Xcloud.id

kab/kota: Kairo

  • Gaza adalah Milik Rakyat Palestina, Mengubah Statusnya Hanya Akan Membawa Kekacauan

    Gaza adalah Milik Rakyat Palestina, Mengubah Statusnya Hanya Akan Membawa Kekacauan

    PIKIRAN RAKYAT – China tolak usulan AS membeli Gaza, dan telah menyatakan dukungannya terhadap rencana rekonstruksi daerah itu, yang diprakarsai oleh Mesir serta didukung negara-negara Arab lainnya. 

    Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam konferensi pers, Jumat, 7 Maret 2025, mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina. Pernyataan itu sekaligus menegaskan sikap mereka yang menolak ide Amerika Serikat (AS) soal ‘jual-beli’ Gaza.

    “Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Palestina. Mengubah statusnya dengan cara paksa tidak akan membawa perdamaian, melainkan hanya kekacauan baru,” ujar Wang Yi, dilihat dari Echina News di X (Twitter), Sabtu, 8 Maret 2025.

    China supports the plan for restoring peace in #Gaza initiated by Egypt and other Arab countries, Chinese Foreign Minister Wang Yi said on Friday.

    Gaza belongs to the Palestinian people, and is an inseparable part of the Palestinian territory. Changing the status of Gaza by… pic.twitter.com/rx4jU4ISex

    — China News 中国新闻网 (@Echinanews) March 7, 2025

    Pada KTT darurat di Kairo lalu, para pemimpin Arab menolak pemindahan paksa rakyat Palestina dari Jalur Gaza sebagaimana usulan AS, dan mendukung rencana senilai 53 miliar dolar AS untuk membangun kembali wilayah tersebut.

    China Dorong Prinsip Keadilan

    Menteri Wang mengatakan, Beijing mendukung penuh rencana untuk memulihkan perdamaian di Gaza, yang diprakarsai oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya.

    “Keinginan rakyat tidak boleh dilawan, dan prinsip keadilan tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya, menyusul pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.

    Wang lantas mendesak komunitas internasional untuk mendorong gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, meningkatkan bantuan kemanusiaan, menegakkan prinsip ‘Palestina merdeka’, serta berkontribusi pada rekonstruksi Gaza.

    “Tanpa perdamaian di Timur Tengah, dunia tidak akan stabil. Masalah Palestina selalu berada di inti permasalahan Timur Tengah,” demikian pernyataan Wang.

    Kemerdekaan Palestina

    Menegaskan kembali dukungan Beijing terhadap kemerdekaan Palestina, Wang mengatakan bahwa komunitas internasional harus lebih fokus pada solusi dua negara.

    “Semua faksi Palestina perlu mewujudkan Deklarasi Beijing untuk mencapai persatuan dan penguatan diri. Semua pihak di Timur Tengah perlu mengesampingkan perbedaan untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Wang.

    Ia juga menekankan bahwa China adalah mitra strategis bagi negara-negara Timur Tengah.

    Wang memastikan, Beijing akan terus berjuang dengan tekad bulat, demi keadilan, perdamaian, dan pembangunan bagi rakyat di kawasan Gaza. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Agama Bakal Dirikan Pesantren Internasional, Santrinya Belajar Kitab Putih Berbahasa Inggris – Halaman all

    Menteri Agama Bakal Dirikan Pesantren Internasional, Santrinya Belajar Kitab Putih Berbahasa Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama berencana mendirikan pondok pesantren internasional di Indonesia.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pondok pesantren ini akan berkonsep modern.

    “Nah kita akan mengembangkan sistem pondok pesantren, dan dalam waktu dekat ini juga kita akan membuat pondok pesantren internasional. Kita sudah siapkan segalanya,” kata Nasaruddin pada konferensi pers Asta Protas Kementerian Agama 2024-2025 di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Nasaruddin mengungkapkan selama ini masih ada kesan kumuh terhadap pondok pesantren.

    Sehingga, Nasaruddin mengatakan Kemenag harus melakukan intervensi untuk memodernisasi pondok pesantren.

