kab/kota: Kairo

  • AS Main Dua Kaki, Analis Militer: Simalakama Israel di Gaza, Nyawa Sandera atau Perpecahan Negara  – Halaman all

    AS Main Dua Kaki, Analis Militer: Simalakama Israel di Gaza, Nyawa Sandera atau Perpecahan Negara  – Halaman all

    AS Main Dua Kaki, Niat Israel Lanjut Perang di Gaza Terjegal Krisis Pasukan: Peserta Wajib Militer Kabur

     

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah laporan dari surat kabar Israel, Haaretz mengungkap kalau tentara Israel (IDF) tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan divisi prajurit cadangan.

    Reserve division adalah tulang punggung IDF di berbagai operasi militer dan pertempuran yang mereka hadapi.

    Dalam sistem kemiliterannya, Israel mengandalkan perekrutan pemukim dan warga negara sebagai prajurit tempur dalam kerangka wajib militer.

    Masalahnya, kata laporan Haaretz, tanda-tanda yang jelas muncul dari meningkatnya keengganan dari warga Israel untuk menanggapi panggilan dinas militer.

    “Hal ini melemahkan kemampuan Israel untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza jika terjadi gagalnya negosiasi gencatan senjata dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas,” kata laporan tersebut dikutip Khaberni, Selasa (11/3/2025).

    Koresponden militer Haaretz, Amos Harel mengungkapkan, angka perkiraan dari IDF menunjukkan kalau setengah dari pasukan cadangan di beberapa unit tempur belum bergabung dengan kedinasan militer baru-baru ini.

    “Sementara, IDF berusaha menutupi masalah ini, mengingat 70 persen dari masyarakat Israel menentang kembalinya operasi militer, menurut jajak pendapat baru-baru ini,” kata ulasan tersebut.

    Wanita polisi Israel mengamankan seorang pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Haredi. (khaberni)

    Krisis Prajurit Divisi Cadangan dan Haredi

    Laporan Harel tersebut juga menyoroti masalah mendalam yang dihadapi tentara Israel untuk pertama kalinya.

    “Bahaya tersebut adalah sejumlah prajurit cadangan benar-benar tidak akan bergabung jika pemerintah memutuskan untuk kembali berperang, sesuatu yang belum pernah ada dalam bentuk pembangkangan seperti ini sebelumnya,” kata laporan tersebut.

    “Di banyak unit militer, hanya sekitar setengah dari prajurit yang baru-baru ini melapor bertugas, menurut perkiraan IDF, yang mencerminkan menurunnya antusiasme terhadap perang seiring berjalannya waktu,” tambah laporan tersebut.

    Perkembangan ini menempatkan kepemimpinan militer IDF dan kalangan politik Israel dalam posisi yang sulit, karena mereka harus membujuk prajurit untuk kembali ke medan perang di tengah meningkatnya penentanagan dan perdebatan tentang patut tidaknya melanjutkan perang Gaza, kata ulasan Harel.

    Analis militer tersebut menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal karena posisi garis kerasnya mendukung kembali pecahnya perang Gaza.

    Dalam wawancara dengan Lembaga Penyiaran Israel Kan, Smotrich meminta prajurit cadangan untuk mempersiapkan diri menghadapi panggilan segera untuk tugas tambahan, menekankan bahwa Israel akan segera kembali berperang melawan Hamas di Gaza.

    Bagi Harel, komentar Smotrich ini adalah upaya untuk mengaburkan keparahan krisis yang dialami IDF.

    Harel yakin bahwa Smotrich hidup di dunia yang terpisah dari realitas politik dan militer saat ini, dan mengabaikan beban berat yang ditanggung oleh tentara cadangan dan tentara reguler.

    Ia mengatakan kalau pernyataan menteri ini “menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara kepemimpinan politik dan realitas di lapangan, karena tampaknya para menteri tidak menyadari besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh tentara dan keluarga mereka.”

    Hal ini, kata Harel, juga menyoroti perpecahan di Israel atas masalah perang, dengan perdebatan sengit dalam pemerintahan, yang ia yakini tampak terpecah soal apakah Israel akan melanjutkan perang atau bersedia menegosiasikan kesepakatan baru soal pertukaran sandera-tahanan dengan Hamas.

    Dalam konteks ini, katanya, “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini sebagian besar setuju dengan Smotrich untuk melanjutkan operasi, menghadapi tekanan internal dan eksternal yang meningkat.”

    Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Kirya, markas militer Israel, di Tel Aviv, untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, 16 Januari 2025. ( (Gerakan Pro-Demokrasi/Yael Gadot)

    70 Persen Warga Israel Ingin Perang Gaza Setop, Netanyahu di Simpang Jalan

    Analis militer tersebut menjelaskan, jajak pendapat, yang menunjukkan kalau 70 persen warga Israel mendukung kesepakatan pertukaran tawanan bahkan jika kesepakatan itu mencakup konsesi besar kepada Hamas, menempatkan pemerintah di depan pilihan yang sulit.

    Bak simalakama, Israel menghadapi posisi sama-sama sulit di Gaza, penyelamatan sandera yang berarti bernegosiasi dengan Hamas dan perpecahan di pemerintahan yang mengancam posisi Netanyahu atau melanjutkan perang tapi dengan krisis pasukan dan risiko kekalahan lagi seperti yang terjadi pada 15 bulan agresi pertama.

    Kekalahan Israel yang dimaksud adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan utama agresi yaitu, penyelamatan sandera dan pemberangusan Hamas.

    “Pilihan sulit itu adalah tetap melanjutkan perang sambil menghadapi krisis internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di militer, atau menerima penyelesaian (negosiasi dengan Hamas) yang dapat menyebabkan dampak politik bagi Netanyahu dan sekutunya di sayap kanan,” ujar Harel.

    Ia juga mengomentari upaya Kepala Staf yang baru, Eyal Zamir, yang saat ini tengah mengembangkan rencana operasional untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya negosiasi dan dimulainya kembali pertempuran di lapangan.

    PANTAU PASUKAN – Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir memantau pasukan seusai menjabat sebagai panglima baru Militer Israel. Eyal Zamir dilaporkan menghapuskan jadwal cuti tahunan personel IDF sepanjang tahun. (IDF/Ynet/Tangkap Layar)

    Ia mengatakan, “Tentara Israel tengah berupaya beradaptasi dengan situasi baru, tetapi menghadapi kendala terkait dengan menurunnya moral pasukan reguler dan kurangnya semangat prajurit cadangan.”

