kab/kota: Kairo

  • AS Deportasi Pria Perampok 1,5 Juta Dollar AS Buronan Moskow

    AS Deportasi Pria Perampok 1,5 Juta Dollar AS Buronan Moskow

    JAKARTA – Amerika Serikat mendeportasi seorang pria Rusia yang dicari Moskow atas tuduhan perampokan bersenjata.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, jaksa agung Rusia mengatakan Dmitry Koshelev dideportasi dari AS dan akan tiba di Moskow, Rusia, melalui Kairo.

    Dilansir Reuters, Kamis, 27 Februari, Koshelev merupakan bagian dari kelompok yang mencuri $1,5 juta di bawah todongan senjata dari seorang kurir di bandara Pulkovo St Petersburg pada tahun 2014, saat berpakaian seperti anggota pasukan khusus Rusia.

    Pelaku kemudian muncul di AS, di mana dia dihukum karena pelanggaran imigrasi dan dideportasi atas inisiatif Rusia.

    Langkah ini dilakukan di tengah menghangatnya hubungan antara AS dan Rusia, di mana para diplomatnya bertemu di Turki pada Kamis sebagai bagian dari dialog yang lebih luas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan mengakhiri perang di Ukraina.

    Mencairnya hubungan juga menyebabkan pertukaran tahanan awal bulan ini, dengan AS membebaskan taipan mata uang kripto Rusia dengan imbalan seorang guru sekolah AS yang telah dipenjara di Rusia karena tuduhan narkoba.

  • Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding – Halaman all

    Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding – Halaman all

    Delegasi Israel ke Kairo, Hamas Sekali Lagi Sukses Bikin Zionis Tak Punya Pilihan Selain Berunding

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Kamis (27/2/2025) mengeluarkan pernyataan terkait situasi konflik yang terjadi di Jalur Gaza.

    Pada pernyataan itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza, dengan mengatakan upaya Israel untuk menghalangi pembebasan tahanan telah gagal.

    Israel membebaskan 596 tahanan Palestina semalam setelah Hamas menyerahkan jenazah empat tawanan Israel. Tel Aviv juga diperkirakan akan membebaskan 46 tahanan Palestina pada hari Kamis.

    “Kami melakukan pembebasan tahanan heroik kami bersamaan dengan penyerahan sisa-sisa tawanan musuh (Zionis) untuk mencegah pendudukan (Israel) terus menghindari persyaratan perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir Anews.

    Israel diketahui memang sempat mengulur pembebasan ratusan tahanan Palestina dalam putaran ketujuh pertukaran sandera-tahanan dalam kerangka tahap pertama (Fase I) Gencatan Senjata yang akan berakhir pada Sabtu (28/2/2025).

    Manuver Israel itu diiringi ancaman kalau gencatan senjata bisa sewaktu-waktu berhenti dan perang Gaza bisa dimulai kapan saja.

    Namun, dengan pembebasan tahanan Palestina ini, Hamas mengklaim kalau Israel sekali lagi tidak punya pilihan kecuali untuk berunding.

    “Upaya Israel untuk menghalangi pembebasan tahanan kami telah gagal. Musuh tidak punya pilihan lain selain memulai negosiasi tahap kedua” dari perjanjian tersebut, tambahnya.

    Kelompok Perlawanan Palestina itu menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata dan kesiapan untuk memulai negosiasi tahap kedua.

    “Satu-satunya cara untuk membebaskan tawanan pendudukan di Gaza adalah melalui negosiasi dan kepatuhan terhadap apa yang telah disepakati,” tegasnya.

    “Setiap upaya oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahannya untuk membatalkan atau menghalangi perjanjian tersebut hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi para tawanan (sandera Israel) dan keluarga mereka.”

    Sejauh ini, 25 tawanan Israel dan delapan jenazah sandera Israel telah dikembalikan dari Gaza sebagai imbalan atas ratusan tahanan Palestina di bawah tahap pertama gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.

    Perjanjian tersebut, yang mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan perang destruktif Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.300 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Israel memperkirakan bahwa 59 sandera masih ditawan di Gaza, dengan sedikitnya 20 di antaranya masih hidup, dan mereka diperkirakan akan dibebaskan pada fase kedua gencatan senjata, yang mengharuskan Israel menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen.

