Xcloud.id

kab/kota: Kairo

  • Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Demokrat, Benny Harman mengaku bangga dengan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Apapun kata orang, yang jelas saya bangga. Saya bangga dengan kejaksaan agung. Saya bangga dengan Presiden Prabowo,” kata Benny dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Kebanggaan itu, kata Benny ia dasarkan setelah dibongkarnya kasus korupsi di Pertamina. Terkait oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

    “Bangga karena di era mereka, korupsi di Pertamina dibongkar tuntas,” ujarnya.

    Menurutnya, pemberantasan korupsi belakangan ini. Adalah bagian dari janji Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke ujung dunia.

    “Terbukti janji kampanye Prabowo kepada rakyat. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang mengeruk kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Saya akan kejar koruptor sampai ke ujung dunia, katanya suatu ketika,” imbuhnya.

    “Masih ada lagi yang belum dibongkar?” tambahnya.

    Adapun pernyataan Prabowo ingin mengejar koruptor disampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.
    (Arya/Fajar)

  • Saingi Trump, Liga Arab Susun Rencana Rekonstruksi Gaza

    Saingi Trump, Liga Arab Susun Rencana Rekonstruksi Gaza

    Jakarta –

    Awal pekan ini, mantan Presiden AS Donald Trump membagikan sebuah video di media sosial yang dengan cepat menjadi viral. Video yang dibuat dengan kecerdasan buatan generatif itu menampilkan gambaran kontroversial tentang masa depan Jalur Gaza menurut “visi” Trump.

    Dalam video itu berdiri megah sebuah patung emas raksasa Trump, sementara Elon Musk tampil bersama anak-anak Palestina melemparkan lembaran mata uang dolar ke udara. Pada adegan lain, Trump terlihat bersantai tanpa baju di sebuah resor di tepi pantai, ditemani Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan dilatari musik berlirik, “tak ada lagi terowongan, tak ada lagi ketakutan, Trump Gaza akhirnya telah tiba.”

    Video ini muncul setelah Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera di Timur Tengah.” Rencana tersebut mencakup pemindahan sekitar 2 juta warga Palestina ke negara lain, terutama Mesir dan Yordania. Gagasan ini sontak memicu kecaman internasional. PBB memperingatkan bahwa langkah itu dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis.

    Klip buatan AI ini memicu kemarahan, bukan cuma karena mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga karena kembali menyoroti fantasi “Riviera” milik Trump di tengah upaya mencari solusi yang lebih realistis.

    Hingga kini, lebih dari 60% bangunan di Gaza hancur akibat operasi militer Israel yang diluncurkan sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera ke Gaza. Sejak saat itu, operasi militer Israel telah merenggut nyawa sekitar 48.000 warga Palestina.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Sementara itu, laporan terbaru Bank Dunia memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan dana sebesar USD53,2 miliar untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam satu dekade ke depan. Sebanyak USD20 miliar diperlukan dalam tiga tahun pertama untuk memulihkan layanan esensial, membangun kembali infrastruktur dan mendukung pemulihan ekonomi.

    Rencana alternatif melawan Trump

    Mesir telah menyatakan akan mempertimbangkan tingginya kebutuhan pendanaan saat Liga Arab bertemu untuk pertemuan puncak darurat rekonstruksi Gaza di Kairo pada tanggal 4 Maret.

    “Mesir jelas-jelas bermaksud untuk mengajukan rencana alternatif terhadap usulan Trump untuk Gaza,” kata Riccardo Fabiani, direktur proyek Afrika Utara di lembaga pemikir, International Crisis Group, kepada DW. “Dua prinsip usulan rekonstruksi bersama Arab untuk Gaza adalah strategi politik masa depan yang didasarkan pada solusi dua negara, dan tanpa ada usulan pemindahan penduduk Palestina setempat.”

    Tapi rencana yang dihasilkan dari KTT 4 Maret mendatang dipercaya akan menghadapi berbagai keterbatasan. “Tidak banyak opsi yang bisa diterima oleh Amerika Serikat dan Israel,” ujar analis politik Fabiani.

    Israel secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka.