    Harel meyakini beban yang ditanggung tentara Israel semakin bertambah karena meningkatnya kebutuhan keamanan, baik di Jalur Gaza maupun di perbatasan utara dengan Lebanon dan Suriah.

    Ia mencatat kalau tentara IDF perlu memperkuat pertahanannya untuk mencegah terulangnya serangan serupa dengan yang terjadi pada 7 Oktober 2003.

    Selain itu, pengerahan pasukan di Golan dan Lebanon selatan menghabiskan sumber daya tambahan, yang mempersulit pengalokasian kekuatan yang cukup untuk operasi darat baru di Gaza.

    Analis militer itu tak lupa menyoroti masalah lain, yakni persoalan perekrutan kaum Yahudi religius (Haredim), seraya menunjuk pada krisis yang dihadapi tentara Israel, karena level politik saat ini tidak berniat membatalkan kesepakatan politik dengan partai Haredi, yang menjamin berlanjutnya penghindaran sektor ini dari kewajiban dinas militer.

    Ia yakin bahwa “solusi yang diusulkan oleh militer, seperti pembentukan brigade Haredi, tidak dapat didiskusikan. Sebab dalam praktiknya, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah pria ultra-Ortodoks yang melamar dinas militer.”

    Masalah ini telah membuat marah sebagian besar masyarakat Israel, karena pengecualian berkelanjutan bagi Haredim dianggap sebagai pengurasan sumber daya tentara reguler dan ketidakadilan bagi prajurit yang menghadapi tekanan yang semakin meningkat.

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. Israel kini dihadapkan pada posisi sulit antara melanjutkan agresi dan perang di Gaza atau bernegosiasi dengan Hamas demi keselataman nyawa sandera.

    Posisi Amerika: Dua Kaki

    Analis militer Israel itu juga membahas keadaan kebingungan yang dialami Israel karena langkah baru Amerika Serikat (AS) untuk membangun saluran belakang rahasia untuk negosiasi dengan Hamas melalui Adam Boehler, utusan Presiden AS Donald Trump, dan pernyataan mengejutkan yang dibuatnya dalam wawancara dengan media di Amerika Serikat.

    Meskipun ia mengatakan kalau pernyataan-pernyataan ini telah diabaikan oleh tindakan balasan Israel, ia juga percaya bahwa “Presiden AS Donald Trump masih berharap untuk mencapai kesepakatan, dan diragukan bahwa ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah melalui pendudukan Israel yang baru di Jalur Gaza.

    ” Trump terus mengancam Hamas bahwa ia akan mendukung operasi Israel yang menyakitkan, tetapi ia tidak menghalangi jalan untuk mencapai kesepakatan pada kesepakatan berikutnya untuk mengembalikan para sandera yang tersisa,” kata analis tersebut menjelaskan sikap dua kaki AS.

    Ia juga menunjukkan bahwa konteks rencana Mesir yang disetujui oleh pertemuan puncak Arab di Kairo minggu lalu masih berputar di sekitar gencatan senjata, pengembalian semua tahanan, penarikan penuh Israel dari seluruh Jalur Gaza, pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina tanpa partisipasi Hamas, dan kehadiran pasukan Arab di Jalur Gaza, yang dilihat Harel sebagai langkah yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump dalam konteks mempertahankan gencatan senjata dan pengembalian tahanan Israel.

    “Penting bagi Amerika agar gencatan senjata dipertahankan dan lebih banyak lagi yang diculik mulai kembali ke rumah, meskipun itu terjadi dalam jangka waktu tertentu,” simpul Harel.

    “Di depan mata mereka ada contoh lain yang relatif berhasil dari sebuah kesepakatan yang telah bertahan sejauh ini, terlepas dari semua pelanggaran dan hambatan, yaitu gencatan senjata antara Israel dan Lebanon,” katanya.

     

    (oln/hrtz/khbrn/*)

     
     

  • Duta Besar Zuhairi Misrawi Mensyiarkan Api Islam Bung Karno dalam Tadarus Ramadan 

    Duta Besar Zuhairi Misrawi Mensyiarkan Api Islam Bung Karno dalam Tadarus Ramadan 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, mengatakan pemikiran keislaman Bung Karno merupakan upaya menggali spirit utama dalam Al-Qur’an sekaligus menjadikan paham keislaman relevan dalam konteks keindonesiaan dan kemanusiaan. 

    Bung Karno menyebutnya sebagai Api Islam.

    Untuk meresapi pemikiran presiden pertama Indonesia tersebut, PDI Perjuangan akan membahasnya dalam kegiatan Tadarus Ramadan PDI Perjuangan yang ditayangkan dalam akun youtube Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan setiap hari selama bulan Ramadan, 21.00-21.30 WIB. 

    “Bung Karno selalu menegaskan pentingnya menggali Api Islam dalam tulisan dan pidatonya, khususnya dalam Buku Di Bawah Bendera Revolusi. Api Islam merupakan upaya menggali dan memahami spirit utama Islam, sehingga paham keislaman kita berkemajuan dan relevan dalam konteks kekinian.”

    “Bung Karno mempunyai perhatian pada upaya mengukuhkan perhatian pada persatuan kebangsaan, yang dibangun di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan keadilan sosial”, ujar Duta Besar Republik Indonesia lulusan Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir tersebut.

    Dubes Zuhairi juga menambahkan pemikiran Api Islam Bung Karno perlu dikenalkan pada generasi milenial, khususnya dalam membangun paham keislaman yang mengukuhkan kebangsaan dan kemanusiaan kita. 

    “Para pemikir dan ulama dari berbagai dunia Islam mengakui keistimewaan pemikiran Api Islam Bung Karno. Mereka melihat Pancasila sebagai kekuatan Indonesia.”

    “Sebab itu, generasi milenial harus mengenal dan memahami pemikiran Api Islam Bung Karno dalam konteks kekinian. Kita perlu meneruskan misi menjaga dan membangun Indonesia Raya, sebagaimana digelorakan Bung Karno”, pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington – Halaman all

    Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington – Halaman all

    Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang juru bicara Hamas mengatakan pada 10 Maret bahwa gerakan perlawanan menunjukkan “fleksibilitas” dalam pembicaraan gencatan senjata dengan mediator dan utusan Presiden AS Donald Trump, Adam Boehler. 

