kab/kota: Jepara

Peluang Besar RI Garap Pasar Seafood Global

Jakarta –

Indonesia memiliki peluang memanfaatkan pasar seafood dunia. Seafood memiliki nilai pasar hingga US$ 419,09 miliar pada 2030. Sementara pada 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut KKP telah menerapkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam peta jalan ekonomi biru.

Peta jalan ekonomi biru memuat lima fokus utama; memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Berkenaan dengan potensi pasar seafood, Trenggono menyebut Indonesia bisa mengoptimalkan lima komoditas utama dengan nilai pasar dunia yang besar dan sejalan dengan peta jalan ke tiga ekonomi biru. Adapun KKP juga telah melakukan sejumlah modeling di lima komoditas tersebut.

“Ini ada 5 commodity, sebetulnya lebih dari itu yang kita sudah lakukan modeling-modeling. Jadi sebagai pemerintah tentu kita buat modeling,” kata Trenggono dalam arahannya di Universitas Diponegoro, Jepara, Jawa Tengah, Jum’at (27/12/2024).

Komoditas pertama, tutur Trenggono, KKP melakukan modeling terhadap udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023. Adapun udang sendiri memiliki pangsa pasar 6,1% dunia.

“Udang itu value pasarnya 60 miliar dolar. Indonesia itu ekspornya rata-rata di 1,7 sampai 2,2 miliar dolar,” ungkapnya.

Selain udang, Trenggono menyebut Indonesia juga memiliki potensi rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023. Adapun rumput laut sendiri memiliki pangsa pasar 13,8% dunia.

Ia menyebut, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah produksi rumput laut yang besar tetapi lebih sering menjual dalam bentuk raw material. Padahal, rumput laut menjadi salah satu komoditas kelautan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia.

“Nilai tambah yang tingginya dikuasai oleh Filipina, oleh Korea, oleh China, yang lebih lucu lagi setelah diproses di Korea sana balik lagi ke sini sudah dalam bentuk itu (nilai tambah). Kenapa itu tidak dibikin di sini,” jelasnya.

Selain itu, Trenggono juga menyebut Indonesia juga memiliki potensi nila salin dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023. Adapun nila salin sendiri memiliki pangsa pasar 10,9% dunia.

“Masa iya kita nggak bisa. Mesir dia bikin 8.000 hektar dia bikin. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin seperti itu?” jelasnya.

Trenggono juga menyebut Indonesia memiliki potensi kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023. Adapun kepiting sendiri memiliki pangsa pasar 7,3% dunia. Terakhir, Trenggono menyebut Indonesia memiliki potensi lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 0,5%.

Trenggono menegaskan, optimalisasi nilai pasar bisa dilakukan dengan seiring langkah hilirisasi. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat sektor hulu kelautan dan perikanan yang dianggap masih tertinggal.

“Indonesia ini lucu, ngomongnya soal hilirisasi, nggak pernah mikir, hilirisasi itu bisa terjadi dengan sendirinya otomatis kalau hulunya kuat. Pertanyaannya hulunya kita kuat nggak? Udang saja kita nggak kuat, kadang-kadang panen, kadang-kadang gagal,” tutupnya.

(kil/kil)

28/12/2024 11:00
20 Bank Tutup Sepanjang 2024, Ini Daftarnya

Daftar 20 Bank Tutup Sepanjang 2024:

1. BPR Arfak Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-105/D.03/2024 tanggal 17 Desember
2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia, mencabut izin usaha PT BPR Arfak Indonesia yang beralamat di Jalan Trikora Wosi,Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Pencabutan izin usaha PT BPR Arfak Indonesia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 11 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Arfak Indonesia sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

2. BPR Kencana Cimahi

Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana di Cimahi, Jawa Barat resmi dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-102/D.03/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Pencabutan izin usaha PT BPR Kencana merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 4 April 2024, OJK telah menetapkan PT BPR Kencana sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

3. BPR Pakan Rabaa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pakan Rabaa Solok Selatan. BPR ini beralamat di Jalan Raya Pakan Rabaa No. 118, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra menjelaskan, pencabutan izin tersebut sesuai SK Anggota Dewan Komisioner OJK bernomor KEP-100/D.03/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2024.