    KONDISI MEMPRIHATINKAN – Sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dilaporkan berada dalam kondisi terluka dan memprihatinkan saat tiba dengan bus di Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 27 Februari 2025. Pembebasan ini dilakukan Israel setalah Hamas kembali menyerahkan empat jenazah sandera Israel.

    Kondisi Parah Para Tahanan Palestina yang Dibebaskan Israel

    Israel pada Kamis ini membebaskan 596 warga Palestina yang ditahan di penjara sebagai bagian dari pertukaran ketujuh di bawah gencatan senjata Gaza dan kesepakatan tahanan-sandera dengan Hamas .

    Peristiwa ini terjadi setelah kelompok Palestina menyerahkan jasad empat sandera Israel kepada Palang Merah .

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, 37 warga Palestina dibebaskan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki tengah dan lima di Yerusalem Timur.

    Seorang tahanan yang diterima oleh Bulan Sabit Merah Palestina, dalam keadaan koma, dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Tepi Barat.

    Sebanyak 456 warga Palestina dibebaskan dan dipindahkan ke Jalur Gaza, menurut Saleh Al-Hams, direktur keperawatan di Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Younis.

    “Para tahanan berada dalam kondisi sangat kurus kering, beberapa di antaranya tidak dapat berjalan karena pemukulan dan penyiksaan hebat yang mereka alami,” kata Hams.

    Ia menambahkan bahwa “sebagian besar tahanan menderita penyakit kulit, dan satu kasus dirawat di rumah sakit semalam karena fibrosis paru-paru.”

    Pejabat kesehatan mencatat bahwa di antara yang dibebaskan terdapat 15 staf kesehatan, yang ditahan dari rumah sakit selama perang Israel di Gaza.

    Menurut Hamas, 11 dari mereka yang dibebaskan ke Jalur Gaza adalah tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau jangka panjang yang telah ditangkap sebelum 7 Oktober 2023, sementara yang lainnya ditahan oleh tentara Israel di Gaza setelah itu.

    Hamas menambahkan bahwa 97 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman jangka panjang juga dideportasi ke Mesir.

    Amani Sarahneh dari Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa otoritas Israel telah memblokir pembebasan 46 tahanan anak-anak dan wanita.

    Ia menambahkan bahwa otoritas Israel menunda pembebasan mereka sampai verifikasi penuh atas jenazah yang diterima dari Gaza.

    Dengan pemindahan empat jenazah lagi pada Rabu malam, Hamas menyelesaikan pembebasan 33 warga Israel, termasuk delapan jenazah, di bawah fase pertama, 42 hari gencatan senjata yang berakhir akhir pekan ini.

    Delegasi Israel ke Kairo

    Terkait dengan negosiasi tahap II gencatan senjata Gaza, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada hari Kamis bahwa delegasi Israel akan pergi ke Kairo untuk melihat apakah ada titik temu untuk dinegosiasikan.

    Pada tahap pertama gencatan senjata, Mesir bersama Qatar dan campur tangan Amerika Serikat (AS) menjadi mediator gencatan senjata Hamas-Israel dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menginstruksikan delegasi negosiasinya untuk berangkat ke Kairo pada Kamis untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata Gaza, kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Langkah ini menunjukkan kalau niat Tel Aviv melanjutkan perang di Gaza untuk menuntaskan target perang yang belum tercapai, mulai memudar.

    Selama agresi militer 15 bulan di Gaza, militer Israel (IDF) belum mampu memenuhi tujuan perang, yaitu memberangus Hamas dan mengembalikan sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza.

    Meski telah melakukan bombardemen buta, Israel nyatanya harus melalui perundingan untuk mendapatkan warga negara mereka kembali dari tangan Hamas.

    Sebaliknya, November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    (oln/anews/*)

     

  • Hamas Dilaporkan Siap Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Hamas Dilaporkan Siap Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    JAKARTA – Gerakan perjuangan Palestina, Hamas, dilaporkan sedang bersiap untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza karena adanya masalah dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel, menurut laporan surat kabar The Wall Street Journal (WSJ).

    WSJ yang mengutip sejumlah pejabat dari negara-negara Arab secara anonim mengungkapkan bahwa Hamas sedang menyusun kembali kekuatan militernya untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran di Gaza.