    Ketika Israel mengancam akan kembali berperang di Gaza, Washington berupaya untuk menegosiasikan kesepakatan terpisah dengan Hamas untuk membebaskan warga negara AS yang ditahan di Gaza.

    “Kami telah menunjukkan fleksibilitas dalam menangani upaya para mediator dan utusan Trump, dan kami sedang menunggu hasil negosiasi yang akan datang untuk memastikan Israel mematuhi perjanjian dan melanjutkan ke tahap kedua,” kata juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou. 

    “Negosiasi yang dilakukan dengan mediator Mesir dan Qatar, serta utusan Trump, difokuskan pada upaya mengakhiri perang, penarikan pasukan, dan rekonstruksi. Kami telah berkomitmen penuh pada tahap pertama perjanjian, dan prioritas kami sekarang adalah melindungi dan memberikan bantuan kepada rakyat kami sambil memastikan gencatan senjata permanen,” imbuhnya. 

    “Gerakan ini telah menyetujui usulan Mesir untuk membentuk komite pendukung masyarakat dan telah menyetujui pekerjaannya di Gaza untuk memperkuat ketahanan rakyat kami dan menjaga mereka tetap berada di tanah mereka,” lanjut Qanou. 

    Ia juga mengatakan Israel berharap untuk “memaksa rakyat kami untuk bermigrasi dengan memperketat pengepungan, menutup penyeberangan, dan mencegah bantuan kemanusiaan – namun ini hanyalah delusi belaka.”

    “Pembicaraan Israel tentang rencana militer untuk melanjutkan pertempuran di Gaza dan keputusannya untuk memutus aliran listrik adalah pilihan yang gagal dan menimbulkan ancaman bagi para tawanannya, yang hanya akan dibebaskan melalui negosiasi.”

    Israel memblokir masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza pada awal Maret, mengancam gerakan perlawanan Palestina dengan “konsekuensi tambahan” jika tidak menerima tuntutan Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata.

    Tel Aviv telah memutus aliran listrik ke Gaza, dan kini mengancam akan memutus aliran air. 

    Perusahaan Penyiaran Israel (KAN) melaporkan pada 10 Maret bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Israel yang baru, Eyal Zamir, telah mengizinkan rencana militer untuk memulai kembali perang di Jalur Gaza jika negosiasi untuk pertukaran tahanan dan gencatan senjata gagal.

    Perwakilan Hamas bertemu dengan para mediator di Kairo selama akhir pekan, begitu pula dengan utusan Trump. Washington tengah berupaya untuk merundingkan kesepakatan terpisah dengan Hamas guna membebaskan sejumlah tawanan Israel yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan kewarganegaraan AS. 

    Hamas terus bersikeras bahwa ketentuan kesepakatan awal harus dihormati dan pembicaraan untuk tahap kedua segera dimulai. 

    “Saya ingin MENJELASKAN dengan SANGAT JELAS karena beberapa pihak telah salah menafsirkan. Hamas adalah organisasi teroris yang telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Mereka secara DEFINISI adalah orang-orang JAHAT. Dan seperti yang [Trump] katakan, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan aman jika Hamas tidak SEGERA MEMBEBASKAN SEMUA SANDERA,” kata Boehler pada hari Senin. 

    Boehler menanggapi reaksi keras yang ia hadapi dalam wawancara CNN di mana ia mengatakan bahwa pejabat Hamas “sebenarnya orang-orang seperti kami” dan “orang-orang yang cukup baik.” 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Gaza Gelap Gulita, Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza di Tengah Perundingan Gencatan Senjata – Halaman all

    Gaza Gelap Gulita, Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza di Tengah Perundingan Gencatan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi Israel, Eli Cohen, memerintahkan pasokan listrik ke Gaza segera disetop.

    “Cukup bicaranya, saatnya bertindak!,” tulis Cohen dalam unggahannya di X, dikutip dari Al Jazeera.

    Pemadaman listrik di Gaza diumumkan hanya seminggu setelah Israel menghentikan semua pasokan barang ke Gaza, yang berdampak besar pada lebih dari dua juta warga Gaza.

    Kelangsungan operasional pabrik desalinasi utama di wilayah tersebut, yang vital bagi kebutuhan air bersih pun makin tersudut.

    Sebagian besar penduduk Gaza kini bergantung pada panel surya dan generator bahan bakar untuk mendapatkan listrik.

    Hanya ratusan ribu orang yang tinggal di tenda sementara, dan suhu malam hari diperkirakan turun hingga 12 derajat Celsius.

    Hamas dan sejumlah pihak internasional mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat kembali mengalir tanpa ketentuan lebih lanjut.

    Dengan keputusan Israel untuk memutus pasokan listrik dan menghentikan bantuan, situasi di Gaza semakin mengerikan bagi warganya yang sudah menderita akibat perang dan blokade yang berlangsung lama.

    Perang Gaza yang berlangsung selama 15 bulan telah merenggut nyawa hampir 50.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza akibat serangan Israel.

    Israel berencana untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata yang telah disepakati, sementara Hamas ingin melanjutkan ke tahap kedua untuk menyelesaikan gencatan senjata secara permanen.

    Penolakan Israel untuk memasuki tahap kedua gencatan senjata ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari menarik pasukannya dari Koridor Philadelphia, wilayah yang memisahkan Gaza dari Mesir.

    Tanggapan Hamas dan Aktivis Hak Asasi Manusia

    Hamas mengecam keputusan Israel ini.

    Pejuang bersenjata Palestina itu menyebutnya sebagai “pemerasan murahan dan tidak dapat diterima yang bertujuan untuk menekan kelompok tersebut agar membebaskan para tawanan”, France24 melaporkan.

    Beberapa kelompok bantuan dan aktivis hak asasi manusia juga mengkritik keras langkah ini.

    Mereka menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum internasional.

    Perundingan Gencatan Senjata dan Reaksi Internasional

    Perundingan gencatan senjata akan dilanjutkan di Doha, Qatar, setelah delegasi Hamas tiba dari Kairo, Mesir.

    Hamas menginginkan tahap kedua dimulai, yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Sementara itu, Israel terus melakukan serangan udara di Gaza.