“Pencabutan izin usaha BPR tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan, serta melindungi konsumen,” kata Roni dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumut, Kamis (12/12/2024).

4. PT BPR Duta Niaga

Pencabutan izin usaha BPR ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Niaga. Keputusan tersebut menambah daftar panjang bank yang bangkrut selama 2024.

Pada 15 Januari 2024, OJK telah menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12%. Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian, pada 12 November 2024, OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Sebelumnya, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Duta Niaga untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Pengurus dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 134/ADK3/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Duta Niaga, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Duta Niaga dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

5. BPRS Kota Juang (Perseroda).

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-97/D.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda terhitung sejak tanggal 29 November 2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 9, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, terhitung sejak tanggal 29 November 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda tersebut:

– Seluruh kantor PT BPRS Kota Juang Perseroda ditutup untuk umum dan PT BPRS Kota Juang Perseroda menghentikan segala kegiatan usahanya.

– Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPRS Kota Juang Perseroda dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

– Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham PT BPRS Kota Juang Perseroda dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT BPRS Kota Juang Perseroda kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.

6. PT BPR Nature Primadana Capital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

7. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024. Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

8. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

9. PT BPR Bank Jepara Artha

BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

10. PT BPR Dananta

OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

11. PT BPRS Saka Dana Mulia

OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

12. PT BPR Bali Artha Anugrah

OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2024 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

13. PT BPR Sembilan Mutiara

OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

14. PT BPR Aceh Utara

Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

15. PT BPR EDCCASH

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

16. Perumda BPR Bank Purworejo

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

17. PT BPR Bank Pasar Bhakti

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

18. PT BPR Madani Karya Mulia

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

19. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

20. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

(ara/ara)

28/12/2024 10:00
Begini Jurus KKP Kurangi Polusi Laut di RI

Jakarta –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat polusi laut yang disebabkan sampah plastik memiliki estimasi kerugian hingga US$ 450 juta atau setara dengan Rp 7,2 miliar per tahun. Selain itu, tercatat hingga 0,55 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia setiap tahunnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP telah menetapkan sikap tegas untuk mengatasi polusi di laut Indonesia. Sejak tahun 2022, KKP telah meminta nelayan tradisional membersihkan sampah laut dalam satu bulan.

Hal itu juga masuk dalam salah satu poin di peta jalan ekonomi biru, di mana KKP menetapkan fokus pada pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

“Kita sudah lakukan sosialisasi sejak tahun 2022 bahwa seluruh nelayan, khususnya nelayan tradisional agar mereka betul-betul dalam satu bulan tidak mengambil ikan, tapi membersihkan plastik di laut,” kata Trenggono di Universitas Diponegoro, Jepara, Jawa Tengah, Jum’at (27/12/2024).

Selain itu, KKP juga meningkat pengawasan logistik bagi kapal-kapal nelayan yang hendak dan pulang melaut. Dalam pengawasan itu, petugas KKP akan menyesuaikan data barang bawaan, khususnya plastik.

“Kapal mau melaut, logistiknya dicek, plastiknya berapa, pulang harus sama. Kalau enggak, didenda,” tegasnya.

Selain itu, Trenggono juga serius mengelola karbon biru. Adapun pengelolaan karbon biru dilakukan melalui konservasi dan revitalisasi di wilayah laut untuk mengoptimalkan penyerapan karbon.

Ia menuturkan, KKP telah melakukan konservasi laut sebanyak 29,9 juta hektar. Konservasi yang dilakukan juga telah melampaui target sebesar 29,7 juta hektare.