    “Para pemimpin Arab kemungkinan akan mengusulkan pembentukan komite teknokrat untuk mengawasi upaya rekonstruksi Gaza,” lanjut Fabiani. Namun, komite yang berisi insinyur, arsitek, ekonom, dan perencana tersebut juga harus mendapat persetujuan dari otoritas resmi di Gaza, yaitu Hamas.

    “Bagi Mesir, penting agar Hamas tidak terlibat secara langsung, tetapi tetap diajak berkonsultasi dalam upaya rekonstruksi,” ujar Fabiani. “Sementara itu, Israel tidak ingin melihat peran Hamas sama sekali, dan Amerika Serikat juga sangat skeptis.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hambatan besar

    Nathan Brown, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas George Washington, menilai bahwa proposal bersama negara-negara Arab adalah gagasan yang “sangat kuat dalam teori.”

    “Jika dunia Arab bersatu di balik satu proposal yang menyatakan, ‘Kami akan membantu rekonstruksi Gaza, kami akan membantu normalisasi hubungan Israel-Saudi, dan kami akan membangun kawasan yang stabil,’ maka sulit bagi pemerintahan AS untuk menolaknya,” katanya kepada DW.

    Namun, dalam praktiknya akan ada banyak hambatan. “Yang pertama: Presiden AS sendiri dikenal tidak dapat diprediksi. Selain itu, masih ada penolakan dari sekutu sayap kanan Israel dalam pemerintahan AS,” kata Brown. “Kedua, Israel adalah penghalang utama di sini.”

    Menurut Brown, “Setiap inisiatif Arab yang memperlakukan Palestina sebagai entitas nasional harus kuat dan mampu meyakinkan opini publik Israel.” Atau, mereka harus mendorong AS untuk menekan Israel secara intensif.

    “Terakhir, ada hambatan internal di dunia Arab,” tambahnya. “Negara-negara ini belum pernah benar-benar memiliki tujuan strategis yang jelas dan mengejarnya secara konsisten. Kemungkinan mereka bisa melakukannya sekarang juga sangat kecil.”

    Secercah Harapan di Tengah Ketidakpastian?

    Meski penuh tantangan, situasi saat ini bisa menjadi peluang, kata Sigrid Kaag, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah. Di hadapan Dewan Keamanan PBB pekan ini, dia menegaskan proses damai di Gaza berpotensi menjadi “kesempatan terakhir untuk mencapai solusi dua negara.”

    Tahap pertama dari gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas akan berakhir pada 1 Maret, sementara rincian tahap berikutnya masih dibahas. Kaag menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menghindari kembalinya perang dengan segala cara.

    Dengan KTT darurat Liga Arab yang dijadwalkan pada 4 Maret, Kairo berpotensi memanfaatkan momentum untuk mengajukan pendekatan dua tahap, kata Fabiani dari International Crisis Group kepada DW.

    “Mengingat ketidakjelasan terkait ruang kompromi dan manuver politik, saya yakin Mesir bisa memprioritaskan rekonstruksi terlebih dahulu, kemudian proses politik yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan negara Palestina di samping Israel,” pungkasnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Setop Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Israel Setop Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras langkah Israel menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Otoritas Riyadh menyebut tindakan Tel Aviv itu sebagai “pemerasan” ketika pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata Gaza yang rapuh menghadapi jalan buntu.

    Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir Al Arabiya, Senin (3/3/2025), juga menyebut keputusan Israel menghentikan aliran pasokan ke daerah kantong Palestina itu sebagai “hukuman kolektif”.

    Disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri Saudi bahwa keputusan Israel “untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan penggunaannya sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif… adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum kemanusiaan internasional”.

    Lebih lanjut, Riyadh menyerukan masyarakat internasional untuk “menghentikan pelanggaran serius Israel ini”.

    Dengan perundingan untuk kelanjutan gencatan senjata digelar di Kairo, sumber-sumber di Mesir mengungkapkan bahwa delegasi Israel berupaya memperpanjang tahap pertama yang berlangsung selama 42 hari, sedangkan Hamas ingin segera melanjutkan ke tahap kedua.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa mereka menolak “formulasi” Israel untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata Gaza.

    Otoritas Israel kemudian mengumumkan pada Minggu (2/3) bahwa mereka menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza. Tel Aviv juga memperingatkan “konsekuensi tambahan” jika Hamas tidak setuju untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata.