    Serangan terbaru pada hari Minggu menewaskan dua warga Palestina di lingkungan Shujayea, Kota Gaza.

    Militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan pejuang yang beroperasi dekat dengan pasukan Israel dan berusaha menanam alat peledak di Gaza utara.

    Serangan Israel dan Terus Berlanjutnya Kekerasan

    Di sisi lain, serangan Israel di wilayah Tepi Barat juga terus berlanjut.

    Tank-tank Israel memasuki wilayah sekitar desa Wadi Burqin, beberapa hari setelah gencatan senjata dimulai di Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan lebih dari 40.000 orang mengungsi.

    Israel juga mengancam akan melanjutkan tindakan militer lebih lanjut jika gencatan senjata tidak dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan yang diinginkan kedua pihak.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Demi Takut-takuti Hamas, Israel Putus Aliran Listrik di Gaza, Tuntut Pembebasan Sandera – Halaman all

    Demi Takut-takuti Hamas, Israel Putus Aliran Listrik di Gaza, Tuntut Pembebasan Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah melakukan pemblokiran bantuan kemanusiaan, kini Israel memutus aliran listrik ke Gaza.

    Menteri Energi Israel, Eli Cohen, menandatangani perintah resmi yang memerintahkan perusahaan listrik Israel Electric Corporation (IEC) untuk menghentikan pasokan listrik yang tersisa ke daerah kantong tersebut.

    Dikutip dari Quds News Network, perintah tersebut tidak menyebutkan kapan aliran listrik akan dipadamkan.

    Laporan menunjukkan, tindakan tersebut bersifat segera dan tidak terbatas.

    Israel mengklaim pemadaman listrik tersebut merupakan taktik tekanan terhadap gerakan perlawanan Hamas.

    Hal ini bertepatan dengan terus terhambatnya negosiasi pertukaran tahanan oleh Israel.

    Israel menolak untuk memasuki fase kedua dari perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatanganinya.

    Mesir, Qatar, dan AS menjadi penengah perjanjian tersebut.

    “Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza,” kata Eli Cohen, dikutip dari CNN.

    Sementara itu, Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan tindakan tersebut tidak akan banyak memberikan dampak praktis mengingat adanya pembatasan sebelumnya. 

    Namun, ia mengkritiknya sebagai “perilaku yang menegaskan niat pendudukan untuk melanjutkan perang genosida terhadap Gaza, melalui penggunaan kebijakan kelaparan, yang jelas-jelas mengabaikan semua hukum dan norma internasional.”

    Politikus sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, menyambut baik langkah terbaru kementerian energi, dan mendesak pemerintah untuk bertindak lebih jauh lagi.

    “Jalur Gaza harus segera ditutup total selama masih ada satu sandera Israel yang ditahan di sana,” kata Ben Gvir.

    “Israel harus mengebom depot bahan bakar besar yang memasuki Jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan yang tidak menguntungkan itu, serta generator yang dioperasikan oleh Hamas,” lanjutnya.

    Berita itu muncul bahkan saat pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan yang rapuh antara Israel dan Hamas sedang berlangsung.

    Kesepakatan Gencatan Senjata

    Utusan Amerika Serikat (AS) untuk sandera, Adam Boehler, mengatakan pertemuan dengan Hamas di Ibu Kota Qatar, Doha “sangat membantu”.

    Ia meyakini kesepakatan pembebasan sandera bisa tercapai dalam beberapa minggu lagi.

    Boehler mengatakan dia memahami “kekhawatiran” Israel, AS telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok itu, tetapi mengatakan dia telah berusaha untuk memulai kembali negosiasi yang “rapuh” tersebut.

    “Pada akhirnya, saya rasa itu adalah pertemuan yang sangat membantu,” katanya, dikutip dari Al Arabiya.

    “Saya rasa sesuatu dapat terwujud dalam beberapa minggu. Saya rasa ada kesepakatan di mana mereka dapat membebaskan semua tahanan, bukan hanya orang Amerika,” lanjutnya.

    Boehler mengisyaratkan adanya kemungkinan perundingan lebih lanjut dengan para militan.

    “Anda tidak pernah tahu. Anda tahu terkadang Anda berada di area tersebut dan Anda mampir,” ungkapnya.

    Di sisi lain, delegasi Hamas juga telah tiba di Kairo, Mesir, hari Jumat, untuk membahas kesepakatan gencatan senjata dan mendorong kemungkinan fase kedua perjanjian tersebut.

    Sementara, Israel mengatakan pada hari Sabtu, mereka telah “menerima undangan” dari mediator yang didukung AS untuk mengirim delegasi Israel ke Doha pada hari Senin.

    Sebuah sumber Israel mengatakan kepada CNN, Israel “memberikan kesempatan pada negosiasi” sebelum kembali bertempur di Gaza.

    Sebanyak 59 sandera diperkirakan masih berada di Gaza, lebih dari separuhnya diperkirakan telah tewas, menurut Kantor Perdana Menteri Israel.

    Lima dari 59 sandera adalah warga negara Amerika Israel, hanya satu di antaranya – Edan Alexander – yang masih hidup.

    Pada hari Minggu, pejabat senior Hamas, Taher Al Nunu, mengatakan pihaknya tidak menentang pembebasan Alexander sebagai bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang.

    Hamas telah menyampaikan pesan itu kepada pejabat AS selama pembicaraan baru-baru ini yang difokuskan pada penerapan perjanjian sementara yang bertujuan mengakhiri perang, kata Al Nunu.

    (*)

  • Termasuk Partai Zionis, Menkeu Israel Bahas Perpindahan Warga Gaza: Sejarah Akhiri Konflik – Halaman all

    Termasuk Partai Zionis, Menkeu Israel Bahas Perpindahan Warga Gaza: Sejarah Akhiri Konflik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kaukus Knesset Tanah Israel yang dipimpin oleh MK Yuli Edelstein (Likud), Simcha Rothman (Partai Zionis Religius) dan Limor Son-Harmelech (Otzma Yehudit) menyelenggarakan konferensi pada Minggu (9/3/2025).

    Konferensi itu berjudul “Timur Tengah Baru: Rencana Emigrasi Sukarela dari Gaza”, seperti diberitakan JPost.