    “Kalau selama ini ada pesantren yang sangat kumuh, maka Kementerian Negama adalah menjadi bertanggung jawab untuk menciptakan modernisasi pondok pesantren,” ungkapnya.

    Konsep pesantren internasional ini, kata Nasaruddin, tidak hanya belajar kitab kuning berbahasa Arab.

    Namun, juga buku berbahasa Inggris yang dalam istilah Nasaruddin, adalah kitab putih.

    “Tidak hanya bisa membaca kitab kuning dalam pengetahuan bahasa Arab, tapi juga harus membaca kitab putih, bahasa Inggris,” kata Nasaruddin.

    Dirinya mencontohkan kader ulama yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal.

    Kader ulama di Masjid Istiqlal, kata Nasaruddin, berbasis program master. Para kader ulama mendapatkan kuliah satu semester di Amerika, dan satu semester di Al-Azhar, Kairo, Mesir.

  • 100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati mengatakan sebanyak 100 negara akan ikut serta dalam konferensi tentang pembangunan kembali Jalur Gaza.

    Konferensi tersebut dilangsungkan bulan depan di Kota Kairo, Mesir.

    “Konferensi ini adalah konferensi tingkat kementerian dan akan digelar melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Abdel Ati hari Rabu, (5/3/2025), dikutip dari kantor berita Mizan.

    “Konferensi Arab itu membahas kemungkinan pembentukan sebuah komite untuk mengelola Gaza untuk periode waktu tertentu,” ujarnya.

    Abdel Ati menyampaikan pada tahapan awal rekonstruksi Gaza, perumahan sementara akan diubah menjadi perumahan permanen.

    “Pada tahap selanjutnya, kita akan pergi ke Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa untuk menerapkan rencana pembangunan kembali Gaza dengan menerima dukungan material dan politik.”

    “Rencana pembangunan kembali Gaza termasuk mengatasi semua tantangan, termasuk menyingkirkan puing-puing, bom, dan rudal.”

    Abdel Ati mengatakan negara-negara Arab menerima rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana Mesir itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Dana Pembangunan PBB (UNDP).

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    400.000 apartemen akan dibangun di Gaza

    Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga tahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di antara puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    (*)

  • Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina – Halaman all

    Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina – Halaman all

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:49 WIB

    X/Twitter

    SEKJEN PBB- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”. 

    Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”.

    Dia menekankan bahwa pemulihan dari dampak perang di wilayah tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa mengakhiri pendudukan Israel dan menegakkan hukum internasional, Anadolu melaporkan.

    Guterres menyampaikan pernyataan ini selama pertemuan puncak darurat Arab di Kairo, yang difokuskan pada perkembangan masalah Palestina, khususnya di Gaza.

    “Tidak ada masa depan yang berkelanjutan bagi Gaza yang bukan bagian dari Negara Palestina yang layak,” kata Guterres.

    Ia menekankan bahwa pemulihan dari dampak perang di Gaza tidak mungkin dilakukan tanpa mengakhiri pendudukan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

    Pejabat PBB itu menggarisbawahi perlunya “kerangka politik yang jelas” untuk memandu pemulihan, rekonstruksi, dan stabilitas Gaza, asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional.

    Ia menyerukan de-eskalasi segera, dan menekankan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza adalah hak asasi manusia yang “tidak dapat dinegosiasikan” dan harus dicapai oleh semua pihak.

    Guterres juga menggambarkan pertemuan puncak itu sebagai tanda penting tanggung jawab kolektif dunia untuk mendukung upaya yang bertujuan mengakhiri perang, meringankan penderitaan kemanusiaan, dan memastikan perdamaian abadi.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan bahwa umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:46 WIB

    tangkap layar Al Arabiya/Reuters

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang. 

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan bahwa umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza, karena ini merupakan kehilangan bagi seluruh umat manusia.

    Berbicara pada pertemuan puncak Arab luar biasa kemarin, yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan masalah Palestina, ia mengatakan serangan terhadap Gaza telah meninggalkan noda dalam sejarah manusia, yang ditandai oleh kebencian, ketidakmanusiaan dan tidak adanya keadilan.