    Hamas, dalam pernyataannya, menuduh Israel berusaha melemahkan gencatan senjata Gaza, yang mulai berlaku pada 19 Januari lalu dan sebagian besar tetap berlaku meskipun kedua saling menuduh adanya pelanggaran. Sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai tahap kedua, atau tahap selanjutnya.

    Mesir juga mengecam keputusan Israel untuk menghentikan bantuan kemanusiaan memasuki Jalur Gaza. Otoritas Kairo menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap gencatan senjata Gaza, yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS).

    Selain menghentikan bantuan kemanusiaan, Israel juga kembali menggempur Jalur Gaza pada Minggu (2/3) waktu setempat. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan enam orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara terbaru Tel Aviv tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Gempur Gaza Lagi, 4 Orang Tewas-6 Luka

    Israel Gempur Gaza Lagi, 4 Orang Tewas-6 Luka

    Gaza City –

    Militer Israel kembali menggempur Jalur Gaza pada Minggu (2/3) waktu setempat, ketika tahap pertama gencatan senjata hampir berakhir. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya empat orang tewas dan enam orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara Tel Aviv tersebut.

    Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (3/3/2025), melaporkan bahwa para korban tewas dan korban luka telah dibawa ke “rumah sakit di Jalur Gaza menyusul serangan-serangan Israel di berbagai wilayah tersebut”.

    “Sejak pagi Ini (2/3), empat orang tewas dan enam orang luka-luka,” sebut Kementerian Kesehatan Gaza dalam laporannya.

    Militer Israel, dalam pernyataan terpisah, menyebut pasukan mereka telah menyerang para tersangka yang menanam “alat peledak” di Jalur Gaza bagian utara.

    “Pagi hari ini (2/3), sejumlah tersangka diidentifikasi beroperasi di dekat pasukan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) di Jalur Gaza bagian utara dan memasang alat peledak di area tersebut,” kata militer Israel dalam pernyataannya.

    “Sebuah pesawat Angkatan Udara menargetkan para tersangka untuk menghilangkan ancaman tersebut,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan militer Israel itu tidak menyebutkan soal jatuhnya korban jiwa akibat serangan udara tersebut.

    Serangan udara terbaru Israel itu terjadi saat tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang dimulai sejak 19 Januari lalu, akan berakhir. Selama beberapa pekan, gencatan senjata Gaza itu memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan lima sandera Thailand yang dibebaskan Hamas, dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina yang dibebaskan Tel Aviv dari penjara-penjaranya.

    Sebelum tahap pertama gencatan senjata Gaza berakhir, seharusnya pembicaraan membahas tahap kedua dilakukan, yang diharapkan bisa membuka jalan bagi gencatan senjata permanen dan diakhirnya perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023 lalu.

    Dengan perundingan untuk kelanjutan gencatan senjata digelar di Kairo, sumber-sumber di Mesir mengungkapkan bahwa delegasi Israel berupaya memperpanjang tahap pertama yang berlangsung selama 42 hari, sedangkan Hamas ingin segera melanjutkan ke tahap kedua.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa mereka menolak “formulasi” Israel untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

     
     

  • Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Jakarta –

    Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata di Gaza. Tahap pertama gencatan senjata hampir berakhir dengan ketidakpastian atas langkah-langkah selanjutnya.

    “Kami menegaskan keinginan kami untuk menyelesaikan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata, yang mengarah pada gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, rekonstruksi dan pencabutan pengepungan,” kata Hamas mengacu pada ketentuan-ketentuan kesepakatan yang sebelumnya diuraikan oleh para mediator, dilansir AFP, Minggu (2/3/2025).

    Hamas menyampaikan komentar mereka dalam sebuah surat kepada pertemuan puncak Liga Arab tentang Gaza yang akan diadakan pada Selasa (4/3).

    Tahap pertama gencatan senjata Israel-Hamas akan berakhir pada Sabtu (1/3), tetapi negosiasi pada tahap berikutnya, yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata permanen, sejauh ini belum meyakinkan.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari setelah lebih dari 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang paling mematikan dalam sejarah negara itu.

    Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

    “Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengirim delegasi ke Kairo, dan mediator Mesir mengatakan “pembicaraan intensif” pada tahap kedua telah dimulai dengan kehadiran delegasi dari Israel serta sesama mediator Qatar dan Amerika Serikat.

    Namun hingga Sabtu (1/3), tidak ada tanda-tanda konsensus, dan juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kelompok itu menolak “perpanjangan tahap pertama dalam formulasi yang diusulkan oleh pendudukan (Israel)”.

    Ia meminta para mediator “untuk mewajibkan pendudukan untuk mematuhi perjanjian dalam berbagai tahapannya”.

    Mengacu pada Gaza pascaperang, Hamas mengatakan pihaknya “sepenuhnya siap untuk menghadapi opsi apa pun yang disetujui oleh Palestina” tetapi mengatakan pihaknya “dengan tegas” menolak “upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk administrasi non-Palestina atau kehadiran pasukan asing di wilayah mana pun di Jalur Gaza”.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melontarkan gagasan bagi Amerika Serikat untuk “mengambil alih” Gaza dan agar warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain, sebuah gagasan yang ditolak oleh Palestina sendiri serta negara tetangga Mesir dan Yordania.

  • Penyebab Hamas Tolak Usulan Israel Perpanjang Gencatan Senjata, Siapa Biang Keroknya? – Halaman all

    Penyebab Hamas Tolak Usulan Israel Perpanjang Gencatan Senjata, Siapa Biang Keroknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok militan Palestina, Hamas pada hari Jumat (28/2/2025) mengumumkan tidak akan menerima apa yang disebutnya sebagai usulan Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata Gaza.

    Mereka bersikeras pembicaraan harus dimulai pada fase kedua yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen.

    Di Kairo, negosiator Israel dan Hamas mengadakan diskusi bersama mediator regional lainnya, themedialine memberitakan.

    Delegasi Israel kembali ke rumah pada Jumat malam tanpa mencapai konsensus apa pun untuk melangkah ke tahap kedua.

    Berbicara dengan televisi Al Araby, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, “Memperpanjang tahap pertama kesepakatan dalam format yang diinginkan Israel tidak dapat diterima,” dan menuduh Israel menunda kemajuan.

    Sementara Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.

    Dalam sebuah pernyataan, stasiun TV Saudi Asharq mengutip sumber Hamas yang menyalahkan “keterlambatan Israel” atas kurangnya kemajuan pada tahap gencatan senjata berikutnya.

    Menurut sumber ini, setiap upaya Israel untuk memperpanjang tahap awal tanpa segera beralih ke perundingan komprehensif akan dianggap sebagai “pelanggaran perjanjian.”

    Pejabat Israel belum mengomentari apakah mereka siap untuk bernegosiasi di luar pengaturan saat ini.

    Tahap pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari, akan berakhir pada hari Sabtu.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan penghentian pertempuran, pembebasan 33 sandera Israel (bersama dengan delapan jenazah), dan pembebasan hampir 2.000 tahanan dan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Hamas mengatakan 59 sandera Israel masih berada di Gaza. Qassem mengklaim Israel ingin mengamankan sandera yang tersisa sebelum melanjutkan operasi militer.

    Menurut Hamas, tahap kedua perjanjian tersebut mengharuskan Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, mengakhiri perang secara tuntas, dan menjamin bahwa kedua pihak menghentikan semua aksi militer.

    Negosiasi pada tahap ini dijadwalkan akan dimulai pada hari ke-16 kesepakatan, tetapi kemajuan dilaporkan terhenti.

    Perang ini dimulai setelah pejuang yang berpihak pada Hamas dari Gaza melancarkan serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang. Israel menanggapinya dengan kampanye serangan udara dan operasi darat yang bertujuan untuk menggulingkan Hamas, yang menyebabkan kematian lebih dari 48.000 orang di Gaza dan hancurnya sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut.

    Langgar Janji

    Israel disebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas beberapa kali selama tiga minggu pertama gencatan senjata, menurut temuan baru oleh Forensic Architecture .

    Analisis citra satelit dan bukti visual di media sosial mengungkapkan setidaknya 17 tindakan kekerasan terpisah yang dilakukan oleh militer Israel antara 19 Januari dan 9 Februari yang melanggar gencatan senjata .