    Selain para pemimpin kaukus, pembicara pada konferensi tersebut termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Misi Nasional Orit Struk.

    Kemudian Ketua Knesset MK Amir Ohana, sejumlah MK tambahan dari koalisi, dan serangkaian perwakilan organisasi masyarakat sipil.

    Termasuk dari organisasi pemukiman Nachala, Forum Kohelet, Bithonistim, dan lainnya.

    Pembicara lainnya adalah sarjana budaya Arab dari Bar-Ilan, Prof. Motti Kedar.

    Smotrich berjanji dalam sambutannya, masalah penganggaran tidak akan menghalangi pembentukan “Direktorat Emigrasi” baru di Kementerian Pertahanan.

    Ia menuduh semua warga Gaza menyimpan “kebencian mendasar” terhadap Israel.

    Ia juga menggambarkan langkah emigrasi alias perpindahan warga Gaza selanjutnya.

    Menurutnya, emigrasi warga Gaza sebagai langkah bersejarah yang pada akhirnya dapat mengakhiri konflik Israel-Palestina.

    Barat Dukung Arab

    Menteri luar negeri Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris mengatakan pada Sabtu (8/3/2025), mereka mendukung rencana para negara Arab untuk rekonstruksi Gaza yang akan menelan biaya US$53 miliar (S$70 miliar).

    Kemudian menghindari pengusiran warga Palestina dari daerah kantong itu.

    “Rencana tersebut menunjukkan jalur realistis menuju rekonstruksi Gaza dan menjanjikan — jika dilaksanakan — perbaikan cepat dan berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan yang menyedihkan bagi warga Palestina yang tinggal di Gaza,” kata para menteri dalam pernyataan bersama, dikutip dari AsiaOne.

    Rencana tersebut, yang disusun oleh Mesir dan diadopsi oleh para pemimpin Arab pada hari Selasa, telah ditolak oleh Israel dan oleh Presiden AS Donald Trump, yang telah menyampaikan visinya sendiri untuk mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Usulan Mesir membayangkan pembentukan sebuah komite administratif yang terdiri dari teknokrat Palestina yang independen dan profesional yang diberi tugas untuk memerintah Gaza setelah berakhirnya perang di Gaza antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

    Komite tersebut akan bertanggung jawab atas pengawasan bantuan kemanusiaan dan pengelolaan urusan Jalur Gaza untuk periode sementara di bawah pengawasan Otoritas Palestina.

    Pernyataan yang dikeluarkan oleh keempat negara Eropa pada hari Sabtu, mengatakan mereka “berkomitmen untuk bekerja dengan inisiatif Arab,” dan mereka menghargai “sinyal penting” yang telah dikirim oleh negara-negara Arab dengan mengembangkannya.

    Pernyataan tersebut menyatakan Hamas “tidak boleh memerintah Gaza dan tidak boleh menjadi ancaman bagi Israel lagi” dan keempat negara “mendukung peran utama Otoritas Palestina dan pelaksanaan agenda reformasinya.”

    Gencatan Senjata

    Hamas dilaporkan telah menyetujui usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama selama dua bulan dengan Israel, serta pembebasan sandera Israel.

    Laporan tersebut disampaikan oleh media Arab Saudi, Al Hadath, pada Sabtu malam, 8 Maret 2025, yang menyebutkan bahwa menunjukkan fleksibilitas dalam perundingan yang berlangsung di Kairo, Mesir.

    Sumber Al Hadath mengungkapkan, perkembangan pembicaraan ini mendorong Israel untuk mengirimkan delegasinya ke Kairo pada hari Senin.

    Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Hamas mengenai laporan tersebut.

    Media Saudi lainnya, Al Arabiya, juga melaporkan Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan sementara selama bulan Ramadhan, meskipun kedua belah pihak membantah informasi tersebut.

    Pada hari yang sama, Israel mengumumkan pengiriman delegasi ke Doha, Qatar, pada Senin untuk membahas pembebasan sandera di Gaza.

    Menurut Yedioth Ahronoth, pengiriman delegasi ini dilakukan setelah adanya undangan dari Mesir dan Qatar sebagai mediator.

    Delegasi Israel terdiri dari pejabat senior Dinas Keamanan Israel (Shin Bet), penasihat politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta perwakilan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Mossad.

    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS)  menawarkan perpanjangan gencatan senjata selama dua bulan dan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan syarat Hamas membebaskan beberapa sandera Israel yang masih hidup.

    Di antara sandera tersebut adalah Edan Alexander, yang memiliki kewarganegaraan ganda AS dan Israel.

    Tawaran ini disampaikan dalam pertemuan antara utusan Presiden AS, Adam Boehler, dan pejabat senior Hamas, termasuk Khalil Al Hayya.

    Hamas sebelumnya menolak usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama dari Israel. Hamas mengatakan usulan tersebut tidak dapat diterima.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan Israel harus bertanggung jawab karena tidak memulai negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata.

    Hamas lebih memilih untuk merundingkan tahap kedua gencatan senjata.

    Jika tahap kedua dapat terwujud, semua sandera akan dipulangkan dan pasukan Israel akan ditarik sepenuhnya dari Gaza.

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Febri)

  • Hamas Tunjukkan Fleksibilitas dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza dengan Washington – Halaman all

    Hamas Temui Bos Intelijen Mesir: Bantah Setuju Perpanjangan Gencatan Senjata, IDF Bom Gaza Utara – Halaman all

    Petinggi Hamas Temui Bos Intelijen Mesir: Bantah Setuju Perpanjangan Gencatan Senjata, Israel Bombardir Gaza Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Delegasi Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, yang dipimpin kepala dewan kepemimpinan gerakan itu, Mohammed Darwish, dilaporkan bertemu dengan Kepala Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Rashad, di Kairo pada Minggu (9/3/2025).

    Pertemuan dilaporkan untuk membahas implementasi gencatan senjata tahap II dan perjanjian pertukaran sandera dan tahanan antara Hamas dan Israel.

    Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Hamas, pertemuan membahas berbagai fase implementasi perjanjian di fase kedua. 

    Delegasi Hamas tersebut menekankan wajibnya Israel mematuhi semua persyaratannya dan menyerukan transisi segera ke fase kedua negosiasi gencatan senjata.

    Transisi ini mensyaratkan Israel untuk membuka penyeberangan perbatasan dan membuka akses masuk bantuan kemanusiaan secara tak terbatas ke Gaza.