    “Anak-anak dan perempuan di Gaza, yang telah kehilangan keluarga mereka dan melihat puluhan ribu orang terbunuh atau menjadi yatim piatu, memandang dengan mata penuh harap akan pemulihan perdamaian yang adil dan abadi,” tambahnya.

    KTT tersebut diselenggarakan atas permintaan Palestina untuk mengoordinasikan posisi dan menyatukan perspektif dalam menanggapi tantangan serius yang dihadapi perjuangan Palestina. 

    Pembahasannya meliputi konsensus Arab mengenai rencana rekonstruksi Gaza tanpa menggusur penduduknya dan memastikan gencatan senjata.

    Pertemuan tersebut juga membahas peran Palestina dalam memerintah Gaza, menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, dan berupaya mewujudkan solusi dua negara — yang mengarah pada diakhirinya pendudukan dan pembentukan negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen Mesir mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang mencolok. 

    Para anggota parlemen menekankan bahwa Israel menggunakan kebijakan hukuman kolektif dan kelaparan sebagai senjata untuk menundukkan warga Palestina dan memaksa mereka menerima kondisi yang tidak adil.

    Anggota Parlemen Elaria Harris, anggota Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen, mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut mencerminkan kebijakan “menindas” negara pendudukan tersebut. 

    Mesir tengah berupaya keras untuk menyelamatkan perjanjian gencatan senjata, tegasnya, meskipun Israel terus berupaya menggagalkan segala upaya untuk menenangkan situasi. 

    “Kairo,” jelas anggota parlemen tersebut, “bertindak di setiap tingkatan untuk mencegah memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama mengingat pengepungan yang mencekik yang diberlakukan oleh pendudukan, yang mengancam nyawa jutaan orang tak berdosa.”

    Anggota parlemen itu memperingatkan bahwa langkah Israel hanya akan menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan itu. 

    “Ini membutuhkan posisi internasional yang kuat yang memaksa negara pendudukan untuk menghormati kewajibannya dan menghentikan pelanggarannya terhadap Palestina,” tambahnya.

    Seorang anggota Komite Kesehatan Senat Mesir, Mohamed El-Badry MP, mencatat bahwa “keputusan sewenang-wenang” Netanyahu memperburuk bencana kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Gaza yang menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar yang parah. 

    “Ini memperlihatkan wajah sebenarnya dari negara pendudukan,” katanya, “yang berusaha memaksakan realitas baru dengan kekerasan di tengah kolusi dan kebungkaman internasional yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan.”

    Mesir, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, kata El-Badry, tengah berusaha keras untuk mencegah eskalasi krisis. 

    “Kairo tidak akan mengizinkan pengesahan rencana apa pun yang menargetkan pemindahan warga Palestina atau memaksakan solusi yang merusak hak-hak sah mereka,” tegasnya. 

    “Kairo akan terus melindungi keamanan nasional Mesir dan Arab serta mendukung perjuangan Palestina.”

    El-Badry meminta PBB dan masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mengambil sikap tegas untuk memaksa Israel membuka perlintasan perbatasan dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan. 

    Kegagalan untuk melakukannya, ia memperingatkan, dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Mesir Ingin Bangun 400.000 Apartemen di Gaza, Eropa Minta Syarat Hamas Dilucuti Kekuasaannya – Halaman all

    Mesir Ingin Bangun 400.000 Apartemen di Gaza, Eropa Minta Syarat Hamas Dilucuti Kekuasaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Rencana Mesir disambut baik oleh negara-negara Arab saat konferensi Arab di Kairo, Mesir, beberapa hari lalu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga rahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di anatra puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    Negara Eropa: Hamas tak boleh berkuasa

    Sejumlah negara Eropa turut membahas rencana pembangunan kembali Gaza saat rapat Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, (5/3/2025).

    Negara-negara itu menegaskan Hamas tak boleh punya peran lagi di Gaza atau tak boleh berkuasa.