    Palestina telah menuduh Israel melanggar gencatan senjata beberapa kali sejak gencatan senjata enam minggu mulai berlaku pada 19 Januari.

    Temuan Arsitektur Forensik menunjukkan bahwa dalam tiga minggu pertama gencatan senjata, pasukan Israel melakukan 16 serangan terpisah terhadap warga sipil Palestina, menewaskan dan melukai puluhan orang. seperti dikutip dari The New Arab.

    Dalam dua hari pertama gencatan senjata, Israel melancarkan lima serangan di Rafah, menewaskan dua warga sipil termasuk seorang anak.

    Serangan lainnya terjadi saat warga sipil kembali ke utara setelah Israel mulai menarik diri dari Koridor Netzarim. 

    Pada tanggal 2 Februari, serangan pesawat nirawak terhadap sebuah kendaraan melukai tujuh orang.

    Israel juga melanjutkan penghancuran infrastruktur Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku.

    Arsitektur Forensik mendokumentasikan banyak contoh pembongkaran properti di Rafah dan Koridor Netzarim oleh pasukan Israel.

    Dua sekolah di dekat koridor dirobohkan oleh pasukan sebelum mereka mundur dari daerah tersebut.

    Data yang dikumpulkan untuk laporan tersebut tidak dapat dianggap lengkap, tulis para peneliti.

    Serangan Israel terhadap Gaza telah menewaskan sedikitnya 48.400 orang, terutama wanita dan anak-anak, yang menimbulkan tuduhan bahwa pasukannya melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Negara itu tengah bersiap untuk melawan tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant keduanya dicari oleh Mahkamah Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Serangan itu mengakibatkan hancurnya sebagian besar infrastruktur di wilayah itu , termasuk hampir semua rumah sakit, sebagian besar sekolah, dan bangunan perumahan.

    Hingga Januari, hampir 70 persen bangunan di Gaza telah hancur atau rusak, termasuk 92 persen unit rumah.

    Pelanggaran Israel mengancam akan merusak gencatan senjata yang rapuh dan mempersulit upaya untuk bergerak ke fase kedua.

    Selama fase enam minggu pertama, Hamas membebaskan 33 tawanan yang ditahan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel.

    Pasukan Israel telah mundur dari Koridor Netzarim dan mengizinkan ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke utara.

    Kedua belah pihak kini tengah merundingkan persyaratan tahap kedua , di mana Hamas akan membebaskan tahanan yang tersisa, Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza yang tersisa, dan akhir perang secara permanen akan disepakati.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza Akan Berakhir, Tahap Kedua Tak Pasti

    Tahap Pertama Gencatan Senjata Gaza Akan Berakhir, Tahap Kedua Tak Pasti

    Gaza City –

    Tahap pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berakhir pada Sabtu (1/3) waktu setempat. Namun negosiasi untuk tahap selanjutnya, yang seharusnya dapat menjamin gencatan senjata permanen, sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Gencatan senjata Gaza tahap pertama berlaku sejak 19 Januari lalu, setelah lebih dari 15 bulan perang berkecamuk di daerah kantong Palestina itu yang dipicu serangan Hamas pada Oktober 2023.

    Selama beberapa pekan gencatan senjata berlangsung, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/3/2025), kelompok Hamas dan militan aliansinya di Jalur Gaza membebaskan 25 sandera dalam keadaan hidup dan menyerahkan delapan jenazah sandera kepada Israel.

    Tel Aviv membalasnya dengan membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

    Tahap kedua dari gencatan senjata yang rapuh, yang dimediasi Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS), seharusnya dimulai pada Minggu (2/3) besok. Tahap kedua ini akan menjamin pembebasan puluhan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Pada Jumat (28/2), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat menteri dengan jajaran pejabat keamanan, setelah dia mengirimkan delegasi Tel Aviv ke Mesir untuk berdiskusi mengenai tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    Pada Kamis (27/2), Layanan Informasi Negara Mesir mengatakan: “Pihak-pihak terkait telah memulai pembicaraan intensif untuk membahas tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata, di tengah upaya berkelanjutan untuk memastikan penerapan pemahaman yang telah disepakati sebelumnya.”

    Seorang sumber Hamas menuduh Israel menunda tahap kedua gencatan senjata Gaza.