    Selain itu, sayap bersenjata organisasi tersebut telah menunjuk komandan baru dan mulai menyusun rencana untuk kemungkinan penempatan pasukannya, kata para pejabat itu.

    Sementara itu, pasukan Israel dilaporkan berupaya mengambil kendali Koridor Netzarim, yang membagi Gaza menjadi utara dan selatan.

    Sebagai bagian dari persiapan pertempuran, Hamas sedang mempersiapkan tim khusus untuk melacak mata-mata Israel yang terdapat di Gaza.

    Dilansir ANTARA dari Sputnik-OANA, Rabu, 26 Februari, para pejabat itu mengemukakan Hamas mulai memulihkan terowongan di Gaza dan mengajari anggota barunya cara menggunakan senjata dalam perang gerilya melawan angkatan bersenjata Israel.

    Israel menerima enam sandera dari Hamas pada Sabtu (22/2) tetapi menolak melepaskan lebih dari 600 tahanan Palestina yang dijadwalkan untuk ditukar.

    Kantor pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan “menunda” pembebasan tahanan Palestina sampai Hamas menjamin pembebasan sandera Israel berikutnya “tanpa melalui upacara yang memalukan”.

    Gencatan senjata telah berlaku di Jalur Gaza sejak 19 Januari sebagai bagian dari kesepakatan antara Israel dan gerakan Palestina Hamas untuk membebaskan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina.

    Penjamin perjanjian tersebut adalah Qatar, Mesir dan Amerika Serikat, yang telah mendirikan pusat koordinasi di Kairo.

    Kesepakatan ini adalah gencatan senjata kedua selama konflik berlangsung. Tahap pertama selesai pada November 2023 dan hanya berlangsung selama enam hari.

  • Siapa Firaun Thutmose II yang Makamnya Jadi Temuan Terbesar 1 Abad Terakhir?

    Siapa Firaun Thutmose II yang Makamnya Jadi Temuan Terbesar 1 Abad Terakhir?

    Jakarta

    Pemerintahan Raja Thutmose II berada di bawah bayang-bayang istrinya yang sekaligus saudara tirinya dan kemudian putranya, Thutmose II.

    Thutmose II adalah raja keempat dari Dinasti ke-18 Mesir, yang hidup sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi.

    Pekan lalu, dilaporkan bahwa makamnya ditemukan di Lembah Barat Nekropolis Theban, yang terletak di dekat Kota Luxor.

    Tempat itu adalah makam kerajaan dari dinasti ke-18 Mesir yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

    Penemuan makam Thutmose II menjadi yang pertama sejak makam Tutankhamun ditemukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Thutmose II adalah kakek buyut dari kakek buyut Tutankhamun.

    Thutmose II adalah putra Thutmose I dari Mutnofret, yang berlatar “raja kelas dua”, yang bukan berasal dari lingkaran inti kelompok istri kerajaan.

    Thutmose I diketahui juga memiliki istri dari lingkaran inti kelompok istri kerajaan, yakni Ahmose.

    Dari Ahmose, Tuthmose I memiliki putri bernama Hatshepsut.

    Getty Images Tiang kedelapan, bangunan dari masa pemerintahan Thutmose II dan Hatshepsut, Kompleks Kuil Karnak, Mesir. BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Untuk melindungi garis keturunannya, Thutmose I memerintahkan kedua anaknya ini menikah.

    Perintah ini didasari agar ketika Thutmose I meninggal, suksesi kekuasaan tak menimbulkan pertentangan.

    Sejarawan meyakini bahwa Thutmose II hidup hingga usia sekitar 30 tahun.

    Meski begitu, belum jelas berapa lama pemerintahannya berlangsung.

    Baca juga:

    Sebagian pihak meyakini pemerintahannya berlangsung singkat, sekitar tiga atau empat tahun.

    Namun ada juga yang berpendapat bahwa pemerintahannya mungkin berlangsung selama 14 atau bahkan 18 tahun.

    Riwayat kekuasaannya belum banyak terdokumentasi.

    Namun ia dikenal karena memimpin operasi militer yang berakhir sukses di Nubia, Mesir selatan, dan di Levant, yang saat ini mencakup wilayah Palestina, Israel, dan Suriah.

    Getty ImagesSebuah plat merujuk pada nama Thutmose II, Kuil Hatshepsut, Deir el-Bahari, Mesir.