    Hamas hingga saat ini masih memerintah Gaza meski kelompok perlawanan Palestina itu diserang habis-habisan oleh Israel selama 1,5 tahun belakangan.

    Jay Dharmadhikari, seorang diplomat Prancis, mengatakan rencana final pembangunan kembali Gaza seharusnya tidak mengizinkan Hamas untuk terus berkuasa di Gaza.

    “Kami sudah menjelaskan bahwa rencana apa pun tak boleh menyertakan peran apa pun bagi Hamas, harus memastikan keamanan Israel, tidak boleh memindahkan warga Palestina dari Gaza,” kata Dharmadhikari yang mewakili Inggris, Denmark, Yunani, dan Slovenia.

    Dia juga mendukung bersatunya Tepi Barat dengan Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina (PA). Saat ini PA hanya berkuasa di Tepi Barat.

    Dharmadhikari menyebut negara-negara Eropa siap mendukung rencana itu.

    Di samping itu, dia mendesak Israel agar segela mengizinkan kembali aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam jumlah besar.

    Hari Minggu lalu Israel sudah mengumumkan penghentian aliran bantuan. Kata Israel, bantuan baru bisa mengalir lagi jika Hamas menerima syarat-syarat perpanjangan gencatan tahap pertama.

    (*)

  • Pemimpin Arab Dukung Rencana Mesir dengan Dana Senilai 53 Miliar Dolar untuk Rekonstruksi Gaza – Halaman all

    Pemimpin Arab Dukung Rencana Mesir dengan Dana Senilai 53 Miliar Dolar untuk Rekonstruksi Gaza – Halaman all

    Pemimpin Arab Dukung Rencana Mesir dengan Dana Senilai 53 Miliar Dolar untuk Rekonstruksi Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Pertemuan puncak Arab yang diselenggarakan di Kairo pada tanggal 4 Maret mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza dalam upaya untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengusir paksa warga Palestina dari jalur tersebut sambil mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah” bagi pemukim Yahudi Israel.

    Rencana Mesir menyerukan Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza sambil menolak seruan Presiden Trump untuk melakukan pembersihan etnis di jalur tersebut.

    Pernyataan akhir dari pertemuan puncak itu menyerukan dicarinya alternatif realistis terhadap pemindahan rakyat Palestina dan, sebelum itu, penolakan kategoris terhadap pemindahan mereka dari tanah mereka atau di dalamnya.

    Mereka juga mengutuk “kebijakan kelaparan dan bumi hangus” yang dilakukan Israel untuk mengusir paksa warga Palestina dan menekankan pentingnya pelaksanaan tahap kedua dan ketiga dari perjanjian gencatan senjata Gaza, yang menyerukan penarikan penuh Israel dari jalur tersebut.

    Pernyataan itu juga mengutuk serangan Israel terhadap Suriah dan penyerbuannya ke wilayah Suriah sambil menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memaksa Israel menghentikan pelanggaran ini.

    Draf terperinci rencana Mesir yang diperoleh Sputnik membayangkan menyisihkan 53 miliar dolar untuk membangun kembali Gaza dan membentuk sebuah komite untuk mengelolanya selama enam bulan sebagai persiapan untuk kembalinya Otoritas Palestina (PA).

    Sebagai bagian dari rencana Mesir, sebuah konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza di Kairo akan diadakan akhir bulan ini. 

    Pada saat yang sama, sebuah dana perwalian akan dibentuk untuk menerima sumbangan dari negara-negara donor.

    Draf rencana tersebut menambahkan bahwa “pelaksanaan rekonstruksi memerlukan pengaturan tata kelola transisi dan penyediaan keamanan dengan cara yang menjaga prospek solusi dua negara.”

    Rencana Mesir mengantisipasi bahwa fase pemulihan awal akan berlangsung selama enam bulan dan membutuhkan $3 miliar, sedangkan fase rekonstruksi pertama akan berlangsung selama dua tahun dan menghabiskan biaya $20 miliar.