    “Tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata seharusnya dimulai besok pagi, Minggu (2/3)… namun pendudukan masih menunda-nunda dan terus melanggar perjanjian,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.

    Sumber Palestina yang memahami perundingan itu menuturkan kepada AFP bahwa meskipun tidak ada delegasi Hamas di Kairo, diskusi sedang berlangsung untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang terjadi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia – Halaman all

    Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia – Halaman all

    Hamas Tolak Perpanjangan Tahap I Gencatan Senjata, Israel Tak Mau Mundur dari Koridor Philadelphia

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas dilaporkan menolak usulan Israel yang hendak memperpanjang tahap pertama gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, media Times of Israel melaporkan, Jumat (28/2/2025).

    Seperti diketahui, tahap pertama (Fase I) gencatan senjata Perang Gaza berakhir pada 28 Februari 2025.

    Israel sempat mengindikasikan ogah meneruskan negosiasi dan bersiap memulai kembali perang Gaza.

    Namun belakangan, Israel melunak namun tetap enggan meneruskan negosiasi dengan lebih mempertimbangkan opsi perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. 

    Sempat mengulur negoisiasi dengan menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina, Israel akhirnya mengirimkan delegasinya ke Kairo untuk berunding dengan mediasi dari Mesir dan Qatar.

    Dalam negosiasi yang berlangsung, sumber-sumber Hamas yang dikutip oleh Haaretz berpendapat kalau jika kelompok perlawanan Palestina itu setuju untuk memperpanjang tahap pertama dengan terus membebaskan sejumlah sandera, maka mereka akan kehilangan satu-satunya ‘daya tawar’ utama yang dimilikinya saat ini.

    Hamas sepertinya secara pintar membaca strategi Israel yang ingin memperpanjang tahap pertama gencatan senjata. Kalau dituruti, Hamas bisa kehilangan kartu As mereka saat ini, para sandera Israel yang masih tersisa di tangan mereka.

    “Jika tidak ada batas waktu yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh (IDF), pembebasan semua sandera tidak dapat diharapkan,” kata seorang sumber dari Hamas yang tidak disebutkan namanya.

    Sumber-sumber Hamas tersebut mengusulkan kompromi potensial seperti usulan pembebasan sandera Israel yang sakit atau pengembalian jasad sandera yang sudah terbunuh sebagai ganti pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman penjara yang panjang.

    Sumber mengatakan Hamas juga meminta perbaikan kondisi para narapidana dan diizinkannya lebih banyak bantuan yang masuk ke Gaza.

    Koridor Philadelphia yang memisahkan antara wilayah Mesir dengan wilayah Rafah, Palestina yang diduduki Israel. (khaberni/tangkap layar)

    IDF Tak Akan Mundur dari Koridor Philadelphia

    Satu di antara hambatan yang dihadapi dalam negosiasi tahap II gencatan senjata Gaza adalah penarikan pasukan Israel (IDF) dari perbatasan Gaza dan Mesir yang dikenal dengan nama Koridor Philadelphia.

    Menteri Energi dan Infrastruktur Pendudukan Israel Eli Cohen mengklaim kalau syarat yang diminta Tel Aviv untuk pasukan IDF tetap berada di Koridor Philadelphia merupakan “kebutuhan keamanan.”

    Ia menekankan kalau Pasukan IDF tidak akan mundur dari daerah perbatasan antara Gaza dan Mesir sampai tiga tujuan utama tercapai.

    Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Cohen mengatakan tujuan-tujuan tersebut adalah pengembalian semua tawanan, menyingkirkan Hamas dari kekuasaan, dan melucuti senjata sepenuhnya di Jalur Gaza, menurut klaimnya.

    Ia lebih lanjut menyatakan bahwa mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia sangat penting demi keamanan, dan menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi pendudukan Israel untuk mencegah ancaman apa pun dari Jalur Gaza di masa mendatang.

    Mesir Mencak-mencak

    Israel bersikeras untuk memegang kendali Koridor Philadelphia ini karena menilai poros ini menjadi lalu-lintas senjata bagi Hamas dari luar Gaza.

    Dalam banyak kesempatan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan keberadaan pendudukan pasukan Israel di Koridor Philadelphia.

