ngototnya Trump Relokasi Warga Gaza ke Mesir dan Yordania

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersikeras merelokasi warga Palestina keluar dari Jalur Gaza. Trump meyakini Mesir dan Yordania bersedia menerima pengungsi Gaza.

    Dirangkum detikcom, Jumat (31/1/2025), komentar Trump ini muncul sehari setelah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menolak pemindahan paksa warga Gaza setelah perang antara Hamas dan Israel.

    “Mereka (Mesir dan Yordania-red) akan melakukannya. Mereka akan melakukannya,” tegas Trump saat ditanya apakah dirinya akan mempertimbangkan tindakan untuk menekan Kairo dan Amman agar menerima rencananya, termasuk mengenakan tarif.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Jumat (31/1/2025).

    “Mereka akan melakukannya, oke? Kita telah melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal “banyak hal” yang dilakukan AS untuk Mesir dan Yordania tersebut.

    Alasan Trump Ngotot

    Donald Trump. Foto: DW (News)

    Akhir pekan lalu, Trump melontarkan gagasan untuk “membersihkan” Gaza setelah perang antara Israel dan Hamas, yang berkecamuk selama lebih dari 15 bulan terakhir, menjadikan wilayah Palestina itu bagaikan “area penghancuran”.

    Dia mempertegas kembali gagasannya pada pada Senin (27/1) waktu setempat. Trump menyatakan keinginan untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, menuju ke lokasi-lokasi yang “lebih aman”, seperti Mesir atau Yordania.

    Trump juga mengatakan dirinya “ingin membuat mereka (warga Palestina di Gaza-red) tinggal di area di mana mereka bisa hidup tanpa banyak gangguan dan revolusi dan kekerasan”.

    Ditolak Mesir dan Yordania

    Pilu warga Palestina mencari tempat yang aman. Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

    Rencana Trump itu langsung ditolak oleh Mesir dan Yordania, serta menuai kecaman banyak pihak, termasuk negara-negara sekutu AS sendiri.

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dalam tanggapan publik pertamanya terhadap rencana Trump itu, mengatakan bahwa mengusir “rakyat Palestina dari tanah mereka adalah ketidakadilan yang tidak dapat kita ikut ambil bagian di dalamnya”.

    Sementara Raja Yordania Abdullah II, secara terpisah, menekankan “posisi tegas negaranya mengenai perlunya menjaga warga Palestina tetap di tanah mereka”.

    Kecaman untuk rencana Trump juga disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menegaskan warga Palestina “tidak akan meninggalkan tanah dan tempat-tempat suci mereka”. Jerman dan Prancis, sekutu AS di Eropa, kompak menyebut rencana Trump itu “tidak dapat diterima”.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Jakarta

    Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

    Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

    Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

    Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

    AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

    Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

    Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

    Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

    Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

    Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

    Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

    Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

    Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

    Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

    Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

    Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

    Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

    Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

    Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

    Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

    Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

    Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

    Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

    Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

    Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

    Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

    Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

    Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

    Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

    Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

    Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

    Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

    Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

    Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

    Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

    Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

    Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

    Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

    Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

    Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

    Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

    Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

    Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

    Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

    Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

    Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

    Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

    Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

    Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

    Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

    Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

    McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

    McGuinness membantah tuduhan tersebut.

    Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

    Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

    Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

    Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

    Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

    Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

    Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

    Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

    Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

    Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

    Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

    M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

    Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

    Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

    Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

    Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

    Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

    Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

    Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

    Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ngotot Mesir-Yordania Akan Tampung Warga Gaza, Ini Alasannya    
        Trump Ngotot Mesir-Yordania Akan Tampung Warga Gaza, Ini Alasannya

    Trump Ngotot Mesir-Yordania Akan Tampung Warga Gaza, Ini Alasannya Trump Ngotot Mesir-Yordania Akan Tampung Warga Gaza, Ini Alasannya

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan gagasan kontroversialnya soal relokasi warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, yang menuai kritikan. Trump bersikeras mengatakan Mesir dan Yordania akan mematuhi dan menampung warga Gaza, meskipun kedua negara itu berulang kali menolak.