    Tahap rekonstruksi kedua diperkirakan berlangsung dua setengah tahun dan menelan biaya $30 miliar.

    Presiden PA Mahmoud Abbas juga menyampaikan pidatonya di pertemuan puncak tersebut, dengan mengatakan bahwa sebuah komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan diri dalam mengemban tanggung jawab keamanan “setelah merestrukturisasi dan menyatukan kader-kadernya yang berada di Jalur Gaza dan melatih mereka di Mesir dan Yordania.”

    Jordan Times mengamati bahwa sementara beberapa kepala negara Arab berpartisipasi dalam pertemuan puncak hari Selasa, penguasa de facto Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) “tidak hadir, dan malah mengirimkan diplomat tertingginya.”

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Dukungan Negara-negara Arab Agar Palestina Bangun Lagi Jalur Gaza

    Dukungan Negara-negara Arab Agar Palestina Bangun Lagi Jalur Gaza

    Jakarta –

    Dukungan agar Palestina membangun lagi jalur Gaza datang dari negara-negara Arab. Para pemimpin negara Arab mendukung rencana membangun ulang jalur Gaza meski mendapat kecaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/3/2025), Trump sebelumnya menyatakan akan ‘mengambil alih’ pembangunan ulang jalur Gaza. Trump juga menyatakan mendukung Israel dengan bukti dia menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina di Washington pada masa jabatan pertamanya.

    Dilansir AFP, terkait dukungan pemimpin negara Arab ini, otoritas Palestina belum memberi keputusan pasti. Sebab, Israel telah mengesampingkan peran otoritas pemerintah Palestina di Gaza.

    KTT Liga Arab di Kairo diketahui membahas mengenai Palestina. KTT itu membahas “rencana Arab yang komprehensif” dan mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungannya.

    Dalam pertemuan itu disebutkan “semua upaya ini berjalan paralel dengan peluncuran jalur politik” menuju negara Palestina, yang ditentang oleh para pemimpin Israel.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Rencana pemimpin Arab pun disambut baik oleh warga Gaza “keputusan Palestina untuk membentuk komite pemerintahan Gaza di bawah payung pemerintah Palestina”.

    Janji Pemimpin Arab untuk Gaza

    Foto: Jalur Gaza (dok Reuters).

    Mereka juga mengumumkan pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi wilayah Gaza. Para pemimpin Arab juga mengatakan bahwa mereka akan “menerima janji keuangan dari semua negara donor dan lembaga pembiayaan” untuk melaksanakan proyek.

    Selain itu, dalam KTT tersebut juga menyerukan perwakilan Palestina untuk bersatu di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLP adalah sebuah kelompok payung yang merupakan kekuatan politik dominan di Otoritas Palestina dan tidak termasuk Hamas.

    Sebelumnya, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan rencana negaranya akan memastikan warga Palestina “tetap berada di tanah mereka”, namun berhati-hati untuk tidak mengkritik Trump.

    Menyerukan “proses politik yang serius dan efektif yang mengarah pada solusi yang adil dan abadi bagi perjuangan Palestina”, ia menambahkan: “Saya yakin Presiden Trump mampu melakukan hal itu”.

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim pada pertemuan puncak darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Jumat di Jeddah.

    “Kami juga akan berusaha untuk mendukung rencana ini sehingga menjadi rencana Arab dan rencana Islam,” Abdelatty.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

    Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

    Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

    Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

    Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

    Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    “Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

    Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

    Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

    The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

    The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

    For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status. 

    Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

    Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

    Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and  collaborate to create a future of stability and security in the region.

    Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

    “Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

    Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

    Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

    Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

    Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

    Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

    Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

    “Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

    GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

    Dorong Usulan Trump

    Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    “Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

    Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

    Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

    “Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

    Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

    “Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

    Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

    Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

    Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

    Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

    Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Usulan Trump  melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  memuji  rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

    Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

    Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan, 

    “Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

    Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

    Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

    Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

    Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

    Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

    Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Rincian Proposal Mesir

    Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

    Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

    Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

    Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

    Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

    El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

    Rencana tersebut, yang ditinjau oleh  Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

    Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

    Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

    “Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

     

    (oln/jns/rtrs/*)