Jakarta, CNBC Indonesia – China menentang “pemindahan paksa” warga Palestina dari Jalur Gaza. Proposal ini sebelumnya diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga mengusulkan rencana “mengambil alih” wilayah tersebut di bawah Washington.
“China selalu menyatakan bahwa pemerintahan Palestina atas warga Palestina adalah prinsip dasar pemerintahan Gaza pascaperang,” tegas pemerintah Presiden Xi Jinping, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, Rabu (5/2/2025).
“Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza,” tambahnya.
Sebelumnya, Trump mengatakan warga Palestina akan “senang” meninggalkan tanah air mereka yang dilanda perang di Gaza. Mereka, kata dia, pasti bahagia tinggal di tempat lain jika diberi pilihan.
“Mereka akan senang meninggalkan Gaza,” katanya kepada wartawan saat menandatangani serangkaian inisiatif di Gedung Putih, Selasa, dikutip AFP.
“Saya kira mereka akan senang,” tambahnya.
“Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa ingin tinggal. Itu adalah lokasi pembongkaran.”
Ini bukan kali pertama Trump membuat kalimat yang “mengusir” warga Palestina dari Gaza. Sebelumnya, ia menggembar-gemborkan rencana untuk “membersihkan” Gaza, dengan menyerukan warga Palestina untuk pindah ke Mesir atau Yordania.
Kedua negara tersebut dengan tegas menolak hal ini. Bahkan Selasa para pemimpin Arab menekankan perlunya berkomitmen untuk mencapai perdamaian.
“Ya, mereka mungkin mengatakan itu, tetapi banyak orang telah mengatakan hal-hal kepada saya,” kata Trump lagi.
“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak sebidang tanah, dan membangun tempat-tempat yang benar-benar bagus untuk mereka, pasti ada banyak uang di daerah itu, saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang baru saja mengalami kematian selama puluhan tahun,” ujarnya.
Ia menyinyalir, warga Gaza akan hidup lebih baik di tanah negara lain. Ia pun menyebut pemindahan bisa dibayar oleh negara-negara Arab termasuk Arab Saudi.
Bendungan Sungai Nil
Di sisi lain, AS dilaporkan akan menggunakan kasus sengketa Bendungan Nil untuk menekan Mesir agar menerima rencana pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Hal ini terkuak setelah kunjungan pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump ke Kairo akhir Januari lalu.
Laporan The New Arab menyebut seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Kepala Intelijen Umum Hassan Rashad.
Mereka dilaporkan menggelar diskusi terkait rencana pemindahan yang kontroversial dan sengketa yang sedang berlangsung atas Bendungan Grand Renaissance di Ethiopia.
Menurut sumber, utusan AS tersebut menyatakan bahwa keterlibatan AS dalam menyelesaikan krisis bendungan dapat bergantung pada kerja sama Mesir dalam merelokasi penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania. Meskipun mendapat tekanan, pejabat Mesir dengan tegas menolak saran Trump bahwa Gaza harus “dibersihkan” dan dipindahkan ke negara-negara tetangga.
Pejabat Mesir dilaporkan menyuarakan kekhawatiran atas usulan tersebut. Pihaknya memperingatkan tantangan dan konsekuensinya yang signifikan sambil menekankan kesulitan penerapannya.
Utusan AS tersebut juga bertemu dengan tokoh masyarakat dan dua pemimpin partai politik untuk menilai sikap Mesir terhadap usulan tersebut. Selain itu, utusan AS tersebut secara terbuka membahas protes tersebut, yang menunjukkan bahwa protes tersebut diorganisir sebagai tanggapan langsung terhadap rencana Amerika.
(sef/sef)