“Itu yang kita sebut dengan marine protection area yang tentu itu dinilai dengan UNOC (United Nations Ocean Conference). Jadi dari situ nanti kemudian kita pasangin sensoring digital untuk kemudian kita bisa memonitor apakah sea grass-nya tetap baik, lalu coralnya baik, lalu kemudian tidal marshes-nya juga baik, mangle-nya baik, karena semua terkait dengan sistem ini,” jelasnya.

Trenggono menuturkan, konservasi laut menjadi hal utama untuk mengelola karbon biru yang diproduksi, baik oleh manusia maupun industri.

“Emisi itu akan merusak, menjadi gas rumah kaca yang kemudian menjadi pemanasan global dan seterusnya. Sehingga kehidupan juga akan menjadi tidak baik,” jelasnya.

Laut, kata Trenggono, memiliki tingkat serapan karbon yang tinggi daripada wilayah hutan. Selain itu, konservasi laut juga perlu dilakukan sebagai tempat pemijahan biota laut. Karenanya, konservasi laut perlu dilakukan dengan baik.

“Yang ketiga, (laut) adalah tempat produksi oksigen. Ini kehidupan, kalau itu (konservasi) tidak kita lakukan, kehidupan selesai,” tutupnya.

(kil/kil)

27/12/2024 16:38
Selama Nataru 2025, Pantai Tirta Samudra Bandengan Jepara Alami Peningkatan Cukup Banyak.

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Selama Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, pengunjung objek wisata Pantai Tirta Samudra Bandengan, Kabupaten Jepara mengalami meningkatkan cukup banyak.

Pantauan Tribunjateng di lokasi, beberapa wisatan yang menghendarai mobil ataupun sepeda motor mulai memenuhi pintu masuk dari objek wisata Pantai Tirta Samudra Bandengan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).

Nampak beberapa wisatawan banyak juga banyak menikmati suasana pantai putih dan laut biru di pinggir Pantai Tirta Samudra Bandengan, Jepara.

Pengelola Objek Wisata Pantai Trita Samudra Bandengan Jepara, Muhammad Arif Junaedi mengatakan bahwa memang selama libur Nataru ini, pihaknya mengalami kenaikan cukup banyak sekiranya 30 persen.

“Untuk peningkatan pengujungan dalam waktu natal dan tahun baru mengalami peningkatan sekiranya 30 persen, dalam sehari bisa sampai 400 – 500 orang,” kata Arif kepada Tribunjateng, Jumat (27/12/2024).

Arif memperkirakan bahwa peningkatan pengunjung akan bisa bertambah lagi ketika hari libur di hari Sabtu dan Minggu.

“Kalau mungkin di puncak liburan prediksi kami, di hari sabtu minggu kalau cuaca cerah bisa meningkat 40 persen,” ucapnya.

Mengacu pada hari liburan itu, ia memperkirakan bahwa pihaknya menarget ribuan pengunjung akan datang di Pantai Bandengan Jepara.

“Nanti kalau hujan seperti kemarin tanggal 24 November, kami tidak bisa berbicara banyak memang alam yang menentukan.Tahun baru kami prediksikan menargetkan wisatan lokal maupun daerah masuk kami itu 5000 – 8000 orang kalau memungkinkan cuaca,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini wisatawan yang berkunjung di Pantai Bandengan masih didominasi oleh wisatawan lokal.

“Dominasi yang datang masih warga lokal, masih di jawa tengah untuk pariwisatawan luar negeri 3 persen saja,” jelasnya.

Ketika malam tahun baru lanjut kata dia, pihaknya akan menambah jam oprasional dari Pantai Bandengan Jepara.

“Ketika malam tahun baru kami tetap buka dan menarik biaya masuk dari jam 07.00 WIB sampai 23.00 WIB,” ungkapnya.

Sementara untuk harga tiket di Pantai Bandengan Jepara masih sama yaitu Rp 15 Ribu untuk orang dewasa, dan anak – anak Rp 10 Ribu saja.