    Saat tubuhnya yang telah dimumikan ditemukan, para ahli meyakini Thutmose II mengalami masalah kesehatan.

    Sarkofagusnya ditemukan pada 1881 oleh para ahli Mesir Kuno Gaston Maspero dan mile Brugsch di Deir el-Bahari, sebuah situs kuil dan makam yang menghadap kota kuno Thebes di tepi barat Sungai Nil.

    Namun, penemuan sarkofagus kala itu tidak berisi jenazah sang raja.

    Mumi Thutmose II telah dipindahkan bersama jasad beberapa firaun lain untuk menghindari penjarahan makam.

    Firaun Hatshepsut

    Ketika Thutmose II meninggal, takhta kerajaan diberikan kepada putranya yang lahir dari salah satu istrinya, Iset.

    Namun, Thutmose III, yang baru belajar berjalan, kala itu masih terlalu kecil untuk memegang tampuk pemerintahan.

    Bukan hal yang aneh bagi para ibu untuk mengambil alih peran sebagai penguasa saat firaun masih sangat muda.

    Namun, Iset tidak terlatih menjalankan peran tersebut.

    Baca juga:

    Itulah sebabnya jabatan tersebut diambil alih oleh Hatshepsut, ratu yang telah menjanda, yang pada usia lebih dari 20 tahun kelak mengemban tugas di Kerajaan Mesir Baru.

    Hatshepsut, yang kala itu memiliki dua orang putri, Neferura dan Neferubity, bertugas menjaga takhta anak tirinya hingga pemuda itu dapat mengambil alih tugas firaun.

    Namun, beberapa tahun kemudian dan karena alasan yang tidak diketahui, Hatshepsut menjadi seorang firaun.

    Getty ImagesPatung Hatshepsut, Museum Mesir.

    Kala itu posisi seorang firaun lebih diutamakan laki-laki. Meski begitu, tidak ada aturan yang melarang seorang perempuan menduduki jabatan tersebut.

    Hal ini terjadi utamanya ketika seorang ibu melindungi tahta putranya atau ketika sang suami pergi berperang.

    Perbedaan dalam kasus ini adalah bahwa Hatshepsut mengambil alih kekuasaan untuk dirinya sendiri, bukan atas nama Thutmose III.

    Baca juga:

    Di sisi lain, hal ini didorong pemahaman seorang firaun memiliki kekekalan, layaknya para dewa.

    Itulah sebabnya ketika anak tirinya tumbuh dewasa dan mampu mengambil alih pemerintahan, Hatshepsut tidak turun takhta.

    Hatshepsut kerap digambarkan dengan ciri-ciri maskulin, bahkan dengan janggut palsu yang dianggap sebagai atribut ilahi para dewa.

    Tujuan penggambaran seperti itu dimaksudkan agar dirinya dikenal sebagai seorang pemimpin.

    Namun, teks-teks yang ada memperjelas bahwa ia adalah seorang perempuan.

    Getty ImagesJenazah Hatshepsut yang dimumikan, Museum Kairo.

    Pemerintahannya berjalan dengan baik, dengan kemajuan tidak hanya di bidang militer, namun juga di bidang perdagangan, yang menyebabkan pemerintahan suaminya terlupakan.

    Setelah wafat, Thutmose III yang berkuasa mulai menghapus nama ibu tirinya, dengan menghancurkan monumen dan patung yang menggambarkan Hatshepsut.

    Ini terjadi sekitar 20 tahun setelah ibu tirinya mangkat.

    Imbas dari ini, Hatshepsut jadi lebih kurang dikenal.

    Sementara, Thutmose III memanfaatkan kebesaran yang diwariskan padanya, sebagai salah satu firaun terpenting dari dinasti ke-18 Mesir.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Usai Perundingan di Saudi, Pejabat Rusia-AS Bakal Bertemu Lagi di Turki

    Usai Perundingan di Saudi, Pejabat Rusia-AS Bakal Bertemu Lagi di Turki

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengumumkan pertemuan antara perwakilan Rusia dan Amerika Serikat (AS) di Istanbul, Turki. Pertemuan antara pejabat Rusia dan AS di Turki ini dilakukan usai kedua negara melakukan perundingan di Arab Saudi.