    “Delegasi Hamas juga menegaskan kembali persetujuan Hamas untuk membentuk komite dukungan masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional independen untuk mengelola Gaza sementara sampai rekonsiliasi Palestina tercapai dan pemilihan umum diadakan di semua tingkatan,” kata laporan RNTV, Minggu.

    Hamas mengucapkan terima kasih kepada Mesir atas upaya mediasi yang sedang berlangsung, khususnya dalam melawan upaya pengusiran warga Palestina dari Gaza, seperti yang diserukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan disetujui Israel.

    Hamas juga menyatakan menerima dan mengakui hasil KTT Arab yang membahas rencana rekonstruksi Gaza.

    “Gerakan ini menegaskan kembali komitmennya terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina,” kata laporan.

    SAYAP MILITER HAMAS – Personel Brigade Al Qassam, Sayap Militer Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, dalam sebuah parade militer di Jalur Gaza beberapa waktu lalu. Hamas membantah menyetujui usulan AS untuk memperpanjang gencatan senjata dan menyerukan Israel untuk melanjutkan negosiasi Tahap II gencatan senjata di mana pasukan Israel harus menarik diri dari Gaza dan membuka akses masuk bantuan kemanusiaan.

    Bantah Setuju Perpanjangan Gencatan Senjata

    Sementara itu, pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi membantah laporan yang mengklaim bahwa gerakan itu telah menyetujui gencatan senjata sementara di Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan pers, ia menekankan komitmen Hamas terhadap perjanjian yang ada dan kebutuhan untuk melanjutkan dengan tahap kedua negosiasi di bawah kondisi yang disepakati.

    “Hamas menolak laporan yang beredar sebagai palsu dan tidak mencerminkan proses negosiasi yang sebenarnya,” kata laporan RNTV mengutip pernyataan Mardawi.

    Dalam perkembangan terkait, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk mengirim delegasi Israel ke Doha untuk memajukan negosiasi dengan Hamas mengenai pertukaran tahanan.

    Langkah ini dilakukan di tengah spekulasi bahwa pemerintah Netanyahu berusaha untuk menghindari penerapan tahap kedua (Fase II) dari perjanjian gencatan senjata, yang termasuk menghentikan perang di Gaza dan menarik Pasukan Pendudukan Israel ke perbatasan pra-eskalasi.

    Perjanjian gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025, menetapkan penghentian permusuhan antara kedua belah pihak.

    Hamas menegaskan bahwa Israel harus sepenuhnya mematuhi semua persyaratan, termasuk penarikan penuh dari Gaza dan mengakhiri perang.

    ASAP MENGEPUL – Tangkapan layar Khaberni, Minggu (2/3/2025) yang menunjukkan asap mengepul dari serangan udara Israel di Gaza. Israel melakukan serangkaian serangan udara ke Gaza seiring berakhirnya gencatan senjata tahap I pada 28 Februari 2025. Israel menuntut perpanjangan tahap I, namun ditolak Hamas. (khaberni/tangkap layar)

    IDF Bombardir Gaza Utara 

    Dalam laporan perkembangan situasi di Jalur Gaza, RNTV melaporkankan kalau Militer Israel (IDF) melakukan bombardemen ke Gaza Utara.

    “IDF mengatakan pihaknya melakukan serangan udara pada hari Minggu terhadap para milisi Palestina yang menanam alat peledak di Gaza utara,” kata laporan itu mengutip pernyataan IDF.

    Melabeli para pejuang Palestina sebagai ‘teroris’, IDF menyatakan, serangan itu mengenai sasaran mereka.

    “Sebelumnya hari ini, beberapa ‘teroris’ diidentifikasi beroperasi di dekat pasukan IDF dan mencoba menanam alat peledak di tanah di Gaza utara. Serangan pesawat tempur Israel berhasil “memukul para teroris”,” klaim IDF dalam sebuah pernyataan.

    Hamas Ajukan 3 Syarat untuk Kelanjutan Negosiasi Tahap 2 Gencatan Senjata 

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem menguraikan tiga syarat untuk negosiasi yang akan datang: pertukaran tahanan, penarikan penuh dari Jalur Gaza, dan komitmen untuk menahan diri dari agresi lebih lanjut.

    Qassem menekankan, “Sekarang terserah Israel untuk menunjukkan keseriusan kepada mediator untuk memastikan perjanjian berlanjut.”

    Dia juga mengklarifikasi kabar kalau Hamas telah memberi tahu mediator tentang penolakannya untuk memperpanjang fase pertama dari perjanjian gencatan senjata.

    Selanjutnya, Qassem menegaskan kesediaan Hamas untuk terlibat dalam pertukaran tawanan dengan persyaratan baru selama fase kedua dari perjanjian.

     

    (oln/rntv/*)

  • Sempat Tolak Usul Israel, Hamas Kini Diklaim Setujui Perpanjangan Gencatan Senjata 2 Bulan – Halaman all

    Sempat Tolak Usul Israel, Hamas Kini Diklaim Setujui Perpanjangan Gencatan Senjata 2 Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media Arab Saudi mengklaim Hamas menyetujui usul perpanjangan gencatan senjata tahap pertama selama dua bulan dan pembebasan sandera Israel.

    Al Hadath, nama media itu, melaporkan Hamas memperlihatkan fleksibilitas dalam perundingan di Kota Kairo, Mesir.

    “Perkembangan pembicaraan dengan Hamas membuat Israel mengirimkan delegasinya pada hari Senin,” kata narasumber Al Hadath, Sabtu malam (8/3/2025).

    Belum ada konfirmasi dari Hamas mengenai laporan media Saudi itu.

    Sementara itu, media Saudi lainnya yang bernama Al Arabiya pada Sabtu kemarin, mengklaim Hamas dan Israel menyepakati gencatan sementara selama Ramadan. Namun, baik Hamas ataupun Israel membantahnya.

    Israel kirim utusan ke Qatar

    Sabtu kemarin, Israel mengumumkan akan mengirimkan delegasinya ke Kota Doha, Qatar, pada Senin, gunan membahas pembebasan sandera di Gaza.

    Dikutip dari Yedioth Aronoth, Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan pengiriman delegasi itu dilakukan setelah ada undangan dari Mesir dan Qatar sebagai pihak penengah.