    Hal ini memantik kemarahan Mesir yang pada September 2024 silam secara resmi menyatakan kemarahandan bantahan tegas atas pernyataan Netanyahu.

    Pemerintah Mesir telah menandatangani perjanjian dengan rezim Israel, yang berupaya mengelola urusan Koridor Philadelphia, sebuah wilayah di sisi Palestina dari perbatasan Palestina-Mesir di Jalur Gaza selatan.

    Pada  Mei 2024 lalu, pasukan pendudukan Israel melancarkan invasi darat mereka ke Rafah dan memfokuskan upaya mereka untuk menduduki Koridor Philadelphia, termasuk perlintasan perbatasan Rafah.

    Netanyahu menyebutkan Mesir dalam beberapa kesempatan “mengalihkan opini publik Israel, menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata, dan menghalangi upaya mediasi Mesir, Qatar, dan Amerika,”.

    Netanyahu mengkritik Mesir dalam pidatonya dan mengklaim kalau Mesir gagal mengamankan perbatasannya dengan Jalur Gaza, yang membuat milisi Perlawanan Palestina semakin berani.

    Netanyahu juga menyoroti pentingnya secara strategis untuk mempertahankan kendali Israel atas Koridor Philadelphia, sebidang tanah sempit di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

    Netanyahu menggambarkan Koridor Philadelphia sebagai “jalur hidup Hamas untuk senjata.”

    Ia mengakui adanya perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai keberadaan militer yang berkelanjutan di koridor ini tetapi bersikeras bahwa hal itu penting bagi keamanan Israel.

    Seperti diketahui, setelah rezim Israel memutuskan untuk menarik diri secara sepihak dari Jalur Gaza pada tahun 2005, otoritas Palestina mengambil alih kendali yang sah atas Koridor Philadelphia dan perlintasan perbatasan Rafah.

    Mesir menyatakan bahwa pemerintah Israel bertanggung jawab atas “konsekuensi dari pernyataan yang memperburuk situasi, yang bertujuan untuk membenarkan kebijakan yang agresif dan menghasut, dan menyebabkan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.”

    “Republik Arab Mesir menegaskan komitmennya untuk melanjutkan peran historisnya dalam memimpin proses perdamaian di kawasan tersebut, yang berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional serta mencapai stabilitas bagi semua masyarakat di kawasan tersebut,” pernyataan tersebut menyimpulkan.

    Peta koridor Philadelphia (X/jordannewsdaily)

    Koridor yang Dipenuhi Jenazah

    Terkait keberadaan pasukan Israel di Koridor Philadelphia, media Israel, Haaretz dalam sebuah analisis melaporkan kalau Netanyahu dan para menterinya sebenarnya tahu bahwa kehadiran tentara Israel di perbatasan Gaza-Mesir tidak pernah menjadi elemen pencegah aksi gangguan keamanan Israel. 

    Tujuan sebenarnya, menurut surat kabar Israel, adalah untuk mempertahankan keberadaan Israel di Gaza selamanya. Media itu kemudian menyatakan niatan ini sebagai “jahat”.

    Haaretz menyalahkan Netanyahu karena secara sistematis menciptakan kondisi yang menyebabkan terbunuhnya para sandera Israel.

    “Dengan PM Israel menganggap kendali atas rute Philadelphia sebagai “masalah diplomatik dan strategis” dan kabinet keamanan memberikan suara mendukung untuk membiarkan pasukan Israel di sana, hasilnya adalah lebih banyak jenazah sandera Israel,” tulis laporan Haarezt.

    Surat kabar itu menegaskan bahwa keputusan kabinet keamanan agar IDF tetap di Koridor Philadelphia mencerminkan aib mereka yang memprioritaskan apa yang disebutnya “strategi kosong” daripada nyawa dan hidup manusia.

    Selain itu, keputusan para politikus Israel itu dianggap mengabaikan sikap IDF dan orang-orang Shin Bet yang percaya kalau Israel seharusnya melepaskan kendali atas koridor Philadelphia, setidaknya untuk waktu yang terbatas.

    (oln/rntv/khbrn/almydn/*)

  • Delegasi Israel Temui Hamas di Mesir, Gencatan Senjata Berlanjut?