    “Kami mengumumkan bahwa diplomat dan pakar tingkat tinggi kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari kegiatan ilegal pemerintahan (AS) sebelumnya untuk menciptakan hambatan buatan bagi kegiatan Kedutaan Besar Rusia, yang tentu saja kami tanggapi dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi pekerjaan Kedutaan Besar Amerika di Moskow,” kata Lavrov dilansir Anadolu Agency, Rabu (26/2/2025).

    Lavrov berharap pertemuan di Istanbul menghasilkan kejelasan sejauh mana para pihak dapat bergerak cepat dan efektif. Lavrov juga bicara soal penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Lavrov mengatakan Moskow sangat khawatir bahwa tentara Israel terus mengambil tindakan yang melampaui perjanjian gencatan senjata, yang menciptakan ketegangan di lapangan.

    “Kami sangat prihatin bahwa setiap hari tentara Israel mengambil langkah-langkah tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian dengan Hamas dan Lebanon, dan yang, secara umum, menciptakan fakta-fakta di lapangan yang bertentangan dengan perjanjian dan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai urusan Palestina dan masalah Lebanon,” katanya.

    Menurut Lavrov, Rusia dan Qatar mendukung kemajuan menuju pembentukan negara Palestina, sambil melihat peluang permukiman kembali warga Palestina di wilayah tersebut.

    “Masalah pembentukan Negara Palestina adalah masalah utama,” tegasnya.

    Menurutnya, dialog yang sangat produktif sedang berlangsung antara Rusia dan Liga Arab. Dia mengatakan perlu ada diskusi harian tentang semua masalah yang memerlukan koordinasi, termasuk masa depan Palestina.

    Pihak Rusia juga menaruh harapan besar pada pertemuan puncak Liga Arab mendatang di Kairo, di mana masa depan Jalur Gaza akan dibahas dalam konteks berbagai proposal, termasuk gagasan untuk mengubahnya menjadi zona wisata.

    “Negara-negara Arab berupaya melindungi hak warga Palestina untuk tinggal di tanah mereka. Hal ini belum terwujud. Kami akan memanfaatkan pengaruh kami di panggung internasional, termasuk di dalam PBB, untuk memastikan proses ini berjalan maju secara konstruktif,” katanya.

    Pertemuan gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam pada tanggal 14 Maret di Istanbul akan membahas masalah-masalah ini dalam skala yang lebih luas, membahas hubungan Israel-Palestina, Israel-Lebanon, dan Israel-Suriah.

    “Sama seperti pasukan Israel yang memilih untuk tetap berada di Lebanon selatan, mereka kini telah bergerak lebih jauh ke selatan di Republik Arab Suriah. Hal ini telah menciptakan realitas baru yang mengharuskan pengembangan langkah-langkah konstruktif yang menyeimbangkan kepentingan keamanan dan pembangunan bagi semua negara di kawasan tersebut, tanpa kecuali,” katanya.

    Rusia berkomitmen untuk memastikan perkembangan di Suriah tidak mengarah pada pertikaian sipil. Dia juga mengecam sikap Eropa yang mengaitkan pencabutan sanksi dari Suriah dengan syarat ‘mengusir Rusia’ dari negara tersebut.

    Beralih ke konflik Rusia-Ukraina, Lavrov menyatakan bahwa Rusia menunggu para pemimpin Eropa untuk berhenti berbohong tentang Moskow yang menghalangi negosiasi. Dia berpendapat Eropa terus menjalankan kebijakan yang sangat ketinggalan zaman dan gagal terhadap Ukraina, yang secara aktif menghasut Kyiv untuk memperpanjang konflik.

    “Setiap kali keseimbangan kekuatan politik di Ukraina mulai bergeser, seperti yang terlihat selama pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, Eropa segera mencoba untuk melawan tren ini-mengumumkan paket bantuan militer baru yang besar untuk Kyiv dan mendorongnya untuk terus berperang,” katanya.

    “Rezim Ukraina telah berupaya menghapus identitas Rusia melalui undang-undang yang memengaruhi pendidikan, media, dan budaya. Apa yang tersisa dari Ukraina harus dibebaskan dari undang-undang yang diskriminatif ini,” tambahnya.

    Lavrov mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan Eropa di Ukraina, dengan menyatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron salah menafsirkan pernyataan Presiden AS Donald Trump.