    “Mereka (Mesir dan Yordania-red) akan melakukannya. Mereka akan melakukannya,” tegas Trump saat ditanya apakah dirinya akan mempertimbangkan tindakan untuk menekan Kairo dan Amman agar menerima rencananya, termasuk mengenakan tarif.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Jumat (31/1/2025).

    “Mereka akan melakukannya, oke? Kita telah melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal “banyak hal” yang dilakukan AS untuk Mesir dan Yordania tersebut.

    Akhir pekan lalu, Trump melontarkan gagasan untuk “membersihkan” Gaza setelah perang antara Israel dan Hamas, yang berkecamuk selama lebih dari 15 bulan terakhir, menjadikan wilayah Palestina itu bagaikan “area penghancuran”.

    Dia mempertegas kembali gagasannya pada pada Senin (27/1) waktu setempat. Trump menyatakan keinginan untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, menuju ke lokasi-lokasi yang “lebih aman”, seperti Mesir atau Yordania.

    Trump juga mengatakan dirinya “ingin membuat mereka (warga Palestina di Gaza-red) tinggal di area di mana mereka bisa hidup tanpa banyak gangguan dan revolusi dan kekerasan”.

    Rencana Trump itu langsung ditolak oleh Mesir dan Yordania, serta menuai kecaman banyak pihak, termasuk negara-negara sekutu AS sendiri.

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dalam tanggapan publik pertamanya terhadap rencana Trump itu, mengatakan bahwa mengusir “rakyat Palestina dari tanah mereka adalah ketidakadilan yang tidak dapat kita ikut ambil bagian di dalamnya”.

    Sementara Raja Yordania Abdullah II, secara terpisah, menekankan “posisi tegas negaranya mengenai perlunya menjaga warga Palestina tetap di tanah mereka”.

    Sebelumnya, kecaman untuk rencana Trump disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menegaskan warga Palestina “tidak akan meninggalkan tanah dan tempat-tempat suci mereka”. Jerman dan Prancis, sekutu AS di Eropa, kompak menyebut rencana Trump itu “tidak dapat diterima”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Kecam PA Gara-gara Dituduh Ikut Diskusi untuk Bentuk Negara Mini-Palestina – Halaman all

    Hamas Kecam PA Gara-gara Dituduh Ikut Diskusi untuk Bentuk Negara Mini-Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) membantah tuduhan Otoritas Palestina (PA) yang mengatakan Hamas terlibat dalam pembicaraan rahasia untuk membentuk negara mini-Palestina.

    “Kami menyesalkan kepresidenan Otoritas Palestina yang melibatkan nama gerakan tersebut dalam pertemuan mencurigakan untuk membahas gagasan mengenai negara mini-Palestina,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, Selasa (28/1/2025) malam.

    “Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghentikan kampanye misinformasi dan memberikan prioritas pada kepentingan yang lebih tinggi dan untuk menanggapi seruan kami untuk menertibkan internal dengan cara yang dapat membantu upaya bantuan rakyat kami dan menghilangkan dampak agresi, dan untuk berdiri bersama untuk melindungi rakyat kita dan hak-hak nasional dan sejarah mereka,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan tesis ini hanyalah imajinasi beberapa orang berpengaruh yang berkuasa untuk mendistorsi citra Hamas yang berhasil memaksa Zionis Israel untuk menghentikan agresinya di Jalur Gaza.

    Sebelumnya media PA, WAFA, menanggapi laporan media luar yang menuduh Hamas terlibat dalam pembicaraan rahasia bersama sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), dan negara lain tentang pembentukan negara mini-Palestina dan pertukaran tanah yang luas dengan Israel.

    “Presidensi Palestina mengeluarkan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek yang meragukan tersebut, khususnya Hamas, dan mendesak mereka untuk tidak terus terlibat dengan rencana ini,” bunyi laporan WAFA, pada Senin (27/1/2025).