    Pernyataan itu muncul setelah ada diskusi keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Di samping itu, ada pula kekhawatiran Israel mengenai pembicaraan langsung antara AS dan Hamas.

    Delegasi Israel yang dikirim termasuk seorang pejabat senior Dinas Keamanan Israel atau Shin Bet, penasihat politik Netanyahu (Ophir Falk), koordinator sandera dan orang hilang (Gal Hirsch), serta perwakilan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Mossad.

    Seorang narasumber mengatakan delegasi Israel akan mendorong diberlakukannya usul dari Steve Witkoff, utusan AS.

    SIAP PERANG LAGI – Tangkap layar khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan petempur Hamas dengan latar belakang peluncur roket. (Khaberni)

    AS tawari Hamas gencatan senjata 2 bulan

    AS dan Hamas kembali melakukan pembicaraan di Qatar pada Rabu (5/3/2025), untuk membahas persoalan sandera.

    The Washington Post melaporkan, AS menawari Hamas perpanjangan gencatan senjata selama dua bulan dan kembali masuknya aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Sebagai gantinya, Hamas diharuskan membebaskan beberapa sandera Israel yang masih hidup, termasuk seorang sandera berkewarganegaraan AS dan Israel yang bernama Edan Alexander.

    Tawaran AS itu juga dikonfirmasi oleh seorang narasumber Palestina yang mengungkapkannya kepada Sky News Arabia.

    Dia mengatakan pemerintah AS meminta Hamas untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup dengan imbalan seperti di atas.

    Hamas disebut belum menanggapi tawaran atau usul AS itu. Tawaran itu disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Adam Boehler (utusan Presiden AS Donald Trump) dan para pejabat senior Hamas, termasuk Khalil Al Hayya.

    Yedioth Ahronoth melaporkan, menurut seorang diplomat yang mengetahui pembicaraan itu, Boehler dan Hamas menggelar pertemuan secara langsung tanpa mediasi dari Qatar.

    Hamas dilaporkan menolak rencana yang disampaikan Steve Witkoff, utusan Trump untuk urusan Timur Tengah.

    Rencana itu adalah pembebasan setengah dari seluruh sandera, lalu perundingan tentang sandera yang tersisa akan berkaitan dengan gencatan senjata selama Ramadan dan Paskah.

    Meski demikian, pejabat AS mengklaim Hamas mempertimbangkan keuntungan yang bisa didapat dari pembicaraan langsung dengan AS.

    BERBARIS – Petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). (Khaberni)

    Hamas sempat menolak perpanjangan

    Beberapa hari lalu, Hamas dilaporkan menolak usul perpanjangan gencatan senjata tahap pertama dari Israel. Menurut Hamas, usul itu tak bisa diterima.

    Sebagai gantinya, Hamas memilih untuk merundingkan tahap kedua guna mengamankan gencatan senjata permanen.

    Al Jazeera melaporkan juru bicara Hamas, Hazem Qassem, sudah mengatakan Israel harus bertanggung jawab karena tidak memulai negosiasi tahap kedua genatan.

    Dia mengklaim Israel ingin menyelamatkan para sandera yang tersisa di Gaza sembari tetap menghidupkan harapan untuk melanjutkan perang.

    Pernyataan Qassem disampaikan sehari setelah Hamas mendesak Israel untuk merundingjkan tahapan kedua.

    Jika tahap kedua terwujud, semua sandera akan dipulangkan. Lalu, pasukan Israel akan ditarik sepenuhnya dari Gaza.

    (*)

  • Liga Arab, Gaza, dan Bayang-bayang Washington

    Liga Arab, Gaza, dan Bayang-bayang Washington

    loading…

    Eko Ernada. Foto/Istimewa

    Eko Ernada
    Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember

    KETIKA para pemimpin Arab berkumpul di Kairo pada 4 Maret lalu, sorotan dunia tertuju pada mereka. Di balik ruangan megah yang menyimpan sejarah peradaban, tersirat harapan dan kegamangan. KTT Liga Arab kali ini bukan sekadar agenda diplomasi rutin, tetapi sebuah panggilan nurani di tengah puing-puing Gaza yang terus merintih. Di setiap jabat tangan dan senyum protokoler, ada tuntutan moral yang menggelayuti: bagaimana dunia Arab menyikapi luka yang terus menganga di Palestina?

    Dari pertemuan ini, lahirlah sederet komitmen yang, di atas kertas, tampak menjanjikan: rencana rekonstruksi Gaza tanpa pemindahan paksa, penolakan terhadap proyek AS yang hendak mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah,” serta janji pendanaan dari negara-negara Teluk. Namun, janji-janji ini menghadapi ujian di medan realitas. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan di meja perundingan sering kali berakhir dalam kebuntuan eksekusi, terhambat oleh kepentingan politik dan diplomasi yang saling bertabrakan.

    Dilema Solidaritas dan GeopolitikSejarah mengajarkan bahwa dunia Arab sering tersandera oleh kepentingan yang saling berkelindan. Ada yang mengusung retorika solidaritas, tetapi di balik layar menjalin diplomasi senyap dengan Washington dan Tel Aviv. Ada yang lantang membela Palestina , tetapi ragu melawan arus kepentingan ekonomi dan geopolitik. Pertanyaannya tetap menggantung: apakah ini sekadar retorika yang menenangkan kegelisahan publik, atau benar-benar upaya nyata yang akan mengubah nasib Gaza?

    Beberapa negara Arab, seperti Yordania dan Aljazair, masih mempertahankan sikap tegas dalam mendukung Palestina. Namun, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki kepentingan ekonomi yang semakin dalam dengan Barat dan Israel. Dalam situasi seperti ini, solidaritas terhadap Palestina sering kali menjadi alat tawar-menawar politik. Bahkan, Arab Saudi yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung utama perjuangan Palestina, kini cenderung mengambil pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan dampak normalisasi hubungan dengan Israel terhadap stabilitas regional.