    “Pendekatan yang didorong terutama oleh Prancis, dan juga Inggris, ditujukan untuk meningkatkan konflik daripada meredakannya. Trik seperti menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina tidak akan berhasil. Kunci untuk menyelesaikan konflik terletak pada penanganan akar penyebabnya,” katanya.

    (rfs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel dan Hamas Sepakat Lanjutkan Pertukaran Sandera, Gencatan Senjata Tetap Berlanjut – Halaman all

    Israel dan Hamas Sepakat Lanjutkan Pertukaran Sandera, Gencatan Senjata Tetap Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pejabat Israel dan Hamas mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk kembali melanjutkan pertukaran sandera dan membebaskan para tahanan Palestina, Selasa (25/2/2025).

    Kesepakatan ini menjaga gencatan senjata tetap berlaku.

    Sebelumnya, Israel menunda pembebasan 600 tahanan Palestina sejak Sabtu (22/2/2025).

    Penundaan ini sebagai bentuk protes terhadap Hamas saat membebaskan para sandera.

    Hamas menyebut penundaan ini sebagai “pelanggaran serius” terhadap kesepakatan gencatan senjata, dikutip dari Asharq Al-Aawsat.

    Tak terima dengan keputusan Israel, Hamas menegaskan bahwa pembicaraan tahap kedua tidak dapat dilakukan sebelum para tahanan dibebaskan.

    Dengan keputusan Israel menunda pembebasan sandera, maka hal ini menghambat fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung dan akan berakhir pada akhir minggu ini.

    Akan tetapi Hamas mengumumkan, kesepakatan telah dicapai dalam pertemuan di Kairo.

    Delegasinya, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, bertemu dengan pejabat Mesir untuk membahas pelaksanaan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan serta persiapan untuk tahap negosiasi berikutnya.

    Kesepakatan ini membuka jalan bagi pemulangan jenazah empat sandera Israel serta pembebasan ratusan tahanan Palestina tambahan.

    Seorang pejabat Israel mengonfirmasi kesepakatan ini kepada Channel 13 Israel.

    Pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, mediasi Mesir berhasil menyelesaikan masalah penundaan pembebasan tahanan Palestina.

    “Mediasi Mesir telah berhasil…Sebuah kesepakatan dicapai untuk menyelesaikan masalah penundaan pembebasan tahanan Palestina,” kata pejabat tersebut, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Menurut kesepakatan, jenazah sandera Israel dijadwalkan akan dibebaskan pada Rabu (26/2/2025).

    “Jika tidak ada perubahan pada menit-menit terakhir, jenazah empat sandera Israel akan dikembalikan pada Rabu malam tanpa upacara resmi, dan tahanan Palestina akan dibebaskan secara bertahap dari penjara-penjara Israel,” tambah pejabat itu.

    Sebagai informasi, kesepakatan gencatan senjata di Gaza dimulai pada 19 Januari dan mencakup tiga tahap.

    Masing-masing tahap berlangsung selama 42 hari, dengan negosiasi diperlukan sebelum tahap berikutnya dimulai.

    Dalam tahap pertama ini, Hamas telah membebaskan 25 sandera yang masih hidup dan empat sandera yang sudah meninggal dalam tujuh gelombang pertukaran.

    Gencatan senjata yang berlaku di Gaza sejak bulan lalu telah menghentikan serangan militer Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang.

    Sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Hamas dan Israel

  • Israel Akan Bebaskan Ratusan Tahanan Palestina, Ditukar 4 Jasad Sandera

    Israel Akan Bebaskan Ratusan Tahanan Palestina, Ditukar 4 Jasad Sandera

    Kairo

    Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

    Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

    Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

    Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

    Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza “dengan seluruh tahapan dan klausulnya”.

    “Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina,” demikian pernyataan Hamas.

    Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

    Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

    Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai “seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami”. Dia menuding Hamas “menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda” mereka.

    Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera “dengan cara yang bermartabat dan secara privat”.

    Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pendudukan Israel telah memindahkan paksa 40.000 warga Palestina dari kamp-kamp pengungsi di provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki, serta mencegah mereka kembali ke rumah mereka.