    “Presidensi menegaskan bahwa skema semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap darah dan pengorbanan rakyat Palestina, yang telah berjuang selama satu abad untuk mendirikan negara merdeka di seluruh tanah nasional mereka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” lanjutnya.

    Hamas dan Israel mencapai kesepakatan perjanjian gencatan senjata setelah beberapa bulan perundingan intensif di Kota Kairo, Mesir dan di Kota Doha, Qatar dengan partisipasi mediator dari Mesir, Qatar, dan sekutu Israel, AS.

    Implementasi perjanjian gencatan senjata tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu atau 42 hari.

    Selama pelaksanaan tahap pertama, Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran 33 tahanan Israel dengan imbalan ribuan tahanan Palestina.

    Selain itu, warga Palestina di Jalur Gaza juga diperbolehkan untuk kembali ke Gaza utara.

    Hamas dan Israel memulai implementasi perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza pada 19 Januari 2025, yang diawali dengan pertukaran 3 tahanan Israel dan 90 tahanan Palestina.

    Pertukaran kedua dilakukan pada 25 Januari 2025 dengan menukar empat tentara wanita Israel dan 200 tahanan Palestina, dengan 70 di antaranya dideportasi ke Kairo, Mesir.

    Saat ini, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sementara itu pencarian korban yang tertimbun reruntuhan masih berlanjut, menurut laporan Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memulai Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Bertemu Sultan Ibrahim, Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Komit Dukung Palestina Merdeka

    Bertemu Sultan Ibrahim, Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Komit Dukung Palestina Merdeka

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia sejalan dengan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi damai melalui pendekatan dua negara (two state solution).

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    “Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Presiden Prabowo juga menyambut baik adanya gencatan senjata yang tengah berlangsung di wilayah konflik. Ia berharap gencatan senjata ini dapat bertahan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen.

    “Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri kedua negara.

    Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dicapai pada Rabu (15/1/2025) melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

    Gencatan senjata ini melibatkan penghentian konflik selama 42 hari, pertukaran tawanan, penarikan pasukan Israel dari perbatasan Gaza, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Menteri Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa kesepakatan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) pukul 08.30 waktu setempat. Meski begitu, tahap kedua dan ketiga kesepakatan ini masih dalam proses pembahasan.

    Sekjen Hizbullah Naim Qassem menyambut kesepakatan tersebut, memuji ketangguhan Hamas, dan menyatakan perselisihan di Israel semakin mendalam pasca-gencatan senjata.

    Ia juga meminta militer Lebanon melawan pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh Israel. Para penjamin kesepakatan telah sepakat mendirikan pusat koordinasi di Kairo, Mesir.

  • Prabowo tegaskan dukungan RI-Malaysia untuk kemerdekaan Palestina

    Prabowo tegaskan dukungan RI-Malaysia untuk kemerdekaan Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia yang sejalan dengan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi damai melalui pendekatan dua negara (two-state solution).

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin.

    “Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Presiden Prabowo juga menyambut baik adanya gencatan senjata yang tengah berlangsung di wilayah konflik. Ia berharap gencatan senjata ini dapat bertahan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen.

    “Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan,” ujarnya.

    ndonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri kedua negara.

    Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dicapai pada Rabu (15/1) melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

    Gencatan senjata ini melibatkan penghentian konflik selama 42 hari, pertukaran tawanan, penarikan pasukan Israel dari perbatasan Gaza, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Menteri Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa kesepakatan mulai berlaku pada Minggu (19/1) pukul 8.30 waktu setempat. Meski begitu, tahap kedua dan ketiga kesepakatan ini masih dalam proses pembahasan.

    Sekjen Hizbullah Naim Qassem menyambut kesepakatan tersebut, memuji ketangguhan Hamas, dan menyatakan perselisihan di Israel semakin mendalam pasca-gencatan senjata.

    Ia juga meminta militer Lebanon melawan pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh Israel. Para penjamin kesepakatan telah sepakat mendirikan pusat koordinasi di Kairo, Mesir.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025