    Di tingkat global, peran Amerika Serikat menjadi variabel kunci. Steven A. Cook, dalam bukunya The End of Ambition: America’s Past, Present, and Future in the Middle East, menyoroti bagaimana kebijakan AS di Timur Tengah sering kali dipengaruhi ambisi yang tidak sejalan dengan realitas politik kawasan. Di era Trump, kebijakan pragmatis-transaksional AS lebih fokus pada kepentingan jangka pendek ketimbang stabilitas jangka panjang. Trump melanjutkan kebijakan pro-Israel dengan memperkuat hubungan dengan pemerintahan Netanyahu dan mempercepat implementasi Abraham Accords. Dukungan AS terhadap pemukiman ilegal di Tepi Barat dan sikapnya terhadap Gaza memberi tekanan bagi negara-negara Arab untuk menyesuaikan diri dengan strategi Washington.

    Fragmentasi dan Ketidakefektifan Liga ArabFragmentasi internal yang terus berlangsung menjadi tantangan utama bagi Liga Arab dan semakin menghambat efektivitas diplomasi regional. Perpecahan antara negara-negara Teluk, sikap ambivalen Mesir terhadap konflik Gaza, serta kepentingan strategis Turki dan Iran yang sering berbenturan dengan negara-negara Arab lainnya menjadikan langkah kolektif sangat sulit. Tanpa kesatuan visi dan aksi, pernyataan bersama yang dihasilkan dari KTT hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata.

    Kegagalan Liga Arab dalam merespons krisis regional—seperti perang saudara Suriah, intervensi di Yaman, serta normalisasi dengan Israel—menunjukkan betapa besar dampak dari fragmentasi ini. Dalam isu Palestina, misalnya, perbedaan sikap terhadap Israel semakin melemahkan posisi tawar Palestina. Rashid Khalidi dalam The Hundred Years’ War on Palestine menunjukkan bagaimana negara-negara Arab lebih fokus pada agenda domestik daripada membela Palestina secara kolektif.

    Sejarah mencatat bagaimana fragmentasi internal Liga Arab menghambat respons terhadap agresi Israel ke Lebanon pada 1982. Ketika Israel melancarkan invasi untuk menumpas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tidak ada respons militer atau diplomatik yang solid dari Liga Arab. Fragmentasi serupa juga terjadi dalam menangani konflik Gaza saat ini, di mana perbedaan kepentingan antarnegara anggota menghambat tindakan yang lebih konkret.

    Selain itu, peran Iran dalam mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk fragmentasi ini. Negara-negara Teluk yang pro-Barat dan negara-negara yang lebih terbuka terhadap pengaruh Iran, seperti Suriah dan Lebanon, memiliki sikap yang berbeda terhadap Tehran. Ketegangan ini semakin memperburuk kebijakan luar negeri negara-negara Arab secara keseluruhan, membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan kebijakan kolektif yang efektif.

    Dinamika internal Liga Arab juga mencerminkan ketidakefektifan diplomasi regional akibat kurangnya kesatuan strategis. Shibley Telhami dalam The Stakes: America in the Middle East menegaskan bahwa negara-negara Arab sering kali tersandera oleh dinamika geopolitik global, yang semakin memperburuk fragmentasi. Ketidaksepakatan antarnegara Arab sering dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Rusia untuk memperkuat posisi geopolitik mereka, semakin memperumit krisis di Timur Tengah.

    Jalan ke Depan: Retorika atau Tindakan Nyata?Liga Arab menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus membuktikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ritual diplomasi tahunan. Di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa dukungan nyata dari kekuatan global, rekonstruksi Gaza akan tetap menjadi janji yang tak terwujud.

  • Hari Perempuan Internasional, Hamas Kecam Israel yang Tewaskan 12.000 Wanita Gaza: Noda Kemanusiaan – Halaman all

    Hari Perempuan Internasional, Hamas Kecam Israel yang Tewaskan 12.000 Wanita Gaza: Noda Kemanusiaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2025, Hamas mengutuk pembunuhan lebih dari 12.000 perempuan Palestina di Gaza oleh Israel, menyebutnya sebagai “noda kemanusiaan.”

    “Pembunuhan 12.000 perempuan di Gaza, cedera dan penangkapan ribuan lainnya, serta pengungsian ratusan ribu orang merupakan noda kemanusiaan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari PressTV.

    Hamas menambahkan bahwa perempuan Palestina yang diculik mengalami penyiksaan psikologis dan fisik, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma serta konvensi internasional.

    Kelompok tersebut juga menyoroti standar ganda negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dalam menangani kasus penculikan terhadap perempuan Palestina.

    Pernyataan ini muncul setelah Kepala Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza, Salama Maarouf, mengungkapkan bahwa 12.316 perempuan telah terbunuh akibat perang di Gaza.

    “Hari Perempuan bertepatan dengan berlanjutnya pengepungan Israel dan penghentian bantuan, sementara perempuan di Gaza hidup dalam kondisi kemanusiaan yang mengerikan, menderita kelaparan dan kehausan,” ujar Maarouf.

    Menurut data pemerintah Gaza, serangan Israel juga menyebabkan 2.000 perempuan dan anak perempuan mengalami cacat permanen akibat amputasi.

    Selain itu, 13.901 perempuan menjadi janda, sedikitnya 17.000 ibu kehilangan anak mereka, dan lebih dari 50.000 perempuan hamil mengalami keguguran.

    Israel melancarkan serangan di Gaza pada awal Oktober 2023 setelah Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya yang berbasis di Gaza meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa sebagai respons terhadap penindasan Israel terhadap warga Palestina selama puluhan tahun.

    Perang ini telah menyebabkan kematian sedikitnya 48.446 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 111.852 orang lainnya.

    Upaya Perpanjangan Gencatan Senjata

    Di hari yang sama, tank-tank Israel melepaskan tembakan di Rafah, Gaza selatan, di tengah upaya perpanjangan gencatan senjata.

    Mengutip The New Arab, sedikitnya dua warga Palestina tewas dalam serangan pesawat nirawak Israel yang menargetkan sekelompok orang di daerah tersebut.

    Sementara itu, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menolak seruan internasional untuk mencabut blokade selama seminggu di Jalur Gaza.

    Quds Press Agency melaporkan bahwa kendaraan militer Israel melakukan serangan intensif di lingkungan al-Salam, sebelah timur kota Rafah.

    Di sisi lain, delegasi Hamas tiba di Kairo pada Jumat (7/3/2025) untuk membahas perjanjian gencatan senjata dan mendorong negosiasi guna memasuki tahap kedua kesepakatan tersebut, menurut pernyataan otoritas informasi Mesir.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)