    Anadolu Agency melaporkan bahwa rezim pendudukan juga telah mengerahkan tank-tank di Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Situasi ini terjadi sebagai bagian dari eskalasi militernya di wilayah Palestina.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Minggu bahwa tentara akan tetap berada di kamp-kamp pengungsi Palestina selama tahun depan untuk mencegah penduduk kembali.

    “Tentara Israel memperluas operasinya di Tepi Barat utara, dan mulai malam ini, mereka juga akan beroperasi di kota Qabatiya,” kata Katz, seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO) pada Senin (24/2/2025).

    Menteri tersebut mengatakan bahwa 40.000 warga Palestina telah “dievakuasi” dari kamp-kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, eufemisme untuk “dipindahkan secara paksa” dengan todongan senjata.

    “Aktivitas UNRWA di kamp-kamp tersebut juga telah dihentikan,” tambahnya. “Saya menginstruksikan [tentara] untuk mempersiapkan diri tinggal lama di kamp-kamp yang telah dibersihkan, untuk tahun mendatang, dan tidak mengizinkan penduduk untuk kembali.”

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, tentara Israel memberlakukan jam malam selama dua hari di Qabatiya. Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub mengatakan pasukan pendudukan memulai operasi militer di kota tersebut dan memberlakukan jam malam selama 48 jam sejak pagi hari.

    Wali Kota Qabatiya Ahmad Zakarneh mengatakan bahwa tentara Israel mencegah siapa pun memasuki atau meninggalkan kota tersebut. “Buldoser militer terus menghancurkan jalan-jalan dan infrastruktur sementara pasukan tentara dikerahkan di tengah penggerebekan rumah-rumah, dengan beberapa diubah menjadi barak militer,” tambahnya.

    Mengosongkan Kamp Pengungsi

    Awal bulan ini, UNRWA memperingatkan bahwa operasi tentara Israel telah mengosongkan banyak kamp pengungsi di Tepi Barat utara. Mereka menambahkan bahwa pemindahan paksa keluarga-keluarga Palestina meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan.

    “Pemindahan paksa di Tepi Barat yang diduduki adalah hasil dari lingkungan yang semakin berbahaya dan koersif,” kata UNRWA.

    “Penggunaan serangan udara, buldoser lapis baja, peledakan terkendali, dan persenjataan canggih oleh Pasukan Israel telah menjadi hal yang biasa, sebagai dampak dari perang di Gaza.”

    Badan PBB tersebut menekankan bahwa pperasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp-kamp pengungsian utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pemindahan yang berulang-ulang.

    Tahun lalu, lebih dari 60% pemindahan adalah hasil dari operasi tentara pendudukan Israel. UNRWA mengatakan tentara telah melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak bulan lalu, menewaskan sedikitnya 60 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat, di mana sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan Juli lalu bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Mesir Minta Bantuan Uni Eropa

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sebelumnya telah meminta Uni Eropa untuk mendukung rencana negaranya untuk pemulihan dan rekonstruksi awal di Jalur Gaza, sebuah rencana yang tidak mencakup pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Abdelatty menyampaikan seruannya tersebut selama percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Jean-Noël Barrot.

    “Pejabat Mesir tersebut meninjau rencana komprehensif yang tengah dikembangkan oleh Kairo untuk Jalur Gaza dengan tetap mempertahankan warga Palestina di tanah mereka, bersama dengan dukungan Arab untuk upaya Mesir dalam hal ini,” kata juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tamim Khalaf.

    Abdelatty mengatakan bahwa ia menantikan dukungan dari masyarakat internasional dan negara-negara UE, termasuk Prancis, untuk upaya Mesir dalam hal ini.

    Rencana pemulihan Mesir untuk Gaza telah diajukan sebagai alternatif terhadap usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan etnis Palestina dari Gaza hingga Mesir dan Yordania dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 4 Maret untuk membahas rencana yang menentang usulan Trump.

    (sef/sef)

  • Trump Mau Caplok Gaza, Negara-negara Arab Bersatu Lakukan Ini

    Trump Mau Caplok Gaza, Negara-negara Arab Bersatu Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin negara-negara Arab bertemu di Arab Saudi untuk membahas perlawanan terhadap rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin mencaplok Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke negara lain secara permanen.