Meski adanya peningkatan pengunjung kata dia, pihaknya tetap terkendala dengan cuaca yang tidak menentu.

“Karena memang kami menyediakan wisata alam yang pasti terkendela cuaca, memang musim penghujan, disitu hujan dan ombak,” ucapnya.

Melihat dengan cuaca yang cukup ekstrim, ia pun berpesan kepada para wisatawan untuk waspada ketika ada di bibir pantai.

“Kami menghimbau kepada wisatawan juga untuk menjauh dari bibir pantai.Alasan kami keaman karena prioritas kami, keaman dan kenyamanan,” ungkapnya.

Satu di antara Wisatawan dari Jambi, Sigit (44) mengatakan bahwa baru pertama kali ke Pantai Bandengan.

Ia merasa senang dengan wisatawa yang ada di Pantai Bandengan.

“Saya asli Kudus tapi keluarga udah di Jambi dan ini memang berwisata di Pantai Bandengan Jepara,” ucap Sigit.

Melihat keindahan pantai Bandengan Jepara pun, Sigit terkesima dengan keindahan yang ada

“Pantai bagus, tertata rapi juga pantai bersih,” ungkapnya.

Ia berharap Pantai Bandengan Jepara bisa lebih baik lagi.

“Inginnya supaya Pantai Bandengan bisa lebih bagus lagi dan ditata lebih rapi lagi,” tutupnya.(ito)

27/12/2024 14:56
Liburan Akhir 2024, Polres Jepara Siagakan Personel di Tempat Wisata

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA — Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat libur panjang Natal dan Tahun Baru, jajaran Kepolisian Resor (Polres Jepara) melaksanakan Operasi Lilin Candi 2024.

Salah satu dari operasi tersebut, yaitu dengan menggelar pengamanan di sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara dengan melibatkan personel Polsek jajaran.

Terlihat Paurmin Bagsdm Polres Jepara Ipda Dedi Endro Suryo selaku Padal beserta anggota melaksanakan pengamanan di Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara.

Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan melalui Kasihumas Iptu Dwi Prayitna selaku Kasatgas Humas Ops Lilin Candi 2024 mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Jepara dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

“Salah satunya di objek wisata yang menjadi tujuan masyarakat untuk berlibur selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” ujar Iptu Dwi Prayitna, Jumat (27/12/2024).

Kasihumas menjelaskan, bahwa tujuan operasi pengamanan tersebut dilaksanakan untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung dan masyarakat sekitar.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama saat momen libur panjang seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, bahwa dalam kegiatan itu, petugas dari Polres maupun masing-masing Polsek melibatkan personel yang siaga di sekitar area objek wisata.

Sekaligus melakukan patroli hingga memberikan imbauan kamtibmas kepada pengunjung.

“Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pengunjung dalam menjaga ketertiban,” ucapnya.

Iptu Dwi Prayitna menyampaikan apresiasi atas kinerja personel Polres Jepara maupun Polsek jajaran dalam melaksanakan Ops Lilin Candi 2024.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman.

“Sebagai upaya preventif dalam mewujudkan situasi yang kondusif selama libur panjang dan perayaan tahun baru,” pungkasnya.

27/12/2024 14:37
Penutupan 20 BPR pada 2024 untuk Perkuat Industri Perbankan

Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pencabutan izin usaha atau penutupan 20 bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) – sebelumnya bank perkreditan rakyat – sepanjang 2024, untuk memperkuat industri perbankan serta melindungi kepentingan konsumen.

“OJK saat ini terikat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), status BDP (bank dalam penyehatan) tidak boleh melampaui 1 tahun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Selasa (24/12/2024) dilansir Antara.

Dian mengatakan, upaya cabut izin usaha (CIU) atau penutupan BPR dan BPRS tidak serta merta dilakukan. Pengawas memantau realisasi rencana tindak penyehatan BPR/S dan pemegang saham pengendali (PSP).

Upaya, seperti menambah setoran modal, aksi korporasi, hingga konsolidasi, merupakan upaya penyehatan yang dilakukan selama masa BPR ditetapkan pada status dalam penyehatan.

Saat ini, menurut OJK, hampir seluruh BPR/S di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal. Fokus pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPR/S bertujuan mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi pada wilayahnya.

Meski begitu, Dian mengatakan, kondisi BPR/S yang berada dalam pengawasan normal, tetapi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, perlu dideteksi sejak awal.

Hingga 17 Desember 2024, sebanyak 20 BPR/S ditutup, yakni PT BPR Arfak Indonesia, PT BPR Kencana, PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, PT BPR Duta Niaga, PT BPRS Kota Juang Perseroda, PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, dan PT BPR Dananta.

Kemudian, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, serta Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

Adapun hingga September 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menangani 15 BPR yang bangkrut hingga dicabut izin usahanya alias BPR tutup. Dana yang telah dicairkan untuk membayar simpanan nasabah 15 BPR yang tutup ini mencapai Rp 899,37 miliar, yang mencakup 108.288 rekening nasabah.

Dari hasil verifikasi BPR tutup, LPS menyatakan 99,23% atau 107.457 rekening sudah layak dibayar, dengan simpanan yang layak dibayar, sebesar Rp 719,37 miliar.

24/12/2024 16:53
OJK Cabut Izin 18 BPR dan BPRS Sepanjang Tahun 2024 – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 18 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) selama rentang Januari-Desember 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pencabutan izin usaha (CIU) pada BPR/S tersebut tidak serta merta dilakukan. Pengawas senantiasa memantau realisasi rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh BPR/S dan PSP.

“Upaya korektif seperti penambahan setoran modal, aksi korporasi hingga konsolidasi merupakan beberapa upaya penyehatan yang dilakukan selama masa BPR ditetapkan pada status dalam penyehatan,” ujar Dian Ediana Rae melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Realisasi dari rencana tindak BPR/S dan PSP ini, menurut Dian, yang berpengaruh terhadap penetapan BPR/S dalam Penyehatan dapat kembali normal atau menjadi BPR/S dalam resolusi.

“CIU dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen setelah Pemegang Saham dan Pengurus BPR/S tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/S,” tutur Dian.

Dian menjelaskan, OJK pada saat ini terikat kepada aturan dalam UU P2SK dimana status Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak boleh melampaui 1 tahun. Saat ini hampir seluruh BPR/S di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal.

“Fokus pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPR/S bertujuan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya,” terang Dian.

Menurutnya, dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan khususnya BPR dan BPR Syariah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi BPR atau BPR Syariah.

“Terutama yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya,” ucap Dian.

Berikut daftar 18 BPR/BPRS yang dicabut izinnya hingga 11 Desember 2024:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Ageng
15. PT BPR Nature Primadana Capital
16. PT BPRS Kota Juang Perseroda
17. PT BPR Duta Niaga
18. PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan.

24/12/2024 11:56
UMK Demak 2025 Ditetapkan Rp 2.940.716, Tertinggi ke-2 di Jateng – Halaman all

Inilah besaran UMK Demak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 2.940.716. Berlaku mulai 1 Januari 2025.

Tayang: Minggu, 22 Desember 2024 17:38 WIB

Kolase Tribunnews.com/Canva

Inilah besaran UMK Demak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 2.940.716. Berlaku mulai 1 Januari 2025.

TRIBUNNEWS.COM – Segini besaran Upah Minimum Kota (UMK) Demak pada tahun 2025.

UMK adalah standar minimum upah yang berlaku di setiap kabupaten atau kota. UMK digunakan sebagai standar minimum upah yang harus diberikan pelaku industri kepada para pekerjanya.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana telah menetapkan besaran UMK 2025 se-Jawa Tengah pada Rabu (18/12/2024), termasuk UMK Demak 2025.

Hasilnya, UMK Demak 2025 ditetapkan sebesar menjadi Rp 2.940.716 dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dengan nominal tersebut, Demak yang dikenal sebagai kawasan industri menjadi daerah dengan UMK tertinggi nomor 2 se-Jawa Tengah (Jateng) setelah Kota Semarang.

Dibandingkan tahun 2024, UMK Demak 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 179.480‬.

Sebelumnya, UMK Demak 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.761.236.

Perlu diketahui, UMK Demak 2025 hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Berikut perbandingan UMK Demak selama 5 tahun terakhir:

UMK Demak 2025: Rp 2.940.716

UMK Demak 2024: Rp 2.761.236

UMK Demak 2023: Rp 2.680.421

UMK Demak 2022: Rp 2.513.005

UMK Demak 2021: Rp 2.511. 526

Daftar UMK Jawa Tengah 2025

Selain UMK Demak, berikut daftar UMK 2025 se-kabupaten dan kota di Jateng sebagai perbandingan:

UMK Kabupaten Cilacap 2025: Rp2.640.248,00
UMK Kabupaten Banyumas 2025: Rp2.338.410,00
UMK Kabupaten Purbalingga 2025: Rp2.338.283,12
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp2.170.475,32
UMK Kabupaten Kebumen 2025: Rp2.259.873,55
UMK Kabupaten Purworejo 2025: Rp2.265.937,67
UMK Kabupaten Wonosobo 2025: Rp2.299.521,38
UMK Kabupaten Magelang 2025: Rp2.467.488,00
UMK Kabupaten Boyolali 2025: Rp2.396.598,00
UMK Kabupaten Klaten 2025: Rp2.389.872,78
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025: Rp2.359.488,00
UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp2.180.587,50
UMK Kabupaten Karanganyar 2025: Rp2.437.110,00
UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp2.182.200,00
UMK Kabupaten Grobogan 2025: Rp2.254.090,00
UMK Kabupaten Blora 2025: Rp2.238.430,85
UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp2.236.168,78
UMK Kabupaten Pati 2025: Rp2.332.350,00
UMK Kabupaten Kudus 2025: Rp2.680.485,72
UMK Kabupaten Jepara 2025: Rp2.610.224,00
UMK Kabupaten Demak 2025: Rp2.940.716,00
UMK Kabupaten Semarang 2025: Rp2.750.136,00
UMK Kabupaten Temanggung 2025: Rp2.246.850,00
UMK Kabupaten Kendal 2025: Rp2.783.455,25
UMK Kabupaten Batang 2025: Rp2.534.383,00
UMK Kabupaten Pekalongan 2025: Rp2.486.653,59
UMK Kabupaten Pemalang 2025: Rp2.296.140,00
UMK Kabupaten Tegal 2025: Rp2.333.586,46
UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp2.239.801,50
UMK Kota Magelang 2025: Rp2.281.230,00
UMK Kota Surakarta 2025: Rp2.416.560,00
UMK Kota Salatiga 2025: Rp2.533.583,00
UMK Kota Semarang 2025: Rp3.454.827,00
UMK Kota Pekalongan 2025: Rp2.545.138,00
UMK Kota Tegal 2025: Rp2.376.683,82

(Tribunnews.com/Sri Juliati)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

22/12/2024 17:38
UMK Solo 2025 Ditetapkan Rp 2.416.560, Berlaku Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

Inilah besaran UMK Solo tahun 2025 yang naik dan ditetapkan menjadi Rp 2.416.560. Berlaku mulai 1 Januari 2025.

Tayang: Minggu, 22 Desember 2024 17:18 WIB |
Diperbarui: Minggu, 22 Desember 2024 17:26 WIB

Kolase Tribunnews.com/Canva

Inilah besaran UMK Solo tahun 2025 yang naik dan ditetapkan menjadi Rp 2.416.560. Berlaku mulai 1 Januari 2025.

TRIBUNNEWS.COM – Segini besaran Upah Minimum Kota (UMK) Solo atau Surakarta pada tahun 2025.

UMK adalah standar minimum upah yang berlaku di setiap kabupaten atau kota. UMK digunakan sebagai standar minimum upah yang harus diberikan pelaku industri kepada para pekerjanya.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana telah menetapkan besaran UMK 2025 se-Jawa Tengah pada Rabu (18/12/2024), termasuk UMK Solo 2025.

Hasilnya, UMK Solo 2025 naik menjadi Rp 2.416.560.

UMK Solo 2025 yang telah ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Nominal UMK Solo 2025 masih berada di bawah UMK Karanganyar 2025 yang menjadi daerah dengan UMK tertinggi se-Solo Raya.

Dibandingkan tahun 2024, UMK Solo 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 147.490‬.

Sebelumnya, UMK Solo 2024 sebesar Rp 2.269.070.

Perlu diketahui, UMK Solo 2025 hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Berikut perbandingan UMK Solo selama 5 tahun terakhir:

UMK Solo 2025: Rp 2.416.560
UMK Solo 2024: Rp 2.269.070
UMK Solo 2023: Rp 2.174.169
UMK Solo 2022: Rp 2.035.720
UMK Solo 2021: Rp 2.013.810

Daftar UMK Jawa Tengah 2025

Selain UMK Solo, berikut daftar UMK 2025 se-kabupaten dan kota di Jateng sebagai perbandingan:

UMK Kabupaten Cilacap 2025: Rp2.640.248,00
UMK Kabupaten Banyumas 2025: Rp2.338.410,00
UMK Kabupaten Purbalingga 2025: Rp2.338.283,12
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp2.170.475,32
UMK Kabupaten Kebumen 2025: Rp2.259.873,55
UMK Kabupaten Purworejo 2025: Rp2.265.937,67
UMK Kabupaten Wonosobo 2025: Rp2.299.521,38
UMK Kabupaten Magelang 2025: Rp2.467.488,00
UMK Kabupaten Boyolali 2025: Rp2.396.598,00
UMK Kabupaten Klaten 2025: Rp2.389.872,78
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025: Rp2.359.488,00
UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp2.180.587,50
UMK Kabupaten Karanganyar 2025: Rp2.437.110,00
UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp2.182.200,00
UMK Kabupaten Grobogan 2025: Rp2.254.090,00
UMK Kabupaten Blora 2025: Rp2.238.430,85
UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp2.236.168,78
UMK Kabupaten Pati 2025: Rp2.332.350,00
UMK Kabupaten Kudus 2025: Rp2.680.485,72
UMK Kabupaten Jepara 2025: Rp2.610.224,00
UMK Kabupaten Demak 2025: Rp2.940.716,00
UMK Kabupaten Semarang 2025: Rp2.750.136,00
UMK Kabupaten Temanggung 2025: Rp2.246.850,00
UMK Kabupaten Kendal 2025: Rp2.783.455,25
UMK Kabupaten Batang 2025: Rp2.534.383,00
UMK Kabupaten Pekalongan 2025: Rp2.486.653,59
UMK Kabupaten Pemalang 2025: Rp2.296.140,00
UMK Kabupaten Tegal 2025: Rp2.333.586,46
UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp2.239.801,50
UMK Kota Magelang 2025: Rp2.281.230,00
UMK Kota Surakarta 2025: Rp2.416.560,00
UMK Kota Salatiga 2025: Rp2.533.583,00
UMK Kota Semarang 2025: Rp3.454.827,00
UMK Kota Pekalongan 2025: Rp2.545.138,00
UMK Kota Tegal 2025: Rp2.376.683,82

(Tribunnews.com/Sri Juliati)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

22/12/2024 17:18
UMK Batang 2025 Naik Jadi Rp 2.534.383, Naik Rp 154 Ribu – Halaman all

Inilah besaran UMK Batang tahun 2025 yang naik menjadi Rp 2.534.383. Akan ada kenaikan sebesar Rp 154 ribu dari UMK Batang 2024.

Tayang: Minggu, 22 Desember 2024 17:00 WIB

Kolase Tribunnews.com/Canva

Inilah besaran UMK Batang tahun 2025 yang naik menjadi Rp 2.534.383. Akan ada kenaikan sebesar Rp 154 ribu dari UMK Batang 2024.

TRIBUNNEWS.COM – Segini besaran Upah Minimum Kota (UMK) Batang pada tahun 2025.

UMK adalah standar minimum upah yang berlaku di setiap kabupaten atau kota. UMK digunakan sebagai standar minimum upah yang harus diberikan pelaku industri kepada para pekerjanya.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana telah menetapkan besaran UMK 2025 se-Jawa Tengah pada Rabu (18/12/2024), termasuk UMK Batang 2025.

Hasilnya, UMK Batang 2025 naik menjadi Rp 2.534.383.

Nominal UMK Batang 2025 masih berada di bawah UMK Jepara dan Kota Pekalongan, meskipun tetap berada di 10 besar UMK tertinggi.

Dibandingkan tahun 2024, UMK Batang 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 154.681‬.

Sebelumnya, UMK Batang 2024 sebesar Rp 2.379.702.

Perlu diketahui, UMK Batang 2025 yang telah ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2025.

UMK Batang 2025 juga hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Berikut perbandingan UMK Batang selama 5 tahun terakhir:

Daftar UMK Jawa Tengah 2025

Selain UMK Batang, berikut daftar UMK 2025 se-kabupaten dan kota di Jateng sebagai perbandingan:

UMK Kabupaten Cilacap 2025: Rp2.640.248,00
UMK Kabupaten Banyumas 2025: Rp2.338.410,00
UMK Kabupaten Purbalingga 2025: Rp2.338.283,12
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp2.170.475,32
UMK Kabupaten Kebumen 2025: Rp2.259.873,55
UMK Kabupaten Purworejo 2025: Rp2.265.937,67
UMK Kabupaten Wonosobo 2025: Rp2.299.521,38
UMK Kabupaten Magelang 2025: Rp2.467.488,00
UMK Kabupaten Boyolali 2025: Rp2.396.598,00
UMK Kabupaten Klaten 2025: Rp2.389.872,78
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025: Rp2.359.488,00
UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp2.180.587,50
UMK Kabupaten Karanganyar 2025: Rp2.437.110,00
UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp2.182.200,00
UMK Kabupaten Grobogan 2025: Rp2.254.090,00
UMK Kabupaten Blora 2025: Rp2.238.430,85
UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp2.236.168,78
UMK Kabupaten Pati 2025: Rp2.332.350,00
UMK Kabupaten Kudus 2025: Rp2.680.485,72
UMK Kabupaten Jepara 2025: Rp2.610.224,00
UMK Kabupaten Demak 2025: Rp2.940.716,00
UMK Kabupaten Semarang 2025: Rp2.750.136,00
UMK Kabupaten Temanggung 2025: Rp2.246.850,00
UMK Kabupaten Kendal 2025: Rp2.783.455,25
UMK Kabupaten Batang 2025: Rp2.534.383,00
UMK Kabupaten Pekalongan 2025: Rp2.486.653,59
UMK Kabupaten Pemalang 2025: Rp2.296.140,00
UMK Kabupaten Tegal 2025: Rp2.333.586,46
UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp2.239.801,50
UMK Kota Magelang 2025: Rp2.281.230,00
UMK Kota Surakarta 2025: Rp2.416.560,00
UMK Kota Salatiga 2025: Rp2.533.583,00
UMK Kota Semarang 2025: Rp3.454.827,00
UMK Kota Pekalongan 2025: Rp2.545.138,00
UMK Kota Tegal 2025: Rp2.376.683,82

(Tribunnews.com/Sri Juliati)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

22/12/2024 17:00