    Delegasi Israel Temui Hamas di Mesir, Gencatan Senjata Berlanjut?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Israel berangkat menuju Mesir untuk melanjutkan perundingan kelanjutan gencatan senjata di Gaza antara Tel Aviv dengan milisi Palestina, Hamas, Kamis (27/2/2025). Hal ini terjadi saat gencatan senjata tahap pertama antara kedua belah pihak berakhir berakhir.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tim Israel dijadwalkan tiba pada Kamis malam di Kairo. Pengumuman itu dibuat sehari setelah Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel dalam gelombang terakhir sesuai kesepakatan gencatan senjata awal.

    Dari sisi Israel, 600 tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan selama akhir pekan dibebaskan pada Rabu malam, 46 di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Beberapa anggota tubuhnya diamputasi saat berada dalam tahanan Israel, dan banyak yang kurus kering.

    Tahap pertama gencatan senjata akan berakhir pada 2 Maret. Negosiasi tentang cara melaksanakan tahap kedua, yang akan berujung pada akhir perang secara permanen, seharusnya sudah dimulai beberapa minggu lalu, tetapi telah berulang kali ditunda karena gencatan senjata yang rapuh itu telah berubah dari satu krisis ke krisis lainnya.

    Kedua belah pihak saling menuduh pihak lain berulang kali melanggar perjanjian, yang sempat menghentikan pertempuran selama 15 bulan. Di sisi lain, Israel terus melancarkan aksi militernya ke wilayah lain di Palestina, Tepi Barat, yang saat ini dalam pendudukan Negeri Zionis itu.

    Israel sendiri mengklaim menginginkan perpanjangan tahap pertama dari kesepakatan tersebut dalam perundingan yang diperbarui. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan kepada wartawan bahwa delegasi akan melakukan perjalanan ke Mesir untuk melihat apakah ada titik temu untuk merundingkan perpanjangan.

    “Kami mengatakan kami siap untuk memperpanjang kerangka kerja dengan imbalan membebaskan lebih banyak sandera. Jika memungkinkan, kami akan melakukannya,” katanya dikutip The Guardian.

    Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Israel mendukung gencatan senjata untuk membebaskan 59 sandera yang tersisa, setidaknya 39 di antaranya diyakini telah tewas.

    Namun, Netanyahu enggan berkomitmen pada tahap kedua gencatan senjata karena tekanan dari sebagian besar pemerintahan sayap kanannya untuk memenuhi tujuan perang yang dinyatakan yaitu ‘kemenangan total’ atas Hamas. Bahkan, mitranya di koalisi mengancam akan meruntuhkan pemerintahan jika Israel tidak kembali berperang.

    Di sisi lain, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Hamas menyatakan siap untuk memulai pembicaraan pada tahap kedua. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara sandera yang tersisa di Gaza akan dibebaskan adalah melalui “komitmen pada gencatan senjata”.

    The Associated Press melaporkan pada Kamis bahwa pejabat Israel mengkonfirmasi bahwa negara itu tidak akan menarik pasukannya dari zona perbatasan Gaza-Mesir, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata. Hal ini pun dapat membahayakan masa depan gencatan senjata.

    Pada tahap kedua kesepakatan tersebut, yang durasinya tidak pasti, Israel seharusnya menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza, yang pada dasarnya mengakhiri perang, dan pembicaraan tentang tata kelola masa depan jalur tersebut harus dimulai. Rekonstruksi akan dimulai pada tahap ketiga, tetapi ada perbedaan besar di kedua belah pihak tentang masa depan Gaza.

    Hamas mengatakan bersedia menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada warga Palestina lainnya, tetapi para pemimpinnya menolak untuk mengasingkan diri. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Hamas atau Otoritas Palestina yang berpusat di Tepi Barat untuk mengelola wilayah tersebut saat perang berakhir.

    Perang terbaru Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke sejumlah daerah di Negeri Yahudi itu. Sekitar 1.200 orang tewas dan 250 orang Israel disandera dalam serangan tersebut.

    Di sisi lain, serangan balik Israel telah menewaskan 48.000 orang di Gaza. Selain itu, serbuan Tel Aviv juga membuat hampir 75% infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu hancur.

     

    (luc/luc)