    Pertemuan yang digelar pada Jumat (21/2) waktu setempat, dihadiri pemimpin dari 7 negara Arab. Masing-masing Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

    Pertemuan digelar secara tidak resmi dan diadakan dalam kerangka hubungan persaudaraan erat yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Arab, menurut laporan media pemerintah Arab Saudi, SPA, dikutip dari Aljazeera, Sabtu (22/2/2025).

    Rencana Trump telah menyatukan negara-negara Arab sebagai oposisi, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus memerintah daerah kantong tersebut dan bagaimana mendanai rekonstruksinya.

    Umer Karim, pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi, menyebut pertemuan puncak itu sebagai pertemuan yang “paling penting” dalam beberapa dekade terakhir bagi dunia Arab dan masalah Palestina.

    Trump memicu kemarahan global ketika ia mengusulkan agar AS “mengambil alih Jalur Gaza” dan agar 2,4 juta penduduknya direlokasi ke negara tetangga, Mesir dan Yordania.

    “Mengenai tindakan bersama Arab dan keputusan yang dikeluarkan mengenai hal itu akan menjadi agenda KTT darurat Arab ke depan yang akan diadakan di Republik Arab, Mesir,” kata SPA, merujuk pada rencana pertemuan puncak darurat pada 4 Maret untuk membahas Israel dan Palestina.

    Saat bertemu Trump di Washington pada 11 Februari lalu, Raja Yordania Abdullah II mengatakan Mesir akan menyampaikan rencana ke depan. Sumber keamanan Arab Saudi mengatakan pembicaraan dalam pertemuan pekan ini akan membahas “versi rencana Mesir” yang disebutkan raja.

    Pembangunan Gaza Telan Biaya Segini

    Pembangunan kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump menyebut kebutuhan rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

    Kairo belum mengumumkan inisiatifnya, namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan rencana tersebut dalam 3 tahap teknis selama jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

    Yang pertama, berlangsung selama enam bulan, akan fokus pada “pemulihan dini”, kata Hegazy, anggota Dewan Luar Negeri Mesir, sebuah wadah pemikir yang memiliki hubungan kuat dengan kalangan pengambil keputusan di Kairo.

    “Alat berat akan dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, sementara zona aman yang ditentukan akan diidentifikasi di Gaza untuk merelokasi sementara penduduk,” kata Hegazy.

    Tahap kedua memerlukan konferensi internasional untuk memberikan perincian rekonstruksi dan akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas, katanya.

    “Fase terakhir akan mengawasi perencanaan kota Gaza, pembangunan unit perumahan, dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan,” ia menambahkan.

    PBB memperkirakan pada pembangunan kembali akan menelan biaya lebih dari US$53 miliar (Rp864 triliun), termasuk lebih dari US$20 miliar (Rp326 triliun) dalam 3 tahun pertama.

    Fase terakhir, kata Hegazy, akan mencakup “meluncurkan jalur politik untuk menerapkan solusi dua negara dan agar ada insentif untuk gencatan senjata yang berkelanjutan”.

    (fab/fab)

  • Pemimpin Arab Berkumpul di Saudi Bahas Gaza

    Pemimpin Arab Berkumpul di Saudi Bahas Gaza

    Jakarta

    Para pemimpin Arab berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas rencana pembangunan kembali Gaza pascaperang. Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya pertentangan terhadap usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS mengambil alih kendali wilayah Palestina tersebut dan memindahkan penduduknya.

    Awal bulan ini, saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump melontarkan gagasan untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah pengawasan AS, dan mengusulkan warga Palestina dapat dimukimkan kembali di negara-negara tetangga.

    Pernyataannya tersebut memicu kecaman di seluruh dunia Arab. Para pemimpin Arab menolak segala upaya untuk menggusur warga Palestina dan berjanji untuk mengembangkan kerangka kerja mereka sendiri untuk rekonstruksi Gaza.

    Dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025), sebuah foto dari pertemuan di Riyadh tersebut memperlihatkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersama para pemimpin dari Yordania, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

    Menurut kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA), para pemimpin Arab tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung perjuangan Palestina dan bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan internasional.

    Pertemuan yang dimulai pada Jumat (21/2) tersebut akan dilanjutkan pada KTT darurat Arab di Kairo, Mesir pada tanggal 4 Maret mendatang, di mana para pemimpin akan membahas krisis yang sedang berlangsung di Gaza dan stabilitas regional yang lebih luas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu